<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/jawa-pos-2276784261.jpg" alt="ILUSTRASI: Jenazah PMI asal Gresik yang meninggal di Kinabalu Malaysia. (Dimas Pradipta/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Jenazah PMI asal Gresik yang meninggal di Kinabalu Malaysia. (Dimas Pradipta/JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali meninggal. Kusnaim, warga asal Desa Tebuwung, Dukun, meninggal di Kota Kinabalu, Malaysia.&nbsp;Pria berusia 43 tahun itu dipulangkan ke Tanah Air setelah melalui proses panjang. Kamis (28/8), jenazah diterima oleh keluarga di rumah duka. Pemulangan jenazah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik bekerja sama dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur. Upaya ini dilakukan agar keluarga bisa segera menerima kepulangan almarhum dan melakukan prosesi pemakaman sesuai tradisi setempat. Kepala Disnaker Gresik, Zainul Arifin, menuturkan bahwa pemulangan jenazah PMI kali ini bukan yang pertama. Sebelumnya, warga Manyar juga demikian. "Ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hak-hak keluarga terpenuhi," ucapnya. Meski proses pemulangan berjalan lancar, hingga kini pihak Disnaker Gresik belum menerima keterangan resmi terkait penyebab meninggalnya Kusnaim. Informasi sementara hanya diperoleh dari Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). "Sepertinya karena sakit tetapi kami tidak mengetahui secara detail. Informasi yang kami terima hanya dari P3MI sehingga masih menunggu penjelasan resmi dari otoritas terkait," pungkasnya.

Seorang pekerja migran Indonesia asal Gresik, Kusnaim, meninggal di Malaysia dan jenazahnya dipulangkan ke Tanah Air.

Satu PMI Asal Gresik Meninggal di Kinabalu Malaysia, Disnaker Belum Tahu Penyebab Kematian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/WhatsApp-Image-2025-02-27-at-071250-1470790041.jpg" alt="Pengukuhan DPP Hiptek. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengukuhan DPP Hiptek. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (DPP Hiptek) periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Manhattan Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan. Ketua Umum Hiptek dr. Tohir Abdul Kadir menyatakan, kepengurusan baru bertujuan memperkuat integritas dan kredibilitas organisasi dalam menjalankan berbagai program strategis. Salah satu fokus utama adalah memastikan pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) sesuai standar global serta mendukung sistem kesehatan nasional. &rdquo;Hampir 50 persen pengurus yang baru adalah tenaga medis. Hal ini karena Hiptek merupakan organisasi induk dari fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam proses skrining kesehatan bagi CPMI sebelum ditempatkan di luar negeri,&rdquo; beber dr. Tohir. Dia melanjutkan, sejak berdiri, Hiptek memiliki peran utama dalam menjembatani kepentingan anggota dan pekerja migran dengan pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Organisasi ini berkomitmen mendukung pemeriksaan kesehatan yang berkualitas dan sesuai regulasi, sehingga pekerja migran dapat bekerja dengan aman di luar negeri. Dalam kepengurusan baru, Hiptek berencana mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan CPMI ke dalam sistem Satu Sehat, yaitu platform kesehatan nasional yang akan memastikan setiap pekerja memiliki rekam medis digital sebelum mendapatkan izin bekerja di luar negeri. &rdquo;Ke depan, tidak ada satu pun CPMI yang mendapatkan ID penempatan tanpa rekam medis yang terverifikasi di sistem Satu Sehat. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,&rdquo; jelas Tohir Abdul Kadir. Selain itu, dia menambahkan, Hiptek juga menyiapkan program standarisasi layanan teleradiologi bekerja sama dengan dokter radiologi dari Indonesia dan negara tujuan penempatan. Program ini bertujuan mencegah penyebaran penyakit menular, terutama tuberkulosis (TB), yang menjadi perhatian utama dalam kesehatan tenaga kerja migran. &rdquo;Di Malaysia, sejak 2019, kami berhasil menekan angka kasus TB hingga 0,05 persen. Harapan kami, standar ini bisa diterapkan di semua negara tujuan penempatan, selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo yang menargetkan penurunan TB sebesar 50 persen pada 2029,&rdquo; ungkap Tohir Abdul Kadir. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menekan jumlah CPMI yang dinyatakan tidak fit tetapi tetap berusaha berangkat secara non-prosedural. Dia menegaskan, Hiptek berupaya memperkuat sistem verifikasi sejak 2017 agar terintegrasi di semua exit point, sehingga dapat mencegah pekerja migran yang tidak layak medis berangkat ke luar negeri. &rdquo;Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang diberangkatkan benar-benar sehat dan memenuhi standar internasional. Hal ini penting untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia di mata dunia,&rdquo; tegas Tohir Abdul Kadir. Sementara itu, Djamal Azis, salah satu pengurus DPP HIPTEK menambahkan, peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan CPMI berpengaruh terhadap daya saing tenaga kerja Indonesia di luar negeri. &rdquo;Jika rating dan kualitas PMI meningkat, semakin banyak negara yang tertarik merekrut tenaga kerja Indonesia. Hiptek sebagai organisasi yang menaungi 107 fasilitas kesehatan akan terus memastikan seluruh pemeriksaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan,&rdquo; tandas Djamal Azis. Dalam kepengurusan periode baru ini, Hiptek menetapkan tiga target utama. Pertama Standarisasi Pemeriksaan Kesehatan CPMI. Semua anggota wajib menerapkan standar pemeriksaan kesehatan sesuai regulasi Kementerian Kesehatan, termasuk standar tarif pemeriksaan. Kedua, Implementasi Layanan Teleradiologi. Dimana, Sistem teleradiologi akan diterapkan di semua negara tujuan untuk mendeteksi penyakit menular, terutama tuberkulosis, sebagai bagian dari upaya membantu pemerintah dalam program eliminasi TB nasional. Ketiga, Integrasi Rekam Medis dengan Satu Sehat. Setiap CPMI harus memiliki rekam medis digital yang terhubung dengan sistem Satu Sehat sebelum mendapatkan izin bekerja di luar negeri. Dengan target tersebut, Hiptek berharap dapat memperkuat sistem kesehatan pekerja migran, meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, serta mendukung program pemerintah dalam menjaga kesehatan nasional.

DPP Hiptek perkuat integritas dan kredibilitas dalam menjalankan berbagai program strategis. Salah satunya pemeriksaan kesehatan CPMI

DPP Hiptek Dikukuhkan, Ingin Pastikan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia Sesuai Standar Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/cpmi-573453106.jpeg" alt="Wakil Menteri P2MI, DZulfikar Ahmad Tawalla. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri P2MI, DZulfikar Ahmad Tawalla. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menargetkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia sebanyak 425.000 orang di Tahun 2025. Jumlah tersebut naik sebanyak 45 persen dibanding tahun 2024. Wakil Menteri P2MI, DZulfikar Ahmad Tawalla mengatakan untuk rencana program layanan penempatan Pekerja Migran pada tahun 2025 kuota lapangan kerja di luar negeri untuk warga negara Indonesia yang biasa diketahui dengan istilah job order diproyeksikan sebesar 1.630.365 orang. "Pada tahun 2025 KemenP2MI menargetkan pengiriman PMI sebanyak 425.000 di Tahun 2024. Artinya naik sebanyak 45 persen, " kata Dzulfikar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/12). Adapun rencana program pemberdayaan PMI tahun 2025 dalam rangka memenuhi job order yang tersedia KemenP2MI berkomitmen untuk mempersiapkan calon pekerja migran yang handal dengan melaksanakan beberapa program. "Ada pelatihan skill, pembekalan penguasaan bahasa, pendampingan, penguatan keluarga, literasi keuangan bagi calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta optimalisasi penyerapan kur PMI, " terang Dzulfikar. Dzulfikar menyebut akan ada resolusi tata kelola penempatan dan pelindungan PMI tahun 2025 diantaranya adalah penguatan perlindungan PMI dari Hulu ke Hilir atau Total Protection. Kemudian peningkatan PMI yang bekerja di sektor terampil dan profesional. "Lalu ada revitalisasi penyelenggaraan layanan terpadu Satu Atap untuk mendekatkan pelayanan kepada CPMI sehingga mendapat pelayanan yang murah mudah dan cepat, " paparnya. "Kami menyadari bahwa dalam upaya pelindungan pekerja migran, KemenP2MI tidak dapat melakukannya sendiri sehingga diperlukan adanya kolaborasi dan dukungan dari seluruh pihak untuk terus meningkatkan layanan pada pekerja migran Indonesia dan keluarganya, " tutupnya.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menargetkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia sebanyak 425.000 orang di 2025.

Kemen P2MI Targetkan 425 Ribu Penempatan CPMI di 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/16/1000205967-1462168234.jpg" alt="Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta Kompol Reza Fahlevi dalam konferensi pers &quot;Operasi Pencegahan Keberangkatan CPMI Non-prosedural&quot;, Jakarta, Senin (16/9/2024). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta Kompol Reza Fahlevi dalam konferensi pers &quot;Operasi Pencegahan Keberangkatan CPMI Non-prosedural&quot;, Jakarta, Senin (16/9/2024). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menangkap dua tersangka yang&nbsp; memberangkatkan belasan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) non-prosedural untuk bekerja ke Kamboja, dikutip dari ANTARA. "Kami&nbsp; menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni pria berinisial MZ dan PJ," kata Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta Kompol Reza Fahlevi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/9). Reza mengatakan dua orang yang memberangkatkan para pekerja tersebut terjaring dalam Operasi Pencegahan Keberangkatan CPMI Non-prosedural yang digelar Polresta Bandara Soetta. Dia menambahkan peran kedua tersangka memberangkatkan para korban melalui Bandara Soetta. Reza merinci pada Rabu (11/9) pihaknya berhasil mengamankan delapan CPMI non-prosedural di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015093597/profil-khabib-nurmagomedov-legenda-ufc-yang-minta-sendiri-datang-ke-indonesia">Profil Khabib Nurmagomedov, Legenda UFC yang Minta Sendiri Datang ke Indonesia</a> Pada Jumat (13/9), pihaknya mengamankan satu CPMI non-prosedural, dan dua pria inisial MZ dan PJ yang memberangkatkan para korban di Terminal 2 Bandara Soetta. Selanjutnya, pada Sabtu (14/9) petugas berhasil mengamankan dua CPMI non-prosedural di Terminal 2 Bandara internasional Soekarno-Hatta. Berikutnya, pada Sabtu (14/9) malam petugas mengamankan tiga CPMI non-prosedural di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. "Untuk para CPMI non-prosedural yang kami amankan statusnya sebagai saksi, dan saat ini sudah dipulangkan ke kampung halaman&nbsp;masing-masing," terang Reza Fahlevi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015093594/sugih-tanpa-syarat-inilah-7-weton-yang-akan-segera-diguyur-rezeki-besar-besaran-menurut-primbon-jawa">'Sugih' Tanpa Syarat: Inilah 7 Weton yang Akan Segera Diguyur Rezeki Besar-Besaran, Menurut Primbon Jawa</a> Pada kasus tersebut pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 14 CPMI non-prosedural. Belasan CPMI non-prosedural yang didominasi kalangan laki-laki tersebut diamankan pihaknya dalam kurun waktu dan lokasi yang berbeda-beda. Reza mengutarakan, terungkapnya kasus tersebut berkat adanya informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan keberangkatan CPMI non-prosedural melalui Bandara Soetta. "Mereka saat diamankan petugas mengaku hendak bekerja di Kamboja, namun tidak bisa menunjukkan dokumen kelengkapan untuk bekerja di luar negeri," ujarnya. Reza mengungkapkan dari hasil pemeriksaan, para CPMI non-prosedural itu mengaku ditawari bekerja di Kamboja sebagai karyawan perusahaan dan pramusaji restoran. Kemudian, ada juga yang mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai petugas operator pelayanan (customer service), hingga menjadi admin permainan online yang memiliki muatan tindak pidana perjudian. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015093587/inter-seri-1-1-di-monza-napoli-puncaki-klasemen-serie-a">Inter Seri 1-1 di Monza, Napoli Puncaki Klasemen Serie A</a> "Mereka rata-rata mendapatkan tawaran bekerja di luar negeri secara non-prosedural dari aplikasi media sosial Telegram oleh seseorang yang sedang dalam penyelidikan," jelasnya. Kemudian, petugas juga mengamankan barang bukti berupa paspor dan tiket masuk (boarding pass) pesawat route Jakarta (CGK) - Kuala Lumpur Malaysia (KUL) - Phnom Penh, Kamboja (PNH) milik para CPMI&nbsp;yang diberangkatkan tidak sesuai dengan prosedur. Atas perbuatannya, tersangka MZ dan PJ dijerat pasal 83 jo pasal 68 dan atau pasal 81 jo pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan atau pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp15 miliar.

Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menangkap dua tersangka yang  memberangkatkan belasan CPMI non prosedural ke Kamboja.

Polresta Soetta Tangkap Tersangka Berangkatkan CPMI Non Prosedural

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/bp2mi-2582858957.jpeg" alt="BP2MI menggandeng Bank BNI sebagai sebagai salah satu syarat resmi Pendaftaran Ujian EPS TOPIK Tahun 2024." width="100%">
<figcaption>BP2MI menggandeng Bank BNI sebagai sebagai salah satu syarat resmi Pendaftaran Ujian EPS TOPIK Tahun 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menerima 62.930 Pendaftaran Ujian EPS TOPIK Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di tahun ini. Pada pelaksanaan Pendaftaran Ujian EPS TOPIK Tahun 2024 BP2MI menggandeng BNI dari tahapan awal sebagai salah satu syarat resmi pendaftaran. "Ini pertama kalinya pelaksanaan Pendaftaran Ujian EPS TOPIK Tahun 2024 menggandeng BNI dari tahapan awal sebagai salah satu syarat resmi pendaftaran, yaitu kewajiban membuka Rekening Taplus PMI G to G Korea Selatan," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (27/2). Seperti diketahui, Pendaftaran Ujian EPS TOPIK dibuka pada Kamis (15/2) dan ditutup pada Selasa (20/2) Pukul 12.00 WIB. Pada tahun ini terdapat peningkatan antusiasme publik atas skema G to G Korea Selatan dengan adanya pendaftar sebanyak 62.930. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014378135/apa-itu-tahun-kabisat-berikut-keunikan-orang-yang-lahir-29-februari">Apa Itu Tahun Kabisat, Berikut Keunikan Orang yang Lahir 29 Februari</a> "Merupakan loncatan jumlah yang sangat signifikan mengingat rekor sebelumnya tahun 2023 yaitu 35.589 pendaftar," ujarnya. Sebanyak 62.930 pendaftar ini pun harus melengkapi berbagai persyaratan. Salah satu membuat rekening. Dalam hal ini, pihak BP2MI menggandeng Bank BUMN yakni BNI sebagai mitra kerjanya. "Berkat terobosan pembukaan Rekening Taplus ini. BNI Taplus PMI G to G sendiri memiliki banyak kelebihan," kata Benny. Benny menyebut, keuntungan yang didapat oleh CPMI yakni setoran awal minimum Rp 10.000, bebas biaya administrasi bulanan, ebas dari Dormant (Aktif seumur hidup) dan tidak ada saldo minimum. Meski sempat mengalami kendala pada awal pendaftaran, namun kini kendala itu sudah dapat diatasi. "Penting dicatat bahwa keberadaan rekening BNI Taplus PMI G to G ini akan memberikan sejumlah kemudahan bagi CPMI G to G Korea. Salah satunya pendaftar Ujian EPS TOPIK Tahun 2024 yang belum beruntung, maka biaya pendaftaran ujian sebesar Rp 442.754 akan dikembalikan melalui rekening BNI Taplus," ungkapnya. Benny berharap dapat mewujudkan optimalisasi KUR yang juga merupakan sebuah terobosan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini dan merupakan amanat dari Permenko Nomor 1 Tahun 2022. "Kami berharap pihak BNI (tentu termasuk Bank Pemerintah lainnya, Bank Syariah Pemerintah dan jajaran Bank Pembangunan Daerah) dapat mengoptimalisasikan hal ini untuk Pekerja Migran Indonesia baik program G to G maupun P to P," tutupnya.

BP2MI menerima 62.930 Pendaftaran Ujian EPS TOPIK Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di tahun ini.

Penuhi Syarat CPMI, BP2MI Gandeng Bank BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/cpmi-1453447169.jpeg" alt="BP2MI memberangkatkan 1.000 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Korea Selatan. (Dok. BP2MI)" width="100%">
<figcaption>BP2MI memberangkatkan 1.000 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Korea Selatan. (Dok. BP2MI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali melaksanakan Preliminary Education (Prelim), atau Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Program Government to Government (G to G) ke Korea Selatan. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan sebanyak 1.000 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) skema penempatan pemerintah (G to G) ke Korea Selatan diberikan pembekalan dan motivasi. "Mereka akan ditempatkan di Korea Selatan di sektor manufaktur dan perikanan," kata Benny&nbsp;lewat keterangan tertulisnya. Sebagai pemimpin Benny tidak ingin para CPMI berangkat ke negara penempatan dengan tangan kosong. Untuk itu Benny menekankan pentingnya persiapan dan pemahaman yang baik bagi Pekerja Migran Indonesia sebelum berangkat ke luar negeri. Benny menyampaikan, motivasi dan pembekalan kepada CPMI adalah platform yang sangat penting dalam memastikan pelindungan, kesejahteraan, dan keselamatan para pekerja migran nantinya. "Dahulu Pekerja Migran Indonesia seolah-olah dianggap sebagai orang rendahan. Seolah-olah Tenaga Kerja Indonesia alias Pekerja Migran Indonesia selalu dianggap sebagai beban bagi negara. Seolah-olah mereka adalah orang-orang yang selalu menimbulkan masalah, oleh karena itu negara merasa terbebani dengan masalah itu sendiri," tuturnya. Tak hanya itu, Benny memaparkan terkait sikap tegas BP2MI terhadap perilaku calo dan sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia. Menurutnya, praktek kejahatan kemanusiaan tak boleh dikompromikan. Benny berjanji akan terus memerangi sindikat. "Kami jajaran BP2MI menyatakan perang melawan stigma gelap tersebut dengan cara mengubah mindset atau cara pandang publik dalam menilai pekerja migran. Karena ternyata selama ini, terdapat fakta-fakta baik pekerja migran yang tersembunyi dihadapan publik, karena Pekerja Migran Indonesia telah memberi sumbangan devisa terbesar kedua,&rdquo; ujar Benny. Benny menyebut, para Pekerja Migran Indonesia merupakan orang yang baik dan hebat. &ldquo;Sudah tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, sebab fakta menunjukan bahwa ternyata pekerja migran Indonesia adalah penyumbang terbesar kedua setelah sektor migas. Rp 159,6 triliun sumbangan pekerja migran kepada negara, dan negara berhutang banyak kepadanya," ujar Benny.&nbsp; Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, menyampaikan harapannya agar Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke Korea nanti wajib menjaga nama baik negaranya Indonesia. &rdquo;CPMI akan membawa nama Indonesia di dunia internasional, maka kalian harus menjaga nama baik Indonesia. Lebih jauh dari itu kalian perlu membawa jati diri bangsa sesuai dengan kepribadian budaya Nusantara," tegasnya. &nbsp;

Sebanyak 1.000 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) skema penempatan pemerintah (G to G) ke Korea Selatan diberikan pembekalan dan motivasi

Hapus Stigma Orang Rendahan dan Beban Negara, 1.000 Calon Pekerja Migran Indonesia Diberangkatkan ke Korea Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/WhatsApp-Image-2023-05-16-at-080438-1898371803.jpeg" alt="Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)." width="100%">
<figcaption>Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama TNI AL berhasil mencegah penempatan ilegal PMI. Sebanyak 34 CPMI ilegal ditemukan oleh TNI AL dipimpin oleh Kolonel Stanley L sedang ngecamp di Dumai, Riau. Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan bermula pada Sabtu (13/5) sekitar pukul 13.00 WIB, tim gabungan Viper dari Lanal Dumai dan Satgas opsintelmer Lantamal 1 mendapatkan informasi adanya rencana pemberangkatan calon PMI dan warga negara asing secara ilegal. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, tim gabungan langsung bergerak dan tiba di lokasi. Kemudian, tim gabungan melakukan penyisiran ke dalam hutan bakau hingga ke bibir Pantai Pelintung Kota Dumai Provinsi Riau. Hasilnya, tim gabungan menemukan diduga calon PMI dan WNA yang sedang berkumpul di camp tepatnya di pinggir Pantai Pelintung Kota Dumai Provinsi Riau yang sedang menunggu untuk diberangkatkan. "Para CPMI ini rencananya akan diberangkatkan menuju Malaysia melalui pesisir Pantai Pelintung," kata Benny, Selasa (16/5). Benny menyebut, ditemukan sebanyak 34 orang dengan rincian 10 orang WNI atau CPMI dan 24 orang WNA dengan rincian 20 laki-laki dan 4 perempuan&nbsp;yang diduga berasal dari Bangladesh dan Rohingya atau Myanmar. Kemudian&nbsp;ke-34 orang tersebut&nbsp;dibawa menuju kantor Denpomal Lanal Dumai dan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan serta penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Adapun terhadap hasil pendataan, kami sudah mendapat nama 10 WNI atau CPMI tersebut," tuturnya. Setelah dilakukan pendataan, para calon pekerja migran diserahkan ke BP2MI Kepulauan Riau untuk mendapatkan perlindungan penanganan hingga selesai. Nantinya penegak hukum akan melakukan berita acara pengambilan keterangan dan setelah itu akan dikembalikan ke daerah masing-masing. "Nah sekarang kita sudah membicarakan dengan Imigrasi. Saat saya ketemu dengan Dirjen (Imigrasi) kita tidak ingin mereka yang kita cegah kita tangani dengan biaya negara kita pulangkan dengan biaya negara ke daerah masing-masing kemudian tiba-tiba minggu depan mereka berangkat lagi. Sehingga paspor mereka otomatis kita usulkan untuk di banned selama 5 tahun," tegasnya.

Sebanyak 34 CPMI ilegal ditemukan oleh TNI AL dipimpin oleh Kolonel Stanley L sedang ngecamp di Dumai, Riau.

BP2MI bersama TNI AL Gagalkan Penempatan CPMI Ilegal ke Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/cpmi-bp2mi.jpeg" alt="BP2MI menyelamatkan 14 CPMI dari sebuah penyalur tenaga kerja abal-abal yang mengiming-imingi mereka bekerja di luar negeri" width="100%">
<figcaption>BP2MI menyelamatkan 14 CPMI dari sebuah penyalur tenaga kerja abal-abal yang mengiming-imingi mereka bekerja di luar negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyelamatkan 14 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari penyalur tenaga kerja abal-abal. Rencananya, belasan CPMI tersebut akan dikirim ke luar negeri.  Sekretaris Utama BP2MI, Rinardi mengatakan penyelamatan CPMI bermula dari adanya laporan keberadaan penampungan PMI di wilayah kota Bekasi, Jawa Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satgas Pencegahan Penempatan Nonprosedural PMI selanjutnya melakukan penelusuran dan pengumpulan informasi.  Kemudian, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 12.40 WIB tim Satgas Pencegahan Penempatan Nonprosedural PMI melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi yang beralamatkan di sebuah perumahan di Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.  "Didampingi ketua RT setempat dan kami mendapati 14 orang yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang menurut pengakuannya dijanjikan untuk dapat bekerja di luar negeri," kata Rinardi, Kamis (9/3).  Rinardi menyebut, ke-14 orang tersebut diketahui 8 orang laki-laki berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lampung sebanyak 4 orang laki-laki, Jawa Timur sebanyak 1 orang laki-laki dan Sumatera Utara 1 orang perempuan.  "Dari hasil keterangan yang diperoleh, ke-14 orang tersebut diduga direkrut, ditampung dan akan ditempatkan bekerja ke negara Polandia, Australia, dan Serbia oleh seseorang berinisial BE yang mengaku memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri," ungkapnya.  Namun, setelah dilakukan penelusuran diketahui perusahaan tersebut tidak terdaftar sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Selain menemukan 14 CPMI, tim juga menemukan sejumlah dokumen seperti paspor, ijazah pendidikan, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, SKCK, Work Permit, formulir pendaftaran kerja ke negara Australia, CV, dan buku rekening yang diduga akan digunakan oleh terduga pelaku penempatan sebagai syarat pengurusan dokumen penempatan kerja ke luar negeri.  "Para PMI sudah dibawa ke shelter kantor BP3MI Jakarta dan melaporkan dugaan tindak pidana penempatan PMI secara nonprosedural tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota dengan menyertakan dokumen-dokumen yang telah di temukan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut," paparnya.  Sementara itu, Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Dayan Victor Imanuel mengungkapkan beberapa CPMI telah menyetorkan sejumlah uang kepada BE.  "Beberapa sudah ada yang menyetorkan uang. Jumlahnya bervariasi, sekitar Rp 20 juta dan palimg tinggi Rp 80 juta," kata Dayan.  Namun, hingga saat saat ini belum ada kepastian kapan belasan CPMI itu akan diberangkatkan. Pasalnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Kota Bekasi, untuk menangkap BE. "Jadi ada yang yang sudah menunggu hingga 1 tahun 7 bulan. Saat ini kasus sudah dilaporkan ke Polres Kota Bekasi," jelasnya.

14 CPMI Diselamatkan dari Penyalur Tenaga Kerja Abal-abal

cpmi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cpmi

Berita Terkini