<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/IMG-20250226-WA0101-2769984268.jpg" alt="Eks Komisaris PT Centurion Perkasa Iman (CPI), Edward Tjandrakusuma (tengah, baju hitam) saat digelandang ke Kejaksaan Negeri Surabaya, Rabu (26/2). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Eks Komisaris PT Centurion Perkasa Iman (CPI), Edward Tjandrakusuma (tengah, baju hitam) saat digelandang ke Kejaksaan Negeri Surabaya, Rabu (26/2). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Eks Komisaris PT Centurion Perkasa Iman (CPI), Edward Tjandrakusuma, resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya pada Rabu (26/2). Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21, Edward kini siap menjalani proses persidangan terkait dugaan kasus penipuan dalam transaksi jual beli kondotel fiktif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini bermula dari laporan Felix The, yang mengaku mengalami kerugian hingga Rp 881 juta setelah membeli unit kondotel di Jalan Bintoro, Tegalsari. Menurut Felix, perkenalannya dengan Edward terjadi pada 2013, saat dirinya ditawari sebuah unit di proyek Condotel Darmo Centrum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Transaksi tersebut kemudian diformalisasi melalui perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) pada April 2016. Saat itu, selain Edward, Direktur Utama PT CPI Ferry Alfrits Sangeroki juga turut hadir dalam proses jual beli. &ldquo;Semua dilakukan secara resmi di hadapan notaris. Namun, saat itu bangunan masih dalam tahap konstruksi,&rdquo; ujar Felix, yang berprofesi sebagai notaris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan kesepakatan, serah terima unit dijanjikan berlangsung pada Agustus 2017, bersamaan dengan pemberian Sertifikat Hak Milik Rumah Susun (SHMRS). Namun, meskipun pembangunan telah selesai pada 2021, Felix belum menerima unit yang dijanjikan hingga saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015686327/pelaku-penipuan-umkm-di-surabaya-masih-diburu-polisi-dinkopdag-beri-dukungan-kepada-korban">Pelaku Penipuan UMKM di Surabaya Masih Diburu Polisi, Dinkopdag Beri Dukungan kepada Korban</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih dari itu, ia juga menemukan bahwa bangunan yang berdiri di lokasi tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal. &ldquo;Awalnya dijanjikan sebagai kondotel, tapi yang terealisasi malah hotel biasa,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Felix mengaku telah melayangkan somasi sebanyak empat kali kepada Edward dan Ferry, tetapi tidak mendapat tanggapan. Akhirnya, ia memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Polda Jatim, menyertakan bukti transaksi dengan total kerugian Rp 881 juta. Felix juga menyebut bahwa dirinya bukan satu-satunya korban, melainkan ada belasan orang lain yang mengalami nasib serupa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jatim, Yulistiono, mengonfirmasi bahwa berkas Edward sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke tahap dua. &ldquo;Berkas Edward telah dinyatakan lengkap dan siap untuk tahap selanjutnya,&rdquo; jelas Yulistiono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini sebelumnya ditangani oleh Kejati Jatim, tetapi akhirnya dilimpahkan ke Kejari Surabaya karena lokasi kejadian dan para pihak yang terlibat berada di wilayah tersebut. &ldquo;Kami alihkan ke Kejari Surabaya karena kasus ini berkaitan langsung dengan wilayah tersebut,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Edward kini dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Jika terbukti bersalah, ia dapat menghadapi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</div>

Eks Komisaris PT Centurion Perkasa Iman (CPI), Edward Tjandrakusuma, resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Eks Komisaris PT CPI Edward Tjandrakusuma Segera Disidang atas Dugaan Penipuan Kondotel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/s_e680c780a3604f60b146e57eac04079b-1064873609.jpg" alt="Ilustrasi: Chip baru Intel. (MyDrivers)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Chip baru Intel. (MyDrivers).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Intel tengah mengembangkan CPU Lunar Lake dan Arrow Lake generasi berikutnya yang masuk iterasi ke-15. CPU Lunar Lake kabarnya difokuskan pada efisiensi daya yang lebih hemat konsumsi listrik. <div dir="auto"> <div dir="auto">Tujuan utama Intel mengembangkan chip CPU baru tersebut yakni untuk bersaing dengan&nbsp; seri Snapdragon X dari Qualcomm dan akan digunakan di laptop tipis dan ringan. Sedangkan CPU Arrow Lake akan dioptimalkan untuk kinerja dan terutama akan digunakan untuk komputer desktop.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari MyDrivers, platform desktop Arrow Lake milik Intel diharapkan menggunakan proses 20A (atau 2nm) milik Intel dan proses 3nm milik TSMC. CEO Intel Pat Gelsinger juga mengkonfirmasi bahwa Intel akan menggunakan proses 3nm milik TSMC untuk ubin GPU Arrow Lake, yang kabarnya ditingkatkan ke arsitektur Xe2 LPG.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014969853/berbekal-30-tahun-pengalaman-mengadakan-trade-exhibition-hadirkan-asia-gift-fair-2024-di-indonesia">Berbekal 30 Tahun Pengalaman Mengadakan Trade Exhibition, Hadirkan Asia Gift Fair 2024 di Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari tanda-tanda saat ini, Arrow Lake juga akan mengadopsi arsitektur modular, yang dibagi menjadi empat modul Tile yang berbeda: CPU, SoC, GPU, dan IOE. CPU tersebut diharapkan menggunakan proses 20A milik Intel sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, berita terbaru juga datang dari pernyataan dari rapat komunikasi internal, yang mengungkapkan bahwa konsumsi daya Arrow Lake akan setidaknya 100W lebih rendah saat beroperasi pada frekuensi yang relatif tinggi dibandingkan dengan CPU generasi ke-14.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai konteks, CPU Arrow Lake sebelumnya dilaporkan memiliki kecepatan clock yang lebih rendah dibandingkan dengan i9 14900KS. Nah, berkat proses 20A yang baru, tidak lagi diperlukan tegangan tinggi sebelumnya untuk menjaga stabilitas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014969830/golkar-tak-akan-lakukan-voting-untuk-tentukan-plt-ketum-pengganti-airlangga-hartarto">Golkar Tak Akan Lakukan Voting untuk Tentukan Plt Ketum Pengganti Airlangga Hartarto</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika benar, ini akan menyelesaikan masalah CPU generasi ke-13 dan ke-14 yang terkait dengan tegangan tinggi dan konsumsi daya. Meskipun kebocoran tersebut mengisyaratkan kinerja yang mengesankan, belum ada informasi terperinci yang tersedia tentang hal itu dan secara tepat, kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Intel juga belum secara resmi mengumumkan tanggal peluncuran Arrow Lake. Namun para pakar industri memperkirakan peluncurannya akan dilakukan pada paruh kedua tahun 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut laporan sebelumnya, Intel dapat meluncurkan Arrow Lake pada bulan Oktober dengan gelombang pertama CPU seri K, yang mungkin mencakup Core Ultra 9 285K kelas atas. Perusahaan tersebut diharapkan akan merilis lebih banyak produk Arrow Lake di CES pada awal tahun 2025.</div> </div>

Intel tengah mengembangkan CPU Lunar Lake dan Arrow Lake generasi berikutnya yang masuk iterasi ke-15.

Atasi Masalah Daya, Intel Siapkan CPI Desktop Baru yang Lebih Hemat Listrik, Siap Saingan dengan Qualcomm Snapdragon X

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20191107-WA0004_1573097381187-1.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia atau Corruption Perseption Index (CPI) pada 2021, berada pada skor 38 atau naik satu poin dari 2020 yang pada skor 37. Skor tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei.  Meski demikian, skor 38 yang diraih Indonesia masih jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura peringkat 4 skor 85, Malaysia peringkat 62 skor 48, Timor-Leste peringkat 86 skor 41 dan Vietnam peringkat 87 skor 39. Posisi Indonesia sedikit berada di atas Thailand yang meraih peringkat 110 skor 35.  "Skor ini juga masih di bawah rata-rata 43," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Rabu (26/1).  Ipi mengutarakan, CPI ini merupakan gambaran kondisi korupsi di Indonesia yang masih harus terus dibenahi. KPK mengapresiasi upaya segenap elemen bangsa untuk mendorong peningkatan skor.  "Kenaikan satu poin ini ditunjang oleh beberapa faktor antara lain kenaikan signifikan pada faktor risiko korupsi yang dihadapi oleh pelaku usaha pada sektor ekonomi," ucap Ipi.  Namun demikian, berdasarkan catatan Transparency International Indonesia (TII), Indonesia masih memiliki tantangan serius khususnya pada dua sektor, yakni korupsi politik dan penegakan hukum. Kedua aspek ini masih belum ada perbaikan yang signifikan.  Selain itu, merujuk pada pengukuran atas capaian upaya pemberantasan korupsi lainnya, seperti Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) oleh BPS yang mengukur persepsi masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi yang termasuk petty corruption dianggap lumrah dan pengalaman dalam mengakses layanan publik, masih menunjukkan sikap masyarakat yang permisif terhadap perilaku koruptif.  "Berkaca pada hasil pengukuran-pengukuran tersebut, KPK mengajak segenap pihak untuk terlibat dan berperan dalam pemberantasan korupsi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing mewujudkan orkestrasi pemberantasan korupsi," tegas Ipi.  Sebelumnya, Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko IPK Indonesia pada 2021 mengalami kenaikan tipis satu poin, menjadi 38 dari sebelumnya pada 2020 berada pada poin 37. Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei.  "CPI Indonesia tahun 2021 berada di skor 38/100 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini naik 1 poin dari tahun 2020 lalu yang berada pada skor 37/100," kata Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam keterangannya, Selasa (25/1).  Wawan menjelaskan, meningkatnya satu poin yakni pada skor 38 bukan tanpa alasan. Dia berujar, skor CPI 2021 yang mengalami kenaikan satu poin ditunjang oleh beberapa faktor, antara lain kenaikan signifikan pada faktor risiko korupsi yang dihadapi oleh pelaku usaha pada sektor ekonomi seperti penyuapan pada area ekspor-impor, kelengkapan penunjang, pembayaran pajak, serta kontrak dan perizinan.  "Hal ini nampak dari kenaikan tiga indikator ekonomi. Namun demikian tiga indikator yang mengalami stagnasi dan tiga indikator yang justru mengalami penurunan memperkuat bahwa korupsi politik dan penegakan hukum masih belum ada perbaikan yang signifikan," ucap Wawan menandaskan.

IPK Indonesia Masih Di Bawah Malaysia, KPK Tetap Apresiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bupati-kendal-akan-jadi-saksi-pada-sidang-korupsi-mading-elektronik_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Bupati Kendal Mirna Annisa diagendakan untuk didatangkan dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan mading elektronik di Pengadilan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Bupati Kendal Mirna Annisa diagendakan untuk didatangkan dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan mading elektronik di Pengadilan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2021 mengalami kenaikan tipis satu poin, menjadi 38 dari sebelumnya pada 2020 berada pada poin 37. Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei.  "CPI Indonesia tahun 2021 berada di skor 38/100 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini naik 1 poin dari tahun 2020 lalu yang berada pada skor 37/100," kata Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam keterangannya, Selasa (25/1).  Wawan menjelaskan, meningkatnya satu poin yakni pada skor 38 bukan tanpa alasan. Dia berujar, skor CPI 2021 yang mengalami kenaikan satu poin ditunjang oleh beberapa faktor, antara lain kenaikan signifikan pada faktor risiko korupsi yang dihadapi oleh pelaku usaha pada sektor ekonomi seperti penyuapan pada area ekspor-impor, kelengkapan penunjang, pembayaran pajak, serta kontrak dan perizinan.  "Hal ini nampak dari kenaikan tiga indikator ekonomi. Namun demikian tiga indikator yang mengalami stagnasi dan tiga indikator yang justru mengalami penurunan memperkuat bahwa korupsi politik dan penegakan hukum masih belum ada perbaikan yang signifikan," ucap Wawan.  Selain itu, sejumlah penanganan perkara korupsi besar seperti kasus mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada awal tahun 2021 lalu, hingga penangkapan Wakil Ketua DPR RI pada pertengahan tahun 2021 lalu turut mewarnai dinamika penegakan hukum antikorupsi. Termasuk di antaranya adalah penanganan skandal korupsi Jiwasraya dan Asabri.  Bahkan, juga sejumlah capaian yang telah dikukan oleh Satgas BLBI yang telah berupaya melakukan penyitaan aset dari para obligor/debitor prioritas. Tentu upaya penanganan sejumlah skandal kasus korupsi besar sepanjang masa pandemi memberikan kontribusi pada kenaikan CPI tahun 2021.  Namun yang penting diperhatikan oleh Pemerintah dan segenap pemangku kepentingan, lanjut Wawan, tentu tetap fokus pada upaya penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel, terkait pengembalian aset akibat tindak pidana korupsi.  "Di sisi lain memberikan dan menjamin ruang aspirasi dan kebebasan sipil bagi setiap pengambilan keputusan menjadi salah satu penanda bahwa Indonesia adalah dengan demokrasi dan menjunjung hak asasi manusia," tandasnya. (*)  &nbsp;

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Tipis 1 Poin jadi Skor 38

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/CHEVRON3.jpg" alt="PT CPI memanfaatkan solusi digital terintegrasi guna menekan potensi penyebaran Covid-19 di lingkungan Perusahaan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT CPI memanfaatkan solusi digital terintegrasi guna menekan potensi penyebaran Covid-19 di lingkungan Perusahaan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi pandemi Covid-19 sepanjang setahun terakhir sangat berdampak terhadap berbagai kegiatan masyarakat maupun industri, tak terkecuali industri hulu migas. PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terbesar di Indonesia memanfaatkan solusi digital terintegrasi guna menekan potensi penyebaran Covid-19 di lingkungan Perusahaan.  Hasilnya, PT CPI mampu menjaga tingkat positivity rate yang rendah di lingkungan kerja. Angkanya stabil di bawah ambang batas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Positivity rate menunjukkan rasio jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 berbanding dengan total tes yang dilakukan. Ambang batas yang ditetapkan WHO adalah 5 persen.  ”Pemanfaatan teknologi digital memudahkan sistem pemantauan dan menjaga tingkat kepatuhan pekerja terhadap aturan dan prosedur internal sehingga potensi penyebaran virus dapat ditekan. Selain itu, Perusahaan juga terus berupaya meningkatkan kesadartahuan tentang Covid-19 melalui berbagai kegiatan edukasi dan komunikasi,” ujar Winu Adiarto, Acting SVP Corporate Affairs PT CPI dalam keterangannya, Sabtu (10/4).  Menurutnya, upaya pencegahan Covid-19 berjalan efektif jika didukung dengan kesadaran kolektif dari seluruh pekerja dan keluarganya.  Strategi utama yang dijalankan PT CPI adalah melakukan edukasi; memiminalkan potensi paparan; deteksi dini dan pengelolaan kasus; mengantisipasi kasus positif dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan personel dan fasilitas; serta menjaga keberlangsungan operasi.  Terkait pemanfaatan teknologi digital, sejauh ini sebanyak 15 aplikasi yang telah dibuat dan digunakan PT CPI dalam upaya melindungi pekerja dan menekan risiko penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. Mulai dari penapisan akses (access screening) masuk ke fasilitas Perusahaan; pembatasan perjalanan pribadi dan dinas; pemantauan perkembangan kasus; penjadwalan tes berkala; pemantauan kesehatan pekerja secara jarak jauh; hingga analisis pelacakan kontak (contact tracing). Berbagai aplikasi digital itu dirancang dan dibuat oleh tenaga-tenaga terampil PT CPI.  Hingga saat ini, PT CPI masih menerapkan bekerja jarak jauh bagi pekerja dengan jenis pekerjaan kantor. Untuk menjaga kinerja karyawan, Perusahaan melakukan beberapa antisipasi di antaranya meningkatkan kapasitas jaringan, menyediakan tambahan cara akses ke sistem IT, meningkatkan sistem keamanan data, dan menjaga serta menambah sistem kolabarasi yang lebih andal.  Selain digunakan di PT CPI yang berlokasi di Riau, solusi digital yang telah dibuat juga dimanfaatkan untuk operasi Chevron lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur. Berbagai solusi digital tersebut juga mendapatkan pengakuan dari kantor pusat Chevron di AS dan menjadi bahan pembelajaran bagi unit bisnis Chevron di negara-negara lain.  PT CPI merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari Pemerintah Indonesia yang mengoperasikan Blok Rokan di Riau. Dalam mengoperasikan blok migas, PT CPI bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas. PT CPI menjadi salah satu produsen minyak mentah terbesar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/l9aCrkbe8_8

Pendemi, PT CPI Jaga Produksi Migas dengan Manfaatkan Solusi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/BP-JAMSOSTEK-KPK-FED-3.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, foto bersama Direktur Pengembangan Investasi BPJAMSOSTEK Amran Nasution, pada acara penganugrahan rangakaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di Gedung KPK, Selasa (22/12/2020). BPJAMSOSTEK meraih penghar" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, foto bersama Direktur Pengembangan Investasi BPJAMSOSTEK Amran Nasution, pada acara penganugrahan rangakaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di Gedung KPK, Selasa (22/12/2020). BPJAMSOSTEK meraih penghar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menanggapi menurunnya corruption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami penurunan hingga tiga poin pada 2020. Ghufron tak memungkiri, menurunnya persepsi korupsi di Indonesia karena masih banyak pejabat yang melakukan praktik korupsi.  Sebab berdasarkan hasil penelitian Transparency International Indonesia (TII), kini skor CPI Indonesia berada pada angka 37 dengan rangking 102. Padahal pada 2019, Indonesia memeroleh skor 40 dan rangking 85.  "Tingkat korupsi di negara bekerja terjadi atau tidak disampaikan yaitu bagaimana pejabat publik menggunakan jabatannya untuk mendapat keuntungan pribadi, oleh eksekutif, yudikatif, legislatif maupun penegakan hukum lainnya," kata Ghufron menanggapi hasil penelitian TII dalam siaran daring, Kamis (28/1).  Menurut Ghufron, pemerintah seharusnya menjalankan prosedur yang jelas dalam mengelola uang rakyat. Sehingga tidak mudah diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu.  Ghufron mengklaim sektor hukum pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lebih baik. Tetapi yang mengalami permasalahan pada aspek ekonomi dan investasi.  "Artinya apakah ada kepastian hukum dalam berusaha, apakah dalam usaha memiliki aspek yang harus memberi suap atau tidak," beber Ghufron.  Selain pada sektor ekonomi, korupsi juga kerap terjadi pada sektor politik dan demokrasi. Dia tak memungkiri, pada penyelenggaraan Pemilu masih ditemukan adanya politik uang.  "Mulai dari Pemilu, Pileg sampai Pilkada masyarakat juga masih seakan-akan menerima dan kemudian menganggap serangan fajar, kemudian pemberian sembako, pemberian amplop itu dianggap biasa," beber Ghufron.  Oleh karena itu, pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengajak masyarakat untuk bahu-membahu ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi.  "Bukan hanya beban KPK, bukan hanya beban penegak hukum lainnya. Tetapi seusungguhnya beban bangsa kita semua," tegas Ghufron.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/01/2021/kalah-dengan-timor-leste-indeks-korupsi-indonesia-turun-3-poin/">Kalah dengan Timor Leste, Indeks Korupsi Indonesia Turun 3 Poin</a>  Sebelumnya, skor CPI Indonesia pada 2020 mengalami penurunan hingga tiga poin, berada pada angka 37 dengan rangking 102. Padahal pada 2019, Indonesia memeroleh skor 40 dan rangking 85  "CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan rangking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu. Jika tahun 2019 lalau kita berada pada askor 40 dan rangking 85 ini 2020 berada di Skor 37 dan rangking 102," kata Manajer Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko saat memaparkan CPI Indonesia dalam siaran daring, Kamis (28/1).  Selain Indonesia, ada negara lain yang memiliki skor sama dengan Indonesia, yakni Gambia. Bahkan negara tetangga seperti Timor Leste, CPI pada negara tersebut mengalami kinaikan dari 38 dengan pada 2019, kini menjadi 40 pada 2020.  Sementara itu, Malaysia angka CPI juga mengalami penurunan hingga dua poin pada 2020. Wawan menyebut, pada 2019 CPI Malaysia berada pada 53 poin, kini pada 2020 memeroleh 51 poin.  Wawan menyebut, pada dunia internasional, skor Indonesia masih berada di bawah angka rata-rata CPI internasional. Karena angka CPI rata-rata berada pada angka 43.  "Tahun 2020 tahun yang kita ketahui bersama sebagai tahun pandemi maka survei ini dilakukan sepanjang pandemi," pungkas Wawan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/adUAvW8iCRA

Indeks Persepsi Korupsi Turun, KPK: Pemberian Amplop Dianggap Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi turunnya corruption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami penurunan hingga tiga poin pada 2020. Mahfud tak memungkiri, CPI Indonesia kini mengalami penurunan paling parah.  Sebab berdasarkan hasil penelitian Transparency International Indonesia (TII), kini skor CPI Indonesia berada pada angka 37 dengan rangking 102. Padahal pada 2019, Indonesia memeroleh skor 40 dan rangking 85.  "Pernah punya Ambisi mudah-mudahan tahun 2019 bisa sampai 50 gitu, tapi sampai 40 kita sudah gembira. Karena rata-rata naik terus setiap tahun, tapi ini kejatuhan terparah sekarang menjadi tiga poin," kata Mahfud menanggapi hasil penelitian TII dalam siaran daring, Kamis (27/1).  Mahfud mengakui, menurunnya skor CPI Indonesia merupakan catatan serius. Karena kementeriannya juga konsen pada upaya pemberantasan korupsi.  "Kita tahu tadi alasan-alasannya, Oleh sebab itu, ini penting ini bagi saya di Kementerian Polhukam," beber Mahfud.  Mahfud tak memungkiri, isu pemberantasan korupsi merupakan konsen pada kementerian yang dipimpinnya. Dia mengaku, ditugasi empat kerja khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) antara lain, perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan penyelesaian radikalisme melakukan atau melakukan deradikalisasi.  "Itu ternyata di bidang korupsi itu mengalami penurunan dengan alasan-alasan," cetus Mahfud.  Sebelumnya, skor CPI Indonesia pada 2020 mengalami penurunan hingga tiga poin, berada pada angka 37 dengan rangking 102. Padahal pada 2019, Indonesia memeroleh skor 40 dan rangking 85  "CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan rangking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu. Jika tahun 2019 lalau kita berada pada askor 40 dan rangking 85 ini 2020 berada di Skor 37 dan rangking 102," kata Manajer Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko saat memaparkan CPI Indonesia dalam siaran daring, Kamis (28/1).  Selain Indonesia, ada negara lain yang memiliki skor sama dengan Indonesia, yakni Gambia. Bahkan negara tetangga seperti Timor Leste, CPI pada negara tersebut mengalami kinaikan dari 38 dengan pada 2019, kini menjadi 40 pada 2020.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/01/2021/kalah-dengan-timor-leste-indeks-korupsi-indonesia-turun-3-poin/">Kalah dengan Timor Leste, Indeks Korupsi Indonesia Turun 3 Poin</a>  Sementara itu, Malaysia angka CPI juga mengalami penurunan hingga dua poin pada 2020. Wawan menyebut, pada 2019 CPI Malaysia berada pada 53 poin, kini pada 2020 memeroleh 51 poin.  Wawan menyebut, pada dunia internasional, skor Indonesia masih berada di bawah angka rata-rata CPI internasional. Karena angka CPI rata-rata berada pada angka 43.  "Tahun 2020 tahun yang kita ketahui bersama sebagai tahun pandemi maka survei ini dilakukan sepanjang pandemi," pungkas Wawan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/yYrp7IANiac

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin, Mahfud: Ini Terparah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/OTT-Kasus-Bansos-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) didampingi Deputi Penindakan Karyoto (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri menggelar konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penangan" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) didampingi Deputi Penindakan Karyoto (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri menggelar konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Transparency International Indonesia (TII) menduga, turunnya Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) hingga tiga poin terpengaruh pada pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi Covid-19 bukan hanya mengakibatkan krisis kesehatan, tapi juga krisis korupsi dan demokrasi.  Berdasarkan hasil penelitian TII, CPI Indonesia pada 2020 berada pada angka 37 dengan rangking 102. Padahal pada 2019, Indonesia memeroleh skor 40 dan rangking 85.  "Kami menemukan bahwa korupsi berkontribusi pada kemunduran demokrasi, selama pandemi Covid-19 negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi merespon kritis dengan cara-cara yang kurang demokratis," kata Manajer Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko saat memaparkan CPI Indonesia dalam siaran daring, Kamis (28/1).  Wawan menyampaikan, alokasi anggaran kesehatan pada 180 negara dalam rentang waktu 2012-2017 menyatakan, korupsi telah menggeser alokasi anggaran layanan publik yang esensial salah satunya adalah kesehatan. Menurutnya, negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung mengeluarkan uang lebih sedikit untuk kesehatan.  "Hal tersebut berbanding terbalik tentunya dengan negara-negara yang relatif bersih dari korupsi. Mereka konsen dan menaruh anggaran yang besar pada pelayanan publik yang esensial salah satunya kesehatan," beber Wawan.  Karena itu, Wawan menegaskan sangat penting untuk memperkuat peran dan fungsi dari lembaga pengawas antikorupsi. Dia menyebut, lembaga pengawas harus memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya, agar alokasi penanganan korupsi tepat sasaran.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/01/2021/kalah-dengan-timor-leste-indeks-korupsi-indonesia-turun-3-poin/">Kalah dengan Timor Leste, Indeks Korupsi Indonesia Turun 3 Poin</a>  Selain itu, Wawan mengharapkan pemerintah harus memastikan transparansi pada kontrak dan pengadaan barang dan jasa. Karena dalam hal tersebut sangat rawan terjadinya praktik korupsi.  "Sehingga keterbukaan kontrak harus dilakukan, agar bisa menghindari penyalahgunaan wewenang mengidentifikasi konflik kepentingan dan memastikan penetapan harga yang adil," pungkas Wawan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/adUAvW8iCRA

TII: Covid-19 Juga Akibatkan Krisis Korupsi dan Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indeks-persepsi-korupsi-stagnan-pimpinan-kpk-kecewa_m_194374.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarief bersama Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono dalam acara Rakornis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Kamis (8/3)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarief bersama Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono dalam acara Rakornis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Kamis (8/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif sedikit kecewa perihal capaian indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perseption index (CPI) Indonesia yang stagnan (tetap) ditahun 2017. Padahal, Syarief dan pimpinan KPK lainnya meyakini akan mengalami peningkatan. "Kasus korupsi di Indonesia tercermin dari CPI kita yang stagnan dari tahun kemarin. Padahal saya optimis CPI naik, namun karena kompositnya ditambah menjadi 9, yaitu bertambahnya komposit hubungan korupsi dengan partai politik, sehingga poinnya tidak naik", ungkap <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Laode M Syarief</a>, dalam acara Rakornis Polri, di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Kamis (8/3). Menurut Syarief, fenomena korupsi di Indonesia sangat banyak malahan semakin hari usianya masih muda (korupsi), maka perlu ada tindakan tegas perihal tersebut. "Berarti para koruptor itu beregenerasi. Kalau kita lihat, mereka semua adalah produk era reformasi," tutur syarief. Untuk mengikis korupsi,&nbsp;Syarief meminta semua pihak bekerja sama melakukan pemberantasan korupsi,bukan hanya membebankan pada KPK, sebab pekerjaan tersebut&nbsp;lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya.&nbsp; "Saking terstrukturnya dengan baik, korupsi saat ini sangat susah untuk diungkap. Korupsi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa. Namun tidak ada kejahatan yang sempurna, selalu ada celah untuk diungkap," Syarief menambahkan, hampir setiap korupsi selalu ada pencucian uang, baik yang canggih maupun yang konvensional. Untuk itu perlu adanya penekanan pelacakan aset. "Pentingnya pelacakan aset untuk menghilangkan motivasi pelaku kejahatan dan mendukung pemulihan keuangan negara melalui pengembalian aset hasil korupsi ke negara," jelasnya. Hal ini penting dilakukan pada saat kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, agar pemulihan aset dapat dilakukan. "Uang itu harus kita lacak agar bisa recovery aset yang pergi," tukasnya.

Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, Pimpinan KPK Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/cpi-kampanyekan-pentingnya-asupan-gizi_m_119739.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah gizi anak bangsa, Charoen Pokphand Indonesia (CPI) menggelar aksi kampanye&nbsp;gizi dan berbagi telur gratis kepada masyarakat di halaman Unit Hatchery PT Charoen Pokphand Jaya Farm, Tangerang, Banten, Rabu&nbsp;(29/3). Perwakilan Manajemen CPI, Suparman Sastrodimedjo mengatakan, aksi kampanye gizi ini merupakan bentuk kepedulian Charoen Pokphand&nbsp;terhadap masyarakat.&nbsp; Menurutnya, sebagai perusahaan yang bergerak di usaha perunggasan, CPI sudah sepatutnya peduli terhadap keadaan para peternak dan&nbsp;masyarakat sekitar.&nbsp; "Pada kampanye gizi kali ini kami mengundang anak-anak PAUD untuk makan telur bersama, dan membagikan telur gratis kepada PAUD binaan&nbsp;Lembaga Karya Pokphand," ujar Suparman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/3).&nbsp; Senada, Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, Farikin mengapresiasi apa yang dilakukan PT CPI.&nbsp; "Saya mewakili Dinas Pertanian sangat menyambut baik dengan kepedulian CPI mengadakan aksi peduli gizi dan berbagi telur gratis&nbsp;seperti ini," ungkap Farikin.&nbsp; "Telur yang dibagikan bukan telur bekas bapak/ibu, ini telur vertil yang tidak ditetaskan jadi kandungan gizinya sangat bagus,"sambung&nbsp;dia.&nbsp; Seperti diketahui, kampanye gizi yang digelar PT CPI merupakan salah satu program rutinan dari Corporate Social Responsibility yaitu&nbsp; Lembaga Karya Pokphand (LKP). Selain program bedah PAUD yang sudah diakui sepak terjangnya oleh Kemendikbud, LKP juga rutin memberikan&nbsp;beasiswa kepada mahasiswa peternakan yang di seluruh Indonesia.(mam/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cpi

Berita Terkini

Eks Komisaris PT CPI Edward Tjandrakusuma Segera Disidang atas Dugaan Penipuan Kondotel