<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/JKT_PEMBERANGKATAN-MUDIK-GRATIS-PEMPROV-DKI-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_27032025-12-2737459642.jpg" alt="Sejumlah pemudik mencari bus di Program Mudik Gratis di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (26/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pemudik mencari bus di Program Mudik Gratis di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (26/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Muncul sinyal kuat adanya anomali pada daya beli masyarakat Indonesia saat ini. Hal itu terungkap dalam riset terbaru Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia bertajuk 'Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025'. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, gejala anomali konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran tertangkap dari tren deflasi awal tahun 2025. BPS mencatat deflasi pada Februari 2025 secara tahunan (-0,09 persen), bulanan (-0,48 persen), serta year to date (-1,24 persen). Faktor terbesar penyumbang deflasi juga berasal dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, yang dipicu oleh insentif diskon tarif listrik 50 persen yang diberikan pemerintah untuk rumah tangga kelas menengah sejak dari Januari hingga Februari 2025 lalu. ''Namun, janggalnya deflasi pada Februari 2025 tidak hanya terjadi pada kelompok pengeluaran tersebut. Melainkan juga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil minus 0,12 persen secara bulanan,'' ujarnya di Jakarta, Jumat (28/3). Padahal, menjelang Ramadhan pada tahun-tahun sebelumnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau selalu menyumbang inflasi, meskipun ada dorongan kenaikan harga. Pada 2024, kelompok pengeluaran ini memberikan andil inflasi secara bulanan sebesar 0,29 persen pada Februari dan 0,41 persen pada Maret. Kelesuan konsumsi rumah tangga juga terlihat dari laporan Bank Indonesia yang mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Februari 2025 diperkirakan merosot sebesar 0,5 persen secara tahunan (yoy). Hal ini dipengaruhi jatuhnya penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang minus 1,7 persen. Rendy menyebut, dengan mengesampingkan Covid-19 pada 2020-2021, pertumbuhan IPR sejatinya telah melambat sejak 2017. Sebelum 2017, pertumbuhan IPR dikatakan selalu double digit. Tetapi setelah itu pertumbuhan IPR stagnan di bawah lima persen. ''Puncaknya adalah anomali pada Ramadan dan Lebaran 2025. Melemahnya pertumbuhan penjualan beberapa ritel menguatkan hasil survei IPR dari BI,'' tambahnya. Sinyal pemangkasan konsumsi oleh rumah tangga juga tercermin dari hasil Survei Potensi Pergerakan Masyarakat angkutan lebaran 2025. Pada lebaran 2025, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik mencapai 146.48 juta atau setara dengan 52 persen penduduk RI. Namun, proyeksi tersebut jauh di bawah jumlah pemudik pada 2024 yang mencapai 193.6 juta, atau turun 24 persen. ''Penurunan jumlah pemudik pada lebaran 2025 juga mengindikasikan adanya penurunan pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh rumah tangga kelompok menengah ke bawah. Alhasil, banyak dari rumah tangga mengurungkan niat untuk mudik ke kampung halaman,'' jelas Rendy. Sementara itu, perspektif produsen juga menunjukkan sinyal gawat. Sinyal gawat ini tampak dari setoran penerimaan pajak untuk lapangan usaha perdagangan dan industri manufaktur yang terjungkal cukup dalam. Pada Januari 2025, setoran pajak dari industri pengolahan hanya mencapai Rp 23,25 triliun, atau terkontraksi sebesar 39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp 38,1 triliun. Kinerja sektor perdagangan juga jatuh lebih dalam mencapai -89 persen pada periode yang sama. Pada Januari 2025, realisasi penerimaan pajak sektor perdagangan hanya Rp 4,23 triliun, jauh di bawah Januari 2024, Rp 38,8 triliun. Data-data tersebut menguatkan hipotesis adanya kejanggalan perilaku konsumsi rumah tangga menjelang lebaran 2025. Rendy menyebut, itu adalah cerminan situasi genting dalam rumah tangga masyarakat Indonesia. ''CORE menilai ini adalah fenomena penurunan daya beli masyarakat. Daya beli adalah kemampuan sejumlah uang untuk membeli sebuah barang atau jasa. Maka, fenomena penurunan daya beli adalah berkurangnya kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi suatu barang atau jasa. Penurunan daya beli juga bisa dipahami dari sisi pendapatan, yakni berkurangnya pendapatan menurunkan kemampuan rumah tangga untuk mengonsumsi barang atau jasa,'' tuturnya. (dee)

Laporan baru CORE Indonesia menunjukkan penurunan daya beli masyarakat jelang Lebaran, dengan adanya anomali konsumsi yang perlu dicermati.

Riset CORE: Daya Beli Turun, Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/WhatsApp-Image-2025-02-25-at-074729-1-744283196.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ketujuh Joko Widodo dan pada acara simbolis badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). (Laily Rache" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ketujuh Joko Widodo dan pada acara simbolis badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). (Laily Rache</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pada 24 Februari 2025. Kendati demikian, badan yang diproyeksikan mengelola aset-aset negara lebih dari Rp 14.000 triliun atau sekitar 60 persen PDB Indonesia itu, justru direspons negatif oleh pasar dan masyarakat. CORE Indonesia dalam laporan bertajuk 'Pertaruhan Pemerintah pada Danantara' yang dirilis Senin (10/3), menunjukkan sejumlah temuan menarik. Antara lain terkait kerentanan terhadap konflik kepentingan serta potensi risiko penyalahgunaan dana. Struktur organisasi Danantara saat ini rentan terhadap konflik kepentingan, dengan dua dari tiga pimpinan utamanya masih menjabat posisi strategis di pemerintahan. Yakni Rosan Roeslani yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, serta Dony Oskaria yang membantu Erick Thohir sebagai Wakil Menteri BUMN. Direktur Riset Kebijakan Makroekonomi, Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, menilai, rangkap jabatan ini berpotensi memengaruhi keputusan bisnis Danantara. Berbeda dari Temasek (Singapura) yang mayoritas CEOnya berasal dari kalangan independen sejak 2004, dan pemerintah Singapura selalu menjaga jarak dari intervensi langsung. "Dengan rangkap jabatan dan pelaksana Danantara yang merupakan orang dekat Presiden Prabowo, penentuan objek investasi dikhawatirkan tidak didasarkan pada kalkulasi bisnis yang matang," kata Akhmad. Seperti telah disebutkan di awal, total dana investasi BPI Danantara ditaksir lebih dari Rp 14.000 triliun atau sebesar 60 persen PDB Indonesia pada 2024. Dengan dana sebesar itu, Danantara akan menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di Indonesia, melampaui aset yang dikelola Temasek Holdings (Singapura), Khazanah (Malaysia), Future Fund (Australia), dan Korea Investment Corporation (Korea Selatan). Investasi Danantara akan diarahkan ke sekitar 20 proyek utama di sektor hilirisasi, energi terbarukan, infrastruktur, dan kecerdasan buatan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada informasi resmi tentang proyek spesifik apa dan di mana yang akan menjadi fokus investasi Danantara. Di sisi lain, pengalaman pengelolaan BUMN yang terlibat skandal korupsi juga menunjukkan bahwa Danantara berpotensi menghadapi risiko penyalahgunaan dana. Kasus Jiwasraya dan Asabri memperlihatkan pola manipulasi laporan keuangan, investasi berisiko tinggi tanpa analisis hati-hati, serta kolusi dengan pihak swasta yang memperkaya segelintir elite. CORE Indonesia berpandangan, tanpa pengawasan yang ketat dan independen, risiko penyalahgunaan dana Danantara sangat tinggi, terlebih jika pengambilan keputusan masih dipengaruhi kepentingan politik atau pribadi. Kombinasi risiko-risiko di atas akhirnya bermuara pada masalah kepercayaan. Saat peresmian Danantara, respons masyarakat tidak meyakinkan, bahkan muncul kekhawatiran bahwa konsolidasi aset dari bank BUMN akan memengaruhi dana masyarakat, sehingga isu penarikan dana dari bank Kembali mencuat. "Skeptisisme publik terhadap Danantara ketika diresmikan berakar pada kekhawatiran akan meningkatnya risiko korupsi, moral hazard, dan penyalahgunaan kewenangan akibat konsentrasi aset negara dalam satu entitas tanpa pengawasan memadai," jelas Akhmad. "Meski belum terjadi, pengalaman kasus korupsi di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia menunjukkan bahwa kewaspadaan publik terhadap tata kelola Danantara bukan sekadar pesimisme, melainkan langkah preventif yang beralasan untuk mengantisipasi potensi risiko tata kelola," pungkasnya.

Skeptisisme publik terhadap Danantara ketika diresmikan berakar pada kekhawatiran akan meningkatnya risiko korupsi dan moral hazard.

Mengapa Masyarakat Skeptis akan Danantara? Kajian CORE Indonesia: Rentan Konflik Kepentingan dan Potensi Risiko Penyalahgunaan Dananya Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/CORE.jpg" alt="Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat ekonomi yang juga Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah mengapresiasi kerja-kerja Bahlil Lahadalia selama memimpin Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam kepemimpinannya, Bahlil Lahadalia dinilai mampu meyakinkan para investor baik investor luar negeri (asing) maupun investor dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia, Konsistensi Bahlil Lahadalia ini berhasil melampaui target investasi yang dipatok oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebesar Rp 1.400 triliun, dan tercatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun&nbsp;(101,3 persen dari target). Secara rinci, capaian realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2023 itu tumbuh 17,5 persen secara tahunan (Year-on-Year) dibandingkan capaian tahun 2022 yang mencapai Rp 1.207,2 triliun. "Kinerja Kementerian Investasi selayaknya diapresiasi karena mampu melewati target, dan ikut membantu menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global," kata Piter Abdullah, Rabu (17/7). Bahkan, Piter Abdullah yakin betul&nbsp;BKPM di bawah Bahlil mampu menjaga tren positif investasi ini pada 2024, meski kedepan akan terjadi transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Subianto.&nbsp;"Tahun ini diperkirakan target investasi masih bisa dicapai meskipun transisi pemerintahan,"&nbsp;prediksi Piter. Dijelaskan Piter Abdullah, masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir dengan peralihan kekuasaan akan berimbas pada ekonomi nasional. Sebab, hal tersebut tidak akan terjadi akibat dari masuknya investasi ke Indonesia saat ini. Diakui Piter, kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia tidak lepas dari keberhasilan pemilu kemarin, serta peralihan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo yang akan berjalan mulus. "Berdasarkan empiris, keberhasilan pemilu dan lancarnya peralihan kekuasaan memberikan keyakinan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan transisi pemerintahan," jelasnya. Lebih jauh Piter menuturkan, di pemerintahan baru nanti perlu ditegaskan kepada Menteri Investasi baru untuk melanjutkan kerja-kerja cerdas Bahlil Lahadalia dalam menarik masuk investasi ke Indonesia.&nbsp;"Menteri investasi yang baru nanti perlu melanjutkan kinerja Pak Bahlil," harapnya. Piter pun mengingatkan pemerintah untuk tidak terbuai dengan kondisi ekonomi Indonesia yang masih stabil, karena kondisi global ke depan tidak menentu dengan adanya perang dan ketegangan antara Amerika Serikat dan blok Rusia,&nbsp;Tiongkok,&nbsp;dan Korea Utara.&nbsp;"Pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di kisaran lima persen pada 2023 karena didukung adanya pemilu," ucapnya. "Ekonomi indonesia cukup resilien di tengah gejolak global. Tetapi, tidak bisa diklaim yang terkuat di dunia. Harus diakui bahwa perekonomian Indonesia sedikit mengalami perlambatan ya," tutupnya.

Piter yakin BKPM di bawah Bahlil mampu menjaga tren positif investasi ini pada 2024, meski kedepan akan terjadi transisi pemerintahan.

Core Indonesia Prediksi Target Investasi Tetap Tercapai Meski Tahun ini Jokowi Lengser dan Digantikan oleh Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/IMG-20240506-WA0000_2-1384809596.jpg" alt="ILUSTRASI. Perbankan nasional masih sangat aman untuk menyimpan uang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Perbankan nasional masih sangat aman untuk menyimpan uang.</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com - Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan bahwa perbankan nasional masih menjadi tempat yang sangat aman untuk menyimpan uang mengingat lembaga keuangan itu diawasi dengan ketat oleh regulator.&nbsp; Piter juga menyampaikan, masyarakat tak perlu khawatir dan harus tetap percaya terhadap kinerja perbankan nasional.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Menyimpan uang di bank sangat aman. Malah dibandingkan emas, simpanan di bank lebih likuid bisa digunakan untuk belanja dengan kartu debit. Bank adalah lembaga keuangan yg sangat ketat diawasi,&rdquo; kata Piter dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/5).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Namun pada sisi yang lain, nasabah tetap harus berhati-hati dan memastikan bank yang sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebuah lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kepercayaan nasabah atau masyarakat terhadap bank. Dengan begitu, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dapat dijaga oleh bank</div> <div>&nbsp;</div> <div>LPS menjamin simpanan nasabah pada satu bank dengan maksimal saldo Rp 2 miliar. Apabila lebih dari Rp 2 miliar, maka akan diselesaikan oleh tim likuidasi berdasarkan likuidasi kekayaan bank.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Simpanan nasabah bank konvensional yang dijamin LPS antara lain berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya. Sebelumnya pada 23 April lalu, akun media sosial (Instagram, Tiktok, Facebook) Rama News (@ramanews) mengunggah sebuah video yang diambil dari akun TikTok widia_pengamatpolitik.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Akun tersebut menyebarkan informasi sesat dengan narasi kejadian nasabah BRI yang kehilangan uang merupakan efek dari pemilu yang membutuhkan uang untuk serangan-serangan bansos. Selain itu, pengunggah juga mengajak masyarakat untuk menarik uangnya yang ada di BRI dan menyimpannya sendiri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal ini telah ditegaskan oleh BRI bahwa video "Uang hilang di BRI adalah efek dari Pemilu untuk serangan Bansos" tersebut tidak benar dan tidak berdasar.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Terkait video hoaks uang hilang yang beredar di sosial media belum lama ini, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengimbau kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan sosial media secara positif.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. "BRI juga terus mengimbau dan memberikan edukasi kepada nasabah, serta masyarakat untuk dapat bertransaksi aman dan nyaman. Hal tersebut tak lepas dari masih adanya berbagai modus penipuan&nbsp;online&nbsp;atau&nbsp;social engineering," kata dia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Salah satu yang marak terjadi yaitu modus penipuan melalui permintaan untuk meng-klik sebuah&nbsp;file&nbsp;undangan pernikahan berformat APK di WhatsApp (WA). BRI mengimbau nasabah agar lebih berhati-hati dan tidak mengunduh, menginstal, maupun mengakses aplikasi tidak resmi.</div> Selain itu, Hendy mengimbau nasabah untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadi dan data perbankan kepada orang lain dan pihak yang mengatasnamakan BRI, termasuk memberikan informasi data pribadi maupun data perbankan (nomor rekening, nomor kartu, PIN,&nbsp;user,&nbsp;password, OTP, dan sebagainya) melalui saluran, tautan atau&nbsp;website&nbsp;dengan sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

LPS menjamin simpanan nasabah pada satu bank dengan maksimal saldo Rp 2 miliar. Apabila lebih, maka akan diselesaikan oleh tim likuidasi.

Ekonom: Perbankan Nasional Tempat yang Sangat Aman untuk Simpan Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/25/pabrik-byd-3272460626.jpg" alt="Seorang pekerja mengecek sebuah mobil Seal di pabrik BYD di Changzhou, Tiongkok" width="100%">
<figcaption>Seorang pekerja mengecek sebuah mobil Seal di pabrik BYD di Changzhou, Tiongkok</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Peneliti Ekonomi CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet memandang bahwa industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan peningkatan pasca pandemi Covid-19. Perkembangan positif tersebut dijawab oleh pelaku industri baik dalam dan luar negeri yang merealisasikan investasi di sektor manufaktur Indonesia. Dalam satu dekade terakhir terdapat lonjakan tajam nilai investasi pada sektor industri pengolahan nonmigas, yaitu dari Rp186,79 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp565,25 triliun pada tahun 2023. Secara kumulatif, realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas selama 10 tahun (periode 2014-2023) sebesar Rp3.031,85 triliun. Terus menanjaknya nilai investasi di sektor industri manufaktur ini adalah salah satu indikasi Indonesia tidak mengalami kondisi deindustrialisasi. Namun Yusuf menyayangkan kemajuan yang terjadi masih mengalami gangguan dari masalah koordinasi antarinstansi pemerintah. Menurutnya, koordinasi antar instansi pemerintah juga perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan sektor manufaktur secara holistik. "Kerap kali peraturan atau regulasi yang sudah diputuskan di level pusat tidak dapat dijalankan di level daerah karena alasan-alasan tertentu dan saya kira ini yang kemudian perlu diperbaiki. Saya kira pemerintah tengah berada dalam posisi memperbaiki, tinggal saat ini bagaimana memastikan proses perbaikan ini berlangsung sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah,&rdquo; ungkap Yusuf. Yusuf juga menjelaskan bahwa program hilirisasi diterima dengan baik oleh pelaku industri terutama sektor industri logam. "Hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah mencatatkan kinerja realisasi investasi yang signifikan terutama untuk subsektor industri logam dasar, sehingga jika ini terus dijalankan selaras dengan upaya pemerintah dalam mendorong realisasi berbagai produk hasil tambang," terang Yusuf. Yusuf juga berharap nilai tambah dari produk yang bisa dihasilkan dari program hilirisasi ini juga akan ikut membantu pertumbuhan sektor industri manufaktur dalam jangka menengah hingga panjang.&nbsp; Chief Economist PermataBank, Joshua Pardede menyatakan bahwa kemajuan sektor industri manufaktur yang ditopang program hilirisasi ini dipandang memberikan dampak positif dalam mengerem masalah pelebaran current account deficit (CAD) yang dihadapi Indonesia. Joshua mengatakan beberapa penyebab utama terjadinya pelebaran CAD sudah dapat dikurangi dampaknya oleh pemerintah melalui melalui kebijakan hilirisasi. &ldquo;Hilirisasi akan memperpanjang domestic supply chain sehingga meningkatkan value added, hilirisasi akan mendorong kegiatan re-industrialisasi, dan hilirisasi juga menurunkan ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah sehingga akan mengurangi risiko CAD dan mestabilkan nilat tukar&nbsp; serta menjaga daya beli importir,&rdquo; terang Joshua. Sebagai gambaran, posisi Indonesia di jajaran manufaktur dunia diperkuat oleh nilai output industri yang terus meningkat pada periode 2020 hingga September 2023. Pada 2020, nilai output industri tercatat USD 210,4 miliar, kemudian meningkat ke USD 228,32 miliar pada 2021, dan kembali meningkat sebesar USD 241,87 miliar pada 2022. Sementara hingga September 2023, nilai output industri telah mencapai sekitar USD 192,54 miliar. Menurutnya, peningkatan investasi dalam sektor manufaktur Indonesia memerlukan berbagai langkah-langkah yang terkoordinasi antara lain; Pertama, pemerintah perlu memberikan insentif yang menarik bagi investor seperti, keringanan pajak, subsidi atau kemudahan dalam perizinan berusaha. Kedua, infrastruktur yang memadai juga menjadi penting untuk mendukung operasi industri manufaktur seperti, jalan, pelabuhan, dan listrik. "Peningkatan investasi dalam infrastruktur menjadi kunci untuk kelancaran sektor ini. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi juga menjadi prioritas," terang Yusuf. Menurutnya, inovasi menjadi kunci utama dalam upaya meningkatkan daya saing manufaktur dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung dengan menyediakan dana penelitian dan pengembangan serta mendorong kerja sama antara industri dan akademisi. Ketiga, peningkatan efisiensi operasional melalui penerapan teknologi baru dan manajemen rantai pasokan yang lebih baik. Keeempat, ekspansi pasar ke luar negeri yang didukung oleh promosi produk Indonesia di pasar internasional dan perjanjian perdagangan bebas.&nbsp; "Ini ada hubungannya dengan bagaimana mendorong industri manufaktur di dalam negeri itu terlibat lebih banyak dan lebih besar dalam rantai pasok industri manufaktur global, sehingga nantinya produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa juga dijual untuk berbagai negara ketika memang tergabung dalam rantai pasok ini," paparnya. Kelima, kebijakan pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan. "Ini diperlukan untuk memberikan kepastian bagi investor," katanya.

Yusuf menyayangkan kemajuan yang terjadi masih mengalami gangguan dari masalah koordinasi antarinstansi pemerintah yang kurang solid.

Kemajuan Industri Masih Terganggu Urusan Koordinasi Antarinstansi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/23/PPN-3110867170.jpg" alt="Perbandingan tarif PPN di negara-negara kawasan ASEAN." width="100%">
<figcaption>Perbandingan tarif PPN di negara-negara kawasan ASEAN.</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com - Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf R Manilet mengatakan, penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perlu memperhatikan tren inflasi. Hal itu dikarenakan salah satu efek yang kemudian bisa muncul dari kenaikan tarif PPN adalah inflasi.</div> "Oleh karena itu momentum penerapan tarif baru PPN ini perlu memperhatikan bagaimana tren inflasi dan juga tren daya beli masyarakat secara umum," kata Yusuf kepada&nbsp;Antara di Jakarta, kemarin. Lebih lanjut ia mengatakan, sebenarnya dasar kenaikan tarif PPN ini merujuk pada Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah disahkan sejak 2021. Penyesuaian tarif PPN dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. "Kenapa kemudian pemerintah melakukan penyesuaian tarif pajak karena pemerintah mengejar untuk meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto dalam jangka panjang," ujarnya. Di sisi lain, Yusuf menuturkan sebenarnya pemerintah bisa mengambil opsi untuk menjalankan kebijakan PPN yang bersifat progresif. Artinya, PPN nantinya tidak bersifat single-tarif namun multi-tarif dan disesuaikan dengan barang yang akan dikonsumsi oleh kelompok pendapatan masyarakat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12 persen pada 2025. Airlangga mengatakan, aturan untuk kenaikan tarif PPN akan dibahas lebih lanjut dan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. "Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutan. Tentu kalau berkelanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN (12 persen)," kata Menko Airlangga. Adapun kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).&nbsp; Dalam UU HPP disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022 dan kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

Di sisi lain, Yusuf menuturkan sebenarnya pemerintah bisa mengambil opsi untuk menjalankan kebijakan PPN yang bersifat progresif.

PPN jadi 12 Persen Berdampak ke Inflasi, CORE Indonesia: Sebenarnya Ada Opsi Progresif, Multi-Tarif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penerimaan-capai-target-ini-pr-pr-yang-harus-dituntaskan-rezim-jokowi_m_.jpg" alt="Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN 2018</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kalangan pengusaha menyambut baik terbitnya aturan pelaksana pajak natura dan kenikmatan. Pengamat ekonomi juga menilai hal tersebut positif untuk mendongkrak tax ratio. Meski dalam penerapannya, wajib pajak perusahaan dinilai akan membutuhkan proses adaptasi administratif. Anggota Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ajib Hamdani mengatakan, para pelaku pengusaha sudah menunggu cukup lama aturan itu sejak terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Ajib, adanya perincian apa saja yang dikecualikan dan batasannya akan memperjelas dan mempermudah pengklasifikasiannya. Namun, lanjut Ajib, yang harus menjadi catatan adalah pihak pemberi kerja harus cermat dalam menghitung dan merencanakan pemberian natura dengan adanya batasan-batasan yang dicantumkan dalam aturan tersebut. &rsquo;&rsquo;Terlihat sederhana, tapi praktiknya menambah pekerjaan bagi bagian akuntansi dan pajak untuk lebih teliti membukukannya,&rsquo;&rsquo; ujar Ajib. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, jika dilihat dalam kerangka yang lebih luas, penerapan pajak natura adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendongkrak tax ratio. Selama beberapa tahun belakangan, tax ratio berada pada level yang relatif rendah. &rsquo;&rsquo;Karena itu, sebelum penerapan pajak natura ini, beberapa reformasi perpajakan dilakukan pemerintah. Termasuk di dalamnya tax amnesty jilid pertama dan yang kedua dalam bentuk program pengungkapan sukarela,&rsquo;&rsquo; ujar Yusuf. Lebih lanjut, Yusuf menuturkan, ketika data administratif sudah didapatkan otoritas pajak melalui reformasi perpajakan sebelumnya, pemerintah masuk dalam bentuk beragam kebijakan pajak baru, termasuk pajak natura. &rsquo;&rsquo;Harapannya dengan adanya pajak natura ini, penerimaan pajak, terutama yang diberikan dari pos pajak penghasilan, itu relatif mengalami peningkatan. Sebab, beberapa pos pajak penghasilan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif kecil proporsinya dibandingkan pajak pertambahan nilai katakan lah,&rsquo;&rsquo; urai Yusuf. Dia menambahkan, di sisi lain, penerapan pajak natura juga mengakomodasi prinsip keadilan dalam perpajakan. Artinya, kelompok wajib pajak yang mendapatkan fasilitas lebih baik dan lebih banyak dibebani sebuah kewajiban dalam bentuk pajak. Selanjutnya, Yusuf memberikan catatan mengenai pelaporan administratif pada tahun berikutnya. &rsquo;&rsquo;Karena sifat pajak ini baru dan juga akan dilaporkan bersama objek pajak lama dalam pos pajak penghasilan karyawan, saya menduga dibutuhkan waktu bagi wajib pajak perusahaan terutama untuk mempelajari kewajiban pajak natura ini,&rsquo;&rsquo; urainya. Dengan begitu, beberapa perusahaan, sambung Yusuf, tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dalam pelaporan administratif pajak natura tahun depan. &rsquo;&rsquo;Karena itu, menurut saya, kewajiban yang sifatnya denda administratif misalnya karena kesalahan ataupun keterlambatan dari pelaporan pajak ini juga bisa dikecualikan terlebih dahulu, sekali lagi untuk mengakomodasi proses transisi dari penerapan pajak natura,&rsquo;&rsquo; ujar Yusuf. (agf/c7/ttg)

Kalangan pengusaha menyambut baik terbitnya aturan pelaksana pajak natura dan kenikmatan. Pengamat ekonomi juga menilai hal itu positif.

Pajak Natura Bakal Efektif Dongkrak Tax Ratio

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/bank-dunia-4030767642.jpg" alt="Logo Bank Dunia (World Bank)." width="100%">
<figcaption>Logo Bank Dunia (World Bank).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,9 persen di tahun ini. Angka itu lebih rendah daripada realisasi 2022, yakni 5,3 persen. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menyebutkan, hal itu seiring dengan kembali normalnya permintaan dalam negeri setelah mengalami lonjakan pascapandemi tahun lalu. "Serta, melambatnya perekonomian global seperti yang telah diperkirakan sebelumnya," ujarnya dalam laporan enam bulanan Bank Dunia Indonesia Economic Prospects kemarin (27/6). Meski demikian, lanjut Satu, di tengah ketidakpastian global, Indonesia mengalami peningkatan yang terus-menerus di banyak bidang yang penting bagi pertumbuhan jangka panjangnya. Terutama stabilitas makroekonomi, tata kelola sektor publik, maupun infrastruktur. "Berbagai peningkatan tersebut berhasil membantu menanggulangi kemiskinan ekstrem di negara ini," imbuhnya. Dari sisi inflasi, Bank Dunia menyebut turun lebih cepat daripada yang diantisipasi pada awalnya. Itu disebabkan turunnya harga minyak global, hasil panen yang lebih baik, beragam intervensi pemerintah untuk mengurangi penyumbatan suplai terutama terkait makanan, serta apresiasi rupiah. Sementara pertumbuhan ekonomi terus stabil, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan produktivitas. Itu seperti yang dialami negara pasar berkembang dan ekonomi berkembang (emerging market and developing economies). Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengamini proyeksi pertumbuhan dari Bank Dunia itu. "Kalau proyeksi CORE sendiri itu memang di bawah 5 persen. Sekitar 4,6&ndash;4,9 persen," jelasnya kepada Jawa Pos kemarin (27/6). Hal itu didasarkan beberapa faktor. Di antaranya, ekonomi dalam negeri yang melemah, terutama karena pengaruh kondisi global yang fluktuatif. Hal itu dapat tecermin dari tingkat penjualan dan konsumsi yang mengalami pelemahan.&nbsp;(dee/han/c12/dio) --- PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI OLEH LEMBAGA INTERNASIONAL Lembaga | 2023 | 2024 Bank Dunia | 4,9 persen | 4,9 persen OECD | 4,7 persen | 5,1 persen IMF | 5 persen | 5,1 persen Diolah dari berbagai sumber

Dari sisi inflasi, Bank Dunia menyebut turun lebih cepat daripada yang diantisipasi pada awalnya, disebabkan turunnya harga minyak global.

World Bank Proyeksikan Ekonomi 2023 Tumbuh 4,9 Persen, RI Dibayangi Ketidakpastian Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/SAWIT-1-986518376.jpg" alt="Ilustrasi buah sawit." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buah sawit.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pelaku usaha sawit berharap pemerintah dapat memberikan atensi dan support. Terutama tidak memberikan lagi pajak tambahan pada industri. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai sektor ini perlu terus meningkatkan daya saing sehingga tetap kompetitif di pasar global. Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyatakan, pajak sudah cukup banyak dibebankan kepada pelaku industri sawit. "Jangan ada tambahan lagi sehingga kita tidak lagi kompetitif di luar negeri. Harga kita akan tertekan," ujar Eddy di Jakarta kemarin (27/6). Dia mengungkapkan, persaingan perdagangan produk minyak nabati semakin ketat di tingkat global. Itu seiring dengan berbagai bahan baku alternatif nonsawit yang berasal dari berbagai negara lain. "Data dari Oil World, ternyata terjadi peningkatan tanaman minyak nabati nonsawit. Artinya, mereka berusaha menghilangkan ketergantungan terhadap sawit. Ujung-ujungnya, kita sendiri yang mengalami kesulitan. Pasar kita yang turun," ungkapnya. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 25,01 juta ton sepanjang 2022 atau menurun 2,4 persen year-on-year (YoY) jika dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 25,62 juta ton. Meski volume menurun, nilai ekspor sepanjang 2022 mencapai USD 27,76 miliar atau meningkat 3,7 persen (YoY) bila dibandingkan pada 2021 yang sebesar USD 26,75 miliar. "Konsumsi kita tiap tahun naik, tahun lalu sudah 21 juta ton dari produksi kita 52 juta ton. Sementara, terjadi penurunan ekspor," urai Eddy. Terpisah, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah memandang positif rencana pembentukan BUMN khusus sawit lewat subholding Palm Co PTPN. Langkah itu akan membantu meningkatkan kemampuan pemerintah mengelola ketahanan pangan. Terutama memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dan memperkuat program hilirisasi dari sektor perkebunan.

"Jangan ada tambahan lagi sehingga kita tidak lagi kompetitif di luar negeri. Harga kita akan tertekan," ujar Eddy.

Pelaku Industri Sawit Tidak Ingin Ada Tambahan Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/harga-daging.jpg" alt="BELANJA DAGING: Warga hendak membeli daging di Pasar Krukah. PD Pasar Surya terus memantau pergerakasn haga kebutuhan pokok. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELANJA DAGING: Warga hendak membeli daging di Pasar Krukah. PD Pasar Surya terus memantau pergerakasn haga kebutuhan pokok. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal ​​​​memperkirakan konsumsi rumah tangga tumbuh lebih lambat pada kuartal pertama tahun &nbsp;2023. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan daya beli. "Kami melihat di kuartal pertama tahun ini memang cukup jelas indikasi terjadinya perlambatan konsumsi rumah tangga, yang artinya itu adalah indikasi pelemahan dari sisi daya beli," kata Faisal dalam diskusi Quarterly Review CORE Indonesia yang dipantau virtual di Jakarta, Rabu (12/4). Faisal menuturkan, salah satu indikator yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Indeks Penjualan Riil (IPR), yang menunjukkan penjualan di sektor ritel mengalami perlambatan yang sangat signifikan, yakni hanya tumbuh 1,6 persen di kuartal pertama 2023. Menurut dia, pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan kuartal pertama 2022 yang tumbuh hingga 12,5 persen. Penurunan IPR tersebut terjadi hampir di semua komponen barang kecuali makanan dan minuman. Namun, peningkatan komponen makanan dan minuman juga melambat dibandingkan tahun lalu, yakni hanya tumbuh empat persen saat ini jika dibandingkan 20 persen pada kuartal I 2022. "Yang lain (komponen) semuanya kontraksi dari bahan bakar kendaraan bermotor sampai pakaian, barang informasi dan komunikasi juga begitu," tuturnya. Selain itu, usai penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mobilitas jarak jauh sekarang ini belum sepenuhnya pulih atau belum mencapai kondisi sebelum pandemi. Faisal mengatakan, pelemahan konsumsi rumah tangga juga dikontribusikan oleh adanya normalisasi kebijakan fiskal dan moneter. Ketika masih berjalan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ada banyak insentif yang diberikan ke sejumlah sektor termasuk di kendaraan bermotor dengan adanya keringanan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan di pembelian rumah. Hal tersebut membantu meningkatkan konsumsi domestik. "Ini sudah di stop di 2023, efeknya bagaimana? Kita bisa melihat di sini penjualan rumah untuk tipe kecil, tipe menengah dan besar semua mengalami kontraksi di kuartal IV 2022," ujarnya.

Selain itu, usai penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mobilitas jarak jauh sekarang ini belum sepenuhnya pulih.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#CORE Indonesia

Berita Terkini