<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/Debat-perdana-Capres-Cawapres-Dery-Ridwansah-6JPG-1366347862.jpg" alt="Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersw" width="100%">
<figcaption>Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersw</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ekonom CORE, Akhmad Akbar Susanto mengatakan, Program 21 Kebijakan milik pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD lebih realistis. Pasalnya, hal ini terkait dengan anggaran negara yang ada. &ldquo;Program Ganjar yang 21 itu agak mendingan. Tapi masih perlu diuji gagasan detailnya,&rdquo; kata Akbar pada wartawan, Rabu (27/12). Bicara besaran anggaran, Akbar mengingatkan bahwa anggaran pemerintah itu terbatas. Calon pemimpin harus realistis dalam membuat program dan penganggaran jika mereka nanti terpilih menjadi Presiden dan Wakil.&nbsp; &ldquo;Yang perlu diingat oleh masing-masing calon adalah bahwa anggaran pemerintah itu terbatas. Pasangan manapun semestinya tidak terlalu mudah membuat janji yang tidak bisa direalisasikan,&ldquo; kata Akbar. Anggaran dan program yang dimiliki paslon, sekali lagi harus realistis dan melihat kebutuhan masyarakat kedepan. Karena ruang untuk modifikasi anggaran sangat rendah.&nbsp; &ldquo;Sekedar contoh. Tahun 2024, total anggaran belanja dalam APBN kita hanya Rp 3.300-an triliun. Dari jumlah ini, hanya 28 persen yang bersifat diskresioner (bisa diutak-atik secara bebas). Lainnya, sudah dipatok-patok untuk berbagai urusan yang nonkresionari,&rdquo; jelas Akbar.&nbsp; Program yang besar tentu membutuhkan pendanaan yang besar. Salah satu ide untuk menaikkan pendapatan pajak, menurut Akbar, tidak mudah. Sebab berdasarkan pengalaman selama 20 tahun terakhir, tidak mudah menaikkan pendapatan pajak.&nbsp; "Rasio pajak kita tidak pernah lebih dari 12 persen. Artinya, tidak mudah untuk meningkatkan belanja, kecuali dengan utang," ungkap Akbar. Sebelumnya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, 21 program unggulan yang diusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD lebih hemat anggaran dan efektif untuk direalisasikan dalam waktu lima tahun. 21 program unggulan meeker berdasarkan riset ahli dan aspirasi rakyat. Program tersebut, antara lain 1 Keluarga Miskin-1 Sarjana; 1 Desa-1 Faskes-1 Nakes; KTP Sakti, Guru Ngaji Dapat Gaji. &ldquo;Semuanya didasarkan pada riset, pandangan, dan simulasi para pakar multidisiplin ilmu, dan aspirasi rakyat yang didengarkan oleh Ganjar-Mahfud saat berkeliling ke berbagai daerah. Jadi tidak berangkat dari udara hampa,&rdquo; tambah Aryo. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai janji kampanye paslon dalam Pilpres 2024 patut menyertakan bakal sumber pendanaan.&nbsp; "Biar sebuah janji kampanye realistik atau masuk akal, sebaiknya para capres mewacanakan sumber anggarannya," terangnya. Menurutnya, dengan menjelaskan sumber anggaran, maka&nbsp; janji - janji kampanye tidak membebani para capres-cawapres ketika berkuasa, dan tidak menganggu stabilisasi APBN atau tidak memberat APBN. "Dengan menjelaskan sumber dana darimana, maka siapa pun capres-nya akan lebih dipercayai oleh rakyat dan (dinilai) bukan hoaks oleh persepsi rakyat," ujarnya. Peluncuran program harusnya sekalian disebutkan sumber pendanaannya sehingga bisa dinilai realistis atau tidaknya program tersebut.&nbsp; "Misal sumber dananya berasal dari pajak nikel akan direalisasi untuk makan siang gratis," tegasnya. Uchok juga mengungkapkan untuk gaji pegawai dan bayar bunga dan pokok utang saja bisa menghabiskan, minimal setengah dari APBN. "Sebaiknya janji-janji capres yang akan jadi program dalam APBN ini, harus dijelaskan oleh para capres duit dari mana. Lebih baik jujur saja," tambahnya. &nbsp;

Anggaran pemerintah itu terbatas. Calon pemimpin harus realistis dalam membuat program dan penganggaran jika mereka nanti terpilih.

Ekonom Sarankan Program Capres Cawapres Sebaiknya Realistis dan Sesuai Kondisi Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/IKN-17-2798294505.jpg" alt="Salah satu plant milik WSBP yang menyuplai beton ke IKN." width="100%">
<figcaption>Salah satu plant milik WSBP yang menyuplai beton ke IKN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat ekonomi dari&nbsp;Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengingatkan bahwa insentif yang ditujukan bagi investor dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebaiknya harus diperhitungkan atau dikalkulasikan secara lebih bijak oleh pemerintah. "Menurut saya, insentif (bagi investor) juga harus dikalkulasi. Tidak semua insentif itu harus diobral secara&nbsp;jor-joran. Karena insentif yang diberikan secara&nbsp;jor-joran&nbsp;juga bisa jadi kurang baik kalau dilihat dari aspek yang lain," kata Direktur Eksekutif CORE itu dikutip dari Antara, Selasa (21/11). Faisal mencontohkan poin kemudahan berusaha yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023. Dia mengingatkan bahwa ketentuan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), ataupun hak pakai di atas hak pengelolaan (HPL) Otorita IKN dengan jangka waktu yang panjang juga perlu diiringi dengan pertimbangan dampak lingkungan dan sosial masyarakat setempat. "Bagaimanapun ini adalah kawasan Ibu Kota Negara yang sedapat mungkin kita memaksimalkan&nbsp;ownership-nya oleh negara kita sendiri. Jadi, insentifnya pun memang perlu dikalkulasi dan diukur secara lebih bijak. Tidak lantas segala macam insentif itu diobral supaya investor masuk," kata dia. Sementara itu, dihubungi terpisah, Wakil Dikrektur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai bahwa insentif yang diberikan pemerintah kepada investor IKN sudah lebih dari cukup. Namun di sisi lain, imbuh dia, investor juga akan melihat tingkat permintaan (demand) konsumen terhadap barang maupun jasa sebelum menanamkan modal di IKN. Oleh sebab itu, investor membutuhkan kepastian jumlah penduduk yang menjadi target konsumen. Hal tersebut, menurut Faisal, akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. "Mungkin IKN punya keistimewaan soal&nbsp;tax holiday&nbsp;dan lain-lain. Tapi, kalau di Jakarta misalnya sudah ada&nbsp;captive market, minus PNS yang ke IKN mungkin masih sekitar 10 juta orang (di Jakarta), itu masih menarik. Sehingga kompetisinya bagi investor di situ. Apa menariknya IKN dibanding Jakarta saat ini, dibanding Medan saat ini (atau kota-kota lainnya)? Itu yang akan menentukan," kata dia. Untuk menyiasati tantangan tersebut, menurut Eko, maka pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di IKN seperti perumahan, jalan, dan teknologi komunikasi. Selain itu, sektor komersial lainnya juga perlu segera dibangun agar masyarakat semakin yakin untuk pindah ke IKN. "Menurut saya, pada posisi hari ini, untuk mendatangkan investor yang lebih banyak, terutama yang komersial atau non-pemerintah, ini butuh bagaimana mempercepat jika orang mau pindah ke situ. Tentu kalau pindah harus ada rumah. Kemudian fasilitas lainnya, seperti yang paling penting komunikasi dan jalan," kata Eko.

"Insentifnya memang perlu dikalkulasi dan diukur secara lebih bijak. Tidak lantas segala macam insentif itu diobral supaya investor masuk".

Pemerintah Diminta Stop Obral Insentif ke Calon Investor IKN, Dampak Lingkungan dan Sosial juga Harus Dikalkulasi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/intel-core-3582139461.jpeg" alt="Foto: Ilustrasi: Intel umumkan chip baru Seri Core Generasi 14. (Intel)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Intel umumkan chip baru Seri Core Generasi 14. (Intel).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Teruntuk para hardware enthusiast, Intel telah mengumumkan prosesor desktop seri Core generasi ke-14 yang baru. Prosesor generasi baru ini dibuat berdasarkan arsitektur Raptor Lake yang diperbarui dan terdiri atas Core i9-14900K/KF, Core i7-14700K/KF, dan Core i5-14600K/KF.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chip baru ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai versi overclock dari model generasi sebelumnya, dengan beberapa perangkat lunak dan fitur konektivitas baru. Hanya model i7 yang mengalami beberapa perubahan pada tata letak inti atau core-nya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Soal spesifikasi, dimulai dari varian teratas yakni i9-14900K (dan varian non-iGPU 14900KF) memiliki sedikit peningkatan pada kecepatan clock atay clock speed-nya. Hal ini cukup bagi Intel untuk mengklaim CPU ini sebagai prosesor yang mencapai clock speed 6,0 GHz untuk kedua kalinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013084483/jika-gibran-resmi-jadi-cawapres-prabowo-anies-bakal-banyak-diuntungkan">Jika Gibran Resmi Jadi Cawapres Prabowo, Anies Bakal Banyak Diuntungkan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perusahaan telah membuat klaim ini dengan 13900KS tetapi chip tersebut terjual dalam jumlah kecil sedangkan 14900K dikatakan sebagai chip pertama yang mencapai 6.0GHz yang akan dijual dalam jumlah besar. Selain itu, tidak banyak perubahan dibandingkan 13900K.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, model 14700K sedikit mengubah keadaan dan menambahkan beberapa E-core tambahan dibandingkan pendahulunya, mengambil angka dari 8+8 menjadi 8+12. Kecepatan clock juga meningkat, begitu pula jumlah cache.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu yang terakhir adalah 14600K, yang kembali mengalami sedikit peningkatan kecepatan clock untuk mempertahankan eksistensinya. Model dengan GPU terintegrasi memiliki fitur UHD Graphics 770 yang sama dengan model generasi sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang baru untuk generasi ini adalah Intel Application Optimization, yang dirancang untuk meningkatkan threading aplikasi dan penjadwalan thread pada sistem operasi agar dapat memanfaatkan arsitektur hybrid chip ini dengan lebih baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Intel menunjukkan peningkatan hingga 16 persen pada model-model tertentu dengan fitur baru ini, tetapi juga mengakui bahwa fitur tersebut tidak akan menguntungkan semua game.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Intel juga memamerkan perangkat lunak Intel XTU baru, yang kini dilengkapi fitur overclocking berbantuan AI untuk chip barunya. Intel juga tampaknya telah meningkatkan pengontrol memorinya, dan sekarang mengklaim dukungan untuk lebih dari kit XMP 8000 MHz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada juga peningkatan di bagian depan konektivitas. Chip generasi ke-14 yang baru akan menampilkan dukungan terintegrasi untuk Wi-Fi 6/6E dan Bluetooth 5.3, serta dukungan terpisah untuk WiFi 7 dan Bluetooth 5.4. Ada juga dukungan untuk Thunderbolt 5 mendatang, yang menggandakan bandwidth Thunderbolt menjadi 40Gbps.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, chip generasi ke-14 yang baru akan kompatibel dengan motherboard chipset seri 600 dan 700 yang sudah ada dengan soket LGA 1700, artinya motherboard apa pun yang mendukung Intel generasi ke-12 dan ke-13 juga akan berfungsi dengan generasi ke-14.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chip Intel baru akan tersedia dengan harga yang sama dengan suku cadang generasi sebelumnya, mulai 17 Oktober.</div>

Teruntuk para hardware enthusiast, Intel telah mengumumkan prosesor desktop seri Core generasi ke-14 yang baru.

Intel Umumkan Prosesor desktop Seri Core Generasi ke-14 Baru, Clock Speed Naik dari Model Sebelumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/CORE.jpg" alt="Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah. (ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyatakan rencana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghadirkan pembaruan wajib belajar 13 tahun dalam draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.  “Keputusan Kemendikbudristek melakukan pembaruan wajib belajar yang dari sebelumnya sembilan tahun menjadi 13 tahun merupakan terobosan baru dalam pendidikan nasional. Ditambah lagi dengan dimasukkannya Pendidikan Anak Usia Dini ke dalam jenjang pendidikan formal, maka bakal meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),” ujar Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah, di Jakarta, Selasa.  Dia menambahkan, pembaharuan tersebut bakal semakin memperkuat pemerintah dalam merealisasikan visi Indonesia Emas 2045. Inovasi tersebut, lanjut dia, nantinya akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.  “RUU Sisdiknas ini harus dilihat secara keseluruhan ada yang berdampak kepada ekonomi dalam jangka panjang. PAUD sebelumnya tidak masuk dalam wajib belajar tapi kini ditambahkan. Ini adalah pemikiran cerdas,” kata Piter.  Dalam draf RUU Sisdiknas, ketentuan wajib belajar 13 tahun diatur pada pasal 7 ayat 2 huruf a dan b yang menyebutkan bahwa wajib belajar pada pendidikan dasar bagi warga negara berusia 6 tahun sampai dengan 15 tahun. Adapun wajib belajar pada jenjang pendidikan menengah bagi warga negara berusia 16 tahun sampai 18 tahun.  Menurut Piter, kualitas SDM sangat menentukan terhadap tingkat produktivitas. Apabila kualitas SDM rendah, umumnya dicirikan dengan tingkat produktifitasnya yang kecil. Sebaliknya, SDM dengan pendidikan yang baik, maka bisa memperbaiki tingkat produktivitas sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi.  “Pendidikan itu menjadi elemen utama. Semua negara maju pasti dicirikan oleh perbaikan SDM,” kata Piter.  Ia mengatakan Indonesia saat ini tengah mengalami bonus demografi. Bonus itu baru akan terasa manfaatnya apabila struktur demografi di usia kerja diperkuat dengan SDM yang berkualitas. Apabila kualitas SDM tidak memadai, maka bonus tersebut menjadi bencana demografi. Generasi muda yang mempunyai kualitas baik akan menjadi berkat bagi perekonomian nasional.  “Kalau yang kita dapat SDM usia muda yang tak punya kualitas, maka akan jadi beban. Arah kita ini sekarang menuju bencana demografi di mana kalau dilihat dari segi pengangguran usia muda besar. Menganggur karena kualitas SDM tak memadai,” kata dia.  Dengan hadirnya wajib belajar 13 tahun dan masuk PAUD ke dalam jenjang pendidikan formal, Piter optimistis visi besar pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045 akan terealisasi.  “Harapannya, dengan perbaikan di usia wajib belajar ini, kita betul-betul bisa memperbaiki kualitas SDM. Kita tidak mungkin mencapai masa emas kalau kita sendiri tak bisa berhasil memperbaiki SDM,” kata Piter.  Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Ki Saur Panjaitan menambahkan, pembaruan wajib Belajar 13 tahun merupakan niat baik pemerintah untuk menghadirkan pendidikan lebih dini kepada masyarakat yang dimulai dari jenjang PAUD.  “Kami menyambut positif karena memberikan pendidikan sejak awal. Jangan sampai tidak siap peraturan UU yang di bawahnya dari ketentuan wajib belajar ini,” kata Ki Saur.  &nbsp;

CORE: Wajib Belajar Dalam RUU Sisdiknas Dinilai Berdampak Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekonomi-ri-tumbuh-tak-sesuai-target-ihsg-ditutup-melemah-391-persen_m_186405.jpeg" alt="indeks saham" width="100%">
<figcaption>indeks saham</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Riset Center f Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjlam mengatakan ditengah resesi global yang menerpa berbagai negara, perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh positif kedepan.  "Insyaallah Allah perekonomian Indonesia akan tetap sehat dan terus melanjutkan proses pemulihan." Ujar Piter saat dihubungi wartawan, Senin (25/7).  Menurutnya Indonesia tidak bisa disamakan dengan Sri Lanka pasalnya Ekonomi Indonesia didukung kekayaan Sumber Daya Alam yang berlimpah.  "Kenaikan harga komoditas yang saat ini menjadi beban bagi banyak negara lain justru menjadi limpahan berkah bagi Indonesia. Penerimaan pemerintah mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan selama periode booming harga komoditas. Hal ini tidak dialami oleh Sri Lanka." Ucapnya.  Piter menambahkan, struktur ekonomi Indonesia juga cukup kokoh ditopang oleh berbagai badan usaha baik yang dimiliki oleh negara seperti perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta nasional di berbagai sektor ekonomi.  "Indonesia punya Pertamina, Inalum, Telkom, Bank Mandiri, Bank BCA, Medco, hingga Indofood, yang kiprahnya tidak hanya diakui di dalam negeri tetapi juga global. Semuanya aktif memutar perekonomian Indonesia menghasilkan output nasional sekaligus menjadikan Indonesia termasuk 20 besar ekonomi dunia. Sekali lagi hal ini tidak dimiliki oleh Sri Lanka." Bebernya  Selain itu, kata Piter, Indonesia juga memiliki kebijakan moneter dan fiskal yg terencana cukup baik serta fiskal yang sangat disiplin. Hutang pemerintah tidak pernah melewati batas 60 persen PDB.  Karena dengan kinerja perekonomian yang konsisten didukung kedisiplinan pemerintah dalm mengelola fiskal, investor asing dan domestik tidak pernah kehilangan keyakinannya untuk membeli surat-surat utang Indonesia.  "Fiskal terjaga dengan terus berputarnya hutang pemerintah. Pandemi memang sempat membuat Indonesia jatuh ke jurang resesi. Tetapi koordinasi kebijakan yang sangat baik antara pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat perekonomian Indonesia cepat kembali pulih," ujar Piter.  Piter juga menuturkan, meskipun perekonomian global dilanda resesi, namun sistem keuangan Indonesia relatif terjaga stabil. Respons kebijakan yang terukur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu menjaga sistem keuangan tidak mengalami pemburukan yang berarti.  "Indikator-indikator utama di pasar keuangan, industri perbankan, dan industri keuangan non bank selama pandemi masih menunjukkan kinerja yang relatif baik. Indikator-indikator utama tersebut antara lain adalah kualitas kredit atau pembiayaan (NPL dan NPF), permodalan, dan likuiditas," jelas Piter.  "Kualitas kredit perbankan atau pembiayaan di lembaga pembiayaan meskipun sempat sedikit meningkat diawal masa pandemi, selalu terjaga di level yg relatif aman. NPL dan NPF tidak pernah melewati batas psikologis 5 persen, selalu di kisaran 3 persen," jelasnya.  Sementara itu, dari sisi permodalan, menurutnya baik lembaga keuangan perbankan ataupun lembaga pembiayaan dan asuransi masih memiliki kecukupan modal.  "Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan terjaga di atas 20 persen. Lalu gearing ratio industri pembiayaan dan RBC industri asuransi jiwa dan asuransi umum juga aman memenuhi treshold masing-masing industri," imbuhnya.  Selain itu, dari sisi likuiditas. Piter meyakini sistem keuangan Indonesia juga memenuhi batas-batas likuiditas yang dipersyaratkan. Rasio alat likuid perbankan terhadap non core deposit senantiasa berada diatas treshold (50 persen).  "Demikian juga dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga tidak pernah dibawah treshold 10 persen. Terjaganya stabilitas sistem keuangan ini juga yang membedakan Indonesia dengan Sri Lanka. Hal ini sekaligus menegaskan perekonomian Indonesia jauh dari kemungkinan kebangkrutan seperti Sri Lanka." sambungnya.  Namun, Piter mengingatkan pemerintah bahwa perlu kehati-hatian dalam mengelola sebab potensi terjadinya resesi masih tetap ada.  "Risiko kita resesi ada tapi tidak sangat kecil. Makanya tetap harus waspada. Salah sedikit bisa resesi juga," pungkasnya.

CORE Yakin Ekonomi Indonesia Akan Tetap Tumbuh Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Bank-Dunia-The-News-International.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perang antara Rusia dan Ukraina sangat berpengaruh pada ekonomi beberapa negara di dunia, dan mampu membuat negara-negara mengalami resesi ekonomi, bahkan terancam kolaps. Namun, ancaman resesi itu diyakini tak dialami oleh Indonesia karena keuangan negara dan perekonomian Indonesia masih terjaga dengan baik.  Salah satu negara yang terkena dampaknya adalah Sri Lanka yang saat ini diketahui menjadi negara bangkrut usai gagal bangkit dari krisis ekonomi yang semakin memburuk sejak awal 2022 lalu.  Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, ancaman resesi ekonomi ini sangat berpeluang dialami oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap waspada dengan ancaman resesi ekonomi dibeberapa negara, termasuk di Srilanka.  Meski demikian, dalam kondisi ini, ekonomi Indonesia disebut masih lebih baik dibanding negara lain. Menurut laporan Bank Dunia bertajuk Global Economic Prospects periode Juni 2022, ekonomi Indonesia masih diproyeksi tumbuh 5,1 persen.  Bahkan, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia semakin bergeliat sampai 2024. Lembaga internasional itu memproyeksi ekonomi RI tembus 5,3 persen pada 2023 dan 2024.  “Kalau melihat indikator makro saat ini, itu masih relatif resilien jika dibandingkan dengan negara yang lain, apalagi kalau dibandingkan dengan negara yang sedang kritis sekarang seperti Srilanka,” kata Mohammad Faisal saat dihubungi, Kamis (14/7).  Faisal mengatakan kalau dilihat dari dari beberapa faktor, ekonomi Indonesia memang lebih baik dibanding negara lain. Selain itu, pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I 2022 saja masih di level 5,01 persen. Angka tersebut lebih baik dibanding negara lain yang rata-rata hanya mencapai 3 persen dan lebih kecil dari AS.  Dijelaskan Mohammad Faisal, salah satu ancaman besar yang dihadapi oleh Pemerintah saat ini adalah kenaikan inflasi yang dua tahun terakhir ini sangat signifikan. Meski naiknya cukup signifikan, Indonesia masih terbilang aman jika dibandingkan dengan negara seperti Srilanka yang sudah mengalami resesi dan terancam kolaps.  “Inflasi sebenarnya sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, kalau kita bandingkan dengan kondisi dua tahun pertama pandemi, jadi memang dorongan inflasi itu besar sekali, cuman memang kalau dibandingkan dengan Srilanka misalnya itu sangat jauh. Sekarang inflasi 4,35 persen, Srilanka 54 persen jadi jauh sekali,” jelasnya.  “Jadi Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti yang mengalami resesi ini masih moderat jelas, tapi kita tetap harus waspada karena inflasi meningkat terus. Inflasi umum memang 4,35 persen tapi inflasi pangan itu sudah hampir 10 persen,” tambahnya.  Menurut Faisal, meski indikator ekonomi Indonesia baik pemerintah tidak harus berpuas diri. Sebab, ancaman terjadinya resesi global ini bisa terjadi di semua negara, termasuk di Indonesia, hingga pemerintah harus waspada dengan ancaman tersebut.  Salah satu kewaspadaan yang harus dilakukan Pemerintah, lanjut Faisal, adalah mengeluarkan kebijakan yang tepat, karena jika salah mengeluarkan kebijakan, maka Indonesia bisa mengalami resesi seperti negara-negara lain.  “Apapun yang terjadi pada saat sekarang ini banyak faktor yang bisa mendorong kita untuk ekonominya lebih buruk, terutama dari tekanan global yang luar biasa. Ke depan ketidakpastian juga meninggi, jadi tetap harus berjaga-jaga, pemerintah tetap harus sangat hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, baik dari fiskal dan juga harus didukung dengan kebijakan moneter,” ujarnya.  Oleh sebab itu, kata Faisal Pemerintah harus mewaspadai terjadinya inflasi pangan di Indonesia, karena hal tersebut bisa memacu gejolak besar dalam negeri.  “Dan yang lebih kita waspadai adalah inflasi pangan, karena itu yang mencakup hajat hidup orang banyak, menyangkut masalah perut, basically ya dan kalau kita lihat Srilanka itu faktor utama yang mendorong untuk rezim turun adalah itu faktor pangan,” ungkapnya.  Mohammad Faisal pun mencontohkan gejolak yang terjadi pada tahun 1998 hingga Presiden Soeharto dipaksa turun adalah masalah pangan. Oleh sebab itu, Pemerintah harus jeli dalam mengambil kebijakan agar inflasi pangan tidak terjadi di Indonesia, karena banyak faktor yang bisa membuat Indonesia mengalami hal tersebut, salah satunya adalah perang antara Rusia dan Ukraina.  “Kalau kita ingat tahun 1998 yang menjadi alasan turunnya Presiden Soeharto itu adalah ketika masalah pangan, ini menjadi kelaparan dimana-mana, jadi menurut saya tetap harus hati-hati menanggapi masalah inflasi dan harus menjaga jangan sampai tidak terkendali, terutama inflasi pangan,” tutupnya.

CORE: Indonesia Masih Lebih Baik di Tengah Ancaman Resesi Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-3.jpeg" alt="Karyawan menata bungkus rokok di Salah satu Mini Market, Jakarta, Senin (7/10/2019). Pemerintah secara resmi akan menaikan cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020 mendatang. Kenaikan ini turut mendorong harga jual eceran rokok sebesar 35 persen. Foto: Der" width="100%">
<figcaption>Karyawan menata bungkus rokok di Salah satu Mini Market, Jakarta, Senin (7/10/2019). Pemerintah secara resmi akan menaikan cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020 mendatang. Kenaikan ini turut mendorong harga jual eceran rokok sebesar 35 persen. Foto: Der</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Skema batasan jumlah produksi yang menjadi dasar utama penetapan struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) dinilai berpotensi membuka peluang penghindaran cukai yang membuat penerimaan negara tidak optimal.  Akademisi Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) sekaligus pegiat anti korupsi, Oce Madril menjelaskan, penelitian yang dilakukannya sepanjang tahun 2021 menunjukkan ada beberapa potensi penghindaran yang bisa muncul dari skema struktur tarif cukai saat ini. Hal tersebut disebabkan, antara lain, lebarnya selisih tarif cukai rokok antara golongan I yang paling tinggi dengan golongan II yang lebih murah.  “Dengan selisih tarif yang lebar antara golongan I dan II, maka pengusaha cenderung memilih masuk dalam golongan II, meskipun sebenarnya secara kemampuan produksi, mereka masuk dalam kategori golongan I. Pengusaha yang masuk dalam golongan II tersebut tentu akan membayar tarif cukai yang jauh lebih murah,” kata Oce kepada Media.  Saat ini, pabrikan dengan produksi lebih dari 3 miliar batang rokok per tahunnya akan masuk dalam golongan I, dan masuk ke dalam golongan II jika produksinya tidak lebih dari 3 miliar batang rokok.  Salah satu modus yang dapat terjadi untuk menghindari membayar cukai tinggi adalah tidak melaporkan produksi secara benar dan faktual. Apalagi jika pengawasan yang dilakukan lemah, maka pelanggaran jenis ini dapat terjadi.  Modus ini bisa terlihat ketika terjadi selisih antara jumlah pelekatan pita cukai dengan jumlah produksi yang dilakukan perusahaan. Oce menegaskan, praktik modus tidak melaporkan jumlah produksi rokok secara benar dapat merugikan penerimaan negara.  Praktik tersebut, lanjutnya, juga dapat dimanfaatkan untuk menghindari tarif cukai tinggi, mengingat penetapan golongan tarif sangat berkaitan dengan jumlah produksi dalam satu tahun.  Kedua, perusahaan dapat menahan produksi rokok. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan agar produksi mereka tetap berada di bawah 3 miliar dan menikmati tarif cukai yang lebih murah.  Untuk menghindari potensi kerugian negara, Oce merekomendasikan pemerintah mengubah skema jumlah produksi yang menjadi dasar penggolongan pabrikan rokok. Usulan yang lebih moderat angka produksi 2 miliar dapat dijadikan sebagai ambang batas. Sebagaimana yang sebelumnya pernah diterapkan untuk semua jenis rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.011/2012.  “Dengan menetapkan batasan jumlah produksi ke angka 2 miliar, maka ambang batas dikembalikan pada kebijakan ambang batas semula,” pungkas Oce.  Dengan begitu, pabrikan yang memproduksi di bawah 2 miliar masuk dalam golongan II dan untuk pabrikan dengan produksi lebih dari 2 miliar batang akan masuk dalam golongan I.  Oce menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat audit secara berkala untuk verifikasi laporan produksi pabrikan rokok.  Merespons hal itu, Pengamat ekonomi Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, tarif cukai yang diatur berdasarkan jenis hasil tembakau, batasan produksi dan harga perlu disederhanakan agar jarak harga tidak terlalu jauh.  “Dengan struktur tarif cukai yang sekarang ini, khususnya untuk pabrikan rokok bisa bermain di batasan produksi menggunakan layer-layer yang mereka miliki sehingga mereka bisa menekan pembayaran cukainya dan mengurangi cukai yang dibayarkan,” katanya.  Dia mengatakan penyederhanaan struktur tarif cukai seharusnya dilakukan secara bertahap untuk membantu menurunkan prevalensi perokok, termasuk juga menaikkan penerimaan negara dari sektor cukai.

UGM: Skema Batasan Jumlah Produksi Rokok Sudah Tidak Relevan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/InShot_20210813_165310779.jpg" alt="Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah." width="100%">
<figcaption>Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung dari penanganan kasus Covid-19. Namun, sektor industri dapat menjadi salah satu kunci akselerasi pemulihan ekonomi di Indonesia tahun ini. Sektor industri yang masih diizinkan beroperasi sepanjang memperketat protokol kesehatan dapat turut memutarkan roda perekonomian, baik di pusat dan daerah.  Ekonom senior dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam berharap, pemerintah tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap dapat beraktivitas demi perputaran perekonomian. "Harapan saya cuma satu, Termasuk pabrik-pabrik, mal, kafe, restoran dan berbagai sektor industri saya kira harus tetap berjalan dengan tetap meningkatkan protokol kesehatan dan vaksinasi," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (22/2).  Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir 2021 sebelumnya juga didorong oleh pulihnya sektor industri dan perdagangan. Kedua sektor ini meningkat di atas pertumbuhan nasional yakni 4,92 persen dan 5,56 persen. Itulah sebabnya sektor industri pada 2022 diharapkan dapat terus beroperasi untuk menopang percepatan pemulihan ekonomi.  Piter menyebut, gelombang Covid-19 varian Omicron diperkirakan tidak akan berlangsung lama sehingga tidak berdampak terlalu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab, meskipun terjadi lonjakan kasus namun aktivitas sosial masyarakat tidak terlalu dibatasi secara ketat.  "Dengan demikian, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi itu tidak terlalu besar atau tidak signifikan," ucapnya.  Apalagi, lanjutnya, prediksi Kementerian Kesehatan terhadap puncak Omicron akan terjadi pada Februari, dan mulai melambat dan mereda pada Maret-April. "Kita berharap pada triwulan III dan IV 2022 nantinya pertumbuhan ekonomi kita akan benar-benar terpacu, jadi secara keseluruhan kalau mengejar di pertumbuhan 4-5 persen itu masih masih bisa," ucapnya.  Sementara, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kuartal I tahun ini akan berbeda dengan pertumbuhan ekonomi di periode yang sama pada tahun lalu.  Menurutnya, potensi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2022 diprediksi positif. Apalagi, bertambahnya capaian vaksinasi dan vaksinasi booster di Indonesia turut mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Mobilitas menjadi pendorong peningkatan konsumsi yang diikuti dengan tumbuhnya daya beli masyarakat.  "Ini menunjukkan mobilitas masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk juga aktivitas perdagangan," pungkasnya.

Operasional Industri dan Mobilitas jadi Kunci Pemulihan Ekonomi 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/kontainer-peti-kemas.jpg" alt="EKSPOR IMPOR: Ilustrsi kendaraan berat mengangkut kontainer di Terminal Petikemas, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EKSPOR IMPOR: Ilustrsi kendaraan berat mengangkut kontainer di Terminal Petikemas, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan prospek kelanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu mengingat pemulihan semakin terakselerasi.  “Untuk tahun ini prospek kelanjutan pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu tetapi untuk sampai mencapai target tahun ini tentu tidak mudah,” katanya kepada Antara di Jakarta, Sabtu (12/2).  Yusuf mengatakan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun lalu sebesar 3,69 persen sebenarnya sudah sesuai dengan timeline pemulihan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah.  Hal itu seiring pemerintah yang juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2021 mulai akan masuk ke level pertumbuhan ekonomi positif setelah terkontraksi 2,07 persen pada 2020.  Sementara itu, Yusuf mengatakan perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam fase transisi pemulihan sehingga meskipun sudah tumbuh positif namun belum sepenuhnya optimal. “Itu karena belum kembali dan ke level pertumbuhan pre-krisis,” ujarnya.  Meski demikian, prospek ekonomi tahun ini akan lebih baik dibanding tahun lalu namun untuk mencapai target sebesar 5,2 persen masih sangat tidak mudah karena akan dibayangi oleh perkembangan pandemi Covid-19.  “Salah satu hal yang bisa mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun ini masih sama dengan tahun lalu yaitu isu pandemi,” katanya.  Terlebih lagi, di awal tahun ini Indonesia harus menghadapi varian baru dan jika penanganannya berlarut maka sangat berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal I.  Selain isu kesehatan, kelanjutan reformasi struktural juga akan menjadi krusial dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun ini.  “Bentuk reformasi struktural misalnya bagaimana kelanjutan dari proses reindustrialisasi di dalam negeri,” katanya.

Ekonom: Prospek Kelanjutan Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jauh Lebih Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/ri_waspadai.jpg" alt="GRAFIS (HERLAMBANG/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>GRAFIS (HERLAMBANG/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dua krisis global kini menjadi momok yang perlu diwaspadai Indonesia. Dua krisis tersebut adalah krisis keuangan di Amerika Serikat (AS) dan risiko stabilitas keuangan yang disebabkan runtuhnya raksasa properti dari Tiongkok, yakni Evergrande.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pihaknya terus memonitor pembahasan kebijakan kenaikan batas utang di AS.  ”Persoalan seperti Evergrande atau terjadinya pembahasan di bidang fiskal debt limit di AS menjadi faktor yang harus terus kita waspadai,” ujarnya dalam webinar kemarin (29/9).  Ani –sapaan Sri Mulyani– menegaskan, kemungkinan kebijakan pengetatan moneter bank sentral AS atau tapering off harus terus diwaspadai. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak pada keluarnya aliran modal asing dari Indonesia.  Dalam kesempatan lain, Ani menyebut AS maupun Tiongkok sebagai dua negara yang memiliki hubungan ekonomi bagi Indonesia. Keduanya juga menjadi mitra dagang yang cukup vital. ”Situasi ekonomi RRT harus kita pelajari dan waspadai. Bagaimanapun, ekspor komoditas sangat dipengaruhi global economic recovery, terutama di RRT, Eropa, dan Amerika Serikat,” jelasnya.  Meski begitu, dia memastikan pemerintah akan tetap mengupayakan pemulihan ekonomi domestik berjalan sesuai dengan yang diharapkan. ”Sambil melihat dan menjaga pemulihan ekonomi domestik, kita tidak lengah terhadap perubahan global yang begitu sangat dinamis saat ini maupun kita prediksi 2022,” katanya.  Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengungkapkan bahwa krisis Evergrande di Tiongkok akan berdampak pada multisektor. Bagi Tiongkok, dampaknya bisa merembet ke sektor keuangan. Bagi Indonesia, dampak langsungnya tidak ada. ”Tapi, kalau persoalan itu sudah berdampak pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok, RI bisa terdampak. Sebab, ekspor RI ke Tiongkok ini yang paling besar,” ungkap Faisal kepada Jawa Pos kemarin.  Dia menjelaskan, persoalan Evergrande bisa saja berdampak pada krisis di negara tersebut. Kondisi itu dapat memicu melemahnya ekspor RI yang justru saat ini sedang bagus-bagusnya. Apalagi, ada dorongan kenaikan harga komoditas yang menjadi angin segar bagi kinerja ekspor RI.  Selain kewaspadaan, Faisal menyatakan bahwa krisis eksternal ini merupakan sinyal kuat agar RI bisa lebih melakukan diversifikasi mitra perdagangan selain Tiongkok. ”Perlu diversifikasi dari sisi perdagangan. Harus bisa mengurangi ketergantungan kepada Tiongkok maupun AS,” tuturnya.  Menkeu AS Janet Yellen telah memperingatkan kongres pada bencana ekonomi yang dipastikan akan melanda AS. Dalam suratnya kepada Ketua DPR AS Nancy Pelosi, Yellen memprediksi krisis itu datang kurang dari tiga minggu ke depan. Mantan gubernur bank sentral AS The Fed tersebut mengimbau kongres membuat kebijakan luar biasa dengan menaikkan atau menangguhkan batas utang pada 18 Oktober.  Jika tidak ada persetujuan dari kongres pada 1 Oktober nanti, dipastikan pada 18 Oktober pemerintah federal bakal kehabisan dana untuk memenuhi semua kewajibannya. Termasuk jaminan sosial, tunjangan kesehatan masyarakat, pembayaran bunga utang, dan kewajiban lain.  Dalam hitungan hari, pemerintah AS akan mengalami shutdown atau penutupan sementara karena kehabisan anggaran. Bukan sekadar shutdown, AS juga disebut terancam mengalami krisis finansial.  Masalahnya, Kongres AS saat ini terbelah. Partai Demokrat sudah mengajukan perubahan batas utang negara. Namun, Partai Republik menolak usulan tersebut. Mereka menuduh Demokrat ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk program-program Gedung Putih yang dianggap boros. ”Ini tanggung jawab mereka,” tegas pemimpin Republik di Senat AS Mitch McConnell seperti dilansir CNN.  Demokrat pun membalikkan tuduhan tersebut. Mereka menegaskan bahwa USD 5 triliun dari total utang negara sebenarnya datang dari kebijakan relaksasi pajak dan pengeluaran selama era Donald Trump. Mereka meminta ada undang-undang yang bisa menaikkan batas atas utang.  Sementara itu, ancaman krisis Evergrande dari Tiongkok dipicu runtuhnya raksasa properti tersebut. Evergrande dililit utang ribuan triliun rupiah. Krisis utang grup perusahaan realestat terbesar kedua di Tiongkok itu berdampak pada kenaikan biaya pinjaman di negara tersebut.

RI Waspadai Krisis AS dan Evergrande Tiongkok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#core

Berita Terkini