<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/Screenshot_2025-12-26-17-05-41-769_comandroidchrome-edit-2190288493.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu (kanan) bersama Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU Asis Budianto (kiri) mengenakan rompi tahanan" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu (kanan) bersama Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU Asis Budianto (kiri) mengenakan rompi tahanan</figcaption>
</figure> <h2 class="titletext">&nbsp;</h2> JawaPos.com-Kejaksaan Agung&nbsp;mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan,&nbsp;Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kajari Bekasi, Jawa Barat,&nbsp;Eddy Sumarman. Pencopotan itu tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 November 2025 yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pencopotan ini merupakan bagian penyegaran organisasi dalam institusi Adhyaksa. "Dalam rangka mutasi dan penyegaran organisasi serta mengisi kekosongan jabatan-jabatan dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum yang memerlukan kecepatan," katanya. Selain itu, sambung dia, rotasi dan mutasi ini termasuk bagian dari evaluasi kinerja soal bekerja maksimal atau tidaknya pejabat Kejaksaan RI. Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu dicopot dan digantikan Budi Triono yang sebelumnya menjabat Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Belum lama ini, Albertinus ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025&ndash;2026. KPK menyebut Albertinus diduga menerima uang dugaan tindak pidana korupsi hingga Rp1,5 miliar yang berasal dari hasil pemerasan, pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara, hingga penerimaan lainnya. Dalam kasus tersebut, KPK juga menangkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi terkait kasus yang sama. Selanjutnya, Kajari Bekasi Eddy Sumarman dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Semeru, yang sebelumnya menjabat Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara. Sebelumnya, penyidik KPK menyegel rumah Eddy Sumarman pada saat penangkapan para pihak terduga dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Namun, belum ada kepastian mengenai status Eddy Sumarman dalam kasus suap ini. Selain Kajari Hulu Sungai Utara dan Kajari Bekasi, Kejagung juga memutasi Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba. Posisi tersebut kemudian diisi Fajar Gurindro, yang sebelumnya menjabat Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Adapun Afrillyanna Purba mendapatkan jabatan baru sebagai Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial pada Pusat Kesehatan Yustisial Kejagung. Terkait Kejari Kabupaten Tangerang, Kejagung sebelumnya menetapkan Kasi Pidum Kejari Kabupaten Tangerang Herdian Malda Ksatria sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap. (*)

Kejaksaan Agung mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu

Diduga Terlibat Korupsi, Kejagung Copot Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/70vcq8MsDxVJEIKDYb0HM6rED6bHZn3MtJ8FQ0YU-1-2386525182.jpg" alt="Wali Kota Prabumulih, Arlan, didampingi pegawai Pemkot Prabumulih mengklarifikasi viralnya pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih yang diduga akibat tegur anaknya. (Instagram @cak.arlan_official)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Prabumulih, Arlan, didampingi pegawai Pemkot Prabumulih mengklarifikasi viralnya pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih yang diduga akibat tegur anaknya. (Instagram @cak.arlan_official)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Prabumulih, Arlan, akhirnya buka suara terkait isu pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, yang ramai diperbincangkan di media sosial. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Roni dicopot lantaran menegur anak sang wali kota yang membawa mobil ke sekolah. Isu ini sontak memicu perhatian publik, bahkan pengacara kondang Hotman Paris ikut menyoroti kasus tersebut dan meminta pemerintah pusat turun tangan. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @cak.arlan_official, yang tak lagi bisa dikomentari, Arlan menegaskan kabar pencopotan Roni tidak benar. Ia mengaku memang memanggil Roni, namun bukan untuk mencopot jabatannya. &ldquo;Saya sebagai Wali Kota Prabumulih meminta maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Terkait kabar pencopotan itu hoaks. Pak Roni belum saya pindahkan,&rdquo; kata Arlan dalam unggahan, Selasa (16/9). Arlan menjelaskan, pemanggilan tersebut dilakukan karena adanya sejumlah masalah internal sekolah yang membuat kenyamanan siswa terganggu. Salah satunya terkait kasus seorang guru yang terlibat percakapan tak pantas dengan siswi. Guru tersebut, menurutnya, sudah dipindahkan sejak pekan lalu. &ldquo;Saya baru menegur Pak Roni agar lebih berbenah. Jangan sampai kasus serupa terjadi lagi. Jadi bukan soal anak saya,&rdquo; tegas Arlan. Arlan juga menepis isu bahwa anaknya kerap membawa mobil pribadi ke sekolah. Ia menegaskan, kabar tersebut sama sekali tidak benar. &ldquo;Anak saya selalu diantar, tidak pernah bawa mobil sendiri. Jadi isu itu murni hoaks. Tapi kalau isu ini dianggap kesalahan, saya sekali lagi minta maaf kepada Pak Roni dan masyarakat Prabumulih,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, kabar pencopotan Roni pertama kali viral setelah beredar video perpisahan di SMPN 1 Prabumulih. Narasi yang berkembang menyebutkan, peristiwa itu berkaitan dengan teguran kepada anak pejabat yang membawa mobil ke sekolah dan parkir di lapangan olahraga. Meski sudah dibantah, isu tersebut telanjur menyebar luas di media sosial. Sejumlah pengamat bahkan mendesak aparat kepolisian menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya meminta Menteri Dalam Negeri hingga Gubernur Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti kasus ini. Serta memastikan jabatan Kepala SMPN 1 Prabumulih tidak dicabut semena-mena. Di sisi lain, masyarakat menilai kejadian ini menjadi bukti betapa rentannya dunia pendidikan terhadap intervensi politik maupun kekuasaan. Mereka berharap polemik ini segera diselesaikan secara transparan agar tidak mengganggu iklim belajar di sekolah.

Wali Kota Prabumulih, Arlan, menegaskan isu pencopotan Kepala SMPN 1, Roni Ardiansyah, adalah hoaks dan meminta maaf kepada masyarakat.

Wali Kota Prabumulih Arlan Bantah Copot Kepala SMPN 1 Prabumulih Gara-Gara Tegur Anaknya yang Bawa Mobil ke Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/WhatsApp-Image-2025-09-08-at-175946-1849695616.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri baru di Istana negara, Senin (8/9). (Cahyo/Biro Pers Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri baru di Istana negara, Senin (8/9). (Cahyo/Biro Pers Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto Mencopot sejumlah anggota kabinetnya, Senin (8/9). Budi Gunawan, Sri Mulyani, Dito Ariotedjo, Budi Arie Setiadi, hingga Abdul Kadir Karding dicoret dari Kabinet Merah Putih. Istana juga menambah kementerian dengan menunjuk Irfan Yusuf yang sebelumnya sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji menjadi Menteri Haji dan Umrah, Kementerian yang baru. Mereka yang kemarin diambil sumpahnya adalah Purbaya Yudhi Sadewa yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Lalu ada Menteri Perlindungan Pekerja Migran yang semula dijabat Abdul Kadir Karding diganti Mukhtarudin. Kemudian Ferry Juliantono, Menteri Koperasi yang menggantikan Budi Arie. Juga Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak yang ditunjuk menjadi menteri dan wakil menteri haji dan umrah. Kabar pergantian pemain ini mulai santer terdengar sejak siang. Baik Budi Arie maupun Karding masih nampak di DPR RI untuk melakukan rapat soal anggaran dengan legiselator. &ldquo;Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,&rdquo; kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Kantor Presiden. Pras juga menyatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sesuai dengan RUU Haji. Maka, Presiden Prabowo Subianto juga telah menandatangani Keppres untuk melantik menteri dan wakil menteri Haji dan Umroh. Posisi Menpora dan Menko Polkam sejauh ini masih kosong. Usai pelantikan, Prasetyo menjelaskan bahwa Prabowo belum menunjuk pengganti Budi Gunawan (BG). Ada kabar bahwa Sjafrie Sjamsoedin akan menggantikan posisi BG. Namun dia enggan untuk membocorkan. &ldquo;Beliau (Prabowo) akan menunjuk ad interim. Ini (Keppres) belum ditandatangani, kami tidak boleh menyampaikan,&rdquo; katanya. Dia juga menolak anggapan bahwa pencopotan BG karena terkait dengan aksi demo yang ricuh pada akhir Agustus lalu. Melainkan evaluasi secara menyeluruh. Sementara itu, pengganti Dito sebagai Menpora juga belum dilantik. Menurut Prasetyo, Menpora anyar masih di luar kota sehingga belum bisa mengikuti pelantikan. &ldquo;Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya,&rdquo; katanya. Prasetyo juga menampik isu Sri Mulyani mundur dari jabatannya sebagai Menkeu. Dia berdalih bahwa pergantian menteri ini merupakan hak prerogatif Kepala Negara. &ldquo;Pertimbangannya banyak,&rdquo; kata Prasetyo.

Budi Gunawan, Sri Mulyani, Dito Ariotedjo, Budi Arie Setiadi, hingga Abdul Kadir Karding dicoret dari Kabinet Merah Putih.

Prabowo Copot 5 Menteri Termasuk Sri Mulyani, Juga Tambah Menteri dan Wakil Menteri haji dan Umrah, Kursi Menko Polkam dan Menpora Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/IfOP1o0PzEpRtCUuZ9a1HiitmOnCtlt8TgOhDcou-1806270099-1-3181333137.jpg" alt="Budi Gunawan resmi dicopot dari kursi Menko Polkam. kini, jabatan tersebut kosong dari pejabat definitif. (Kemenko Polkam)" width="100%">
<figcaption>Budi Gunawan resmi dicopot dari kursi Menko Polkam. kini, jabatan tersebut kosong dari pejabat definitif. (Kemenko Polkam)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), serta Dito Ario Tedjo dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Hal itu sebagaimana diutarakan pembawa acara saat pelantikan menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9). "Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029, masing-masing: 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 2. Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga," sebagaimana dibacakan pembawa acara. Pemberhentian itu berdasarkan Keppres Nomor 86B Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Meski demikian, dalam pelantikan menteri dan wakil menteri baru, tidak terlihat dan dibacakan pengganti Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo. Presiden Prabowo melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.&nbsp; Kemudian, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan Mukhtarudin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding.

Presiden Prabowo Subianto mencopot dua menteri dari Kabinet Merah Putih, menyisakan kursi Menko Polkam dan Menpora kosong.

Prabowo Copot Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo dari Kabinet Merah Putih, Kursi Menko Polkam dan Menpora Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/23/2283-1-1-2161652908.jpg" alt="ilustrasi orang yang tidur. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi orang yang tidur. (Freepik)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Secara umum, mimpi melambangkan emosi dan pikiran seseorang, di mana pikiran bawah sadar menyampaikan pesan soal kehidupan kita saat terjaga. &ldquo;Mimpi dapat dianggap sebagai pesan dari bagian terdalam jiwa,&rdquo; kata&nbsp;Psikiater Greg Mahr. Untuk mengetahui makna mimpi, Anda mesti memerhatikan dengan saksama seluruh aspek dan keadaan mimpi tersebut lalu menafsirkannya lebih lanjut. Dilansir Yourtango, berikut ini jajaran 15 arti mimpi paling umum dan artinya. <ol> <li style="font-weight: 400;"> Diserang atau dikejar</li> </ol> Jenis mimpi ini dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis serangan atau pengejaran, serta lokasi. Mimpi ini menggambarkan perasaan rentan. Penafsiran lain terkait dengan stres yang menghampiri Anda atau mencoba melarikan diri dari sesuatu dalam hidup. <ol start="2"> <li style="font-weight: 400;"> Tersesat atau terjebak</li> </ol> Mimpi ini umumnya terjadi saat Anda merasa bingung atau cemas terhadap sesuatu dalam kehidupan nyata. Mungkin ada hal-hal yang terjadi yang membuat Anda merasa tidak berdaya atau sangat menginginkan sesuatu. <ol start="3"> <li style="font-weight: 400;"> Kecelakaan mobil atau transportasi lainnya</li> </ol> Mimpi ini biasanya terjadi saat Anda sedang mengalami suatu peristiwa yang mengubah hidup, serta konflik dengan orang lain. Mungkin Anda tidak mendapatkan promosi atau ada ketegangan dengan rekan kerja. <ol start="4"> <li style="font-weight: 400;"> Bencana alam</li> </ol> Umumnya, orang mengalami mimpi jenis ini saat mereka dihadapkan dengan atau menghadapi perubahan yang akan datang. Orang cenderung mengalami mimpi ini saat mereka menerima peringatan bahwa rencana untuk masa depan akan berubah. <ol start="5"> <li style="font-weight: 400;"> Jatuh</li> </ol> Mimpi terjatuh&nbsp;dapat melambangkan perasaan tidak aman atau tidak berdaya. Orang yang sering bermimpi terjatuh sering kali disarankan untuk menghadapi pemicu stres guna mengurangi kecemasan yang dapat ditimbulkan oleh mimpi ini. <ol start="6"> <li style="font-weight: 400;"> Berpakaian tidak pantas di depan umum</li> </ol> Baik bertelanjang di depan umum atau berpakaian tidak pantas, mimpi ini melambangkan kecemasan atau stres yang terkait dengan kelemahan atau kekurangan pribadi Anda. Penafsiran untuk jenis mimpi ini juga terkait dengan kerentanan dan rasa malu terhadap masalah dalam kehidupan nyata. <ol start="7"> <li style="font-weight: 400;"> Kinerja buruk</li> </ol> Mimpi ini mungkin melibatkan kegagalan ujian dan biasanya terjadi saat Anda sedang diuji atau merasa tidak aman. Mimpi ini biasanya tidak berhubungan dengan akademis yang sebenarnya, tetapi berhubungan dengan pengambilan keputusan penting yang akan memengaruhi hidup. <ol start="8"> <li style="font-weight: 400;"> Kerusakan atau kehilangan rumah atau properti</li> </ol> Mimpi seperti ini mungkin terjadi saat ada sesuatu yang berharga dalam hidup Anda yang terancam. Namun, aspek positif dari mimpi ini adalah Anda mungkin menemukan hal-hal baru tentang barang berharga yang terancam dan dapat mempersiapkan diri. <ol start="9"> <li style="font-weight: 400;"> Ketinggalan pesawat atau kereta</li> </ol> Mengalami mimpi yang memicu kepanikan seperti ini dapat melambangkan perasaan kehilangan atau tidak memanfaatkan peluang yang ada. Mimpi kecemasan ini mungkin terjadi saat Anda merasa cemas. <ol start="10"> <li style="font-weight: 400;"> Meninggal, sakit, atau terluka</li> </ol> Mimpi tentang kematian atau penyakit&nbsp;melambangkan sesuatu dalam hidup Anda yang sudah tidak ada lagi, sesuatu dalam diri yang sudah tidak berfungsi lagi. Beberapa ahli berpendapat bahwa mimpi seperti ini dapat menggambarkan kecemasan tentang bagaimana orang lain memandang penampilan fisik Anda. Namun, mimpi ini dapat membawa perubahan positif, terutama bagi kesehatan mental karena membuka pintu menuju awal yang baru. <ol start="11"> <li style="font-weight: 400;"> Terbang</li> </ol> Walaupun mimpi terbang dapat terjadi selama mimpi, jenis ini berkaitan dengan perasaan memegang kendali, bebas, dan keinginan untuk melarikan diri dari dunia sekitar. Ini juga dapat melambangkan perolehan perspektif yang lebih luas dan bahkan koneksi ke kekuatan spiritual yang lebih tinggi. <ol start="12"> <li style="font-weight: 400;"> Gigi copot</li> </ol> Mimpi gigi copot&nbsp;melambangkan ketakutan dan rasa tidak aman, kekhawatiran atau kegelisahan, dan bahkan kehilangan sebagian dari diri Anda. Namun, mimpi ini juga dapat berarti bahwa Anda meningkatkan kepercayaan diri dan melepaskan hal-hal dari masa lalu yang tidak lagi berguna. <ol start="13"> <li style="font-weight: 400;"> Kembali ke sekolah</li> </ol> Mimpi tentang sekolah&nbsp;atau kembali ke kelas terkait dengan kecemasan, rasa tidak aman, dan kekhawatiran, serta harga diri yang rendah, penilaian, ketakutan, dan konflik yang belum terselesaikan sejak masa kanak-kanak. <ol start="14"> <li style="font-weight: 400;"> Hamil</li> </ol> Mimpi&nbsp;hamil&nbsp;bukan berarti Anda benar-benar hamil di dunia nyata. Akan tetapi, mimpi ini berarti Anda sedang dalam proses melahirkan peluang atau potensi baru. <ol start="15"> <li style="font-weight: 400;"> Perselingkuhan</li> </ol> Mimpi tentang perselingkuhan&nbsp;tidak berarti hubungan Anda saat ini sedang bermasalah. Namun, mungkin ada masalah yang belum terselesaikan. Bergantung pada keadaan mimpinya, makna mendasar dari mimpi ini berhubungan dengan ketidakpuasan dalam bentuk tertentu, serta rasa tidak aman atau bahkan pengalaman selingkuh di masa lalu. ***

Untuk mengetahui makna mimpi, Anda mesti memerhatikan dengan saksama seluruh aspek dan keadaan mimpi tersebut lalu menafsirkannya

15 Arti Mimpi Paling Umum, Salah Satunya Mimpi Gigi Copot Pertanda Kegelisahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/langkah-kepolisian-ikut-tolak-pembentukan-fpi-semarang-dinilai-tepat_m_123397.jpeg" alt="Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Hendardi" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Hendardi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kewenangan DPR yang mempertegas fungsi pengawasan melalui revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, dinilai sebagai bentuk intervensi keliru atas prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasalnya, DPR RI dengan mengatasnamakan pengawasan bisa mencopot pejabat negara yang dihasilkan dari fit and proper test. Seperti pimpinan KPK, hakim MK, hakim Agung, hingga Komisioner KPU dan Bawaslu. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menyatakan, memang tidak ada penyebutan pencopotan pejabat dalam pasal 228A. Namun, frase pada pasal 228A ayat (2) menyebutkan hasil evaluasi bersifat mengikat. Tentu bisa berujung pada pencopotan, jika hasil evaluasi itu merekomendasikan pencopotan seorang pejabat penyelenggara negara. "Substansi norma sebagaimana Pasal 228A ini keliru secara formil, di mana peraturan internal sebuah lembaga negara seharusnya hanya mengatur urusan internal kelembagaan dan/atau mengatur pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga dimaksud," kata Hendardi kepada JawaPos.com, Rabu (5/2). Hendardi menegaskan, norma tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI 1945. Ia menegaskan, sejatinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.&nbsp; "Frase menurut UUD ini ditujukan untuk menjamin kemerdekaan dan independensi lembaga-lembaga yang diatur UUD, memastikan kontrol dan keseimbangan antar masing-masing cabang kekuasaan, dan tidak boleh ada pengaturan lain yang secara substantif melemahkan independensi lembaga-lembaga negara baik yang dibentuk dengan UUD maupun UU lainnya," lanjut Hendardi. Selain itu, Hendardi menyebut norma Pasal 228A juga melampaui puluhan UU sektoral lain, yang justru memberikan jaminan independensi kepada MA, MK, BI, KPK, KY dan lainnya. Aturan-aturan itu berpotensi dibonsai oleh DPR dengan kewenangan evaluasi yang absurd. Ia menegaskan, DPR gagal memahami makna frase pengawasan yang merupakan salah satu fungsi DPR sebagaimana Pasal 20A (1) UUD Negara RI 1945. Menurutnya, fungsi pengawasan yang melekat pada DPR adalah mengawasi organ pemerintahan lain dalam menjalankan Undang-Undang.&nbsp; "Artinya, yang diawasi DPR adalah pelaksanaan UU, bukan kinerja personal. Apalagi kasus-kasus yang sering kali menimbulkan konflik kepentingan berlapis," cetus Hendardi. Dalam sistem presidensial, lanjut Hendardi, jika DPR diberi kewenangan menyetujui pencalonan, memilih, atau menetapkan, itu semata-mata ditujukan untuk memastikan adanya kontrol dan keseimbangan antar lembaga negara. Serta memastikan pembatasan bagi presiden agar tidak secara bebas memutuskan pengisian pejabat penyelenggara.&nbsp;"Sehingga desain independensi lembaga-lembaga negara tetap terjaga," tegas Hendardi. Karena itu, Hendardi menegaskan supremasi parlemen yang melampaui prinsip pembagian kekuasaan sebagaimana Pasal 1 (2) UUD tidak boleh dibiarkan. Ia mengingatkan, DPR sebaiknya berfokus pada tugas utama pembentukan UU, pengawasan atas berjalannya UU yang dibentuknya, dan fungsi budgeting secara lebih berkualitas. Bukan merancang ranjau-ranjau politik dan kekuasaan yang ditujukan bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi memaksa kepatuhan buta pada parlemen. "Peraturan DPR yang cacat formil dan materiil ini sebaiknya tidak perlu diundangkan dan jika sudah terlanjur diundangkan, bisa diperkarakan ke Mahkamah Agung, untuk segera dibatalkan," urainya. Sebelumnya, DPR RI secara kilat merevisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR. Perubahan itu memberi kewenangan baru bagi DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah dipilih, serta memberikan rekomendasi pemberhentian mereka jika diperlukan. Para pejabat lembaga negara itu di antaranya Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim&nbsp; Mahkamah Agung (MA), Komisioner Bawaslu, dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan, revisi ini memberi ruang bagi DPR untuk meninjau kembali kinerja pejabat yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna melalui hasil fit and proper test. Menurutnya, jika dalam evaluasi ditemukan kinerja yang tidak memenuhi harapan, DPR dapat memberikan rekomendasi pemberhentian. &ldquo;Dengan pasal 228A diselipkan, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan calon-calon yang sebelumnya dilakukan fit and proper test melalui DPR,&rdquo; ungkap Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2). Evaluasi itu bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian bagi pejabat negara yang dianggap tidak menunjukkan kinerja optimal.&nbsp; &ldquo;Iya, itu kan ujungnya masalah pemberhentian dan keberlanjutan daripada pejabat ataupun calon yang telah diparipurnakan melalui fit and proper test DPR,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, dinilai sebagai bentuk intervensi keliru atas prinsip check and balances.

DPR Dinilai Bikin Akal-akalan dan Intervensi Keliru lewat Aturan Tatib Baru, agar Bisa Copot Pimpinan KPK hingga Hakim MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/09/pexels-towfiqu-barbhuiya-12474261-2375871052.jpg" alt="Ilustrasi tafsir mimpi tentang gigi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tafsir mimpi tentang gigi.</figcaption>
</figure> JawaPos.Com - Mimpi tentang gigi termasuk salah satu bunga tidur yang paling sering dialami seseorang. Mimpi tentang gigi sering kali dikaitkan dengan kekuatan sekaligus kabar duka. Oleh karena itu, mimpi yang melibatkan gigi kerap diinterpretasikan sebagai gambaran kondisi yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang. Dilansir dari Primbon.Com, Sabtu (9/3),&nbsp;berikut adalah beberapa tafsir mimpi tentang gigi. Disebutkan dominan menjadi kabar duka, yuk simak dan pahami detail tafsir mimpi tentang gigi. 1. Tafsir mimpi gigi bagian bawah tanggal, diartikan akan berduka cita, karena anak atau istrinya meninggal dunia. 2. Tafsir mimpi gigi bagian atas tanggal, diartikan akan berduka cita, karena orang tua ditimpa kemalangan. gBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014423633/tak-hanya-bertemu-jodoh-ini-7-tafsir-mimpi-bertemu-ular-menurut-primbon-jawa">Tak Hanya Bertemu Jodoh, Ini 7 &nbsp;Tafsir Mimpi Bertemu Ular Menurut Primbon Jawa</a> 3. Tafsir mimpi melihat deretan gigi yang indah pada mulut seseorang, menjadi tanda akan terjadi suatu persahabatan yang menarik terhadap lawan jenis anda. 4. Tafsir mimpi melihat gigi palsu pada seseorang, diartikan sebagai bentuk waspada pada incaran orang yang akan menipu anda. 5. Tafsir mimpi melihat gigi seseorang yang goyah, menjadi pertanda kerugian pada keuangan. 6. Tafsir mimpi memiliki deretan gigi yang indah, menjadi pertanda muncul keuntungan di masa depan. 7. Tafsir mimpi memiliki gigi palsu,menjadi pertanda &nbsp;tampaknya akan memperoleh keuntungan, tetapi sebenarnya anda akan rugi. 8. Tafsir mimpi mencabut gigi seseorang, menjadi pertanda akan memanfaatkan kesusahan seseorang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013297214/7-tafsir-mimpi-melihat-atau-mandi-hujan-menurut-primbon-jawa">7 Tafsir Mimpi Melihat atau Mandi Hujan Menurut Primbon Jawa</a> Penting untuk diingat bawa, tafsir mimpi tentang gigi &nbsp;hanyalah perkiraan. &nbsp; Arti sebenarnya bisa berbeda-beda tergantung pada detail mimpi, kondisi individu yang memimpikannya, dan &nbsp;latar belakang budaya. Oleh karena itu, lebih penting untuk memperhatikan perasaan Anda sendiri saat bermimpi dan &nbsp;menghubungkannya dengan situasi yang sedang Anda alami dalam kehidupan nyata. &nbsp; Mimpi tentang gigi bisa menjadi refleksi atas emosi dan &nbsp;kewaspadaan terhadap hal-hal yang &nbsp;sedang Anda &nbsp;hadapi. ***

Disebutkan dominan menjadi kabar duka, yuk simak dan pahami detail tafsir mimpi tentang gigi. apa saja artinya?

Dominan Jadi Kabar Duka! Simak 8 Tafsir Mimpi Gigi yang Perlu Anda Waspadai

copot

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#copot

Berita Terkini