<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/PIP-854614579.jpg" alt="Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dalam sesi diskusi Panel di Indonesia Pavilion." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dalam sesi diskusi Panel di Indonesia Pavilion.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- PLN Indonesia Power menegaskan komitmennya, bersama PLN, dalam transisi energi dan mengakselerasi dekarbonasi kepada dunia di gelaran United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP28 yang diselenggarakan pada 30 November-12 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam konferensi tingkat global ini, PLN Indonesia Power memaparkan pengembangan Carbon Capture Storage (CCS) di pembangkit PLN sebagai langkah agresif PLN Group mendukung Pemerintah Indonesia mengakselerasi dekarbonisasi dan mencapai Net Zero Emissions (NZE)&nbsp;pada 2060.</p> <p>Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dalam sesi diskusi Panel di Indonesia Pavilion menyampaikan, PLN telah melakukan kajian untuk memprioritaskan melakukan retrofit CCS pada pembangkit listrik fosil. Perusahaan juga telah memetakan 19 pembangkit fosil berkapasitas besar serta potensi kapasitas penyimpanannya.</p> <p>"Kami bersama PLN berkomitmen penuh untuk mengakselerasi dekarbonasi di Indonesia. Salah satu programnya adalah pengembangan Carbon Capture &amp; Storage (CCS) untuk 19 PLTU batu bara PLN, dimana 9 PLTU milik PLN IP, program ini untuk mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission 2060," ujar Edwin dalam keterangannya, Kamis (7/12).</p> <p>Kedepan, PLN akan menjalin kerja sama dengan mitra profesional untuk melakukan kajian teknis lebih lanjut dan melaksanakan uji coba pada pembangkit listrik. Mengusulkan regulasi yang memungkinkan proyek CCS dapat meningkatkan ketersediaan penyimpanan karbon di seluruh negara dan dukungan pendanaan. Menjajaki opsi pembiayaan untuk proyek CCS agar layak secara ekonomi bagi industri ketenagalistrikan di Indonesia dengan kombinasi kepemilikan dan pajak karbon.</p> <p>Sementara itu,&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-esdm">Menteri ESDM</a>&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/arifin-tasrif">Arifin Tasrif</a>&nbsp;mengatakan, sesuai E-NDC, Indonesia menyatakan peningkatan target pengurangan&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/emisi-karbon">emisi karbon</a>&nbsp;secara total dari 29 persen atau 835 juta ton CO2 menjadi 32 persen atau 912 juta ton CO2 pada 2030.</p> <p>"Adapun di sektor energi, Indonesia meningkatkan target pengurangan emisi menjadi 358 juta ton CO2 pada 2030, dengan mengembangkan energi terbarukan, efisiensi energi, bahan bakar rendah karbon, dan teknologi batu bara bersih," ujarnya.</p> <p>Di hadapan forum ETC itu, Arifin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan, yang sangat besar, yakni 3.687 gigawatt (GW), dengan mayoritas energi surya sebesar 3.294 GW.</p> <p>"Menyadari perlunya pemanfaatan potensi energi terbarukan, baru-baru ini kami mencapai tonggak sejarah baru dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata berkapasitas 145 megawatt, dan menjadi terbesar di kawasan Asia Tenggara," katanya.</p> 

"Kami bersama PLN berkomitmen penuh untuk mengakselerasi dekarbonasi di Indonesia. Salah satu programnya adalah pengembangan CCS 19 PLTU".

Di COP28 Dubai, PLN Indonesia Power Paparkan Upaya Akselerasi Dekarbonisasi Lewat Pengembangan CCS di 9 PLTU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/cop28-2919655067.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif saat&nbsp;Energy Transition Council (ETC) Ministerial: Uniting Leaders, Catalyzing Finance, and Emporing Clean Energy, yang merupakan rangkaian COP28 di Dubai, UEA, Selasa (5/12)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif saat&nbsp;Energy Transition Council (ETC) Ministerial: Uniting Leaders, Catalyzing Finance, and Emporing Clean Energy, yang merupakan rangkaian COP28 di Dubai, UEA, Selasa (5/12)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon sesuai&nbsp;<em>Enhanced-Nationally Determined Contribution</em>&nbsp;(E-NDC) sebesar 358 juta ton CO2 pada 2030. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, sesuai E-NDC, Indonesia menyatakan peningkatan target pengurangan emisi karbon secara total dari 29 persen atau 835 juta ton CO2 menjadi 32 persen atau 912 juta ton CO2 pada 2030.</p> <p>"Adapun di sektor energi, Indonesia meningkatkan target pengurangan emisi menjadi 358 juta ton CO2 pada 2030, dengan mengembangkan energi terbarukan, efisiensi energi, bahan bakar rendah karbon, dan teknologi batu bara bersih," ujarnya, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Kamis (7/12).</p> <p>Di hadapan forum ETC itu, Arifin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan, yang sangat besar, yakni 3.687 gigawatt (GW), dengan mayoritas energi surya sebesar 3.294 GW. "Menyadari perlunya pemanfaatan potensi energi terbarukan, baru-baru ini kami mencapai tonggak sejarah baru dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata berkapasitas 145 megawatt, dan menjadi terbesar di kawasan Asia Tenggara," katanya.</p> <p>Proyek Cirata, imbuh Arifin, memiliki berbagai tujuan, termasuk memanfaatkan lahan reservoir dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata, Jawa Barat, untuk menghasilkan listrik secara mandiri dan memenuhi meningkatnya permintaan energi terbarukan di sistem kelistrikan Pulau Jawa.</p> <p>Selain itu, sejalan dengan regulasi terkait konservasi energi yang terbaru, kewajiban pengelolaan energi diperluas untuk pengguna energi tahunan, dengan batasan khusus yang ditetapkan untuk sektor industri sebesar 4.000&nbsp;<em>ton oil equivalent</em>/TOE, transportasi 4.000 TOE, dan komersial 500 TOE.</p> <p>"Kemudian, untuk lebih memperkuat komitmen kami terhadap efisiensi energi, kami telah menerapkan kebijakan Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Energi untuk enam peralatan utama yakni AC, lemari es, kipas angin, lampu LED, penanak nasi, dan etalase berpendingin. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target NDC," jelas Menteri ESDM.</p>

Indonesia menyatakan peningkatan target pengurangan emisi karbon secara total dari  835 juta ton CO2 menjadi 912 juta ton CO2 pada 2030.

Di COP28 Dubai, Menteri ESDM Sebut Indonesia Targetkan Pengurangan Emisi Sektor Energi 358 Juta Ton CO2 pada 2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/sri-mulyani-922457011.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri COP28 di Dubai." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri COP28 di Dubai.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan komitmen Indonesia yang semakin kuat terkait pendanaan iklim serta mengajukan keinginan untuk menjadi salah satu Board Member di Green Climate Fund (GCF) untuk periode 2024-2027. Hal ini disampaikan Menkeu saat mengikuti rangkaian Pertemuan Tahunan Conference of the Parties (COP) 28 UNFCCC di Dubai, Uni Emirat Arab pada 3-4 Desember.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu menyebut, dengan menjadi Board Member GCF, kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di Asia dan Pasifik diharapkan mampu menjadi pendorong bagi pendanaan GCF yang semakin inovatif dan solutif. "Sehingga, Indonesia dapat menjembatani distribusi dana yang adil dan terjangkau, serta mampu memperkuat kolaborasi internasional guna memastikan bahwa pendanaan global dapat menutup celah pendanaan dalam mencapai target Paris Agreement," kata Menkeu dalam keterangan resmi, Rabu (6/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Menkeu juga menegaskan perlunya menerjemahkan aksi pendanaan iklim global menjadi aksi nyata dan tidak hanya menjadi retorika semata. Dalam hal ini, Menkeu mengingatkan perlunya pemenuhan komitmen USD100 billion dari negara maju dan menegaskan perlunya sumber pendananaan baru bagi pemenuhan Paris Agreement.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komitmen baru pendanaan dalam kerangka NCQG hendaknya berdasarkan pada kebutuhan masing-masing negara berkembang (<em>country driven</em>) dan tidak menghilangkan kewajiban negara maju atas komitmen sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun 2022, The Independent High-Level Expert Group on Climate Finance bahkan memperkirakan kebutuhan pendanaan iklim untuk negara berkembang (kecuali Tiongkok) mencapai USD1 triliun per tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Menkeu juga menggarisbawahi bahwa Indonesia dan negara berkembang lainnya berhak untuk tumbuh dan melanjutkan agenda pembangunan ekonominya, namun secara simultan akan tetap berusaha keras untuk mewujudkan berbagai target perubahan iklim termasuk transisi energi melalui dukungan pembiayaan transisi global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia berusaha untuk menjadi led by example mengenai upaya transisi energi melalui mekanisme pembiayaan campuran antara publik dan swasta yaitu Energy Transition Mechanism (ETM) platform untuk mempercepat phase down PLTU batu bara dan transisi menuju energi terbarukan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu menyampaikan perlunya menunjukkan komitmen kolektif semua pihak dalam membuka sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk aksi perubahan iklim yang transformatif. Tindakan yang dilakukan saat ini mencerminkan betapa pentingnya krisis iklim yang kita hadapi bersama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengatasi masalah iklim bukanlah hal yang mudah, perlu pertimbangan yang cermat dan yang paling penting, pendanaan yang besar. Agenda iklim tanpa pendanaan yang memadai hanyalah sebuah wacana, mimpi belaka," tegas Menkeu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan komitmen Indonesia yang semakin kuat terkait pendanaan iklim.

Hadiri COP28, Menkeu Dorong Akselerasi Pendanaan Transisi Energi jadi Aksi Nyata Bukan Sekadar Retorika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/badak-LNG-1728566121.jpg" alt="ILUSTRASI Kilang LNG." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kilang LNG.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Studi terbaru yang dikeluarkan oleh Center for Energy, Ecology, and Development (CEED) bertepatan dengan penyelengaraan KTT Iklim COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab, telah menemukan fakta menarik terkait sektor gas di Asia Tenggara. Studi ini menunjukkan bahwa akan ada rencana penambahan kapasitas gas sebesar 139 GW di kawasan Asia Tenggara atau lebih dari seperempat rencana penambahan di seluruh kawasan Asia.</p> <p>Angka ini juga menyebabkan peningkatan rencana kapasitas ekspor LNG di kawasan sebesar 96,3 juta MTPA. Angka ini merupakan rekor terbesar rencana penambahan kapasitas gas kedua setelah kawasan Asia Timur.</p> <p>Studi berjudul <em>&ldquo;Confronting a Fossil Future: Stopping the Gas Detour in Renewable-Rich Southeast Asia&rdquo; </em>ini mengkaji proyek dan perusahaan gas, <em>liquified natural gas</em> (LNG), dan energi terbarukan dan melihat lembaga keuangan yang berperan dalam pembiayaan dan pengembangan proyek dalam kurun waktu 2016-2023. Sejak 2016, 29 GW pembangkit gas baru beroperasi di kawasan Asia Tenggara.</p> <p>Malaysia dan Indonesia menjadi negara kelima dan keenam eksportir terbesar LNG di dunia (mencakup 10 persen total ekspor LNG global). Kedua negara ini juga berkontribusi pada rencana peningkatan kapasitas ekpsor LNG Asia Tenggara dengan total 13,5 MTPA.&nbsp;</p> <p>Sejak Perjanjian Paris disepakati pada 2015, lembaga keuangan global telah menyalurkan USD 60,3 miliar (sekitar Rp 928 triliun) kepada industri gas, dimana sektor energi terbarukan hanya mendapatkan pembiayaan kurang dari setengahnya. Lembaga keuangan asal Jepang seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Sumitomo Mitsui, Mizuho Financial Group, dan Mitsubishi UFJ telah menyalurkan USD 9,7 miliar (sekitar Rp 154 triliun) dan masuk ke dalam sepuluh besar bank yang membiayai gas di Asia Tenggara.</p> <p>Lembaga keuangan asal Thailand juga memberikan pembiayaan hingga USD 10,2 miliar (sekitar Rp 157 triliun). Sekitar 36 lembaga keuangan global yang memberikan pembiayaan pada pengembangan gas di Asia Tenggara merupakan institusi yang meratifikasi antara <em>Net-Zero Banking Alliance, Net-Zero Asset Owner Alliance</em>, atau <em>Net-Zero Asset Manager Initiative</em> yang merupakan bagian dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).</p> <p>Walau begitu, studi CEED juga menemukan bahwa Asia Tenggara sedang berada di ambang transisi energi menuju energi terbarukan. Hal ini terbukti dari adanya penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan yang lebih banyak dari gas, walaupun hanya mendapatkan pembiayaan sebesar USD 31,8 miliar (sekitar Rp 492 triliun).</p> <p>Rencana peningkatan energi terbarukan juga dapat dibilang tinggi, sekitar 328 GW. Mengalihkan fokus dan menghentikan pembiayaan untuk gas dan beralih ke energi terbarukan menjadi penting untuk mencegah krisis iklim yang lebih parah di kawasan.</p> <p>Direktur Eksekutif CEED, Gerry Arances, mengatakan bahwa Asia Tenggara berada di ambang transisi energi menuju energi terbarukan. Namun, promosi berlebihan LNG dan gas di kawasan dapat mengancam hal tersebut.</p> <p>"Ini merupakan masalah hidup dan mati bagi masyarakat Asia Tenggara yang merupakan kelompok paling rentan dalam krisis iklim. Di tengah berjalannya KTT Iklim COP 28, Pemerintah negara-negara Asia Tenggara dapat mengambil keputusan terbaik demi masyarakat dengan mendorong dihentikannya pembiayaan energi fosil dan transisi energi 100 persen ke energi terbarukan," Kata Gerry dalam keterangannya, Rabu (6/12).</p> <p>Kepala Fossil Fuel Non-Prolifertion Treaty, Tzeporah Berman, mengatakan bahwa jika ingin sejalan dengan target global 1,5 berarti eksplorasi dan pembiayaan baru seluruh proyek energi fosil baru harus dihentikan.</p> <p>"Kita melihat bahwa pembiayaan (energi fosil dan gas) di Asia Tenggara dibiayai oleh Jepang, dimana mereka membicarakan untuk mencapai target (1,5) global sangat tidak masuk akal. Kita melihat bahwa gas dianggap sebagai jembatan transisi, namun hal ini malah memblokir pembiayaan energi terbarukan. Oleh karena itu, gas bukanlah transisi, namun penghalang transisi bersih untuk masa depan yang kita butuhkan," kata Tzeporah.</p> <p>Peneliti dan Campaign Lead dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Sigit Budiono, mengatakan bahwa Indonesia merupakan pemain penting dalam industri gas di kawasan sejak beberapa dekade lalu dan rezim ekstaktif telah menggunakan gas di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan untuk lingkungan. "Resistensi dari komunitas pada industri ini semakin meningkat; nelayan, petani, dan masyarakat adat semakin sadar akan dampak bisnis gas terhadap lingkungan dan masa depan. Mereka meminta bahwa hal ini harus dihentikan," kata Sigit.</p>

Resistensi meningkat; nelayan, petani, dan masyarakat adat semakin sadar akan dampak bisnis gas terhadap lingkungan dan masa depan.

Studi CEED: Promosi LNG dan Gas yang Jor-joran Justru Ancam Transisi Energi di Asia Tenggara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/hidrogen-hijau-1093202488.jpg" alt="Kerja sama tiga perusahaan yang tertuang dalam Joint Development Agreement (JDA) Green Hydrogen (hidrogren hijau) dan Green Ammonia (amonia hijau) terintegrasi di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Kerja sama tiga perusahaan yang tertuang dalam Joint Development Agreement (JDA) Green Hydrogen (hidrogren hijau) dan Green Ammonia (amonia hijau) terintegrasi di Indonesia.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT PLN (Persero) bersinergi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan ACWA Power untuk mengembangkan Green Hydrogen (hidrogren hijau) dan Green Ammonia (amonia hijau) terintegrasi di Indonesia. Kerja sama tiga perusahaan ini dituangkan dalam Joint Development Agreement (JDA) di sela COP 28 di Dubai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan kolaborasi ini sebagai bagian komitmen tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) Aliansi Strategis pada tanggal 14 November 2022 saat momentum G20 di Bali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hidrogen hijau merupakan salah satu jawaban untuk transisi energi. Karenanya, pengembangan hidrogen hijau menjadi fokus kami dalam upaya mengakselerasi transisi energi," ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Selasa (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Darmawan menyebut kolaborasi pengembangan ini untuk memaksimalkan upaya pengembangan energi alternatif yang memiliki potensi ekonomi menjanjikan dan tetap ramah lingkungan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kolaborasi ini, PLN akan memasok listrik untuk Green Hydrogen Plant (GHP) yang bersumber dari pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan cadangan dari pasokan listrik bersih tambahan lewat sertifikat energi terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, PLN juga akan menyediakan kapasitas jaringan transmisi untuk proyek koneksi Pembangkit Listrik EBT ke sistem industri hidrogen hijau terintegrasi ini. &ldquo;Listrik hijau akan disalurkan melalui sistem transmisi PLN ke lokasi pabrik Pupuk Indonesia sebagai bahan baku Green Ammonia,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan sinergi BUMN ini menjadi salah satu kontribusi dalam mempercepat pencapaian target transisi energi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kolaborasi ini merupakan kolaborasi yang luar biasa. Upaya ini bukan hanya untuk kepentingan masa depan lingkungan yang lebih baik tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik ke depan," ujar Rahmad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

PLN akan memasok listrik untuk Green Hydrogen Plant (GHP) yang bersumber dari pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan.

Di COP28 Dubai, PLN dan Pupuk Indonesia Gandeng ACWA Power Kembangkan Industri Hidrogen Hijau Terintegrasi