<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/cop30-1221055964.png" alt="Suasana COP30 yang diselenggarakan di Bel&eacute;m, Brasil (Dok. COP30)" width="100%">
<figcaption>Suasana COP30 yang diselenggarakan di Bel&eacute;m, Brasil (Dok. COP30)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Conference of the Parties (COP) dibentuk oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan terkait implementasi komitmen negara-negara dalam menangani perubahan iklim. Menurut laman resmi COP30, saat ini terdapat 198 negara yang menjadi bagian dalam UNFCCC. Dikutip dari&nbsp;UNFCCC, COP merupakan lembaga pengambil keputusan tertinggi yang mengawasi pelaksanaan konvensi, meninjau berbagai instrumen hukum, termasuk pengaturan administratif dan kelembagaan, serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif. Fungsi Utama COP Salah satu tugas utama COP adalah meninjau&nbsp;national communications&nbsp;dan inventarisasi emisi yang disampaikan oleh masing-masing negara pihak. Berdasarkan laporan tersebut, COP menilai dampak dari kebijakan penurunan emisi yang dilakukan serta mengukur sejauh mana kemajuan yang dicapai untuk mewujudkan tujuan utama konvensi. COP diselenggarakan setiap tahun.&nbsp;Pertemuan pertama diadakan di Berlin, Jerman pada Maret 1995. Secara umum, pertemuan berlangsung di Bonn sebagai markas sekretariat, kecuali ada negara yang bersedia menjadi tuan rumah. Kepresidenan COP pun bergilir di antara lima kelompok regional PBB, yaitu Afrika, Asia, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Tengah dan Timur, serta Eropa Barat dan Lainnya, sehingga lokasi penyelenggaraan cenderung berpindah mengikuti rotasi tersebut. Sejarah Perkembangan COP Dilansir&nbsp;World Nuclear Association, pertemuan COP sejak 1995 telah melalui sejumlah fase penting. Salah satu tonggak utamanya adalah adopsi Protokol Kyoto pada COP3, yang menetapkan target penurunan emisi bagi 37 negara maju sebesar rata-rata 5 persen pada periode 2008-2012 dibandingkan level emisi tahun 1990. Beban yang lebih berat bagi negara maju tersebut berlandaskan prinsip "common but differentiated responsibility and respective capabilities" yang mengakui kontribusi historis negara-negara industri terhadap emisi global.&nbsp; Namun, Amerika Serikat tidak meratifikasi Protokol Kyoto. Pembagian tanggung jawab antara negara maju dan berkembang kemudian menjadi sumber perdebatan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, terutama karena meningkatnya emisi dari beberapa negara berkembang seiring pertumbuhan ekonomi dalam tiga dekade terakhir. Tonggak besar berikutnya adalah lahirnya Paris Agreement pada COP21 tahun 2015, sebuah perjanjian hukum internasional yang menetapkan tujuan membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2&deg;C, serta berupaya menahan kenaikan hingga 1,5&deg;C dibandingkan era pra-industri. Tidak seperti Kyoto yang menetapkan target spesifik bagi negara maju, Paris Agreement mewajibkan setiap negara menyerahkan Nationally Determined Contribution (NDC) setiap lima tahun. NDC ini kemudian dimasukkan dalam NDC Synthesis Report untuk menilai komitmen global terhadap target penurunan emisi. Laporan pertama dibahas dalam COP28 di Dubai dan menghasilkan Global Stocktake pertama, yang menegaskan bahwa komitmen yang ada masih belum cukup untuk menjaga kenaikan suhu di batas 1,5&deg;C. Agenda dan Fokus COP30 Baru-baru ini, COP30 digelar pada 10-21 November 2025 di Bel&eacute;m, Brasil. Konferensi ini mempertemukan para pemimpin dunia serta para negosiator dari seluruh negara pihak UNFCCC untuk memperkuat langkah kolektif dalam menghadapi krisis iklim. Selain perwakilan pemerintah, konferensi ini juga melibatkan pelaku bisnis, pemuda, ilmuwan iklim, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.&nbsp; Menurut&nbsp;Climate Diplomacy, COP30 membahas sejumlah tema besar, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan kapasitas adaptasi, pendanaan iklim bagi negara berkembang, teknologi energi terbarukan dan solusi rendah karbon, pelestarian hutan serta keanekaragaman hayati, hingga isu keadilan iklim dan dampak sosial dari perubahan iklim. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016858180/perdagangan-senjata-ilegal-kian-sulit-dibendung-laporan-global-ungkap-modus-baru">Perdagangan Senjata Ilegal Kian Sulit Dibendung, Laporan Global Ungkap Modus Baru</a>

Salah satu tugas utama COP adalah meninjau national communications dan inventarisasi emisi yang disampaikan oleh masing-masing negara pihak.

Peran dan Perkembangan COP dalam Upaya Global Mengatasi Perubahan Iklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/1000359669-2376123671.png" alt="Logo UNFCCC ini mewakili komitmen dunia dalam menghadapi krisis iklim melalui konferensi COP untuk menjaga masa depan bumi (Dok: lse.ac.uk)" width="100%">
<figcaption>Logo UNFCCC ini mewakili komitmen dunia dalam menghadapi krisis iklim melalui konferensi COP untuk menjaga masa depan bumi (Dok: lse.ac.uk)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Konferensi Para Pihak atau Conference of the Parties (COP) merupakan forum tertinggi dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).&nbsp; COP pertama kali digelar pada Maret 1995 di Berlin, Jerman, sebagai tindak lanjut dari Konvensi Rio 1992. Sejak saat itu, COP menjadi ajang tahunan bagi negara-negara di dunia untuk merumuskan kebijakan iklim dan memperkuat komitmen kolektif menghadapi krisis lingkungan global. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh Harvard Kennedy School, disebutkan bahwa COP adalah "badan pengambil keputusan utama dalam proses UNFCCC yang secara formal diadopsi pada Maret 1994." Konferensi ini bertujuan meninjau implementasi konvensi, mengevaluasi inventaris emisi negara-negara peserta, dan menetapkan langkah-langkah lanjutan untuk mencapai tujuan utama yaitu, menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim. COP3 di Kyoto, Jepang, tahun 1997 menjadi titik balik penting dengan lahirnya Protokol Kyoto. Protokol ini menetapkan target pengurangan emisi bagi negara-negara maju.&nbsp; Dalam laporan UCL Open Environment, disebutkan bahwa "negara-negara industri menyepakati pengurangan emisi yang mengikat secara hukum sebagai bentuk tanggung jawab historis mereka terhadap akumulasi karbon di atmosfer." Kutipan ini kemudian diterjemahkan sebagai berikut, "Negara-negara industri menyepakati pengurangan emisi yang mengikat secara hukum sebagai bentuk tanggung jawab historis mereka." Namun, implementasi Protokol Kyoto menghadapi tantangan besar. Amerika Serikat, misalnya, menolak meratifikasi protokol tersebut dengan alasan dampaknya terhadap ekonomi domestik. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi iklim tidak hanya soal komitmen moral, tetapi juga tarik ulur kepentingan politik dan ekonomi. COP21 di Paris tahun 2015 menjadi tonggak baru dalam sejarah diplomasi iklim. Sebanyak 196 negara menyepakati Perjanjian Paris, yang bertujuan menahan kenaikan suhu global di bawah 2&deg;C dan berupaya mencapai 1,5&deg;C.&nbsp; Dalam jurnal UCL, disebutkan bahwa "Perjanjian Paris adalah pencapaian monumental yang menunjukkan bahwa dunia dapat bersatu dalam menghadapi ancaman iklim". Kutipan ini diadaptasi sebagai, "Perjanjian Paris adalah pencapaian monumental yang menunjukkan bahwa dunia dapat bersatu menghadapi ancaman iklim." COP juga menjadi ruang bagi negara berkembang untuk menyuarakan keadilan iklim. Dalam COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, isu pendanaan untuk kerugian dan kerusakan (loss and damage) akhirnya disepakati. Meski detail teknisnya masih dalam pembahasan, kesepakatan ini dianggap sebagai langkah maju.&nbsp; Dalam laporan Harvard Kennedy School, disebutkan bahwa "kesepakatan pendanaan loss and damage di COP27 adalah simbol pengakuan atas kerentanan negara-negara berkembang terhadap dampak iklim yang tidak mereka sebabkan." Dengan sejarah panjang dan dinamika yang terus berkembang, COP bukan hanya ajang perundingan, tetapi juga simbol harapan dan perjuangan kolektif umat manusia.&nbsp; Dari Berlin hingga Dubai, dari janji hingga aksi, konferensi ini terus menjadi saksi dari upaya global menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016655509/sejarah-panjang-aborigin-dari-peradaban-kuno-hingga-perjuangan-pengakuan-di-australia-modern">Sejarah Panjang Aborigin: Dari Peradaban Kuno hingga Perjuangan Pengakuan di Australia Modern</a>

Conference of the Parties (COP) merupakan forum tertinggi dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Sejarah COP, Konferensi Perubahan Iklim Dunia dan Perannya Menentukan Arah Kebijakan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69528_88741_COP.jpg" alt="KOLABORASI: Ang Hoey Tiong, Presiden Direktur Honda Surabaya Center (kiri) dan Azrul Ananda, Direktur Utama PT Jawa Pos Koran." width="100%">
<figcaption>KOLABORASI: Ang Hoey Tiong, Presiden Direktur Honda Surabaya Center (kiri) dan Azrul Ananda, Direktur Utama PT Jawa Pos Koran.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kerja sama agen pemegang merek dengan korporasi tidak hanya dilakukan dengan pembelian mobil untuk armada transportasi umum. Banyak perusahaan terkemuka yang berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan program kepemilikan mobil (car ownership program/COP). Salah satunya adalah Honda Surabaya Center (HSC) yang melakukan kerja sama car ownership program dengan Jawa Pos. Naskah kerja sama ditandatangani Dirut Jawa Pos Koran Azrul Ananda dan Marketing and After Sales Service Director Honda Surabaya Center Wendy Miharja di sela-sela Pameran Otomotif Surabaya 2016 di Grand City, Surabaya. Menurut Wendy, kerja sama COP baru kali pertama dilakukan HSC di kawasan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Kerja sama itu dilakukan Honda untuk menjalin relasi dengan berbagai perusahaan, membangun brand image, sekaligus mendongkrak penjualan. &rsquo;&rsquo;Varian mobil Honda ada banyak. Mulai kelas LCGC di harga Rp 100 jutaan sampai top of line di Rp 700 jutaan. Hal tersebut akan memudahkan partner car ownership kami untuk mendapatkan mobil Honda,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Menurut Wendy, kerja sama dengan Jawa Pos akan dilanjutkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan karyawan. Sementara itu, Azrul Ananda menilai kerja sama car ownership program memungkinkan perusahaan memberikan fasilitas terbaik bagi karyawan. &rsquo;&rsquo; Kami berterima kasih pada Honda yang membantu memudahkan kami mewujudkan itu untuk para karyawan kami,&rsquo;&rsquo; katanya. Wendy menambahkan, kerja sama COP memungkinkan karyawan sebuah perusahaan mendapatkan harga spesial ketika membeli mobil Honda. &rsquo;&rsquo;Jika dibandingkan dengan program reguler, uang muka dan angsuran minimal bisa lebih murah 10 persen bila menggunakan program COP,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Honda dan perusahaan yang melakukan kerja sama COP juga bisa membahas skema yang sesuai. &rsquo;&rsquo;Kalau sudah berjalan, kami jadi tahu improvement apa yang harus dilakukan. Harapannya, partner perusahaan mendapatkan kemudahan untuk memanfaatkan COP sebaik-baiknya,&rsquo;&rsquo; ujar Wendy. (agf/c22/noe) &nbsp;

Honda Garap Car Ownership Program

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cop

Berita Terkini

Peran dan Perkembangan COP dalam Upaya Global Mengatasi Perubahan Iklim

Sejarah COP, Konferensi Perubahan Iklim Dunia dan Perannya Menentukan Arah Kebijakan Global

Honda Garap Car Ownership Program

Download Aplikasi JawaPos.com