<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/1000330583-1598555106.jpg" alt="Jeffrey Epstein dalam foto yang dirilis oleh Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (The Guardian)" width="100%">
<figcaption>Jeffrey Epstein dalam foto yang dirilis oleh Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (The Guardian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dokumen Epstein Files yang baru-baru ini dibuka ke publik oleh Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (U.S. Department of Justice/DOJ) kembali memicu kontroversi. Berkas ini mengungkap jaringan finansial yang mengaitkan Jeffrey Epstein, terpidana kasus eksploitasi seksual, dengan fase awal perkembangan aset kripto global, termasuk Bitcoin, Coinbase, dan Blockstream.&nbsp; Temuan ini berpotensi mengubah cara industri kripto memandang sejarah pendanaan teknologi keuangan digital yang kini menjadi arus utama. Dilansir dari&nbsp;The Guardian, Selasa (10/2/2026), ratusan ribu halaman dokumen yang kini dapat diakses publik menunjukkan bahwa Epstein bukan sekadar penyumbang pasif. Ia terlibat sebagai investor dalam sejumlah perusahaan kripto terkemuka pada 2014, enam tahun setelah ia dihukum di Florida pada 2008 atas permintaan prostitusi terhadap anak di bawah umur. Berkas DOJ memperlihatkan bahwa Epstein menyalurkan sekitar USD 3 juta, atau sekitar Rp 50,4 miliar berdasarkan kurs Rp 16.800 per USD, ke Coinbase, bursa aset digital terbesar di Amerika Serikat. Dana ini disalurkan melalui perusahaan yang berbasis di Kepulauan Virgin Amerika Serikat dan menjadi bagian dari putaran pendanaan Seri C Coinbase pada masa awal pertumbuhannya. Menurut catatan DOJ, investasi tersebut difasilitasi oleh Brock Pierce, tokoh berpengaruh dalam ekosistem kripto yang berperan sebagai perantara. Fred Ehrsam, salah satu pendiri Coinbase, tercatat berkomunikasi terkait investasi ini dan menulis bahwa ia ingin "bertemu dengan Epstein jika memungkinkan," yang menunjukkan adanya kesadaran internal terhadap keterlibatan Epstein. Selain Coinbase, dokumen yang sama menunjukkan bahwa Epstein menanam sekitar USD 500 ribu atau sekitar Rp 8 miliar ke Blockstream, perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan infrastruktur Bitcoin. Investasi ini dilakukan melalui dana yang terkait dengan hubungannya dengan Joichi Ito, mantan direktur MIT Media Lab. Dalam korespondensi internal, Blockstream menegaskan bahwa keterlibatan Epstein bersifat tidak langsung dan menyatakan bahwa perusahaan "tidak memiliki hubungan keuangan langsung maupun tidak langsung dengan Jeffrey Epstein atau warisannya." Pernyataan ini disampaikan oleh CEO Adam Back setelah dokumen DOJ memicu sorotan publik. Namun, email yang terungkap juga menunjukkan bahwa para pendiri Blockstream pernah diundang oleh Epstein ke St. Thomas, dekat pulau pribadinya Little Saint James. Fakta ini memicu kritik terhadap hubungan antara tokoh awal Bitcoin dan Epstein, meskipun tidak ada bukti keterlibatan operasional. Respons komunitas kripto terbelah. Luke Dashjr, kontributor awal pengembangan Bitcoin, menyerukan pengunduran diri Adam Back sebagai CEO Blockstream. Ia menyatakan, "Epstein tampaknya berusaha melemahkan jaringan, perusahaan, dan para pengembang Bitcoin. Ini menunjukkan bahwa orang jahat sering mencoba menghancurkan hal-hal yang baik." Sebaliknya, Charlotte Fang, pendiri perusahaan seni berbasis NFT, Remilia, menilai pengaruh Epstein terhadap arah industri sangat kecil. Ia menegaskan, "Bitcoin adalah teknologi terdesentralisasi yang tidak bergantung pada pendanaan eksternal. Epstein hanyalah investor skeptis yang masuk terlambat dan keluar lebih cepat daripada yang seharusnya." Pengungkapan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang etika dan tata kelola pendanaan di sektor teknologi finansial. Sejumlah analis menilai berkas DOJ memperlihatkan kelemahan dalam penyaringan sumber dana pada tahap awal startup kripto. Dalam konteks industri yang semakin matang, kasus ini menjadi peringatan bagi perusahaan kripto untuk memperketat pemeriksaan latar belakang investor dan meningkatkan transparansi pendanaan. Meskipun tidak ada bukti bahwa Epstein mengendalikan teknologi inti Bitcoin atau kebijakan perusahaan, keterkaitannya tetap memicu perdebatan global. Seiring nilai pasar Bitcoin dan aset kripto lainnya yang terus berperan dalam sistem keuangan modern, rilis berkas DOJ berpotensi mendorong evaluasi ulang terhadap peran investor kontroversial dalam sejarah lahirnya ekonomi digital global.

Dokumen Epstein Files dari DOJ memperlihatkan keterlibatan Jeffrey Epstein dalam pendanaan awal aset kripto global.

Epstein Files: Berkas DOJ Ungkap Jeffrey Epstein Mendanai Bitcoin, Coinbase, dan Blockstream di Masa Awal Kripto

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/1000328709-3324704498.jpg" alt="Cuplikan adegan dari iklan Coinbase yang dilarang otoritas periklanan Inggris karena dinilai tidak bertanggung jawab dan menyepelekan risiko aset kripto." width="100%">
<figcaption>Cuplikan adegan dari iklan Coinbase yang dilarang otoritas periklanan Inggris karena dinilai tidak bertanggung jawab dan menyepelekan risiko aset kripto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash;&nbsp;Otoritas periklanan Inggris melarang kampanye iklan Coinbase yang dinilai menyiratkan bahwa aset kripto dapat menjadi alternatif untuk merespons krisis biaya hidup. Keputusan ini menegaskan sikap regulator Inggris dalam membatasi narasi pemasaran aset digital yang berpotensi menyesatkan publik di tengah tekanan ekonomi yang nyata. Larangan tersebut dijatuhkan oleh Advertising Standards Authority (ASA) terhadap serangkaian iklan video dan poster milik Coinbase, bursa kripto asal Amerika Serikat, yang dinilai melanggar prinsip kehati-hatian dalam komunikasi produk keuangan berisiko tinggi. Regulator menilai kampanye tersebut memanfaatkan konteks krisis biaya hidup&mdash;isu ekonomi yang sensitif bagi publik&mdash;untuk membingkai layanan kripto secara problematik. Dilansir dari&nbsp;The Guardian, Rabu (28/1/2026), ASA secara tegas menyatakan iklan tersebut bersifat &ldquo;tidak bertanggung jawab&rdquo; dan &ldquo;menyepelekan risiko aset kripto.&rdquo; Menurut regulator, kampanye itu menyiratkan bahwa penggunaan layanan Coinbase dapat menjadi alternatif untuk merespons kekhawatiran finansial yang muncul akibat krisis biaya hidup. Salah satu materi utama kampanye tersebut berupa video satir berdurasi sekitar dua menit yang menampilkan adegan warga bernyanyi ceria di tengah kondisi sosial yang memburuk, mulai dari rumah yang rusak, pemadaman listrik, lonjakan harga kebutuhan pokok, hingga kehilangan pekerjaan. Pada bagian akhir video, muncul kalimat, &ldquo;Jika semuanya baik-baik saja, jangan mengubah apa pun,&rdquo; yang kemudian diikuti dengan penayangan logo Coinbase&mdash;sebuah pesan penutup yang dinilai regulator bermasalah. Dalam pertimbangannya, ASA menyatakan, &ldquo;Kami menilai bahwa penggunaan humor untuk merujuk pada kekhawatiran finansial yang serius, yang disertai ajakan untuk melakukan perubahan, berisiko menyajikan produk keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seolah-olah sebagai solusi yang mudah atau jelas atas persoalan tersebut.&rdquo; Pernyataan ini menjadi dasar utama pelarangan iklan. Selain video, tiga poster Coinbase juga dilarang. Poster-poster tersebut memuat pernyataan besar seperti &ldquo;kepemilikan rumah semakin tidak terjangkau,&rdquo; &ldquo;upah riil tertahan di level 2008,&rdquo; dan &ldquo;harga telur kini di luar anggaran,&rdquo; dengan frasa &ldquo;semuanya baik-baik saja&rdquo; dicetak berulang dalam ukuran kecil. Pendekatan visual ini dinilai bermasalah karena mengaitkan persoalan biaya hidup dengan promosi layanan aset kripto. Dalam konteks yang lebih luas, regulator mengaitkan penilaian tersebut dengan peringatan Otoritas Jasa Keuangan Inggris atau&nbsp;Financial Conduct Authority, yang menegaskan bahwa aset kripto &ldquo;sebagian besar tidak diatur dan berisiko tinggi, serta pembeli harus siap kehilangan seluruh uang mereka.&rdquo; Tanpa konteks risiko yang memadai, pesan iklan dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik. Sebelumnya, video iklan Coinbase telah ditolak untuk ditayangkan di televisi oleh Clearcast, lembaga persetujuan iklan TV Inggris. Meski demikian, ASA mencatat materi iklan tersebut tetap beredar di berbagai platform daring, sementara poster dipasang di area dengan lalu lintas tinggi seperti London Underground dan stasiun kereta. Di tengah pengawasan regulator tersebut, Coinbase menunjuk mantan Menteri Keuangan Inggris George Osborne sebagai ketua dewan penasihat globalnya pada Desember lalu, setelah sebelumnya menjabat sebagai penasihat perusahaan selama dua tahun. Penunjukan ini bertujuan membantu Coinbase dalam menjalin komunikasi dengan pembuat kebijakan di Inggris dan Uni Eropa. Menanggapi langkah regulator, juru bicara Coinbase mengatakan, &ldquo;Kami menghormati keputusan ASA, namun secara mendasar tidak sependapat dengan penilaian bahwa kampanye ini tidak bertanggung jawab secara sosial.&rdquo; Dia menambahkan, &ldquo;Iklan tersebut dimaksudkan untuk mendorong diskusi mengenai kondisi sistem keuangan dan perlunya mempertimbangkan masa depan yang lebih baik, bukan untuk menawarkan solusi yang disederhanakan atau meminimalkan risiko.&rdquo; Kasus ini menegaskan batas tegas yang ingin dijaga regulator Inggris: krisis biaya hidup tidak boleh dijadikan bingkai promosi bagi produk keuangan berisiko tinggi, meskipun dikemas dalam pendekatan reflektif dan satir.

Otoritas periklanan Inggris melarang kampanye iklan Coinbase yang dinilai menyiratkan bahwa aset kripto dapat menjadi alternatif

Inggris Larang Iklan Coinbase yang Menyiratkan Kripto sebagai Jalan Keluar Krisis Biaya Hidup

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/08/btc2-2297537154.jpg" alt="Ilustrasi Bitcoin. (Pintu)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bitcoin. (Pintu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya mewujudkan regulasi kripto yang jelas di Amerika Serikat tampaknya semakin dekat dengan kenyataan. CEO Coinbase, Brian Armstrong, menyatakan bahwa dukungan bipartisan di Washington D.C. kini menguat, membuka peluang lahirnya undang-undang kripto yang memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi konsumen. Pernyataan tersebut disampaikan Armstrong melalui platform media sosial X, usai kunjungannya ke ibu kota Amerika Serikat pada Selasa (17/9) waktu setempat, atau Rabu (18/9) WIB. Dalam pernyataannya, Armstrong menulis, "Saya berada di D.C. beberapa hari terakhir untuk mendorong agar regulasi struktur pasar kripto bisa disahkan. Inilah cara agar industri kripto bisa tumbuh di Amerika, mendorong inovasi, melindungi konsumen, dan memastikan kita tidak lagi mengalami sosok seperti Gary Gensler yang berusaha mengambil hak-hak Anda." Ia juga menambahkan bahwa baik Partai Republik maupun Demokrat menunjukkan kesepahaman soal pentingnya regulasi ini. "Melihat perkembangan positif untuk kripto di D.C. Fokus kami tetap pada perlindungan konsumen. Kedua kubu politik sepakat bahwa aturan yang jelas perlu segera dihadirkan, dan ini merupakan kondisi ideal," ujarnya. Coinbase, sebagai salah satu bursa kripto terbesar di Amerika, belakangan memang gencar menggalang dukungan untuk mendorong legislasi yang berpihak pada inovasi. Salah satu inisiatif yang diangkat Armstrong adalah kolaborasi dengan kelompok advokasi Stand With Crypto, yang mendorong keterlibatan masyarakat dan pelaku industri demi mewujudkan kerangka hukum yang adil. Meski ada kekhawatiran dari para pengkritik mengenai risiko volatilitas pasar dan potensi kerugian konsumen, para pendukung regulasi percaya bahwa kerangka hukum yang komprehensif justru akan mampu mengurangi risiko tersebut. Di saat bersamaan, Amerika bisa mempertahankan daya saingnya dalam ekonomi aset digital global yang terus berkembang. &ldquo;Setelah minggu ini, kami belum pernah seoptimistis ini melihat momentum regulasi kripto,&rdquo; tambah Armstrong. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan tekanan dari pihak perbankan besar yang mencoba menghambat insentif kripto lewat undang-undang seperti GENIUS Act mengalihkan fokus mereka. Bila legislasi ini berhasil disahkan, ini akan menjadi langkah besar dalam memberikan legitimasi dan perlindungan bagi investor kripto di Amerika, sekaligus menjadi sinyal kuat bagi perkembangan global aset digital lainnya.

CEO Coinbase desak regulasi kripto bipartisan di AS. Inisiatif ini bisa jadi titik balik besar bagi industri aset digital global.

CEO Coinbase: Dukungan Partai Republik-Demokrat Kian Kuat untuk Aturan Kripto

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/bitcoin-9-2032022272.jpg" alt="Ilustrasi bitcoin yang sedang &quot;tertidur&quot; karena tidak ada pergerakan market yang signifikan. (Dhimas Ginanjar/Dall-E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bitcoin yang sedang &quot;tertidur&quot; karena tidak ada pergerakan market yang signifikan. (Dhimas Ginanjar/Dall-E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com, Senin (25/8) &ndash; Harga Bitcoin saat ini memang sedang bergerak terbatas, namun proyeksi jangka panjang dari CEO Coinbase, Brian Armstrong, justru sangat optimistis. Dalam unggahannya di platform X pada Selasa (20/8), Armstrong memperkirakan bahwa satu Bitcoin bisa mencapai harga USD 1 juta atau sekitar Rp 16,3 miliar sebelum tahun 2030. Optimisme ini dilandasi oleh sejumlah faktor penting yang menurut Armstrong mulai menyatu. Di antaranya adalah kejelasan regulasi, adopsi besar-besaran dari institusi keuangan, serta kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang disebut-sebut mulai membentuk cadangan strategis Bitcoin. &ldquo;Saya rasa kita akan melihat Bitcoin mencapai USD 1 juta sebelum 2030,&rdquo; tulis Armstrong. &ldquo;Kejelasan regulasi mulai terbentuk, pemerintah Amerika Serikat menyimpan cadangan BTC, dan ada minat yang terus meningkat terhadap ETF kripto.&rdquo; Dalam wawancara terbaru, Armstrong juga mengungkap bahwa Coinbase saat ini memberikan layanan aset digital kepada sekitar 140 lembaga pemerintah di tingkat federal, negara bagian, hingga internasional. Menurutnya, pemerintah dan institusi besar kini semakin terlibat aktif dalam ekosistem kripto. Ia menegaskan bahwa ketakutan lama terhadap larangan pemerintah atau kelemahan protokol sudah semakin pudar. Namun, Armstrong menekankan pentingnya pembaruan keamanan jaringan Bitcoin agar tahan terhadap ancaman kriptografi kuantum di masa depan. Salah satu katalis utama yang ia soroti adalah ETF. Menurut Armstrong, produk ETF telah membuka akses yang jauh lebih luas ke Bitcoin. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa banyak institusi besar saat ini baru menyimpan sekitar 1 persen dari portofolionya dalam bentuk Bitcoin. Namun mereka menyatakan kesiapannya menambah porsi itu hingga 5 sampai 10 persen, asalkan ada kejelasan hukum. &ldquo;ETF memberikan dampak yang besar,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Jika regulasi makin jelas, arus modal dari institusi bisa semakin masif.&rdquo; Namun kenyataannya, meskipun proyeksi jangka panjang Armstrong begitu bullish, pergerakan harga Bitcoin dalam jangka pendek justru menunjukkan tanda-tanda konsolidasi dan kehilangan tenaga. Dikutip dari News.Bitcoin, Senin (25/8), Bitcoin saat ini diperdagangkan di kisaran USD 114.627 atau setara dengan Rp 1,86 miliar, dengan pergerakan harian yang sangat sempit. Volume perdagangan selama 24 jam terakhir tercatat USD 25,22 miliar, mencerminkan fase konsolidasi setelah koreksi dari level tertingginya. Secara teknikal, grafik harian menunjukkan formasi bearish dengan pola double top di area USD 124.000, lalu penurunan di bawah USD 117.000 yang menandakan hilangnya momentum bullish. Setiap pantulan harga gagal menembus puncak sebelumnya, termasuk rebound dari USD 111.658 yang tidak berlanjut. Volume perdagangan juga menunjukkan tekanan jual yang dominan, di mana lonjakan volume justru terjadi saat harga menurun. Grafik 4 jam memperlihatkan formasi bearish flag yang merupakan sinyal lanjutan pelemahan harga. Candle kecil dengan volume menurun menunjukkan pasar menunggu katalis besar berikutnya. Indikator seperti RSI (47) dan stochastic (31) memberi sinyal netral, sementara CCI dan ADX menunjukkan belum ada arah tren yang dominan. Moving average jangka pendek, seperti EMA dan SMA 10 hingga 30 periode, semua memberikan sinyal bearish. Namun moving average jangka panjang, seperti SMA 100 dan 200 periode, justru menunjukkan dukungan struktural yang masih kuat di bawah harga saat ini. Dengan kondisi ini, Bitcoin berada dalam posisi rawan. Jika harga gagal bertahan di atas USD 114.000 atau Rp 1,85 miliar, maka bisa membuka ruang penurunan menuju area USD 111.000 atau bahkan Rp 1,8 miliar. Sebaliknya, jika berhasil menembus USD 117.000 atau sekitar Rp 1,9 miliar dengan volume yang meyakinkan, maka potensi kenaikan jangka pendek bisa terbuka. Meski pasar saat ini tampak lemah, optimisme tetap ada di level makro. Kejelasan regulasi, dukungan institusi, serta peran pemerintah dalam menyimpan cadangan Bitcoin bisa menjadi katalis jangka panjang. Namun, untuk saat ini, pasar kripto masih dalam fase menunggu&mdash;menanti sinyal pasti sebelum memutuskan arah selanjutnya.

CEO Coinbase yakin Bitcoin bisa tembus Rp 16 miliar sebelum 2030, meski harga saat ini masih tertahan di Rp 1,8 miliar.

CEO Coinbase Ramal Bitcoin Tembus Rp 16 Miliar, Tapi Saat Ini Masih Tertahan di Rp 1,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/solana-597481180.jpg" alt="Ilustrasi Solana. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Solana. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bursa aset kripto terbesar di Amerika Serikat, Coinbase, kembali menjadi sorotan. Kali ini, regulator negara bagian Oregon melayangkan gugatan hukum besar-besaran yang menyebut 31 token kripto&mdash;termasuk XRP, Solana (SOL), dan Cardano (ADA)&mdash;sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan, jaksa agung Oregon menyebut bahwa Coinbase telah memungkinkan pengguna di negara bagian itu untuk membeli dan menjual aset kripto yang dianggap sebagai &ldquo;kontrak investasi&rdquo;, alias sekuritas menurut hukum setempat. &ldquo;Coinbase&mdash;melalui platform utamanya dan layanan Prime&mdash;telah menyediakan aset kripto untuk diperdagangkan yang ditawarkan sebagai sekuritas,&rdquo; demikian bunyi dokumen gugatan tersebut, dikutip dari bitcoin.com,&nbsp;Jumat (25/4). Tak hanya itu, Coinbase juga disebut berpartisipasi atau membantu secara material dalam pembelian dan penjualan sekuritas kripto yang tidak terdaftar oleh warga Oregon. Gugatan ini mencakup transaksi dalam bentuk USD, mata uang fiat lainnya, hingga antar kripto, dan menyebut adanya konsistensi harga lintas platform sebagai indikasi pasar terorganisir. Token yang Disebut Ilegal Sebanyak 31 token kripto masuk dalam daftar yang dianggap melanggar hukum sekuritas di Oregon. Beberapa nama besar yang disebut antara lain: <ul> <li> XRP (Ripple) </li> <li> ADA (Cardano) </li> <li> SOL (Solana) </li> <li> UNI (Uniswap) </li> <li> LINK (Chainlink) </li> <li> MATIC (Polygon) </li> <li> AAVE, APE, ATOM, FLOW, EOS, AVAX, SAND, dan lainnya. </li> </ul> Menurut Justin Slaughter, Wakil Presiden Kebijakan di Paradigm dan mantan penasihat senior di SEC dan CFTC, gugatan ini jauh lebih luas daripada tuntutan sebelumnya dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). &ldquo;Gugatan Oregon mencakup lebih banyak token daripada gugatan SEC. Ini adalah 'gugatan dapur lengkap&rsquo;,&rdquo; tulisnya di platform X. Yang menarik, gugatan ini muncul setelah SEC justru menghentikan kasusnya terhadap Coinbase dan Ripple Labs. Gugatan SEC terhadap Coinbase yang diajukan pada Juni 2023 telah dibatalkan tanpa denda maupun perubahan bisnis, sementara sengketa panjang dengan Ripple soal status XRP juga dihentikan pada Maret 2025, pasca Ripple meraih kemenangan sebagian di pengadilan. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran baru di industri kripto, yakni soal fragmentasi regulasi di Amerika Serikat. Tanpa adanya regulasi federal yang seragam, berbagai negara bagian bisa mengeluarkan aturan sendiri-sendiri, yang berpotensi menghambat inovasi dan perkembangan teknologi blockchain. &ldquo;Industri ini butuh kejelasan regulasi secara nasional. Gugatan semacam ini justru memperbesar ketidakpastian hukum,&rdquo; ujar salah satu pengamat kebijakan kripto dalam laporan tersebut. Dengan semakin banyaknya token besar yang dianggap ilegal di tingkat negara bagian, pelaku pasar kripto di Amerika Serikat kini menghadapi risiko hukum ganda&mdash;meski lolos dari pengawasan SEC, mereka belum tentu aman dari tuntutan lokal. Coinbase sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas gugatan dari Oregon hingga artikel ini diturunkan.

Coinbase digugat Oregon karena diduga memperdagangkan 31 aset kripto ilegal, termasuk XRP, Solana, dan ADA.

Coinbase Diguncang Gugatan Baru: XRP dan Solana Masuk Daftar 31 Aset Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/10/IMG_20241010_171259-2766405529.jpg" alt="Raline Shah bersama Brian Armstrong. (Instagram ralineshah)" width="100%">
<figcaption>Raline Shah bersama Brian Armstrong. (Instagram ralineshah)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Raline Shah akhirnya mengklarifikasi terkait kabar yang santer beredar bahwa dirinya dikabarkan pernah menikah dengan CEO Coinbase Brain Armstrong. Meski kemudian, berdasarkan kabar yang viral, Raline telah bercerai pada tahun lalu. Dalam klarifikasinya, Raline Shah membantah pernah menikah dengan pria yang memiliki kekayaan bersih mencapai USD 7,6 miliar itu. Klarifikasinya sebenarnya tidak dibuat dalam redaksi klarifikasi pada umumnya. Dia membuatnya dengan kalimat yang singkat dan padat, tetapi berhasil menyentuh persoalan mendasar. Dalam klarifikasinya, Raline Shah menyampaikan ucapan selamat atas pernikahan Brain Armstrong, sahabatnya, dengan Angela Meng dengan menggunakan kalimat yang singkat dan padat serta dibuat dalam bahasa Indonesia Klarifikasi Raline Shah tersebut berhasil menjawab sejumlah pertanyaan mendasar dari netizen. Alhasil, banyak dari mereka memberikan pujian dengan menyebut cara Raline Shah dalam menyampaikan klarifikasi dinilai berkelas. "Memang elegan banget Mbak Raline. Klarifikasi yang berkelas," puji salah satu netizen. "Klarifikasi next level. Lagian nggak mungkin Pak Rahmat (ayah Raline Shah) nggak pestain anaknya. Aneh-aneh aja netizen," timpal yang lainnya. "Beda banget memang kalau wanita berkelas mah. Klarifikasinya elegan banget." Sejumlah warganet lain justru kesal dengan orang yang menyebarkan gosip itu pertama kali. Apalagi mendudukkan Raline Shah sebagai janda setelah aktris film itu disebut cerai dengan Brain Armstrong pada tahun lalu "Sudah gedeg banget pasti mbak ya sama netizen +62 dengan level kesadaran yang perlu dinaikan lagi," komentar salah satu warganet. "Ya ampun, padahal di X sudah ramai itu Mbak Raline. Ternyata bukan. Pasti Mbak Raline kalau nikah mah ngabarin netizen Indonesia kan ya," timpal yang lainnya. "Berarti belum pernah menikah ya. Yang gosip parah banget. Biasanya caption mbak Raline tuh bahasa Inggris loh, kali ini pakai bahasa Indonesia biar nggak gagal faham lagi ya netizen." Sebelumnya,Raline Shah menyampaikan klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menikah dengan Brain Armstrong. Cara yang dilakukannya adalah dengan menggunakan kalimat singkat, padat, namun berhasil meringkus persoalan yang banyak ditanyakan netizen. "Selamat buat teman saya Brian Armstrong dalam menempuh hidup baru. Sewaktu saya berdomisili di Amerika banyak pelajaran yang saya kutip dari kerja kerasnya di dunia teknologi," ujar Raline Shah dalam unggahannya di Instagram, ralineshah, Kamis (10/10).

Raline Shah akhirnya mengklarifikasi terkait kabar yang menyatakan bahwa dirinya pernah menikah dengan CEO Coinbase Brain Armstrong.

Raline Shah Dapat Banyak Pujian Gara-gara Klarifikasinya Soal Brain Armstrong

coinbase

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#coinbase