<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/MEDSOS-23-A-3502870108.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rangkaian hari pertama KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11) waktu setempat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rangkaian hari pertama KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11) waktu setempat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan alternatif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pengganti yang dapat dipensiunkan dini, menyusul penghentian operasi PLTU Cirebon-1 tidak dilanjutkan. Ini merespons kabar yang beredar mengenai perubahan rencana penghentian operasi pembangkit tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa salah satu pertimbangan batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena faktor teknis. PLTU ini dinilai memiliki umur operasional yang relatif panjang, menggunakan teknologi yang mumpuni, serta kinerjanya masih tergolong memadai. "Sehingga nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire&nbsp;(dari segi lingkungannya memang benar-benar sudah perlu dipensiunkan)," kata Airlangga, Jumat (5/12). Airlangga menambahkan bahwa alternatif pengganti tetap akan berupa PLTU, khususnya unit yang sudah berusia lebih tua, mengingat banyak unit sejenis di Jawa yang berpotensi untuk dipensiunkan. Menurutnya, PLN juga saat ini sedang memetakan daftar unit yang masuk&nbsp;pipeline&nbsp;pemensiunan. Sebagai informasi, PLN telah menandatangani MoU dengan Asian Development Bank (ADB) untuk menjajaki kelayakan pembiayaan pemensiunan dini PLTU Cirebon-1. Nota Kesepahaman ini melibatkan Indonesia Investment Authority (INA), ADB, PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP), sebagaimana diberitakan pada November 2022. Ketika ditanya mengenai kelanjutan pendanaan dari ADB ketika pensiun dini PLTU Cirebon-1 batal, Airlangga mengatakan bahwa skema pembiayaan dapat disesuaikan sehingga tidak menimbulkan kendala. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 yang di dalamnya mencakup analisis dan kriteria untuk menentukan PLTU yang dapat dipensiunkan. Beberapa unit PLTU telah diidentifikasi, dan setiap unit tetap dianalisis secara menyeluruh untuk menilai dampaknya mulai dari emisi, efek terhadap tenaga kerja, hingga pemanfaatan sumber daya lainnya. "Intinya semua analisisnya ada di Permen 10. Kita punya kriteria untuk melakukan&nbsp;early retirement&nbsp;PLTU. Sebetulnya kita sedang membahas, ya, (PLTU) Cirebon atau yang lainnya, itu&nbsp;on the list," kata Eniya.

Airlangga Hartarto mengatakan bahwa salah satu pertimbangan batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena faktor teknis.

Jawaban Airlangga mengenai Alasan PLTU Cirebon 1 Batal Dipensiunkan: Cari yang Usianya Lebih Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/coalyard-pltu-adipala-1330266350.jpg" alt="Coalyard PLTU Adipala. Area penyimpanan batubara sekaligus lokasi blending biomassa untuk mendukung program cofiring. (PLN EPI)" width="100%">
<figcaption>Coalyard PLTU Adipala. Area penyimpanan batubara sekaligus lokasi blending biomassa untuk mendukung program cofiring. (PLN EPI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; PLN Indonesia Power (PLN IP) menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi energi bersih melalui pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar alternatif pembangkit. Komitmen ini diperkuat dengan implementasi sistem digitalisasi rantai pasok biomassa berbasis marketplace. Sistem ini&nbsp;dikembangkan oleh PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), dan kini mulai dioperasikan di PLTU Adipala, Cilacap, yang dikelola oleh Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jawa Tengah 2 Adipala. Marketplace biomassa ini merupakan platform digital yang menghubungkan penyedia biomassa lokal seperti petani, koperasi, dan pelaku UMKM dengan unit pembangkit listrik berbasis cofiring. Aplikasi ini memungkinkan proses transaksi, distribusi, dan pelaporan biomassa dilakukan secara transparan, real-time, dan terintegrasi dengan sistem operasional pembangkit. Peluncuran ini menjadi bagian dari strategi besar PLN Group dalam mempercepat transformasi energi nasional menuju sistem yang lebih hijau, efisien, dan inklusif. Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo, menyampaikan bahwa digitalisasi biomassa merupakan tonggak penting dalam pengelolaan energi primer yang berkelanjutan. "Kami melihat biomassa sebagai peluang strategis, bukan hanya untuk diversifikasi energi, tetapi juga untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam ekosistem energi nasional. Digitalisasi melalui marketplace ini memungkinkan proses yang lebih transparan, efisien, dan berdampak langsung bagi ekonomi lokal," ujar Rizal, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/11). Sebagai operator pembangkit, PLN Indonesia Power memainkan peran sentral dalam memastikan kesiapan infrastruktur, sistem pembakaran, serta pelatihan SDM untuk menyerap biomassa secara optimal. PLTU Adipala menjadi salah satu unit pionir yang telah mengadopsi cofiring biomassa dan kini menjadi lokasi percontohan integrasi marketplace dalam operasional pembangkit. "Digitalisasi ini bukan hanya soal efisiensi operasional, tapi juga tentang menciptakan ekosistem energi yang lebih inklusif. Kami ingin memastikan bahwa transisi energi juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar pembangkit," ujar Hanafi Nur Rifa&rsquo;i, Direktur Operasi Pembangkit Batubara PLN Indonesia Power. Aplikasi ini dikembangkan oleh PLN EPI sebagai bagian dari strategi digitalisasi rantai pasok energi primer. Fitur utama dalam platform ini meliputi: Pendaftaran dan verifikasi penyedia biomassa; Pemantauan stok dan kualitas bahan baku; Sistem lelang dan penawaran harga; Integrasi logistik dan pelacakan pengiriman; Dashboard analitik untuk monitoring serapan biomassa. Dengan sistem ini, penyedia lokal dapat menjual limbah organik seperti sekam padi, serbuk gergaji, atau tandan kosong sawit secara langsung ke pembangkit, tanpa perantara, dengan harga yang lebih adil dan proses yang lebih cepat. "Marketplace ini membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa biomassa tidak hanya menjadi solusi energi, tapi juga sumber penghidupan baru," jelas Hokkop Situngkir, Direktur Biomassa PLN EPI. Petani dan pelaku UMKM kini memiliki pasar baru untuk limbah organik yang sebelumnya tidak bernilai. Terbentuknya ekosistem bisnis baru di sekitar pembangkit, seperti jasa pengeringan, penggilingan, dan logistik biomassa. Diversifikasi bahan bakar melalui biomassa memperkuat ketahanan energi nasional. Mengurangi ketergantungan pada batu bara impor, terutama di wilayah dengan potensi biomassa tinggi. Serta yang tak kalah pentingnya, cofiring biomassa membantu menurunkan emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan untuk mendukung target pemerintah menuju Net Zero Emission 2060. Digitalisasi biomassa melalui marketplace adalah inovasi teknologi serta langkah strategis PLN Group dalam membangun masa depan energi yang lebih hijau, adil, dan inklusif. PLN Indonesia Power, bersama PLN EPI dan seluruh entitas PLN Group, terus memperkuat kolaborasi untuk memastikan bahwa transisi energi tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga dirasakan manfaatnya hingga ke masyarakat.

Ini merupakan platform digital yang menghubungkan penyedia biomassa lokal seperti petani, koperasi, dan pelaku UMKM dengan unit pembangkit.

Marketplace Biomassa Permudah Petani dan UMKM Pasok Energi Primer ke Unit Pembangkit Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/IMG-20250207-WA0000-359988893.jpg" alt="ILUSTRASI. Pupuk yang terbuat dari abu sisa pembakaran batu bara (fly ash and bottom ash/FABA) dari PLTU Adipala. (PLN IP)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pupuk yang terbuat dari abu sisa pembakaran batu bara (fly ash and bottom ash/FABA) dari PLTU Adipala. (PLN IP)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - PT PLN (Persero) melalui Subholdingnya PLN Indonesia Power (PLN IP) bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) untuk mendukung pemanfaatan abu sisa pembakaran batubara (fly ash and bottom ash/FABA) dari PLTU Adipala melalui program Nusakambangan Berdaya. Uniknya Faba ini akan ditingkatkan nilai tambahnya untuk dijadikan material bahan bangunan hingga pupuk oleh komunitas Narapidana (Napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap. Ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di PLTU Adipala Cilacap Rabu, (5/2), pemanfaatan Faba oleh Napi Lapas Nusakambangan ini sejalan dengan konsep Environmental, Social &amp; Governance (ESG). Di samping itu, program ini juga dapat menjadi sumber daya yang potensial dalam pembangunan infrastruktur dan mendukung konsep ekonomi sirkular kerakyatan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, sinergi yang dilakukan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan PLN dan subholdingnya PLN Indonesia Power ini akan menghasilkan banyak manfaat, bagi lingkungan maupun warga binaan Lapas Nusakambangan. "Kami sangat senang mendapat dukungan dari PLN untuk pengembangan pemberdayaan warga yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan ini. Dengan memanfaatkan Faba menjadi barang bernilai, kami berharap dengan adanya kerjasama ini dapat membangun sisi kemandirian ekonomi bagi warga binaan," kata Agus. Dengan adanya program ini warga binaan akan memperoleh keterampilan pembuatan bahan bangunan dari Faba. Untuk tahap awal, material pembangunan dari Faba akan dimanfaatkan untuk membangun sarana Balai Latihan Kerja (BLK) yang berguna bagi warga binaan. "Warga binaan akan mendapatkan keterampilan pemanfaatan limbah dari Fly ash and bottom ash ini untuk pembuatan bahan konstruksi berupa batako, kemudian paving blok, genteng dan sebagainya," ujar Agus. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan Lapas. "Seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Darmawan. Darmawan menjelaskan Faba adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas. Ke depannya, hasil olahan Faba dari warga binaan Lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau. "Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," tegas Darmawan. Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menjelaskan bahwa PLTU Adipala yang memiliki daya terpasang sebesar 660 MW ini mengkonsumsi batubara sebanyak 2 juta ton untuk memproduksi listrik sepanjang 2024. Dari aktivitas tersebut menghasilkan FABA sebanyak 78.282 ton. "Faba yang dihasil pembakaran PLTU Adipala ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk, di antaranya bahan baku material untuk pembangunan dan juga pupuk untuk mendukung sektor pertanian," papar Edwin. Dengan adanya pemanfaatan Faba oleh Napi Lapas Nusakambangan maka akan mendorong ekonomi kerakyatan dan memberikan bekal yang bermanfaat jika Napi tersebut telah kembali ke masyarakat. "Pemanfaatan Faba ini dapat menciptakan multiplier effect baik dari sisi lingkungan, pembangunan hingga perekonomian," ucapnya. Senior Manager PLN IP UBP PLTU Adipala I Wayan Arimbawa memaparkan, bahan bangunan dari campuran material Faba memiliki kekuatan yang lebih baik dari material pada umumnya. Pemanfaatan Faba ada beberapa tahap. Pertama mempersiapkan material Fly Ash dan Bottom Ash (FABA). Kemudian pada tahap kedua, memasukkan ke mesin mixer untuk dilakukan pencampuran dengan semen yang dijadikan perekat. Dari proses pencampuran masuk ke mesin pencetak sehingga menjadi paving. Dan terakhir, dilakukan pengeringan dengan penyimpakan selama 14 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. "Mesin cetak paving menggunakan mekanisme yang sederhana, mudah dibuat dan dapat digunakan untuk berbagai model paving dan batako. Paving adalah pemanfataan FABA yang paling diminati oleh masyarakat dan merupakan produk yang ekonomis serta menguntungkan," ucap Wayan. &nbsp;

"Kami sangat senang mendapat dukungan dari PLN untuk pengembangan pemberdayaan warga yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan ini".

Sulap FABA PLTU Adipala jadi Pupuk, PLN Bersama Kementerian IMIPAS Berdayakan Napi Nusakambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/pln-epi2-2244633556.jpg" alt="ILUSTRASI. Kapal tongkang. (PLN EPI/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Kapal tongkang. (PLN EPI/ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengamankan ketersediaan stok batu bara maupun pasokan energi primer lainnya ke pembangkit listrik selama libur panjang perayaan Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025 yang lalu. Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara mengungkapkan bahwa hingga 25 Januari 2025, stok batu bara secara rata-rata mencapai 25,7 Hari Operasi Pembangkit (HOP). Sementara stok BBM berada di 12,55 HOP. Pasokan gas dan Liquefied Natural Gas (LNG) juga terpenuhi sesuai dengan jadwal pengiriman yang telah ditetapkan. "Kami memastikan seluruh pasokan energi primer ke pembangkit listrik berjalan lancar dengan sumber energi yang terpercaya," ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (4/2). Lebih lanjut, Iwan memaparkan bahwa rata-rata stok batu bara untuk PLTU PLN di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) mencapai 25,7 HOP. Sementara itu di wilayah Sumatera-Kalimantan, stok batu bara berada di angka 23,1 HOP, dan di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua-Nusa Tenggara (Sulmapana) mencapai 28,9 HOP. Pasokan batu bara untuk kebutuhan kelistrikan umum pada periode 2024-2026 telah dijamin melalui penugasan kepada sumber tambang, sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor B-1839/MB.05/DBB.OP/2023 tanggal 2 Desember 2023. Iwan juga menekankan bahwa selain batubara, BBM, gas, dan LNG, pasokan biomassa hingga Januari 2025 telah memenuhi kebutuhan PLTU PLN sebesar 142.015 metrik ton (MT), dengan target biomassa untuk tahun 2025 sebesar 3 juta ton. "Biomassa merupakan salah satu bentuk energi baru terbarukan (EBT) yang dapat mengurangi emisi karbon. PLN EPI telah memenuhi kebutuhan PLTU PLN sebesar 142.015 MT per Januari 2025," jelas Iwan. Ia menambahkan bahwa PLN EPI terus berkoordinasi dengan Subholding PLN Nusantara Power (PLN NP) dan PLN Indonesia Power (PLN IP) untuk memastikan operasional pembangkit yang terkait dengan energi primer di seluruh Indonesia berjalan tanpa gangguan. "Dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan biomassa, diharapkan dapat tercipta sirkular ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal, tetapi juga mendorong kesadaran lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam," tutup Iwan.

Pasokan gas dan Liquefied Natural Gas (LNG) juga terpenuhi sesuai dengan jadwal pengiriman yang telah ditetapkan.

Pastikan Keandalan Listrik saat Libur Panjang Imlek, PLN EPI Jaga Suplai Energi Primer untuk PLTU