<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/24/Pemungutan-Suara-Ulang-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-7-1441299774.jpg" alt="ILUSTRASI. Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti PSU Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti PSU Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024. Hal itu menyusul adanya gugatan kembali terhadap hasil pemungutan suara ulang (PSU) atau coblosan ulang. Juru Bicara MK Pan Mohamad Faiz mengatakan, ada tujuh perkara yang disidangkan pada hari ini. "Akan dimulai pukul 08.00 WIB," ujarnya dalam keterangan. Tujuh perkara yang akan disidangkan tersebut terdiri dari Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemeriksaan perkara akan tetap dilakukan oleh tiga Panel Hakim dengan komposisi yang sama berdasarkan panel yang memeriksa sebelumnya. Yakni Panel I terdiri atas Suhartoyo (Ketua Panel), Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah; Panel II terdiri atas Saldi Isra (Ketua Panel), Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani; sementara Panel III terdiri atas Arief Hidayat (Ketua Panel), Anwar Usman, dan Enny Nurbaningsih. "Panel I memeriksa 4 perkara, Panel II memeriksa 1 perkara, dan Panel III memeriksa 2 perkara," kata Faiz. Dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, masing-masing panel hakim akan mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon. Untuk diketahui, dari tujuh perkara tersebut, pada amar putusan sebelumnya MK memerintahkan KPU di daerah masing-masing untuk melakukan PSU, kecuali untuk perkara PHPU Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, MK memerintahkan untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara. Namun hasil PSU dinilai masih ada kecurangan sehingga digugat kembali oleh pasangan calon yang tidak puas dengan pelaksanaan PSU.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang PHPU Kada 2024 dengan tujuh perkara yang melibatkan beberapa kabupaten di Indonesia.

Coblosan Ulang Pilkada di 7 Daerah Digugat lagi, MK Mulai Sidang Hari ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190427-WA0025.jpg" alt="Coblosan ulang sukoharjo. Ari Purnomo" width="100%">
<figcaption>Coblosan ulang sukoharjo. Ari Purnomo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU Sukoharjo menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS), Sabtu (27/4). Tiga TPS tersebut di antaranya TPS 12 Gedangan, Grogol; TPS 07 di Toriyo, Kecamatan Bendosari; dan di TPS 05 Karang, Kecamatan Weru. Hasilnya, pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf Amin tetap unggul di tiga TPS tersebut.  Di Grogol, Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan 223 suara dari total 255 suara. Paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi hanya mendapatkan 23 suara. Sedangkan surat suara yang dinyatakan tidak sah atau rusak sebanyak 9 surat suara.  Dalam pemungutan suara ulang ini, jumlah pemilih yang memberikan hak suara berkurang dibandingkan saat 17 April lalu. Kala itu jumlah pemilih sebanyak 271 orang. pemilih. Waktu itu, 01 juga unggul atas 02, dengan perolehan 241 suara.  Perolehan yang sama juga terjadi di PSU TPS Bendosari dan Weru. Di TPS 07 Bendosari, dari total pemilih sebanyak 235, Jokowi-Ma'ruf Amin berhasil mendapatkan 166 suara. Sedangkan Prabowo-Sandi hanya mendapatkan 65. Dan empat surat suara rusak atau tidak sah.  Di TPS 05 Weru, dari 199 pemilih, 01 mendapatkan 155 suara. Kemudian paslon nomor urut 02 mendapatkan 42 suara. Dua surat suaranya sisanya tidak sah atau rusak.  Komisioner Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Sukoharjo Muladi Wibowo menerangkan, saat ini PPK sedang merekapitulasi hasil di tingkat desa/kelurahan.  "Kalau prosesnya tidak berbeda dengan Pemilu 17 April lalu, setelah pencoblosan surat suara langsung dikirim ke kecamatan untuk rekapitulasi," ucapnya.  Sekadar diketahui pemungutan suara ulang ini dilakukan sesuai rekomendasi dari Bawaslu. Pasalnya ada warga dari luar daerah yang melakukan pencoblosan di TPS tersebut hanya bermodalkan KTP elektronik.

Tiga TPS di Sukoharjo Coblosan Ulang, Jokowi-Ma'ruf Tetap Unggul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPU-SERVER-JAWA-POS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU Surabaya memutuskan akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU), Sabtu mendatang (27/4). KPU akan menggelar coblosan ulang di TPS 28 Kelurahan Rungkut Menanggal dan TPS 11 Kelurahan Lidah Kulon.  Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi mengatakan, pihaknya akan menggelar PSU di TPS 28 untuk DPR RI, DPD, Pilpres, dan DPRD Provinsi. Sedangkan TPS 11, akan digelar PSU untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten kota.  "Bawaslu mengeluarkan rekomendasi terhadap dua TPS di Surabaya yang harus PSU, TPS 28 dan TPS 11. Tanggal 27 April akan kami laksanakan," kata Syamsi di kantor KPU Surabaya, Senin (22/4).  Syamsi mengatakan, pelanggaran di dua TPS tersebut, memenuhi persyaratan untuk gelar PSU. Salah satunya, karena ada pemilih pindah pilih yang memilih hanya bermodal KTP yang bukan domisili Surabaya.  Ada enam pemilih itu yang mencoblos di TPS 28. Sementara, ada dua pemilih itu yang mencoblos di TPS 11. Menurutnya, seharusnya pemilih tersebut tidak dapat mencoblos di Surabaya hanya bermodal E-KTP luar kota.  "Anggota KPPS sebenarnya telah memfilter itu. Tapi warga, yang sebenarnya sudah lama berdomisili di situ (sekitar lokasi TPS) , tapi swcara administrasi, bukan orang di situ," kata Syamsi.  Syamsi memandang pemilih seperti itu, juga tidak berhak menjadi pemilih khusus. Sehingga, dirinya memutuskan untuk menggelar PSU.  Penyelenggaraannya, tentu dengan mekanisme yang telah diatur. Yakni, dengan formulir C6. Petugas KPPS yang akan menyampaikan formulir itu kepada pemilih yang berhak.  "Pemilih yang berhak itu siapa, pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap dan yang memang berhak sebagai pemilih DPK (daftar pemilih khusus). Tentu, enam.pemilih itu tidak dikasi formulir C6," jelasnya.

Dua TPS di Surabaya Coblosan Ulang Sabtu Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190418-WA0004.jpg" alt="kpu makassar. Sahrul Ramadhan" width="100%">
<figcaption>kpu makassar. Sahrul Ramadhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU Makassar sedang mendalami potensi pemungutan suara ulang (PSU). Coblosan ulang kemungkinan besar akan digelar di tiga kecamatan. Yakni Mariso, Rappocini, dan Manggala.  "Salah satu penyebab pemungutan suara ulang ini dikarenakan kabar hoax soal para pemilih yang berasal dari luar Kota Makassar bisa ikut berpartisipasi dengan hanya memperlihatkan KTP Elektronik," terang Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Makassar Gunawan Mashar, Sabtu (20/4).  Hoax yang beredar akhirnya membuat warga keliru dalam menafsirkan mekanisme pencoblosan. Celakanya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga percaya kabar bohong tersebut. Akibatnya banyak warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) bisa mencoblos bukan di TPS asalnya.  "Jadi dia lolos (bisa mencoblos, Red). Jika didapat satu orang lebih tidak ada di kategori itu, sudah jadi salah satu syarat untuk dilakukan PSU," jelas Gunawan.  Gunawan melanjutkan, pihaknya juga sedang menunggu rekomendasi dari Bawaslu Makassar untuk keputusan jadi atau tidaknya coblosan ulang.  "Kemungkinan ada pemungutan suara ulang di Makassar. Tapi kami masih menunggu rekomendasi dan dari Bawaslu," pungkasnya.

Coblosan Ulang Berpotensi Terjadi di Mariso, Rappocini, dan Manggala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190419-WA0014.jpg" alt="Ketua KPU Sulsel Misna M. Attas. Sahrul Ramadhan" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Sulsel Misna M. Attas. Sahrul Ramadhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU Sulawesi Selatan (Sulsel) memberi sinyal adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 12 daerah. Saat ini KPU masih mengkaji lebih dalam temuan yang ada serta menunggu rekomendasi dari Bawaslu.  "Laporan yang masuk ada 12 daerah kabupaten/kota di Sulsel. Nah, ini yang kemungkinan PSU. Saya belum mengeluarkan nama daerahnya karena sementara masih kami kaji," terang Ketua KPU Sulsel Misna M. Attas, Jumat (19/4).  Potensi coblosan ulang itu menyusul temuan pemilih yang berasal dari luar Sulsel tanpa dilengkapi formulir A5. Selain itu ada juga laporan tentang warga Sulsel yang memilih di luar kelurahan TPS asalnya.  Masalah-masalah itu diketahui setelah tahapan pencoblosan suara berlangsung. KPU sedang memastikan benar tidaknya laporan tersebut, serta mengumpulkan dokumen pendukungnya.  "Jadi saat ini beberapa kejadian-kejadian sedang dianalisis dan kemungkinan mengarah pada terjadinya PSU. Bergantung juga dari hasil kajian yang dilakukan dan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu,” jelas Misna.  Jika betul digelar, maka petugas KPPS akan kembali membagikan pemberitahuan kepada pemilih di TPS masing-masing. PSU akan berlangsung di bawah pengawasan dan supervisi KPU Sulsel.  "PSU jangan dipandang sebagai momok. Ini hanya upaya atau ikhtiar KPU untuk menghasilkan pemilu yang berkepastian hukum, Jadi semangat mendorong penyelenggaraan pemilu yang berintegritas," pungkas Misna.

KPU Sulsel Beri Sinyal Coblosan Ulang di 12 Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Bawaslu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bawaslu Surabaya mendapati adanya potensi kesalahan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019, 17 April lalu. Prenyebabnya diduga karena petugas KPPS tidak mengerti aturan pencoblosan untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). 11 TPS di Kota Pahlawan terancam melakukan coblosan ulang.  Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Surabaya Usman menerangkan, pihaknya telah menurunkan sejumlah personel guna memastikan kebenaran laporan para pengawas di TPS. Keputusan ada atau tidaknya pelanggaran akan ditentukan Jumat malam ini (19/4).  Termasuk merekomendasikan apakah harus pemungutan suara ulang (PSU) atau hanya penghitungan suara ulang. Rekomendasi itu kemudian akan diserahkan kepada KPU Surabaya yang akan memutuskan apakah 11 TPS tersebut perlu menggelar coblosan ulang atau tidak.  "Malam ini (Jumat) kami sudah turun ke lapangan untuk investigasi itu. Memang harus kelar. Setelah itu, akan segera kami plenokan dan rekomendasikan ke KPU," terang Usman kepada JawaPos.com, Jumat petang.  Terkait pelanggaran, Usman mengaku mendapat laporan bila ada petugas KPPS yang memberikan surat suara yang bukan untuk pemilih DPTb. Contohnya pemilih yang bukan berdomisili Surabaya, harusnya mendapat empat surat suara, minus surat suara DPRD kota.  Ada juga petugas KPPS yang memberikan lima surat suara kepada pemilih yang berdomisili di luar Jawa Timur. Padahal pemilih luar provinsi hanya mendapat satu surat suara saja untuk memilih presiden dan wakil presiden.  "Jadi pemahaman-pemahaman itu yang harusnya diluruskan. Kalau memang benar begitu, akan kami rekomendasikan untuk PSU," jelas Usman.  11 TPS yang diduga terjadi kesalahan teknis:*  - TPS 28 Gununganyar - TPS 37 Mulyorejo - TPS 38 Mulyorejo - TPS 39 Mulyorejo - TPS 40 Mulyorejo - TPS 41 Mulyorejo - TPS 42 Mulyorejo - TPS 43 Mulyorejp - TPS 19 Mulyorejo - TPS 11 Lakarsantri - TPS 21 Lakarsantri  *Sumber: Bawaslu Surabaya

11 TPS di Surabaya Terancam Coblosan Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/P_20190417_154435.jpg" alt="TPS wali kota makassar. Sahrul Ramadhan" width="100%">
<figcaption>TPS wali kota makassar. Sahrul Ramadhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di 5 TPS. Penyebabnya bukan karena pelanggaran pemilu berat, melainkan permasalahan administratif.  Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jateng Heru Cahyono mengatakan, 5 TPS tersebut tersebar di empat kabupaten. Yakni 2 TPS di Brebes, serta masing-masing 1 TPS di Magelang, Boyolali, dan Kebumen.  Sebelumnya KPU Jateng juga telah mengumumkan 3 TPS yang wajib menggelar coblosan ulang. Yakni 2 TPS di Tegal dan 1 di Jepara.  TPS yang wajib coblosan ulang di Jepara disebabkan karena Ketua KPPS tak sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Keputusan (SK). Sehingga surat suara yang ditandatanganinya dianggap tidak sah. Sedangkan di Tegal disebabkan karena ada pemilih yang tak masuk DPT maupun DPTb, tapi tetap mencoblos menggunakan KTP yang alamatnya tidak sesuai dengan TPS.  "Kalau tadi yang disampaikan KPU Jateng ada tiga TPS, sudah dikoordinasikan dan dipastikan melakukan PSU. Tapi ternyata laporan dari teman-teman di lapangan, ada TPS lain yang direkomendasikan untuk dilakukan PSU," kata Heru, Jumat (19/4).  Alasan rekomendasi Bawaslu terhadap 5 TPS tersebut tak jauh berbeda dengan yang diumumkan KPU. Seperti penggunaan KTP dari luar daerah sebagai syarat mencoblos. "Seharusnya ini tidak terjadi, karena ia tidak berhak mencoblos di TPS tersebut," sambungnya.  Pihaknya jelas menyayangkan peristiwa ini. Sebab, bisa saja berujung kepada munculnya persepsi masyarakat yang tak diharapkan.  "Misal ada TPS yang dilakukan PSU, sedangkan TPS lain tidak. Tentu akan memunculkan persepsi masyarakat jika penyelenggara Pemilu tidak legitimate. Hal-hal semacam inilah yang kami hindari," pungkasnya.

Bawaslu Jateng Rekomendasikan Coblosan Ulang di 5 TPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pemilu-Disabilitas-Mental-Issak-Ramdhani_7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 18 TPS di Kepulauan Riau (Kepri) dipastikan akan menggelar coblosan ulang. Ke-18 TPS tersebut tersebar di lima kabupaten/ kota.  Pemungutan suara ulang (PSU) akan belangsung masing-masing di Kabupaten Karimun, sebanyak 5 TPS; Kota Tanjungpinang, 5 TPS; Kabupaten Anambas, 5 TPS; Kabupaten Bintan, 1 TPS; dan Kapupaten Lingga, 2 TPS.  Komisioner Divisi Hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri Widiyono Agung menjelaskan, penyebab utama coblosan ulang karena temuan pemilih yang alamat KTPnya tidak sesuai dengan lokasi TPS. Seharusnya mereka membawa formulir pindah pilih atau A5. Namun kenyataannya, mereka tetap diizinkan petugas TPS untuk mencoblos pada 17 Apri lalu.  "Mereka termakan berita berantai di WA (WhatsApp). Beberapa pemilih memaksa untuk mencoblos dengan menunjukkan WA berantai tersebut," jelas Agung, Jumat (19/4).  Selain coblosan ulang, ada 4 TPS yang akan menggelar pemungutan suara lanjutan (PSL). Rinciannya 3 TPS di Kabupaten Bintan; dan 1 TPS di Kabupaten Lingga, tepatnya di Lapas Dabo.  Agung melanjutkan, dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 pasal 372 dan 373 juncto PKPU 3 tahun 2019 pasal 65 dan 66 disebutkan bahwa PSU maupun PSL dilaksanakan paling lama 10 hari setelah pemilu berlangsung.  "Tenggat 10 hari itu termasuk pengajuan kami ke KPU pusat, baru dicetak, dan nantinya sampai ke daerah," lanjutnya.

18 TPS di Kepri bakal Gelar Coblosan Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpu-bakal-umumkan-ribuan-caleg-yang-rahasiakan-identitas-pribadinya_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan masih ada sekitar 2.049 dari 8.037 caleg yang belum membuka data dirinya. Itu juga termasuk mengenai tidak mengisi pernah menjadi terpidan‎a." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan masih ada sekitar 2.049 dari 8.037 caleg yang belum membuka data dirinya. Itu juga termasuk mengenai tidak mengisi pernah menjadi terpidan‎a.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar petisi di jejaring media sosial agar digelar pencoblosan ulang di Sydney, Australia. Ini lantaran banyak warga negara Indonesia (WNI) yang tidak mencoblos.  Menananggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan belum bisa memutuskan adanya pemilihan ulang. KPU masih menunggu lapaoran resmi dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).  "Soal Sydney, kita masih menunggu laporan remsi dari PPLN sana, bagaimana kejadian sebenarnya, karena sekarang yang mencuat itu semua seakan-akan salah PPLN gitu," ujar Ilham di Kantor KPU, Senin (15/4).  Selain itu, KPU juga menunggu laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memantau jalannya pemungutan suara di Sydney. Apakah memang perlu dilakukan pencoblosan ulang atau tidak.  "Kalau Panwaslu sana menggangap memang ada pelanggaran atau hal harus direkomendasi untuk pemungutan susulan, maka kita harus menjalankan gitu," katanya.  Sekadar informasi, beredar sebuah petisi di jejaring sosial yang meminta agar dilakukan "Pemilu Ulang Pilpres di Sydney Australia".  Dalam pemilihan yang dilaksanakan pada Sabtu 13 April 2019 di Sydney, ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih tidak diizinkan melakukan memberikan suaranya, padahal sejak siang sudah mengantre panjang di depan TPS Townhall.  "Ratusan orang (yang) sudah mengantre sekitar dua jam tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya untuk memilih karena PPLN dengan sengaja menutup TPS tepat jam 18.00 waktu setempat tanpa menghiraukan ratusan pemilih yang mengantre di luar. Untuk itulah komunitas masyarakat Indonesia menuntut pemilu ulang 2019 di Sydney Australia," tulis petisi tersebut.‎

Ada Permintaan Pemilu Ulang di Sydney, KPU Tunggu Laporan Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dodi-giri-minta-coblosan-ulang-di-palembang_m_224390.jpeg" alt="Tim Advokasi Cagub-Cawagub Sumsel Dodi-Giri saat mendatangi Bawaslu Sumsel." width="100%">
<figcaption>Tim Advokasi Cagub-Cawagub Sumsel Dodi-Giri saat mendatangi Bawaslu Sumsel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) 2018 menuai polemik. Pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Sumsel Dodi Reza Alex-Giri Ramanda Kiemas melalui tim advokasi, meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Mereka menilai banyak kelalaian yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang. Tim Advokasi Dodi-Giri, Sulastriana mengatakan, pihaknya menemukan beberapa bukti kelalaian yang dilakukan KPU Palembang. Seperti permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah surat suara yang digunakan. Menurutnya, banyak DPT yang bermasalah namun tetap saja digunakan. Selain itu juga saksi dari pasangan calon nomor urut 4 tidak mendapatkan salinan DPT dan C1 KWK. "Kami sebelumnya juga sudah meminta informasi soal proses penetapan DPT. Tapi tidak pernah ditanggapi. Seperti data pemilih ganda, data pemilih tidak memenui syarat (TMS) dan data hasil coklit," kata Sulastriana saat dihubungi JawaPos.com, Senin (2/7). Selain soal kelalaian, Tim Dodi-Giri juga menemukan dugaan mobilisasi surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seperti di TPS 31 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. Sulastriana menerangkan, di TPS tersebut terjadi penambahan 20 surat suara dan ditambah lagi menjadi 175 surat suara. "Kami tidak tahu dari mana asal surat suara tersebut, dan dari mana mereka mendapatkannya," ujarnya. Dengan kondisi ini, Tim Dodi-Giri meminta agar dilakukan coblosan ulang di Kota Palembang. "Karena itu, kami sengaja mendatangi Bawaslu Sumsel untuk melaporkan hal ini," tegas Sulastriana. Sementara berdasarkan data hitung cepat KPU RI yang dirilis dalam situs resminya, suara yang masuk sudah 88,17 persen atau sekitar 14.905 TPS dari total 16.904 TPS. Pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya berhasil unggul dengan perolehan suara 35,91 persen suara. Kemudian pasangan Aswari Rivai-Muhammad Irwansyah 11,15 persen, Ishak Mekki-Yudha Pratomo 21,66 persen, dan Dodi Reza Alex-Giri Ramanda Kiemas 31,28 persen.

Dodi-Giri Minta Coblosan Ulang di Palembang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#coblosan ulang

Berita Terkini