<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/Bakamla-Usir-Coast-Guard-Tiongkok6-3287919503.jpeg" alt="Kapal Coast Guard Tiongkok terdeteksi berada di Laut Natuna Utara pada Senin (21/10). (Foto: Bakamla)" width="100%">
<figcaption>Kapal Coast Guard Tiongkok terdeteksi berada di Laut Natuna Utara pada Senin (21/10). (Foto: Bakamla)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KN Tanjung Datu-301 milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) melakukan shadowing dan mengusir kapal Coast Guard Tiongkok CCG 5402 di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin (21/10). Kapal tersebut terdeteksi mengganggu kegiatan survei dan pengolahan data seismik 3D arwana yang sedang dilaksanakan PT Pertamina East Natuna menggunakan kapal MV Geo Coral. Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla mendapat informasi intelijen tentang adanya gangguan terhadap aktivitas survei MV Geo Coral yang didampingi tiga Chase Vessel. Yakni, UB Anugerah Bersama 17, AHT PSB Roller, dan TB Teluk Bajau Victory. Gangguan muncul dari kapal Coast Guard Tiongkok CCG 5402 di Wilayah Kerja PT. Pertamina East Natuna. Bakamla memastikan bahwa wilayah kerja tersebut masuk dalam Landas Kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara. Dari informasi tersebut, KN Tanjung Datu-301 bergerak menuju lokasi kejadian dan mendeteksi kapal CCG 5402 pada pukul 05.30 WIB di baringan 125 derajat dengan jarak 7,3 Nautical Miles (NM). KN Tanjung Datu-301 pun mencoba berkomunikasi melalui radio dengan kapal tersebut. Namun demikian kapal CCG 5402 bersikeras bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Tiongkok. Sekitar pukul 05.38 KN Tanjung Datu 301 mendapat perbantuan kekuatan dari kapal patroli TNI-AL KRI Sutedi Senoputra-378 dan pesawat patroli udara maritim Bakamla. Bersama-sama, kedua kapal patroli Indonesia tersebut melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir Tiongkok itu. &rdquo;Bakamla RI akan terus melakukan patroli dan pemantauan intensif di wilayah perairan Natuna Utara untuk memastikan kegiatan survei seismik berjalan tanpa gangguan serta menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Operasi ini juga mencerminkan komitmen Bakamla dalam menjaga ketertiban dan keamanan maritim di perairan strategis Indonesia,&rdquo; ungkap Bakamla dalam keterangan resmi yang diterima oleh JawaPos.com pada Selasa (22/10).

KN Tanjung Datu-301 milik Bakamla melakukan shadowing dan mengusir kapal Coast Guard Tiongkok CCG 5402 di Laut Natuna Utara.

Bakamla Usir Kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/Screenshot_2024-10-21-17-30-05-604_comandroidchrome-edit-2594825895.jpg" alt="Bakamla RI melalui KN Tanjung Datu-301 mengusir kapal coast guard China di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin (21/10/2024). ANTARA/Bakamla RI)" width="100%">
<figcaption>Bakamla RI melalui KN Tanjung Datu-301 mengusir kapal coast guard China di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin (21/10/2024). ANTARA/Bakamla RI)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Keamanan Laut (Bakamla) melalui unsur KN Tanjung Datu 301 mengusir kapal Coast Guard China (CCG) yang terdeteksi masuk serta mengganggu kegiatan survei dan pengolahan data seismik 3D Arwana di Laut Natuna Utara, Senin. Komandan KN Tanjung Datu 301 Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko dikonfirmasi di Batam, menjelaskan awalnya KN Tanjung Datu 301 mendapat informasi dari Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla RI adanya gangguan terhadap aktivitas survei MV Geo Coral oleh kapal coast guard Tiongkok di wilayah kerja PT Prtamina East Natuna. Menurut dia, pada saat survei itu MV Geo Corl didampingi tiga Chase Vessel, yaitu UB Anugerah Bersama 17, AHT PSB Roller, dan TB Teluk Bajau Victory. "Berdasarkan informasi tersebut, KN Tanjung Datu-301 bergerak menuju kejadian dan mendeteksi kapal CCG 5402 pada pukul 05.30 WIB," kata Rudi. Kapal tersebut, lanjut dia, terdeteksi berada di baringan 125 derajat dengan jarak 7,3 nautical miles (nm), masuk dalam landas kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara. Sebelum pengusiran dilakukan, kata dia, KN Tanjung Datu-301 berkomunikasi melalui radio dengan kapal Tiongkok tersebut. Namun, kapal CCG 5402 bersikeras bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari yuridiksi negaranya. Hingga pukul 05.38 WIB, KN Tanjung Datu-301 mendapat berbantuan kekuatan dari Kapal Patroli TNI AL KRI Sutedi Senapura 378 dan pesawat partoli udara maritim Bakamla RI. "Secara bersama-sama, kedua kapal patroli laut Indonesia melaksanakan&nbsp;shadowing&nbsp;dan berhasil mengusir kapal CCG 5402 keluar dari wilayah yuridiksi Indonesia di Laut Natuna Utara," tuturnya. Rudi menegaskan Bamkamla terus melakukan patroli dan pemantauan intensif di wilayah Perairan Natuna Utara untuk memastikan kegiatan survei seismik berjalan tanpa gangguan menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. "Operasi ini juga mencerminkan komitmen Bakamla RI dalam menjaga ketertiban dan keamanan maritim di perairan strategis Indonesia," ujar Rudi. (*)

Badan Keamanan Laut (Bakamla) melalui unsur KN Tanjung Datu 301 mengusir kapal Coast Guard China (CCG) yang terdeteksi masuk

Bakamla Usir Kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara, Ini Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-perang-ri.jpg" alt="HALAU: KN Tanjung Datu milik Bakamla mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna 19 Desember 2019. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HALAU: KN Tanjung Datu milik Bakamla mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna 19 Desember 2019. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabag Humas Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita angkat bicara soal tudingan yang menyebutkan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) bukanlah Indonesia coast guard.  Wisnu Pramandita membeberkan sejumlah tugas dan wewenang dari Bakamla sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Pada pasal 59 ayat 3 dinyatakan bahwa Bakamla dibentuk dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Tugas Bakamla melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.  Dalam pasal 63 juga dijelaskan tugas dan dan kewenangan Bakamla. Yakni melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.  "Kami (Bakamla) itu mengkoordinasi dari semua elemen institusi yang bertugas di wilayah laut dan perairan Indonesia," ujar Wisnu Pramandita kepada JawaPos.com, Senin (27/9).  Wisnu menegaskan, menolak pernyataan beberapa pihak yang menyatakan Bakamla bukanlah coast guard atau coast guard palsu. "Pernyataan itu sama sekali tidak berdasar dan justru berbahaya bagi keamanan laut di Indonesia," ujar Wisnu.  Menurut pamen tiga melati TNI-AL itu, ada pihak-pihak memberikan penyesatan cara pikir dalam penggunaan laut. Hal itu berisiko pada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dalam menjamin keamanan dan keselamatan serta penegakan hukum di laut.  Wisnu menuturkan, keamanan di laut dalam perspektif Indonesia adalah laut yang bebas dari ancaman. Yaitu, ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman terhadap sumber daya alam, dan ancaman pelanggaran hukum.  Untuk menciptakan laut yang bebas dari ancaman itu, terdapat tata kelola pengawasan di laut. Sebelum Bakamla ada, terdapat beberapa institusi yang memiliki kewenangan masing-masing di laut. Mulai dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Bea Cukai, dan Polair.  "Kehadiran Bakamla sebagai koordinasi dan mensinergikan seluruh institusi itu supaya tidak ada tumpang tindih dalam bertugas di laut," terang Wisnu.  Dari seluruh institusi itu, imbuhnya, berdasar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hanya TNI AL dan Bakamla yang memiliki urgensi tinggi dalam penegakan hukum di laut. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 7b UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan pasal 61 dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.  Sebelumnya, pengamat militer Soleman B Ponto menyebut bahwa selama ini banyak pihak yang tidak paham keberadaan Bakamla namun sesumbar menyatakan fungsi Bakamla.  Dia meyakini dalam UU Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan menyatakan tidak ada yang menyebutkan Bakamla sebagai penegak hukum atau penyidik. “Oleh karena itu, tugas Bakamla hanya putar-putar di laut saja,” ujar mantan kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) itu dalam keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Minggu (26/9).  Soleman B Ponto mengatakan, bahwa untuk pertahanan di laut adalah tugas dari TNI-AL. Matra laut itu mengawal pertahanan dan kedaulatan NKRI di laut. Berdasar UU No 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eklusif (ZEE) Indonesia menyatakan bahwa penegakan hukum di wilayah ZEE adalah TNI-AL. “Adanya Bakamla justru menambah ruwet di laut,” tegasnya.

Disebut Bukan Coast Guard, Bakamla Beber Tugas dan Kewenangannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ri_tegas.jpg" alt="DIHALAU: Petugas mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara Senin (14/9). (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIHALAU: Petugas mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara Senin (14/9). (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fungsi dan tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) dikritisi. Lembaga tersebut dianggap tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum.  Pengamat militer Soleman B Ponto menyebut bahwa selama ini banyak pihak yang tidak paham keberadaan Bakamla namun sesumbar menyatakan fungsi Bakamla.  Padahal berdasar UU Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan bahwa tidak ada yang menyatakan Bakamla sebagai penegak hukum atau penyidik. "Oleh karena itu, tugas Bakamla hanya putar-putar di laut saja," ujar mantan kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) itu dalam keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Minggu (26/9).  Soleman B Ponto menegaskan bahwa untuk pertahanan adalah TNI-AL. Matra laut itu mengawal pertahanan dan kedaulatan NKRI di laut. Berdasar UU No 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eklusif (ZEE) Indonesia menyatakan bahwa penegakan hukum di wilayah ZEE adalah TNI-AL. "Adanya Bakamla justru menambah ruwet di laut," tegasnya.  Lebih jauh Soleman menegaskan bahwa Bakamla bukan coast guard. Sebab, petugas coast guard adalah sipil. Bakamla bukan seperti polisi yang bisa menilang, jika ada pelanggaran seperti layaknya di darat.  Sebagaimana diketahui, Bakamla dibentuk oleh UU nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Dia menyebut ada satu pasal pun dalam undang-undang itu yang menyatakan bahwa Bakamla dibentuk untuk menjadi coast guard. Oleh karena itu, jika ada yang menyebut Bakamla sebagai coast guard adalah palsu. Yang berhak menyandang identitas coast guard adalah Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).  "KPLP adalah coast guard-nya Indonesia sebagaimana yang tertulis pada lenjelasan Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Bakamla bikin kisruh dan lembaga itu sebaiknya dilebur dengan KPLP saja," paparnya.  Di sisi lain, pada pasal 62 UU Nomor 32 tahun 2014 menyebutkan bahwa fungsi Bakamla di antaranya melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.  Sementara itu, Pengamat maritim dari National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, Laut Natuna Utara merupakan wilayah internasional atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sehingga bukan milik satu negara.  Menurut Rusdi, para pihak yang mempertanyakan adanya kapal perang China di Laut Natuna Utara juga harus fair. Di wilayah internasional itu ada juga kapal perang dari berbagai negara. Di antaranya Amerika Serikat, Prancis dan negara lain. Semuanya membawa peralatan perang. Seharusnya mereka juga mengkritisi kapal perang dari Amerika Serikat, Prancis, Thailand, Vietnam dan negara lainnya.  Rusdi mengaku prihatin adanya pihak-pihak yang tidak paham wilayah internasional berkomentar seakan-akan wilayah internasional adalah milik Indonesia. Padahal dalam hukum kelautan internasional ZEE tidak masuk wilayah negara manapun. Karena wilayah internasional maka kawasan itu bebas dilewati oleh berbagai kapal negara lain, termasuk militer dan lainnya.  Di pihak lain, Kabag Humas dan Protokol Bakamla, Kolonel Wisnu Pramandita, mengatakan bahwa Bakamla adalah lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Fungsi dari Bakamla sebagai koordinator dari lembaga atau institusi negara yang bertugas di laut. Sebab, ada banyak instutisi yang bertugas di laut tetapi ada kekosongan tugas dan wewenang satu sama lain. "Tugas dari Bakamla itu untuk mengisi kekosongan tersebut dan mengkoordinasi lembaga-lembaga itu," kata Kolonel Wisnu Pramandita.  Wisnu Pramandita mencontohkan tugas dari Bakamla itu yakni menangkap pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia. Namun, Bakamla tidak melakukan penyidikan. Segala yang ditangkap karena ditengarai melanggaran hukum di wilayah Indonesia dapat ditangkap oleh Bakamla. "Sebelum menangkap itu kami (Bakamla) harus memastikan target yang ditangkap benar-benar dipastikan melakukan pelanggaran," ujar Wisnu.  Sementara tindak lanjut dari pelanggaran itu disidik oleh instansi terkait. Contohnya, jika nelayan asing, maka ditindaklanjuti oleh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bila pelanggarannya tekait pertahanan negara diserahkan ke TNI-AL. "Tidak bisanya melakukan penyidikan karena menghindahri abuse of power," tandasnya.

Bukan Coast Guard, Bakamla Disebut Hanya Putar-Putar di Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/bakamla-ri-kumpulkan-coast-guard-21-negara-ada-apa_m_126584.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bakamla RI segera mengumpulkan perwakilan coast guard dari 21 negara. Itu dilakukan terkait digelarnya Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) 2017. Hal tersebut disampaikan dalam rapat persiapan &nbsp;MSDE 2017 yang dipimpin oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo di Kantor Pusat Bakamla RI, Jl. Dr. Sutomo No. 11, Jakarta Pusat, Kamis (27/4). Negara-negara peserta hajat tahunan itu antara lain: Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Hong Kong, India, Jepang, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste dan Vietnam. Menurut Direktur Kerjasama Bakamla RI selaku Ketua Panitia MSDE 2017 Sandi, kegiatan MSDE 2017 merupakan inisiatif dari Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Bakamla RI dan Pemerintah Australia lewat ABF.&nbsp; Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman regional terhadap penerapan hukum laut internasional melalui kegiatan MSDE. Pada penyelenggaraan yang kedelapan kalinya ini, akan mengedepankan pembahasan mengenai penyebaran narkoba melalui jalur laut.&nbsp; "Perhelatan ini akan dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Manado, tanggal 8 sampai 11 Mei," jelas dia di Jakarta.&nbsp; Terkait dengan penyebaran narkoba melalui jalur laut, modus operandi yang dilakukan semakin berkembang dan dilakukan dengan sangat halus sehingga perdangan narkoba tersebut kasat mata.&nbsp; Dalam rangka penyelenggaraan MSDE 2017 inilah, Bakamla RI dan ABF memformulasikan kiat-kiat pencegahan dan penanggulangan tindak perdagangan narkoba di laut.&nbsp; Tidak hanya kegiatan table top discussion, kegiatan latihan basah juga akan dilakukan sebagai bentuk penerapan skenario yang dibahas dalam diskusi. Kegiatan latihan basah rencananya akan dilaksanakan di perairan &nbsp;Bitung.&nbsp; "Bakamla RI dalam melaksanakan tupoksinya sebagai penjaga lautan nusantara, terus mengembangkan kemampuan dan mengikuti dinamika yang terjadi di lapangan. Tidak terkecuali dengan tindak kriminalitas yang terus berkembang dan terjadi di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia," beber dia. &nbsp; Setelah 7 tahun dilaksanakannya MSDE, terdapat peningkatan terhadap pemahaman hukum laut internasional secara regional. &nbsp;Hal ini dapat dilihat dari pencegahan secara regional dan aktivitas penegakan hukum di laut yang jauh lebih baik dari sebelumnya. &nbsp;Hal ini juga dibuktikan dengan terjalinnya kerjasama yang kuat antar penegak hukum laut di kawasan.(gun/rmol/mam/JPG)

Bakamla RI Kumpulkan Coast Guard 21 Negara, Ada Apa? 

coast guard

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#coast guard

Berita Terkini

Bakamla Usir Kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara

Bakamla Usir Kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara, Ini Penyebabnya

Disebut Bukan Coast Guard, Bakamla Beber Tugas dan Kewenangannya

Bukan Coast Guard, Bakamla Disebut Hanya Putar-Putar di Laut

Bakamla RI Kumpulkan Coast Guard 21 Negara, Ada Apa?

Download Aplikasi JawaPos.com