<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/AKHMAD-MUNIR-3608575436.jpg" alt="Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir. (Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memberikan klarifikasi mengenai pencabutan kartu liputan istana yang dialami seorang wartawan CNN Indonesia. Selain itu, PWI Pusat mendorong BPMI Setpres untuk membuka ruang dialog dengan insan pers setelah kejadian tersebut. &ldquo;Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,&rdquo; kata Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyatakan sikap organisasinya terhadap peristiwa tersebut seperti tertulis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Lebih lanjut Munir mengatakan pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia TV karena alasan pertanyaan yang diajukannya di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan. Menurut dia, tindakan tersebut merupakan bentuk menghalangi tugas jurnalistik, serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi. Ia juga memandang tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers, serta bertentangan dengan amanat konstitusi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. &ldquo;Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,&rdquo; ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Oleh sebab itu, dia mengatakan PWI Pusat prihatin terhadap peristiwa tersebut. Sebelumnya, seorang wartawan CNN Indonesia TV dalam sesi wawancara cegat bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis &ldquo;Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus ngak, Pak?&rdquo; tanya wartawan tersebut kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9). Presiden Prabowo lantas menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Setelah itu, beredar tangkapan layar wartawan tersebut di media sosial, yang mengatakan dirinya sudah bukan wartawan istana karena kartu liputan istana miliknya sudah diambil BPMI Setpres. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, membenarkan BPMI Setpres telah mengambil kembali kartu liputan istana milik wartawannya. (*) &nbsp;

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk mengklarifikasi

PWI Pusat Dorong BPMI Setpres Klarifikasi Pencabutan Kartu Liputan Wartawan CNN Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/Ilustrasi-Jurnalis_copy_800x575-3901281875.jpg" alt="Ilustrasi jurnalis. (ANTARA/HO-Google)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jurnalis. (ANTARA/HO-Google)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pers mengecam pencabutan kartu identitas (ID Card) peliputan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Dewan Pers menegaskan, langkah tersebut berpotensi menghambat kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan pemerintah maupun institusi negara wajib menjunjung tinggi kemerdekaan pers.&nbsp; &ldquo;Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," kata Komarudin Hidayat dalam keterangannya, Minggu (28/9). Menurutnya, pencabutan ID peliputan tanpa penjelasan yang jelas dari Biro Pers Istana dapat menimbulkan kesan diskriminatif terhadap media tertentu. Karena itu, Dewan Pers meminta agar pihak Istana segera memberikan klarifikasi.&nbsp; "Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana," tegasnya. Dewan Pers juga mengingatkan agar peristiwa ini tidak terulang kembali di masa mendatang. Menurut Komaruddin, praktik seperti itu bisa merusak iklim kebebasan pers yang selama ini dijaga di Indonesia.&nbsp; Selain mengecam pencabutan ID tersebut, Dewan Pers mendesak agar akses peliputan wartawan CNN Indonesia segera dipulihkan.&nbsp; "Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana," imbuhnya. Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan pesan pamit jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia dari grup pesan aplikasi WhatsApp Istana Kepresidenan. Pesan berantai itu diduga tersebar dari grup wartawan Istana Kepresidenan. Diana diduga tidak boleh melakukan kegiatan peliputan usai bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto soal permasalahan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertanyaan itu dilontarkan Diana saat Presiden Prabowo tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (28/9). "Selamat malam, kakak2. Per malam ini saya bukan wartawan istana lagi karena ID Card saya sudah diambil oleh Biro Pers karena saya dinilai bertanya di luar konteks acara," ucap Diana dalam pesan yang tersebar di media sosial. "Oleh karena itu, saya izin leave group ini. Terimakasih banyak, sampai bertemu di liputan lain," sambungnya. Sementara, JawaPos.com berupaya mengonfirmasi pihak Istana Kepresidenan soal viralnya pesan tersebut, tetapi tidak ada respons.

Dewan Pers menegaskan pencabutan ID peliputan jurnalis CNN Indonesia berpotensi menghambat kebebasan pers, mendesak klarifikasi dari Istana.

Dewan Pers Kecam Pencabutan ID Peliputan Istana Jurnalis CNN Indonesia, Imbau Hormati Kebebasan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/hoaks-cnn.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KABAR menyesatkan yang mencatut logo media masih ditemui di media sosial. Misalnya, pencatutan logo CNN Indonesia yang seolah-olah mengabarkan peristiwa demonstrasi di depan gedung DPR pada Senin (11/4). Katanya, teka-teki kehadiran Ade Armando terkuak. Yakni, untuk membubarkan aksi demonstrasi tersebut.  ”Mustahil Mustahil Mustahil, sekelas Dosen UI, Ade Armando tidak mungkin berada dalam kerumunan Demo, yang namanya demo, pasti brutal, ini pasti Ade Armando PALSU, yang mengorbankan dirinya demi si Rupiah dan nasi bungkus plus REKAYASA untuk memojokkan Demo adik2 mahasiswa, dasar Rezim,” tulis akun Facebook Syahrizal Khan.  Akun itu juga menyertakan gambar dengan logo CNN. Menurut keterangan gambar tersebut, katanya Ade datang untuk meredam aksi mahasiswa. Lalu, ada sekelompok orang yang datang dan menghajar Ade Armando.  Selanjutnya, keterangan gambar itu menyebutkan bahwa tim CNN sempat mencari tahu dan kelompok yang memukuli Ade adalah ormas GMBI binaan kepolisian. ”Ini rekayasa jitu kepolisian untuk membubarkan aksi demo.” Begitu penggalan keterangan tersebut (bit.ly/TekaTekiAde).  Informasi itu jelas tak masuk akal dan mengada-ada. Sama dengan pemberitaan sebelumnya, ulasan yang seolah-olah ditulis pada 11 April 2022 tersebut tidak ada dalam indeks berita CNN Indonesia. Bahkan, dengan tegas CNN Indonesia menyatakan bahwa pemberitaan itu palsu.  Pernyataan tersebut disampaikan akun Twitter milik @CNNIndonesia pada 12 April 2022. Keterangan itu menyebut bahwa flyer yang beredar merupakan berita palsu dan tidak pernah dipublikasikan di situs resmi https://cnnindonesia.com.  Ada enam pernyataan yang disertakan CNN Indonesia. Salah satunya menegaskan bahwa CNN Indonesia tidak pernah memublikasikan berita dengan konteks seperti yang salah satunya diunggah akun Facebook Syahrizal Khan. Anda dapat membacanya di bit.ly/HoaxCatutCNN.  Soal perkembangan kasus pengeroyokan Ade Armando, Jawapos.com mengulas langkah lanjutan bahwa polisi akan memburu pelaku yang memberi informasi bahwa Ade Armando ada di demo mahasiswa. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyampaikan bahwa aparat kepolisian meyakini pengeroyokan Ade Armando tak berdiri sendiri. Karena itu, Polda Metro Jaya menelusuri rangkaian peristiwa. Mulai informasi di medsos sampai peristiwa pengeroyokan Ade Armando terjadi.  ”Dari awal, Kapolda bilang ini akan kami runtut dari awal. Termasuk adanya kode dari seseorang melalui media sosialnya terhadap kelompok di lokasi demonstrasi,” jelasnya. Anda dapat membacanya di bit.ly/KejarPemberiInfo.  FAKTA  Flyer klaim berita CNN Indonesia tentang teka-teki kehadiran Ade Armando di gedung DPR adalah keliru. CNN Indonesia tidak pernah menerbitkan informasi tersebut.

Lagi, Hoax Catut Nama Media untuk Sebar Informasi Palsu

CNN Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#CNN Indonesia

Berita Terkini

PWI Pusat Dorong BPMI Setpres Klarifikasi Pencabutan Kartu Liputan Wartawan CNN Indonesia

Dewan Pers Kecam Pencabutan ID Peliputan Istana Jurnalis CNN Indonesia, Imbau Hormati Kebebasan Pers

Lagi, Hoax Catut Nama Media untuk Sebar Informasi Palsu

Download Aplikasi JawaPos.com