<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/20/Perbaikan-alur-sungai-di-Padang-Pasca-Diterjang-Banjir-Bandang-1JPG-3755291673.jpg" alt="Kondisi alur sungai usai diterjang banjir bandang di Batu Busuk, Padang, Sumatera Barat, Jumat (19/12/2025). (Kurniawan Mas" width="100%">
<figcaption>Kondisi alur sungai usai diterjang banjir bandang di Batu Busuk, Padang, Sumatera Barat, Jumat (19/12/2025). (Kurniawan Mas</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional atas rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan tersebut dinilai penting untuk mendorong pemerintah agar lebih maksimal dan terkoordinasi dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.</p> <p>Sekretaris LBH AP PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, mengatakan, penetapan darurat bencana nasional menjadi instrumen penting agar negara dapat mengerahkan seluruh sumber daya secara optimal. "Desakan untuk menetapkan darurat bencana nasional di Aceh, Sumut dan Sumbar dimaksudkan untuk mendorong pemerintah agar lebih maksimal dalam penanganan bencana," kata Ikhwan kepada JawaPos.com, Minggu (21/12).</p> <p>Menurut Ikhwan, desakan tersebut lahir dari berbagai respons tokoh masyarakat terdampak langsung, serta relawan yang terjun ke lokasi bencana. Ia menilai, kehadiran negara di lapangan masih dirasakan belum maksimal oleh masyarakat korban bencana.</p> <p>"Desakan tersebut lahir, karena berdasarkan testimoni dari para tokoh yang terdampak bencana dan relawan yang terjun di lokasi bencana, merasakan kehadiran Negara tidak maksimal dalam penanganan bencana," ucap Ikhwan.</p> <p>Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang menolak masuknya bantuan asing di tengah keterbatasan penanganan di lapangan. Menurutnya, sikap tersebut menimbulkan ironi bagi masyarakat terdampak bencana.&nbsp;</p> <p>"Sementara di tengah keterbatasan tersebut justru pemerintah menolak masuknya bantuan asing, inikan ironi," ujarnya.</p> <p>Ikhwan menegaskan, apabila pemerintah tidak menghendaki bantuan asing, maka negara harus membuktikan kemampuannya menangani bencana secara mandiri dan memadai.&nbsp;</p> <p>"Kalau memang pemerintah tidak menginginkan bantuan asing, buktikan kalau pemerintah mampu menangani secara mandiri dengan memadai, jangan sampai rakyat dikorbankan," tegasnya.</p> <p>Terkait rencana gugatan hukum, Ikhwan menjelaskan pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan penetapan bencana nasional adalah masyarakat terdampak. Dalam hal ini, LBH AP PP Muhammadiyah akan mendampingi para korban sebagai kuasa hukum.</p> <p>"Mengenai gugatan kepada pemerintah untuk menetapkan bencana nasional, yang punya legal standing (kepentingan hukum) unt mengajukan gugatan itu adalah masyarakat terdampak," tuturnya.</p> <p>Ia menambahkan, LBH AP Muhammadiyah merupakan kumpulan pengacara publik yang berjuang untuk kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, peran masyarakat dalam penanganan bencana harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing.&nbsp;</p> <p>"Perlu kami tegaskan bahwa peran masyarakat dalam penanganan bencana, tergantung dari kapasitas yg dimiliki," urainya.</p> <p>Menurutnya, setiap elemen memiliki peran berbeda, termasuk kalangan advokat publik yang bertugas mengawal kebijakan dan kinerja negara. "Termasuk kami sebagai pengacara publik, juga berperan mengkritisi dan mendorong kinerja pemerintah, agar hadir secara maksimal," tutur Ikhwan.</p> <p class="class-paragraph">Ikhwan menilai, penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar hingga kini belum berjalan optimal dan terkoordinasi dengan baik.&nbsp;"Kami melihat penanganan bencana di tiga provinsi tersebut belum terkoordinasi dengan baik, belum ada komando di lapangan, yang setiap hari mengabarkan secara resmi progres penanganan bencana, termasuk kendala kendala dan solusi yang akan dilakukan," bebernya.</p> <p>Lebih lanjut, ia menegaskan kritik yang disampaikan LBH AP PP Muhammadiyah bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar negara hadir lebih kuat bagi masyarakat terdampak bencana.&nbsp;"Kritik terhadap kinerja Pemerintah dalam penanganan bencana bukan untuk memperumit keadaan, sebaliknya untuk mendorong pemerintah meningkatkan kinerjanya," pungkasnya.</p>

LBH AP Muhammadiyah desak pemerintah tetapkan status bencana nasional di Sumatera, siap ajukan gugatan class action.

Desak Pemerintah segera Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera, Muhammadiyah Bakal Ajukan Gugatan Class Action

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/11/dn3vPUthjQhWA8GtOUMLqGvr0WLj3Jc8WcWolvVv-3010553886.jpg" alt="Warga Kampung Semper, Jakarta Utara membaca putusan Gugatan Class Action atas penggusuran paksa yang terjadi pada 2009. (LBH Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Warga Kampung Semper, Jakarta Utara membaca putusan Gugatan Class Action atas penggusuran paksa yang terjadi pada 2009. (LBH Jakarta)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Setelah 16 tahun berjuang, warga Kampung Semper, Cilincing, Jakarta Utara, akhirnya memenangkan gugatan atas penggusuran paksa yang terjadi pada 2009.</p> <p>Kemenangan ini menjadi penanda berakhirnya perjuangan panjang warga bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam menuntut keadilan.</p> <p>"Kita menang," Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, Jumat (10/10).&nbsp;</p> <p>Fadhil menjelaskan, pada tahun 2009 silam, LBH Jakarta bersama Warga Kampung Semper RT/RW 03/03 (Cilincing, Jakarta Utara) pernah mengajukan gugatan <em>Class Action</em> terkait penggusuran paksa yang berdampak terhadap 77 keluarga.&nbsp;</p> <p>Namun perjuangan tersebut tidaklah pupus. Mahkamah Agung melalui Putusan Perkara Nomor 688/PK/Pdt/2025 tanggal 13 Agustus 2025 telah mengabulkan gugatan Penggugat pada tingkat peninjauan kembali.&nbsp;</p> <p>"Butuh 16 tahun bagi warga untuk mendapatkan keadilan atas tindakan sewenang-wenang dari Gubernur DKI Jakarta," ungkap Fadhil.</p> <h2>Rencana Rusunami Tapi Jadi Garasi Kontainer</h2> <p>Sejak 1998, warga Kampung Semper sudah menjadi penggarap tanah untuk aktivitas pertanian dan perkebunan. Namun, pada 2008 menjadi awal mula penderitaan mereka ketika muncul rencana pembangunan Rusunami, proyek pembersihan saluran Kali Cakung Lama, dan penertiban bangunan tanpa izin.</p> <p>Puncak penggusuran terjadi dini hari, pada 18 November 2009 pukul 03.00-05.00 WIB, saat hujan deras mengguyur. Aparat kepolisian dan Satpol PP terlibat dalam aksi itu, membuat warga kehilangan tempat tinggal dalam sekejap.</p> <p>Kini, lokasi yang dulu subur berubah total. Lahan tersebut telah berdiri bangunan garasi kontainer untuk kepentingan bisnis. Berbeda jauh dari tujuan awal proyek penggusuran.</p> <p>Fadhil menyebut, keputusan Mahkamah Agung ini seharusnya menjadi kabar bahagia. Namun di balik kemenangan itu, ada luka yang tak bisa dihapus waktu.</p> <p class="class-paragraph">"Kondisi sudah berubah. Seharusnya kabar ini menjadi kabar gembira. Terdapat sebagian warga yang telah berpindah dan meninggal dunia. Kami juga turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang ditinggalkan," terang Fadhil.</p>

Setelah 16 tahun berjuang, warga Kampung Semper, Jakarta Utara, akhirnya menang dalam gugatan penggusuran paksa

Warga Semper Jakut Menang! Setelah 16 Tahun, Gugatan Class Action LBH Jakarta Dikabulkan MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/Parung-Panjang-1JPG-2433411861.jpg" alt="Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Warga Parung Panjang dan sekitarnya kecewa berat dengan langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan keleluasaan bagi truk tambang melintas hampir 24 jam.&nbsp;</p> <p>Mereka kecewa karena kebijakan tersebut akan membawa dampak negatif bagi warga. Mulai dari potensi kemacetan hingga polusi udara yang bisa mengakibatkan penyakit bagi banyak warga.</p> <p>Setelah kebijakan memperbolehkan truk tambang beroperasi pada siang hari berdasarkan rapat yang digelar Bupati Bogor dan jajarannya beberapa hari lalu, diskusi cukup intens di grup Facebook, Instagram, bahkan grup WhatsApp berlangsung di kalangan warga Parung Panjang dan sekitarnya.</p> <p>Mayoritas dari mereka kecewa atas kebijakan yang dibuat pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka menganggap kebijakan itu justru memberikan karpet merah pada pengusaha tambang yang selama ini merupakan pelanggar aturan.&nbsp;</p> <p>"Kita kayak digadai ya. Kalau dibilang, jujur warga Parung Panjang sudah cukup sabar dan baik meski kadang kita sudah tidak nyaman. Tapi mungkin kita masih menghargai profesi orang lain," kata salah satu warga.</p> <p>Sejumlah dari mereka berharap Pemerintah Kabupaten Bogor mencabut kebijakan yang merugikan masyarakat dan memberikan karpet merah untuk pengusaha tambang. Apalagi pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB, banyak anak pulang dari sekolah ke rumah. Truk tambang yang melintas dianggap dapat membahayakan anak-anak.</p> <p>Ada juga yang mengusulkan agar pemekaran wilayah Bogor Barat didesakkan untuk mengakhiri sengkarut masalah di Parung Panjang. Karena jika menaruh harapan pada Pemerintah Kabupaten Bogor, dinilai akan sangat sulit setelah mereka memberikan karpet merah pada pengusaha tambang.</p> <p>"Masalah jam operasional truk sama pemekaran wilayah Bogor Barat menurut saya jadi poin yang berkaitan, kenapa? Karena yang saya lihat masalahnya sama hampir di setiap ujung Kabupaten Bogor yaitu jam operasional truk dan jalan rusak," kata yang lainnya.&nbsp;</p> <p>"Karena wilayah Kabupaten Bogor terlalu luas wilayahnya sehingga pemerintah/dinas terkait sulit untuk menjangkau semua wilayahnya. Poin solusinya menurut saya pemekaran wilayah harus cepat direalisasikan," imbuhnya.&nbsp;</p> <p>Ada juga juga yang mengusulkan agar warga Parung Panjang tidak boleh berlama-lama lagi membiarkan ketidakadilan menimpa mereka. Ada yang mengusulkan agar dilakukan class action dengan meminta pertanggung jawaban atas dampak lingkungan dan kesehatan yang selama ini dirasakan warga Parung Panjang.</p> <p>"Langkah untuk melakukan class action harus kita perhatikan untuk menjadi pembahasan. Nanti kita kongkritkan dengan minta 1.000 tanda tangan warga minimal," katanya.</p> <p>Diskusi lainnya yang dibahas warga Parung Panjang adalah tentang perhatian yang harus diberikan kepada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang bekerja di perbatasan antara Bogor dan Tangerang. Mengingat mereka telah menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas, dalam beberapa waktu belakangan .</p> <p>"Bagaimana kalau kita swadaya untuk berikan apresiasi berupa minum atau makanan ke mereka," usul salah satu warga.</p> <p class="class-paragraph">"Setuju. Saya lihat dishub sudah bekerja di jalan, saya rasa kasihan mereka panas-panasan. Walaupun memang tugas mereka, padahal sebenarnya juga tugas polisi lalu lintas. Tapi polisi tak ada satupun kelihatan. Mereka seperti kalah jumlah saya lihat," timpal yang lainnya.</p>

Warga Parung Panjang kecewa dengan kebijakan Pemkab Bogor terkait truk tambang, diskusi hangat berlangsung, usul class action dan pemekaran.

Kecewa dengan Pemkab Bogor, Diskusi Warga Parung Panjang: dari Pemekaran Wilayah hingga Class Action

<div id="m#msg-f:1825102283911759922" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1825102283911759922-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/01/bbm-1630414931.jpg" alt="Ilustrasi warga mengisi BBM di SPBU. Dok. JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga mengisi BBM di SPBU. Dok. JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus dugaan korupsi tata Kelola minyak mentah dan produk</div> <div dir="auto">kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023, diduga telah mengakibatkan kerugian negara dalam rekayasa ekspor-impor minyak mentah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015693806/tak-sekadar-cantik-dan-ganteng-berikut-4-zodiak-beserta-sisi-menariknya-yang-sering-dijadikan-pasangan-idaman">Tak Sekadar Cantik dan Ganteng, Berikut 4 Zodiak Beserta Sisi Menariknya yang Sering Dijadikan Pasangan Idaman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya negara, kasus tersebut juga menyebabkan kerugian konsumen yang cukup besar diduga akibat adanya tindak kejahatan pengoplosan minyak RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memberikan tanggapan. Ketua BPKN Mufti Mubarok mengatakan, apabila dugaan oplosan ini benar terbukti, maka hal ini menyebabkan hak konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah</div> <div dir="auto">jelas terpinggirkan dan tercederai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mana hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan," kata Mufti melalui keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini konsumen dijanjikan RON 92 Pertamax dengan harga yang lebih mahal, malah mendapatkan RON 90 Pertalite yang lebih rendah. Selain itu juga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam kasus ini, diduga konsumen telah memperoleh informasi yang palsu dan menyesatkan karena label RON 92 pertamax yang dibayarkan tetapi ternyata mendapatkan RON 90 Pertalite yang lebih rendah," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mufti menambahkan, terkait kerugian yang dialami konsumen ini, berdasarkan UUPK,</div> <div dir="auto">konsumen/masyarakat berhak untuk menggugat dan meminta ganti rugi kepada PT Pertamina melalui mekanisme gugatan yang telah diatur dalam perundang-undangan salah satunya dapat secara bersamasama (class action) karena mengalami kerugian yang sama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan secara undang-undang, pemerintah/instansi terkait pun dapat turut serta melakukan gugatan karena kerugian yang besar dan korban yang tidak sedikit. BPKN juga mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelaku.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BPKN juga meminta Pertamina untuk bersikap transparan dalam memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen mengenai kualitas produk bahan</div> <div dir="auto">bakar yang dijual, bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat praktik pengoplosan ini, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi bahan bakar untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;BPKN siap membuka diri bagi konsumen yang ingin melaporkan atau berkonsultasi terkait masalah ini. kami siap memberikan pendampingan dan membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya," tegas Mufti. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kasus dugaan korupsi tata Kelola minyak mentah dan produk
kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Pertalite Disulap jadi Pertamax Rugikan Konsumen, Masyarakat Bisa Lakukan Gugatan Class Action

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/The-Korea-Times-Naver-Capture-1-4172290030.jpg" alt="Kaos bergambar wajah Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara, bikin ketar-ketir produsen dan penjual. Ini lantaran mereka dilaporkan melanggar UU Keamanan Nasional." width="100%">
<figcaption>Kaos bergambar wajah Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara, bikin ketar-ketir produsen dan penjual. Ini lantaran mereka dilaporkan melanggar UU Keamanan Nasional.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;<strong>-&nbsp;</strong>Sebuah perusahaan di Korea Selatan yang menjual kaos bergambar wajah pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dituding melanggar undang-undang keamanan nasional negara tersebut.</p> <div>Institut Kebijakan Surat Kabar Myungpyo (Jang Jang Pyo, ketua), Warga Negara untuk Masyarakat yang Adil (Park In Hwan, wakil ketua), Partai Demokrasi Liberal (Ko Young Joo, ketua partai), dan Warga Negara Bebas Beraksi (Park So Young, ketua), membuat aduan kepada Departemen Kepolisian Metropolitan Seoul pada 25 Agustus 2023.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dikutip dari laman <em>The JoongAng</em>, Senin (28/8), dalam pengaduan tersebut ada dua orang yang dilaporkan, termasuk Kim yang menjual kaos wajah Kim Jong Un dengan tulisan "Kamerad Berjalan di Jalan Bunga". Mereka dilaporkan karena membuat dan menjual ekspresi yang didistribusikan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal tersebut ada di Pasal 7 Undang-undang Harta Karun Nasional, Korea Utara. Penjual menjajakan&nbsp;produk tersebut di situs Naver dan Coupang, yang juga dicantumkan dalam pengaduan tersebut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Perusahaan yang menjual kaos wajah Kim Jong Un bukan hanya menjual satu buah. Namun beberapa kaos dengan menyindir pemimpin Korea Utara tersebut.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Beberapa di antaranya mereka memberi label dengan, kaos Kim Jong Un yang tidak berguna, kaos parodi lucu yang masuk akal, hingga produk populer, LoL, dan frasa Korea Utara lainnya, yang memberikan kesan bahwa produk tersebut dijual langsung oleh Korea Utara.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kaos-kaos tersebut dijual dengan harga 14.900 won atau sekitar Rp 170.000 dan telah terjual lebih dari 200 buah sejak dijual pada tahun lalu.&nbsp;Perusahaan ini juga menjual berbagai macam pakaian parodi, termasuk kaos&nbsp;logo merek mewah Gucci.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Organisasi masyarakat sipil yang menuduh, dan mereka mengklaim bahwa kaos tersebut merupakan bukti pelanggaran terhadap Undang-undang Keamanan Nasional, Korea Utara.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kelompok konservatif berpendapat, "Tindakan memuji dan mempropagandakan pemimpin kelompok anti-negara, akan menurunkan kewaspadaan mereka yang ingin menggulingkan Republik Korea Utara, dan pada akhirnya akan menyebabkan kekosongan dalam keamanan nasional".</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Selain menunjukkan kedekatan dengan Kim Jong Un, kaos tersebut juga memuji dan mempropagandakan pemimpin kelompok anti-negara yang dapat membahayakan tatanan dasar demokrasi liberal," jelas mereka.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dikatakan pula bahwa situs Coupang dan Naver melanggar Undang-undang Keamanan Nasional, dengan membenarkan penjualan tersebut yang dapat dipindahtangankan dan tidak menahan kegiatan kriminal kepada para terdakwa.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Saat ini, produk tersebut telah dihapus dari penjualan di Naver dan sejak tanggal 27 Agustus. Sementara itu, Coupang telah menangguhkan penjualan kaos Kim Jong Un.</div>

Ada dua orang yang dilaporkan, termasuk Kim yang menjual kaos wajah Kim Jong Un dengan tulisan "Kamerad Berjalan di Jalan Bunga".

Jual Kaos Parodi dengan Gambar Wajah Kim Jong Un, Produsen ini Hadapi Tuntutan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Surya-Paloh-Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh  didampingi Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, Sekjen Johnny G. Plate dan bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11/2022). HUT ke-11 m" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh  didampingi Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, Sekjen Johnny G. Plate dan bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11/2022). HUT ke-11 m</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta yang diteken era kepemimpinan Anies Baswedan digugat. Tepatnya adalah Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II tertanggal 11 Oktober 2022.<br /> <br /> Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah menyatakan siap untuk menerima gugatan yang dilayangkan 24 warga tersebut. "Biro Hukum siap untuk menangani gugatan tersebut," ujarnya kepada wartawan, Senin (16/1).<br /> <br /> Yayan mengatakan bahwa pihaknya sudah memantau gugatan yang masuk di web PTUN itu. Namun begitu, ia belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak PTUN.<br /> <br /> "Kami masih menunggu rilis pemberitahuan resmi dari PTUN atas gugatan tersebut," jelasnya.<br /> <br /> Oleh karena itu, ia juga belum dapat menjelaskan materi gugatan atas Kepgub yang diteken masa kepemimpinan Anies itu. "Untuk materi gugatan kami belum bisa menanggapi karena belum menerima berkas gugatanya," tandasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, gugatan dilayangkan 24 warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan didaftarkan pada Kamis, 12 Januari 2023. Gugatan teregister dengan nomor perkara: 15/G/2023/PTUN.JKT.<br /> <br /> Dalam gugatan itu, 24 warga itu meminta agar PTUN Jakarta menyatakan batal atau tidak sah Kepgub DKI Jakarta Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II tertanggal 11 Oktober 2022.<br /> <br /> Selain itu, penggugat juga meminta Pemprov DKI untuk memerintahkan kepada Gubernur DKI Jakarta mencabut keputusan a quo dan menerbitkan keputusan baru terkait Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II yang memuat:<br /> <br /> 1. Kewajiban tergugat untuk melakukan ganti kerugian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada para penggugat akibat dilaksanakannya penggusuran paksa.<br /> <br /> 2. Membangunkan kembali bangunan rumah tinggal para penggugat di tempat semula tinggal sesuai dengan luasan bangunan sebelumnya.<br /> <br /> 3. Jangka waktu dimulai serta berakhirnya pelaksanaan penataan kampung dan/atau proses ganti kerugian terhadap para penggugat.<br /> <br /> Lebih jauh lagi, PTUN Jakarta juga diminta untuk menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat sebesar Rp 27.954.675.000 atau Rp 27,9 miliar.<br /> <br /> Terakhir, 24 warga itu meminta agar PTUN Jakarta mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya seperti yang disebutkan di atas.

Kepgub Lokasi Penataan Kampung era Anies Digugat, DKI Siap Layani

class action

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#class action