<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/0_IMG-20211103-WA0003-1.jpg" alt="Sungai Citarum. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Sungai Citarum. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, air Sungai Citarum sudah bisa digunakan untuk membudidayakan ikan air tawar dan mengairi tanaman. Sebab, tingkat pencemarannya sudah turun dan mutunya sudah membaik.  Ridwan Kamil menyatakan, target awal program pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum adalah menurunkan tingkat pencemaran menjadi cemar sedang. Namun, sekarang air sungai itu sudah tergolong tercemar ringan.  Dalam acara dialog di konferensi iklim di Glasgow, Skotlandia, Gubernur Jawa Barat memaparkan upaya pemerintah memulihkan kondisi DAS Citarum melalui Program Citarum Harum. Komandan Satuan Tugas Citarum Harum itu menjelaskan, hasil pengukuran kualitas air pada 2018 menunjukkan bahwa Sungai Citarum dalam kondisi tercemar berat dengan Indeks Kualitas Air (IKA) 33,43 poin.  ”Namun kualitas air Sungai Citarum sejak 2020 terus membaik berkat berbagai upaya pemulihan yang dijalankan dan kini air sungai itu sudah masuk kategori cemar ringan dengan IKA 55 poin,”​​ kata Ridwan Kamil dikutip dalam siaran pers Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti dilansir dari Antara, Rabu (3/11).  Gubernur mengatakan, upaya pemulihan DAS Citarum yang telah dilakukan antara lain penghijauan 26.231,24 hektare lahan kritis di sepanjang daerah aliran sungai. Luas lahan kritis yang sudah dihijaukan melampaui target penghijauan pada 2021 seluas 15.516,99 hektare.  Pemerintah menargetkan pada 2025 luas lahan yang dihijaukan kembali di sepanjang DAS Citarum mencapai 80.174,99 hektare. Upaya pemulihan DAS Citarum juga mencakup pengelolaan sampah hingga 2.700 ton per hari dan penanganan 33.868 unit keramba jaring apung.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Prima Mayaningtyas menyebutkan, beberapa parameter menunjukkan pencemaran limbah industri di DAS Citarum sudah turun signifikan pada 2020. ”COD (Chemical Oxygen Demand) tahun ini jauh menurun, nilainya sudah tidak jauh berbeda dari standar baku mutu,” terang Prima Mayaningtyas.  Dia menambahkan, cemaran limbah domestik di Sungai Citarum juga menurun dari 2019 sampai 2020. Dalam dua tahun terakhir, menurut dia, sampah yang masuk ke Sungai Citarum juga berkurang sampai 42 persen.  Sungai Citarum yang panjangnya sekitar 270 kilometer merupakan sumber air bagi 18 juta warga di 13 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Satuan Tugas Citarum Harum menargetkan air Sungai Citarum mutunya bisa meningkat dengan IKA sebesar 60 poin pada akhir periode perencanaan 2025.

Ridwan Kamil Sebut Air Sungai Citarum Bisa Dipakai Budi Daya Ikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-19-at-20.29.37.jpg" alt="Daerah Aliran Sungai Citarum. Dokumentasi Kementerian PUPR" width="100%">
<figcaption>Daerah Aliran Sungai Citarum. Dokumentasi Kementerian PUPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menganggarkan Rp 618,6 miliar untuk membangun sejumlah infrastruktur dalam rangka mengendalikan pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai atau DAS Citarum pada 2021.  ”Keberhasilan Program Citarum Harum memerlukan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah disepakati dalam rencana aksi yang mengatur tanggung jawab masing-masing stakeholder,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dilansir dari Antara di Jakarta pada Minggu (21/6).  Pada 2021, program pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum tetap dilanjutkan Kementerian PUPR melalui serangkaian kegiatan infrastruktur. Termasuk kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan TNI dengan total anggaran sebesar Rp 618,6 miliar.  Anggaran tersebut akan digunakan untuk normalisasi sungai di enam lokasi sebesar Rp 137 miliar, rehabilitasi sungai di tiga lokasi senilai Rp 125 miliar, dan pemeliharaan sungai di enam lokasi senilai Rp 6,6 miliar. Kemudian pengendalian banjir di dua lokasi senilai Rp 100 miliar, pembangunan pengendali banjir di Sungai Cibeet senilai Rp 50 miliar, dan pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan TNI senilai Rp 200 miliar.  Dalam mendukung Program Citarum Harum, Kementerian PUPR telah melakukan pengelolaan sumber daya air, pengelolaan limbah cair dan padat di sepanjang sungai dan permukiman, termasuk pengendalian banjir di wilayah hilir. Sejumlah infrastruktur telah dibangun diantaranya normalisasi kali mati (oxbow) yang telah dilaksanakan sejak 2019 di lima lokasi dengan anggaran Rp 33,8 miliar yakni Kali Mati Dara Ulin, Mahmud, Bojong Soang, Sapan, dan Cisangkuy.  Selanjutnya pada 2018, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Kolam Retensi Cieuntung di Kecamatan Baleendah seluas 4,75 hektare berkapasitas tampung 190 ribu meter kubik. Dengan dilengkapi tiga unit pompa pengendali banjir berkapasitas 3,5 meter kubik per detik dan satu unit pompa harian berkapasitas 1,5 meter kubik per detik. Tampungan air buatan itu mampu mengurangi debit banjir Citarum yang kerap menggenangi daerah Dayeuhkolot dan Baleendah. Anggaran pembangunannya sebesar Rp 203 miliar.  Saat ini juga disiapkan pembangunan Kolam Retensi Andir dan polder-polder di Kabupaten Bandung sebagai tampungan pengendali banjir dengan anggaran Rp 114 miliar. Infrastruktur pengendali banjir tersebut rencananya dibangun pada Agustus 2020 hingga 2021 di lima lokasi, yakni Cijambe Barat, Cijambe Timur, Cigede, Cipalasari, dan Cisangkuy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RQx3pl8jX24  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_pVgmyESp4M  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=4z4Nvx9O-9A

Tingkatkan Kualitas DAS Citarum, PUPR Gelontorkan Rp 618 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/cemari-lingkungan-10-saluran-limbah-b3-ke-sungai-citarum-ditutup_m_.jpg" alt="Saluran limbah B3 ke Sungai Citarum ditutup" width="100%">
<figcaption>Saluran limbah B3 ke Sungai Citarum ditutup</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung menyebut hingga saat ini masih menemukan beberapa 'saluran siluman' yang digunakan membuang limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) ke Citarum. Padahal pihaknya telah melarang kegiatan ini karena bisa mencemari lingkungan. Kepala DLH Kabupaten Bandung Asep Kusumah mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan pembuangan limbah. Tercatat sudah ada 10 saluran limbah ditutup dan ditindak hingga saat ini. "Minggu lalu kami bersama Satgas Citarum sudah menindak temuan saluran siluman itu di sektor VII (kawasan Dayeuhkolot)," ungkap Asep seperti dilansir dari RMOL Jabar (Jawa Pos Group), Rabu (20/3). Menurut Asep, pihaknya bersama Satgas Citarum akan terus menyisir lokasi lain diwilayahnya untuk memastikan sudah tidak ada lagi saluran ilegal itu. Ini sekaligus untuk mensukseskan program Citarum Harum. "Makanya kami terus bergerak dan terus mengingatkan agar para pelaku industri yang memproduksi limbah memfungsikan IPAL-nya. Kalau tidak akan kami tindak dan ada upaya pemaksaan juga," tegas Asep. Disinggung terkait berapa total perusahaan yang kedapatan masih membuang limbah cairnya sembarangan menuju aliran sungai, menurut Asep, sejak awal tahun 2019 ini untuk rinciannya memang belum banyak. "Cuma kalau diakumulasikan selama beberapa tahun kebelakang ya ratusan. Nah yang jadi fokus kami sekarang menindak keberadaan saluran siluman yang menjadi sarana membuang limbah B3," tandasnya.

Cemari Lingkungan, 10 Saluran Limbah B3 ke Sungai Citarum Ditutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/wujudkan-citarum-harum-ridwan-kamil-usung-konsep-pentahelix_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revitalisasi Sungai Citarum merupakan salah satu program nasional yang terus disuarakan. Pasalnya&nbsp;Citarum sendiri mendapatkan&nbsp;julukan sebagai sungai terkotor di dunia. Rencananya untuk revitalisasi akan menggunakan konsep Pentahelix. Ini merupakan konsep, dengan menggabungkan lima unsur untuk berkontribusi dalam mengembalikan fungsi Citarum. Lima unsur tersebut diantaranya pemerintah, swasta, universitas, komunitas, dan media. "Selama ini jangan menyangka bahwa urusan hidup kita ini hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maka Pentahelix ini terbagi lima peran pemerintah, pebisnis, universitas, komunitas, dan media," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Hotel Asrilia, Bandung, Jumat (22/2). Sebab, menurut pria yang akrab disapa Kang Emil, tanpa salah satu dari lima aspek itu akan ada kekurangan dan kendala dalam menunjukan kemajuan. Citarum Harum saat ini sedang mempraktekkan hal tersebut dan diharapkan akan ada progres ke depannya. "Citarum Harum sedang mempraktekkan dalam waktu 5-7 tahun, Insya Allah kami berhasil kalau semua elemen lima ini kami rangkul," ujarnya. Bahkan, saat ini pihaknya sudah memiliki dokumen rencana aksi Citarum. Di dalamnya memuat masing-masing peran akan mengerjakan apa, di mana, serta seperti apa. Sehingga setiap akhir tahun akan dilakukan sebuah evaluasi. "Saya meyakini kekurangan pada masa lalu, dengan Pentahelix ini bisa dimaksimalkan," ucapnya. Terkait target perubahan, Kang Emil yang juga menjabat Dansatgas Citarum Harum menyebutkan setiap tahunnya harus ada progres 15-20 persen. Itu merupakan target agar fungsi Citarum bisa dikembalikan. Karena dalam rencana aksi ini akan dibagikan kepada setiap orang akan mendapat penugasan. "Tiap tahun kami harus ada progres 15 sampai 20 persen jadi diakhir proses kami bisa mengembalikan Citarum seperti yang kita harapkan," paparnya.

Wujudkan Citarum Harum, Ridwan Kamil Usung Konsep Pentahelix

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dalam-setahun-polda-jabar-proses-58-pelanggaran-lingkungan-hidup_m_.jpg" alt="58 laporan pelanggaran lingkungan hidup diproses Polda Jawa Barat" width="100%">
<figcaption>58 laporan pelanggaran lingkungan hidup diproses Polda Jawa Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama 2018, sebanyak 58 laporan pelanggaran lingkungan hidup diproses oleh Polda Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan saat evaluasi satu tahun program Citarum Harum di Graha Manggala Siliwangi, Bandung, Selasa (15/1). Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto menyampaikan selama satu tahun pihaknya menerima 58 laporan pelanggaran lingkungan untuk Program Citarum Harum. Dari jumlah tersebut pelanggaran didominasi oleh pabrik yang membuang limbah ke sungai. Saat ini semuanya sudah diproses penyelidikan dan penyidikannya. "Sudah mengajukan 19 kasus perkara lengkap hingga ke pengadilan," kata Agung yang juga menjabat sebagai Wandansatgas II Bidang Penegakan Hukum, di Graha Manggala Siliwangi, Bandung, Selasa (15/1). Tindak lanjut laporan ini, lanjut Agung supaya ada efek jera terhadap pelaku. Sehingga diharapkan ditahap pengadilan harus diberikan hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Bahkan, jenderal bintang dua ini telah mengajukan rencana anggaran untuk program Citarum Harum kepada Polri. Pada 2019 ini telah disetujui sebanyak Rp 3 miliar yang akan dialokasikan ke Polres atau Polsek yang menangani Citarum. "Jika anggaran kurang, kami pakai Dukopsnal (Dukungan Operasional) sehingga kami dapat menyelesaikan banyak perkara, karena untuk tahun 2019 Polda Jawa Barat menerima anggaran langsung dari Mabes Polri Rp 1 miliar," jelasnya. Selain itu, ada beberapa kabupaten dan kota yang paling banyak pelanggaran, diantaranya Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi. "Maka semua pihak harus tingkatkan sinergitas, saling merapatkan barisan, agar lebih giat lagi dalam program Citarum Harum ini," tegasnya.

Dalam Setahun, Polda Jabar Proses 58 Pelanggaran Lingkungan Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bak-anak-tiri-tidak-diakui-dan-dibiarkan-merana_m_190639.jpeg" alt="Anak sungai Citarum masih dipenuhi sampah di sungai Cikapundung Kelurahan Binong, Bandung." width="100%">
<figcaption>Anak sungai Citarum masih dipenuhi sampah di sungai Cikapundung Kelurahan Binong, Bandung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Keberadaan Sungai Citarum bak anak tiri. Meski menjadi urat nadi kehidupan 28 juta manusia di sepanjang aliran sungai. Namun ironis, keberadaannya tak terurus dan bahkan didapuk sebagai sungai terkotor di dunia. Padahal perlu diketahui sungai dengan sepanjang 269 kilometer ini mampu mengaliri irigasi untuk pertanian seluas 420.000 hektare. Tidak itu saja, keberadaan Citarum juga dijadikan sebagai sumber air minum masyarakat Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Anang Sudarna menyebut sungai Citarum memiliki peran yang sangat strategis. Sehingga kondisi Citarum yang semakin tercemar memerlukan sinergitas program di pemerintahan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. "Sungai Citarum memiliki peran yang sangat strategis, Kalau tidak sinergis, apapun programnya, Citarum akan tetap seperti ini (terkotor)," kata Anang di Bandung, Rabu (21/2). Kunci pembenahan Citarum sambungnya yakni adanya integrasi semua kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten dan Kota. Pihaknya mengklaim, Pemprov Jawa Barat telah banyak membuat program dan kegiatan untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan Citarum. "Gerakan Citarum Bergetar diteruskan dengan Gerakan Citarum Bestari," ungkapnya. Kedua kegiatan itu melibatkan semua pihak dengan pendekatan struktural, non struktural dan kultural. "Namun hasilnya belum optimal, Sungai Citarum masih tercemar," ujarnya. Pemerintah pusat pun memberikan perhatian penuh dengan melibatkan TNI AD, Kepolisian dan seluruh lapisan masyarakat dengan Gerakan Citarum Harum Bestari. Gerakan ini difokuskan untuk perubahan pola pikir, sikap dan perilaku untuk menjaga lingkungan. Sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat juga telah mencanangkan program Kampung Berbudaya Lingkungan/ Eco Village untuk Citarum. Dalam kegiatan tersebut bersinergi bersama TNI, dan telah bekerja keras melestarikan sungai Citarum. Pihak TNI pun melibatkan seluruh personil sebanyak 3.024 orang yang dibagi dalam 22 sektor. "Kegiatannya ada penghijauan, pengendalian pencemaran dari domestik dan industri, penanggulangan sampah dan lainnya," tuturnya. Semoga dengan sejumlah program yang digagas dapat menjadikan Citarum lebih baik. Tidak seperti sekarang yang seperti dianak tirikan, tidak terurus dan mendapat julukan fantastik, dengan sungai terkotor di dunia.

Bak Anak Tiri, Tidak Diakui dan Dibiarkan Merana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terbukti-cemari-citarum-belasan-perusahaan-siap-siap-disanksi_m_188307.jpeg" alt="Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Anang Sudarna melakukan jumpa pers terkait pabrik yang mencemari sungai Citarum di Kantor DLH, Bandung, Senin (12/2)." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Anang Sudarna melakukan jumpa pers terkait pabrik yang mencemari sungai Citarum di Kantor DLH, Bandung, Senin (12/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari 39 perusahaan yang diperiksa, 13 diantaranya terbukti melanggar dan melakukan pencemaran di Sungai Citarum. Sementara sisanya saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium guna memastikan adanya dugaan pencemaran yang dilakukan. Temuan belasan perusahaan pencemar Sungai Citarum tersebut berasal dari sidak yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat selama dua hari, yakni 2-3 Februari silam. Tidak cukup disitu, masih banyak perusahaan di Jabar yang ternyata sewaktu disidak tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Anang Sudarna mengatakan sidak tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan program Citarum Harum. Dan hasilnya, sebanyak 13 perusahaan melanggar. "Belasan perusahaan itu terbukti melanggar dan sudah diuji laboratorium," ujarnya saat ditemui di Kantor DLH Jabar, Bandung, Senin (12/2). Dari 13 perusahaan tersebut lima diantaranya berada di wilayah Kota Bandung, sedangkan delapan lainnya di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Oleh karena itu, pihaknya akan membawa belasan perusahaan tersebut ke ranah hukum karena terbukti membuang limbah B2. "Untuk sanksinya nanti beragam, mulai sanksi administrasi, pembuatan IPAL dan lainnya," tandasnya. Dari pengambilan sampel puluhan perusahaan tersebut, pihaknya mempunyai 9 parameter untuk menetapkan tingkat pencemaran yang dilakukan. Dan hasilnya, semua parameter diatas ambang batas. "Rata-rata hasil tesnya (uji laboraturium) tiga kali lipat di atas baku mutu yang seharunya," tuturnya. Awalnya, DLH&nbsp;akan melakukan sidak di 49 perusahaan, namun baru terealisasi 39 perusahaan. "Sepuluh perusahaan ada yang menolak disidak, yang jelas-jelas satu yang menolak. Pihaknya belum tahu akan ada sidak, kemudian ada yang sudah digedor-gedor tidak bangun," ujarnya. Pihaknya menegaskan, akan kembali melakukan sidak guna mewujudkan program Citarum Harum. Apabila ada yang menolak, hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana barang siapa yang mencegah, menghalangi atau menggalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dipidana dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 500 juta. "Jadi aturannya sudah jelas. Namanya juga sidak ya, mendadak," pungkasnya.

Terbukti Cemari Citarum, Belasan Perusahaan Siap-siap Disanksi

citarum harum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#citarum harum

Berita Terkini