<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/PENUTUPAN-IHSG_MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Ilustrasi karyawan mengamati pergerakan harga saham di Profindo Sekuritas, Jakarta, Kamis (16/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi karyawan mengamati pergerakan harga saham di Profindo Sekuritas, Jakarta, Kamis (16/3/2023).</figcaption>
</figure> MAIN Ekspansi Pasar sampai UEA JawaPos.com - PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperluas bisnis. Emiten perunggasan itu bakal merambah negara baru untuk ekspor produk hasil olahannya. Di antaranya, Singapura, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Brunei Darussalam. Bisnis restoran ayam akan menambah gerai baru.&nbsp;(han/c19/dio) WEHA Patok Pendapatan Rp 239 Miliar PT Weha Transportasi Indonesia Tbk (WEHA) mematok revenue mencapai Rp 239 miliar tahun ini. Sementara itu, laba bersih ditargetkan senilai Rp 26 miliar. Penambahan armada terus dilakukan hingga 90 unit. Upaya itu telah menyerap 50 persen dari dana belanja modal Rp 70 miliar pada 2023.&nbsp;(han/c19/dio) CITA Tebar Dividen Rp 39,6 Miliar PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) menyetujui pembagian dividen tunai. Emiten tambang logam tersebut akan membagikan dividen Rp 39,60 miliar. Dengan begitu, setiap pemegang satu saham CITA akan mendapatkan Rp 10 per saham.&nbsp;(han/c19/dio)

CITA menyetujui pembagian dividen tunai. Emiten tambang logam tersebut akan membagikan dividen Rp 39,60 miliar.

Intip Aksi Korporasi Sejumlah Emiten Bursa, Ada yang Bagi-bagi Dividen sampai Rp 39,6 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menggelontorkan sejumlah relaksasi pada sektor pajak. Tujuannya, tentu saja meringankan beban dunia usaha di tengah upaya memerangi pandemi Covid-19. Sementara itu, Jawa Timur (Jatim) tidak mengubah target penerimaan pajak meski sejumlah sektor terdampak wabah global.  Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menganggap kelonggaran pajak, khususnya penurunan tarif pajak penghasilan badan, sudah tepat. "Pajak yang selama ini kerap ditakuti kini menjadi penyelamat. Ciri gotong royong yang timbal balik kini sungguh terbukti," katanya Jumat (10/7).  Menurut Yustinus, insentif demi insentif yang pemerintah berikan disebut sebagai paket penyelamatan industri padat karya. Dia juga mengapresiasi penerbitkan berbagai aturan yang cukup lengkap untuk menjangkau semua sektor.  Mulai insentif PPh pasal 21 untuk sektor manufaktur, pembebasan PPh pasal 22 impor bahan baku, pengurangan PPh pasal 25, hingga percepatan restitusi PPN. Puncak kebijakan fiskal, ujar dia, adalah Perppu No 1 Tahun 2020.  Dari sisi perpajakan, selain merelaksasi administrasi perpajakan dan rencana mengenakan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik, pemerintah menurunkan tarif PPh badan menjadi 22 persen tahun ini. Konsekuensi tarif pajak yang turun adalah berkurangnya angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2020 setidaknya sejak April 2020. Dengan begitu, tahun ini pun wajib pajak sudah bisa menikmati kelonggaran kas.  "Tentu saja penurunan tarif pajak tak bisa berdiri sendiri. Ia musti diikuti perubahan kebijakan lain yang kondusif bagi keberlangsungan usaha," ucapnya.  Pemerintah menerbitkan Perpres No 54 Tahun 2020 yang mengatur penyesuaian target penerimaan perpajakan, realokasi, dan penggeseran belanja APBN.  Sementara itu, target penerimaan pajak di Surabaya belum berubah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (Kanwil DJP Jatim) I menargetkan penerimaan pajak tahun ini Rp 54,70 triliun. Sementara itu, potensi shortfall cukup besar di tengah perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 saat ini.  Kepala Kanwil DJP Jatim I Eka Sila Kusna Jaya menuturkan bahwa pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah pusat maupun kantor pelayanan pajak (KPP) soal target. ’’Sambil terus kami memantau juga perkembangan ekonomi terkini untuk melihat seberapa besar dampak Covid-19,’’ ungkapnya Jumat (10/4).  OUTLOOK APBN 2020 DALAM KEDARURATAN COVID-19  Penerimaan pajak DJP -5,9 persen dengan memperhitungkan dampak dari:  Pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi dan perang harga minyak.  Fasilitas pajak insentif jilid II (PMK 23/2020).  Relaksasi pajak tambahan (perluasan stimulus).  Pengurangan tarif PPh badan menjadi 22 persen.  Potensi penundaan PPh dividen karena omnibus law.  Penerimaan bea cukai -2,2 persen (dampak stimulus bebas bea masuk 19 industri)  PNBP -26,5 persen karena:  Migas turun akibat perubahan asumsi ICP yang lebih rendah.  SDA nonmigas turun akibat harga batu bara acuan.  Sumber: Kemenkeu

Kebijakan Relaksasi Pajak Dinilai Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/jkt1-darwis-ditojati-1.jpg" alt="Foto behind the scene pemotretan darwis triadi untuk Presiden jokowi dan Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Foto behind the scene pemotretan darwis triadi untuk Presiden jokowi dan Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Realisasi penerimaan pajak pada 2018 tidak mencapai target. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan, dari target penerimaan sebanyak Rp 1.786,4 triliun, hanya terelisasi sekitar Rp 1.518,1 triliun atau lebih rendah Rp 276,6 triliun.  Shortfall penerimaan pajak diprediksi terulang pada tahun ini. Perlambatan ekonomi global akibat akibat perang dagang, harga komoditas ekspor yang terus turun, dan sejumlah faktor lain membayangi penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung pembangunan.  "Dalam waktu dekat dilakukan pemilihan Dirjen Pajak, harapannya sosok ke depan bisa mendorong penerimaan, mendorong trust masyarakat membayar pajak," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo kepada JawaPos.com, Sabtu (19/10).  Peraturan perpajakan ke depan, harap Yustinus, lebih jelas untuk mendorong kepercayaan masyarakat membayar pajak. Sementara itu, praktik-praktik pajak di lapangan harus lebih bersahabat kepada wajib pajak.  "Kepatuhan pajak masih rendah, sehingga penerimaan pajak tidak tercapai di dalam lima tahun terakhir ini," kata Yustinus.  Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, rasio penerimaan pajak (tax ratio) yang masih rendah menjadi tantangan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lima tahun ke depan. Uang dari pajak sangat dibutuhkan guna membiayai infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).  "Pak Jokowi sangat perhatian terhadap sektor pajak. Terlihat dari program yang diterbitkan, seperti amnesti pajak, berbagai insentif pajak, reformasi perpajakan dan lainnya," pungkas Darussalam.

Lima Tahun Jokowi Belum Bisa Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kinerja-tim-reformasi-perpajakan-melempem_m_119034.jpeg" alt="Ilustrasi pelayanan tax amnesty" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan tax amnesty</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jelang akhir holding period dana repatriasi program pengampunan pajak (tax amnesty), kekhawatiran mulai muncul. Salah satunya, potensi dana repatriasi akan kabur lagi ke luar negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi secara intensif mengenai hal itu.  "Ini kami sudah bicarakan cukup lama dengan pemilik dana," ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (9/10).  Menurut dia, hal tersebut juga berkaitan dengan adanya ketentuan bahwa dana repatriasi diharuskan bertahan selama tiga tahun. Sebelumnya, pemerintah menyelenggarakan program tax amnesty pada pertengahan 2016 dan berlangsung selama sembilan bulan hingga Maret 2017. Dalam program itu, pemerintah menawarkan pengampunan pajak dengan membayar uang tebusan.  Sementara itu, holding period dana repatriasi program amnesti pajak tahap pertama berlangsung pada September–Desember 2019. Berdasar data Kementerian Keuangan, total dana repatriasi mencapai Rp 147 triliun dari 3.000 peserta pengampunan pajak.  Ani –sapaan karib Sri Mulyani Indrawati– menyebutkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman dan Dirjen Pajak Robert Pakpahan agar memantau instrumen yang disiapkan untuk menahan dana repatriasi.  "Nanti tolong minta sama Pak Luky saja yang melakukan tracking dengan Pak Robert mengenai penempatan selama ini. Jadi banyak yang sudah dilakukan investasinya di Indonesia," jelasnya.  Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo memandang, risiko dana kabur lagi memang akan selalu ada. Hal itu berkaitan dengan iklim bisnis dan investasi yang kondusif di dalam negeri.  "Kalau serentak dana ke luar negeri lagi, itu capital outflow yang signifikan. Bukan sekadar nominal, tapi itu sinyal yang kurang baik bagi investor," ujarnya, Kamis.  Menurut dia, persoalan yang ada saat ini, yakni pasar uang di Indonesia, masih terbilang dangkal. Yustinus menganalogikan, jika ada dana keluar Rp 25 triliun saja, jumlah tersebut sudah sangat besar.  "Apalagi persepsi investor dan global. Kita memang dulu nggak dirancang dengan baik. Angka repatriasi segitu sebenarnya kan kecil," tutur direktur eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu.  Namun, beberapa hal bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi risiko tersebut. Di antaranya, menciptakan iklim bisnis yang kondusif, meningkatkan kepastian hukum, serta menciptakan instrumen investasi yang beragam dan menarik. Sebenarnya, lanjut Yustinus, Indonesia secara umum merupakan market yang menarik. Sayang, ada risiko uncertainty (ketidakpastian) yang tinggi.  "Dengan kondisi itu, penting bagi pemerintah dan seluruh pihak untuk mendorong agar perekonomian bisa terus tumbuh. Dengan begitu, investasi juga bergeliat," katanya.  PENERIMAAN DARI TAX AMNESTY  Uang tebusan: Rp 114 triliun  Pembayaran tunggakan: Rp 18,8 triliun  Pembayaran bukti permulaan: Rp 1,8 triliun

Dana Repatriasi Hasil Tax Amnesty Jangan Sampai Lari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pph-non-migas-sulit-diandalkan-cita-sebut-target-ppn-lebih-realistis_m_152563.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai penerimaan PPh non migas dalam RAPBN 2018 adalah yang paling berat untuk dicapai. Alasannya, target yang dipatok dalam penerimaan PPh non migas terlalu tinggi. Rinciannya, penerimaan PPh non-migas meningkat 29,39 persen atau sebesar Rp 816,99 triliun dibandingkan proyeksi realisasi penerimaan PPh non-migas tahun 2017. Di tahun 2017 sendiri, proyeksi hanya mencapai Rp 631,4 triliun atau 85,07 persen dari target. Proyeksi ini didasari kinerja penerimaan PPh non-migas tahun 2017 yang lebih rendah dari tiga tahun sebelumnya. Per-Juli 2017, kinerja PPh non-migas hanya tumbuh &nbsp;7,62 persen year on year (yoy), jauh lebih rendah rata-rata kinerja tiga tahun terakhir yaitu 15,15 persen. "Hal ini dikarenakan belum optimalnya tindak lanjut atas data amnesti pajak karena masih menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/8). Sebaliknya, lanjut Prastowo, target penerimaan PPN dianggap lebih realistis dibandingkan target penerimaan PPh non migas. Dalam RAPBN 2018, target penerimaan PPN sebesar Rp 535,3 triliun. Dibandingkan dengan proyeksi realisasi penerimaan PPN tahun 2017, target penerimaan PPN dalam RAPBN 2018 meningkaat 13,7 persen. "Di tahun 2017, kami memproyeksikan realisasi penerimaan PPN mencapai angka Rp 470 triliun. Hal ini didasari peningkatan kinerja penerimaan PPN per Juli 2017 yang meningkat 11,13 persen yoy. Dengan perkiraan ini, target PPN 2018 diperkirakan akan tercapai," tutupnya.

PPh Non Migas Sulit Diandalkan, CITA Sebut Target PPN Lebih Realistis

cita

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cita

Berita Terkini

Intip Aksi Korporasi Sejumlah Emiten Bursa, Ada yang Bagi-bagi Dividen sampai Rp 39,6 Miliar

Kebijakan Relaksasi Pajak Dinilai Positif

Lima Tahun Jokowi Belum Bisa Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak

Dana Repatriasi Hasil Tax Amnesty Jangan Sampai Lari

PPh Non Migas Sulit Diandalkan, CITA Sebut Target PPN Lebih Realistis

Download Aplikasi JawaPos.com