<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/11/BKN_diretas-1-969466551.jpg" alt="Peretas mengklaim mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris yang berisi data-data pribadi. (CISSReC/Antara)" width="100%">
<figcaption>Peretas mengklaim mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris yang berisi data-data pribadi. (CISSReC/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC mengungkapkan kebocoran data pribadi masih terjadi lagi menjelang Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia. Kali ini yang menjadi korban peretasan adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN). &rdquo;Temuan ini berawal dari sebuah posting-an dari peretas dengan nama anonim TopiAx di Breachforums pada Sabtu (10/8),&rdquo; kata Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha seperti dilansir dari Antara di Semarang, Minggu (11/8). Pada posting-an, kata dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) itu, peretas mengklaim mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris berisi sangat banyak data. Di antaranya adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir, gelar, tanggal CPNS, tanggal PNS, NIP, nomor SK CPNS, dan nomor SK PNS. Data lain, yakni golongan, jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor HP, surel (email), pendidikan, jurusan, dan tahun lulus. Selain data tersebut, masih banyak lagi data lain, baik yang berupa cleartext (informasi yang disimpan atau dikirim dalam bentuk yang tidak terenkripsi) maupun text yang sudah diproses dengan metode kriptografi. Pada posting-an tersebut, lanjut Pratama, peretas yang sudah bergabung dalam forum yang biasa untuk jual beli hasil peretasan tersebut menawarkan seluruh data tersebut sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp 160 juta). Pakar keamanan siber itu mengungkapkan, peretas juga membagikan sampel data berisi 128 ASN yang berasal dari berbagai instansi di Aceh. Mengenai hal itu, CISSReC sudah melakukan verifikasi secara random terhadap 13 ASN yang namanya tercantum dalam sampel data tersebut melalui WhatsApp. &rdquo;Menurut mereka data tersebut adalah valid meskipun ada yang menginformasikan tentang adanya kesalahan penulisan digit terakhir pada field NIP dan NIK,&rdquo; terang Pratama. Hingga Minggu (11/8) pagi, kata dia, belum ada konfirmasi secara resmi, baik dari pihak BKN maupun pihak terkait seperti BSSN dan Kominfo atas dugaan kebocoran data tersebut. BKN sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan BSSN untuk memperkuat data ASN dan meningkatkan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik pada 3 Oktober 2022. Namun, kata Pratama, MoU itu hanya berlaku selama 1 tahun dan berakhir pada Oktober 2023. &rdquo;Belum diketahui apakah BKN memperpanjang MoU dengan BSSN tersebut atau tidak?&rdquo; kata Pratama Persadha, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK itu.

Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC ungkap kebocoran data pribadi masih terjadi lagi. Kali ini korban peretasan adalah BKN

CISSReC Ungkap Dugaan Kebocoran Data BKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/situs_presiden.jpg" alt="Situs presiden.go.id tidak bisa diakses bukan karena diretas melainkan belum bayar domain. CISSReC/Antara" width="100%">
<figcaption>Situs presiden.go.id tidak bisa diakses bukan karena diretas melainkan belum bayar domain. CISSReC/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha memastikan presidenri.go.id dan presiden.go.id milik pemerintah. Sehingga, pengamanan dan pengelolaan kedua domain itu harus dilakukan dengan baik.  ”Kalaupun situs resmi yang digunakan adalah presidenri.go.id, domain presiden.go.id tetap harus dikelola dan diamankan dengan baik. Sebab, namanya sangat sensitif jika digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Pratama Persadha seperti dilansir dari Antara di Semarang, Kamis (24/11).  Sebelumnya, CISSReC mengungkapkan pada Rabu (23/11) pukul 19.15 situs presiden.go.id tidak bisa diakses. Bukan karena diretas, melainkan belum bayar domain.  Menurut Pratama yang juga pakar keamanan siber, domain itu digunakan ataupun tidak, seharusnya tetap diawasi dan di-maintenance dengan baik. Domain tersebut, kemungkinan dikelola Istana (Kantor Staf Presiden, Kementerian Sekretariat Negara) atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Perpanjangan domain pasti akan diingatkan registrar beberapa bulan sebelum expired (kedaluwarsa).  ”Kalau domain presiden.go.id ini diblokir, pasti admin/penanggung jawab tidak pernah mengecek/mengawasi/memonitor email/sistem yang mereka miliki,” ucap Pratama.  Menyinggung harga perpanjangan domain go.id, dia menyebutkan sekitar Rp 87.100,00, sangat murah dan tidak berarti bagi lembaga pemerintahan.  Menurut Pratama, esensi dari expired-nya domain go.id adalah tidak adanya pengawasan dan maintenance yang baik terhadap aset digital milik pemerintah. ”Kalau masalah domain yang ringan saja tidak bisa mengurusi, bagaimana dengan masalah pengamanan siber yang lebih rumit? Pantas sering sekali terjadi kebocoran dan peretasan pada sistem milik pemerintah,” ujar Pratama.  ”Kalau pemerintah saja tidak bisa mengelola dirinya dengan baik, bagaimana mau mengurusi ancaman siber terhadap rakyatnya?” tambah dia.

CISSReC Pastikan presidenri.go.id dan presiden.go.id Milik Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/situs_presiden.jpg" alt="Situs presiden.go.id tidak bisa diakses bukan karena diretas melainkan belum bayar domain. CISSReC/Antara" width="100%">
<figcaption>Situs presiden.go.id tidak bisa diakses bukan karena diretas melainkan belum bayar domain. CISSReC/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pada Rabu (23/11) pukul 19.15 WIB, situs presiden.go.id tidak bisa diakses bukan karena diretas melainkan belum bayar domain. Website resmi presiden seharusnya ada yang memantau, mengecek, dan melakukan maintenance (pemeliharaan), maupun melakukan posting-an, malah sampai lupa memperpanjang langganan domain.  ”Ini terlihat dari keterangan saat kami membuka website resmi kepresidenan. Hal ini sangat memalukan dan seharusnya tidak terjadi," kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha seperti dilansir dari Antara di Semarang, Rabu (23/11) malam.  Menurut dia, yang bertanggung jawab adalah admin. Namun, hal itu biar pihak Istana yang menjelaskan lebih perinci.  Dari kejadian ini, lanjut dia, menjelaskan ke publik masalah siber, baik dari sisi keamanan maupun maintenance, masih jauh dari ideal. ”Ini situs kepresidenan, jangan-jangan jarang sekali melakukan pengecekan secara berkala, sampai-sampai admin tidak tahu domainnya sudah expired (kedaluwarsa),” ucap Pratama Persadha.  ”Ini bukan perkara harga domain yang seharusnya juga tidak seberapa. Ini murni masalah awareness (kesadaran) dan ini masalah serius karena merupakan aset digital RI 1,” tambah pakar keamanan siber itu.  Pratama melanjutkan, bila kurang pengecekan jika situs diretas dan di-posting oleh peretas berbagai hal yang tidak pas, tentu akan mengundang polemik lebih jauh. Agar masalah seperti ini tidak terulang, dia memandang Sekretariat Negara dan tim kepresidenan perlu melakukan inventarisasi aset digital apa saja yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden.  ”Setelah terkumpul, lakukan pengecekan terkait dengan kapan pembayaran domain. Selain itu, cek siapa saja admin dan email yang dipakai, ini terkait dengan pengamanan aset digital uang dimiliki. Dengan demikian, tidak hanya website, tetapi juga media sosial,” ucap Pratama Persadha.  Dia menambahkan, aset digital harus menjadi perhatian dan prioritas tim kepresidenan dan Sekretariat Negara. Bila ada tindakan ilegal atau ada peretasan terhadap aset digital Presiden dan Wakil Presiden, akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.  ”Tentu sebagian dari kita akan bertanya-tanya, kalau soal pembayaran domain saja bisa terlewat, lalu bagaimana dengan urusan pengamanan sibernya?” ujar Pratama Persadha.

CISSReC Ungkap Situs presiden.go.id Tidak Bisa Diakses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/PRATAMA-KPU-1.jpg" alt="Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha. CISSReC/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha. CISSReC/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga raksasa teknologi Google, Facebook, dan Twitter, terancam diblokir pada 20 Juli. Sebab, mereka belum melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE).  Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha menyatakan, hal itu memperlihatkan pemerintah bisa tegas terhadap Facebook (FB), Google, dan Twitter. Sekaligus menunjukkan pada raksasa teknologi itu bahwa negara tidak tunduk pada perusahaan multinasional.  ”Bila dihitung dari jumlah pemakai, misalnya Twitter, pemakai aktif di Tanah Air sebanyak 10 juta sampai 15 juta orang. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak tegas,” kata pakar keamanan siber Pratama Persadha seperti dilansir dari Antara di Semarang, Senin (18/7).  Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), lanjut Pratama, pernah tegas terhadap Telegram yang saat itu pemakainya 10 juta orang. Namun, menurut dia, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, ada beberapa pasal yang dianggap karet. Misalnya pasal 9 dan pasal 14.  Dalam pasal tersebut, Pratama menjelaskan, bisa men-takedown (mencopot) konten serta akses informasi dengan alasan mengganggu ketertiban umum serta meresahkan masyarakat. Di negara lain hal tersebut bisa dilakukan dengan adanya kasus terlebih dahulu dan izin permintaan tersebut dikeluarkan pengadilan.  ”Jadi, poin pasal karet tersebut sebaiknya ditinjau Kominfo dan dirundingkan bersama-sama dengan elemen masyarakat,” kata Pratama.  Menyinggung ancaman terhadap FB, dia menyebutkan, pemakai di Tanah Air lebih dari 130 juta orang. Namun, kebutuhan FB tidak sekrusial Google, yang layanannya sudah banyak dipakai, bahkan di kampus-kampus, perusahaan, dan juga pemerintah daerah sampai pusat.  Namun, kata Pratama, Facebook tidak sendirian, ada WhatsApp dan Instagram juga yang ada dalam satu payung, Meta (layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat).  Jadi, WhatsApp dan Instagram apa juga terancam diblokir? menurut Pratama, WhatsApp yang akan menjadi perhatian serius karena menjadi aplikasi utama instant messaging (pesan singkat) yang dipakai saat ini. Oleh karena itu, pendekatannya tidak bisa sama dengan Telegram yang dahulu langsung diancam blokir karena pemakainya tidak terlampau banyak.  Pratama memandang perlu ada jeda waktu agak lama untuk sosialisasi kepada masyarakat dan juga memberi waktu pada FB selaku pemilik WhatsApp untuk melakukan pendaftaran PSE ke Kominfo. ”Jadi, perlu syok terapi juga karena selama ini mereka merasa lebih aman dan lebih besar karena pemakai di Indonesia sangat banyak,” ucap Pratama.  ”Hal itu termasuk keberanian mereka, terutama FB, untuk urusan pajak. Bahkan, FB juga enggan membuka kantor di Indonesia. Media sosial ini hanya membuka kantor yang ada satpamnya untuk menerima surat saja,” ucap Pratama Persadha.  Dia menambahkan, masyarakat perlu tahu bahwa FB dan Twitter bila tidak segera penuhi syarat beroperasinya PSE di Tanah Air, layanan media sosial itu diblokir sampai mereka penuhi syarat beroperasi PSE di Indonesia. FB akan rugi banyak karena pemakai di Indonesia relatif sangat banyak.  ”Pengumuman dari pemerintah sangat penting, terutama para pengiklan di FB dan Twitter untuk menghentikan iklannya sementara pada saat pemblokiran platform tersebut,” papar Pratama Persadha.  Terkait dengan Google, Pratama memperkirakan akan lebih banyak mendapatkan penolakan karena pemakaiannya sudah sampai ke berbagai elemen masyarakat, mulai dari kampus, perkantoran, sampai pemerintah memakai layanan Google. Belum lagi, YouTube yang di bawah Google sudah menjadi platform mencari uang banyak pihak.  ”Namun, yang paling parah adalah layanan Google di smartphone android. Bila diblokir, banyak layanan yang tidak berfungsi,” ucap Pratama Persadha.  ”Atas dasar itu, Uni Eropa melarang Google memberikan aplikasi secara default (bawaan) di ponsel android yang beredar di negara Uni Eropa. Selain karena melanggar aturan monopoli, juga mengurangi ketergantungan masyarakat negara tersebut pada aplikasi Google,” terang dia.

Belum Daftar PSE, Ahli Sebut Google, Facebook, Twitter, Bisa Diblokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/data_cissrec.jpg" alt="Hasil riset CISSReC terkait dengan perpanjangan jabatan dan tiga periode. CISSReC/Antara" width="100%">
<figcaption>Hasil riset CISSReC terkait dengan perpanjangan jabatan dan tiga periode. CISSReC/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha mempertanyakan sumber data 110 juta warganet yang setuju penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.  ”Agak mustahil ada 110 juta big data warganet yang setuju penundaan pemilu. Dari mana sumber datanya?” tanya Pratama seperti dilansir dari Antara di Semarang, Senin (11/4) malam.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa tidak ada penundaan pemilu, atau tetap akan berlangsung pada 14 Februari 2024.  Pratama mengemukakan hal itu sekaligus menjawab polemik penundaan pemilu yang muncul setelah klaim bahwa 110 juta warga menginginkan penundaan pemilu. Informasi itu disebut diketahui lewat big data.  Namun, lanjut Pratama, sampai sekarang dari pihak terkait belum membuka data tersebut. Padahal banyak pihak mendorong agar data tersebut dibuka.  Menurut Pratama, harus jelas proses bagaimana dan dari mana data itu diambil. Sehingga, tidak timbulkan polemik di tengah masyarakat.  Menurut dia, secara teknis ada banyak cara mengetahui perbincangan publik di media sosial atau platform internet lainnya. Oleh karena itu, perlu bertanya 110 juta warganet yang disampaikan itu mengambil data dari platform apa dan bagaimana metodologinya.  ”Hal ini perlu disampaikan ke publik agar semua pihak bisa menilai sejauh mana, sekaligus membuka ruang diskusi,” ujar Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) bertransformasi menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).  Bila mengambil dari Twitter, pemakai aktif media sosial itu di Tanah Air hanya di angka 15 jutaan saja. Selain itu, juga masih banyak akun anonim. Menurut Pratama, tidak mungkin data 110 juta tersebut berasal dari Twitter.  Dia menyebutkan, hasil riset CISSReC menggunakan open source intelligence (OSINT) akun Twitter yang membicarakan soal perpanjangan jabatan dan tiga periode di kisaran 117.746 (tweet, reply, retweet) dan mencapai 11.868 pemberitaan daring (online).  Dari data keduanya diketahui yang kontra penundaan pemilu di Twitter 83,60 persen dan pro 16,40 persen. Sementara itu, pada media daring dengan kontra sebesar 76,90 persen dan pro 23,10 persen.  ”Dari data ini saja sudah terlihat jelas lebih banyak yang menolak penundaan pemilu,” tutur Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC.

Pakar Tanya Data 110 Juta Warganet Setuju Pemilu Ditunda dari Mana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/PERETASAN-polri-1.jpg" alt="Kebocoran data personel Polri yang dibagikan secara gratis oleh peretas (hacker) di forum internet RaidForum. CISSReC/Antara" width="100%">
<figcaption>Kebocoran data personel Polri yang dibagikan secara gratis oleh peretas (hacker) di forum internet RaidForum. CISSReC/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC mengingatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan kebocoran data personel Polri. Peretas (hacker) membagikan data tersebut secara gratis di forum internet RaidForum.  Sebelumnya, kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha, serangan deface di web Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).  ”Kali ini giliran data personel Polri yang bocor. Kebocoran ini diketahui dari salah satu unggahan akun twitter @son1x777 yang juga men-deface website BSSN,” kata Pratama seperti dilansir dari Antara di Semarang, Kamis (18/11).  Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) itu menjelaskan, pengunggahan kebocoran tersebut pada Rabu (17/11) siang melalui akun Twitter yang sama dengan peretas web BSSN.  Di unggahan tersebut, lanjut dia, juga diberikan link untuk download sampel hasil data yang diambil yang diduga berisi sampel database personel Polri. Dua database yang diberikan punya ukuran dan isi yang sama, yakni 10.27 megabita dengan nama file pertama polrileak.txt dan file kedua polri.sql.  Dari file tersebut, berisi banyak informasi penting dari data pribadi personel kepolisian, misalnya nama, NRP, pangkat, tempat dan tanggal lahir, satker, jabatan, alamat, agama, golongan darah, suku, email, bahkan nomor telepon. ”Ini jelas berbahaya,” kata Pratama.  Dia menyebutkan, terdapat kolom data rehab putusan, rehab putusan sidang, jenis pelanggaran, rehab keterangan, id propam, hukuman selesai, tanggal binlu selesai. Kemungkinan data yang bocor itu merupakan data dari pelanggaran yang dilakukan personel Polri.  ”Kemungkinan besar serangan ini sebagai salah satu bentuk hacktivist (peretas) sambil mencari reputasi di komunitasnya dan masyarakat, ataupun untuk melakukan perkenalan tim hacking-nya,” terang Pratama.  Sebelumnya, lanjut Pratama, Polri berkali-kali diretas, mulai diretas untuk diubah tampilannya (deface), diretas untuk situs judi online, hingga peretasan pencurian database personel.  Bahkan, menurut dia, sampai sekarang database personel Polri masih dijual di forum internet RaidForum dengan bebas oleh pelaku yang mempunyai nama akun Stars12n.  Di forum tersebut juga diberikan sampel data untuk bisa di-download dengan gratis. Pratama menyarankan agar Polri belajar dari berbagai kasus peretasan yang pernah menimpa institusinya supaya bisa lebih meningkatkan security awareness dan memperkuat sistem.  ”Rendahnya awareness mengenai keamanan siber merupakan salah satu penyebab mengapa banyak situs pemerintah yang jadi korban peretasan,” tutur Pratama.

CISSReC Sebut Ribuan Data Polri Bocor dan Dibagikan Secara Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/retas_web_jateng-1.jpg" alt="Pakar keamanan siber CISSReC minta perkuat keamanan siber di situs pemerintah agar tidak diretas dan disalahgunakan seperti dijadikan tempat situs judi online" width="100%">
<figcaption>Pakar keamanan siber CISSReC minta perkuat keamanan siber di situs pemerintah agar tidak diretas dan disalahgunakan seperti dijadikan tempat situs judi online</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar keamanan siber dari CISSReC memandang penting memperkuat keamanan siber di situs milik pemerintah agar tidak dijadikan sebagai tempat situs judi online. Hal itu menyusul sejumlah website pemerintah yang menjadi korban deface web.  Hingga Senin (18/10) pukul 07.00 WIB, situs milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menjadi korban deface web (perusakan situs web) dengan alamat uniform resource locator (URL) https://dlhk.jatengprov.go.id/app. Serangan terhadap situs web itu mengubah tampilan visual situs web atau halaman web, seperti di situs milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (dlhk.jatengprov.go.id) yang salah satu halamannya menampilkan situs judi online tersebut.  Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha menjelaskan, tidak hanya situs DLHK Provinsi Jateng, tetapi sejumlah situs juga disusupi judi online. Ada ratusan situs pemerintah yang telah disusupi judi online karena kelemahan pada sistem web.  ”Pelaku mudah sekali masuk, kemudian pasang iklan tersebut,” tutur Pratama Persadha seperti dilansir dari Antara, Senin (18/10).  Menurut pakar keamanan siber itu, pelaku mudah meretas situs pemerintah dan lembaga negara karena pengamanan masih lemah. Sebab, pengamanan belum menjadi budaya yang mengakar.  ”Selama ini situs pemerintah menjadi korban deface web, kini mulai menjadi tren diretas untuk dijadikan situs judi online,” kata Pratama Persadha yang juga dosen pascasarjana di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).  Setelah situs itu diretas, lanjut Pratama, dibuatlah satu URL pada domain yang diretas pelaku yang susah untuk dilacak dan tidak mudah diketahui pemilik sistem tersebut.  Dia menambahkan, peretas memanfaatkan situs pemerintah karena bisa menaikkan rating iklan judi online. Hal itu mengingat masyarakat umum sering membukanya untuk mencari suatu informasi atau pelayanan publik.  ”Akar permasalahannya memang karena masih banyaknya kerentanan di website pemerintah. Walaupun di beberapa pemerintahan daerah sudah ada computer security incident response team (CSIRT), kadang mereka merespons ketika insidennya kelihatan dan ketahuan,” ujar Pratama Persadha.

Pakar Minta Perkuat Keamanan Siber Cegah Situs Pemerintah untuk Judi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/pratama_peretasan_tempo.jpg" alt="Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha. CISSReC/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha. CISSReC/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC memandang penting melakukan pengecekan terkait dengan kebenaran informasi peretasan terhadap 10 kementerian dan lembaga di Tanah Air. Peretasan itu kabarnya menggunakan private ransomware (perangkat pemeras) bernama Thanos.  ’’Bisa saja ini baru klaim sepihak. Oleh karena itu, perlu menunggu buktinya seperti pada kasus e-HAC kemenkes beberapa waktu lalu,’’ kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha seperti dilansir dari Antara di Semarang, Minggu (12/9).  Pakar keamanan siber ini mengemukakan hal itu terkait dengan informasi yang menyebutkan bahwa Mustang Panda Group, peretas asal Tiongkok, melakukan peretasan terhadap sejumlah kementerian/lembaga dengan menggunakan private ransomware bernama Thanos.  ’’Kalau mereka sudah share bukti peretasannya seperti data dan biasanya upaya perusakan situs web (deface situs web), baru bisa menyimpulkan kebenaran terjadi peretasan. Apalagi, kesepuluh kementerian/lembaga mana saja yang diretas masih belum jelas,’’ papar Pratama Persadha.  Namun, bila itu spionase antarnegara, menurut dosen pascasarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) itu, bukti akan lebih sulit didapatkan. Sebab, motifnya bukan ekonomi maupun popularitas.  Menurut dia, hal itu tetap bagus sebagai trigger (pemicu) semua kementerian/lembaga pemerintah di Indonesia untuk mulai mengecek sistem informasi dan jaringan. ’’Lakukan security assessment di sistemnya masing-masing. Perkuat pertahanannya, upgrade sumber daya manusianya, dan buat tata kelola pengamanan siber yang baik di institusinya masing-masing,’’ tutur Pratama Persadha.  Pada pertengahan 2020, kata Pratama, juga terjadi isu serupa di lingkungan kemenlu dan beberapa BUMN. Saat itu ada warning dari Australia bahwa email salah satu diplomat Indonesia mengirim malware aria body ke email salah satu pejabat di Australia Barat.  Menurut dia, email dari diplomat Indonesia sudah diambil alih peretas, yang diperkirakan kelompok Naikon asal Tiongkok. Namun, hal itu juga belum diketahui persis hanya email saja atau sampai perangkat yang diretas.  ’’Masalahnya, banyak malware yang dibuat dengan tujuan menyamai kemampuan malware pegasus yang bisa melakukan take over smartphone,’’ ujar Pratama Persadha.  Pratama memandang perlu melakukan deep vulnerability assessment atau kerentanan terhadap sistem yang mereka miliki, serta melakukan penetration test (tes penetrasi) secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan. Dia juga menganjurkan menggunakan teknologi honeypot.  ’’Ketika terjadi serangan, hacker (peretas) akan terperangkap pada sistem honeypot ini sehingga tidak bisa melakukan serangan ke server yang sebenarnya,” ujar Pratama Persadha.  Selain itu, perlu memasang sensor cyber threats intelligence untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem. Menurut Pratama Persadha, yang paling penting adalah membuat tata kelola pengamanan siber yang baik dan mengimplementasikan standar-standar keamanan informasi yang sudah ada.  Terkait dengan info peretasan terhadap 10 kementerian/lembaga, CISSReC telah mencoba melakukan profiling threat actor (membuat profil aktor ancaman). Dia menjelaskan, Mustang Panda adalah hacker group yang sebagian besar anggota dari Tiongkok. Grup itu membuat private ransomware yang dinamakan Thanos.  Ransomeware ini dapat mengakses data dan credential login pada device (perangkat) PC, kemudian mengirimkannya ke command and control (CNC), bahkan hacker bisa mengontrol sistem operasi target.  ’’Private ransome Thanos mempunyai 43 konfigurasi yang berbeda untuk mengelabui firewall dan antivirus sehingga sangat berbahaya,’’ ucap Pratama Persadha.  Pratama menekankan bahwa pemerintah segera melakukan segala langkah untuk mengetahui apakah tindak spionase itu terkait dengan konflik Laut China Selatan atau tidak. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir tensi terkait dengan isu tersebut memang meningkat di kawasan Asia Tenggara.

CISSReC Minta Kebenaran Thanos Serang Sejumlah Kementerian Dicek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#CISSReC

Berita Terkini