<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/ali-usman-1229708524.png" alt="Ali Usman" width="100%">
<figcaption>Ali Usman</figcaption>
</figure> BAGAIMANA menjelaskan fenomena seorang guru di SMPN 1 Sukodadi Lamongan, Jawa Timur, yang &ndash;beberapa hari lalu tersiar kabar&ndash; mencukur gundul atau pitak 14 siswinya. Tindakan itu dinilai guru tersebut sebagai hukuman karena para siswi tidak mengenakan dalaman jilbab atau biasa disebut ciput? Hal itu bisa dianalisis berdasar kerangka berpikir gunung es (iceberg analysis), yang faktor penyebabnya dipengaruhi minimal tiga dimensi. Pertama, patterns of behavior (pola dan tren), menunjukkan faktor pendukung secara langsung terjadinya seorang guru yang tega mencukur pitak peserta didik itu. Pasalnya, pelaku merupakan guru bahasa Inggris (bukan guru agama Islam), yang jika telusuri, akan terpotret dengan siapa ia berinteraksi, dan itu turut memengaruhinya, terutama dari aspek keagamaan. Apalagi, fenomena pemaksaan ciput itu sejalan dengan pemaksaan jilbab di sekolah-sekolah negeri, yang setiap tahun selalu ada kasus serupa. Setara Institute mencatat pada 2022, ada 12 kasus intoleransi di lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya pemaksaan jilbab bagi siswi di sekolah negeri. Kedua, system structure (struktur penyebab), yang di dalamnya terdapat unsur tradisi, budaya, kebijakan pemerintah, dan sistem. Pelibatan system structure pada kasus yang kompleks seperti pemaksaan jilbab (termasuk di dalamnya ciput) di sekolah negeri memungkinkan pola dan tren itu terus menguat dan berkembang. Ketiga, mental models, yang mengandung unsur keyakinan, perspektif, dan paradigma. Jadi, apa yang dilakukan guru di SMPN 1 Sukodadi Lamongan merupakan aktualisasi dari apa yang selama ini diyakininya. Sebagai sebuah keyakinan individu bagi guru tersebut, tidaklah ada masalah. Namun menjadi malapetaka jika keyakinannya dipaksakan untuk diikuti orang lain. Jalan Moderasi Beragama Lalu, bagaimana mengatasinya? Setelah menyelami permasalahan hingga ke mental models beserta sumber keyakinannya, sebagaimana dijelaskan di atas, kita perlu memulihkan situasi, dari bawah atau &rdquo;dasar laut&rdquo; ke permukaan air. Artinya, jika benar, mental models dari kasus tindakan seorang guru yang mencukur pitak itu akibat dari pemahamannya yang konservatif terhadap ajaran Islam, dan menyebabkan dirinya melakukan tindakan intoleran, konservatif, maka langkah pertama yang perlu diubah, meski butuh waktu, adalah menetralkannya menjadi inklusif dan moderat. Proses ini disebut rethinking yang melahirkan paradigma baru. Setelah rethinking dari mental models, kemudian beranjak pada redesigning, yaitu menata ulang struktur dan sistem, melakukan inovasi untuk membangun mental model (paradigma) baru dalam kebijakan sekolah. Di sini, dilihat dari system structure, pihak sekolah wajib menaati Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 bahwa sekolah negeri tempat bersemainya perbedaan, toleransi, dan saling menghormati tidak boleh melakukan penyeragaman meski atas nama agama. Selanjutnya, dari patterns of behavior yang kurang baik, perlu dirancang reframing, yaitu membingkai ulang pola/kecenderungan yang ada dan mendorong lahirnya kecenderungan baru yang lebih ideal. Sekolah negeri yang mengikuti pola dan tren aturan wajib jilbab bagi siswinya harus segera dihentikan, apalagi sampai mengurus soal rambut dan ciput, karena jelas itu tidak mencerminkan sikap yang toleran. Pihak-pihak sekolah yang terpapar ajaran-ajaran ekstrem keagamaan perlu melakukan refleksi terhadap dampak yang ditimbulkannya, baik untuk dirinya maupun orang lain. Sampai di sini, jika pemulihan situasi di atas telah dilakukan, yang tampak ke permukaan adalah sebuah events baru, reacting. Yang muncul bukan berita-berita intoleran, melainkan sebaliknya, perilaku toleran. Inilah jalan terjal moderasi beragama di sekolah. Kita tahu, di antara indikator seseorang dapat dikatakan memiliki pemahaman dan sikap moderat, sebagaimana dirumuskan oleh Kemenag (2019), adalah toleransi. Sejatinya sekolah negeri merupakan arena tumbuh berkembangnya toleransi, bukan sebaliknya. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat. Meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi. Sebab, demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya. Semoga.&nbsp;(*) <hr /> *) ALI USMAN, Dosen akidah dan filsafat Islam, peneliti Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara (PSPBN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta &nbsp;

Fenomena pemaksaan ciput itu sejalan dengan pemaksaan jilbab di sekolah-sekolah negeri, yang setiap tahun selalu ada kasus serupa.

Dari Ciput Menuju Jalan Moderasi Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/IMG-20230811-WA0014_5-366726379.jpg" alt="Ketua Tanfiziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nasyirul Falah Amru (Gus Falah)." width="100%">
<figcaption>Ketua Tanfiziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nasyirul Falah Amru (Gus Falah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Tanfiziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mengaku prihatin atas pembotakan 19 siswi karena berjilbab tanpa memakai daleman kerudung atau ciput di SMP Negeri 1 Sidodadi Lamongan, Jawa Timur. "Oknum guru itu sangat tercela, intimidatif tindakannya. Apalagi, pemakaian ciput dalam jilbab sebenarnya tidak diwajibkan dalam agama," kata Gus Falah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/8). Meski oknum guru itu bertujuan baik, menurut Gus Falah yang juga anggota DPR RI Dapil Lamongan dan Gresik itu, tetap tak dibenarkan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Seharusnya, kata Gus Falah, oknum guru itu melakukan cara-cara yang baik dan santun bila ingin siswinya menggunakan ciput dalam berjilbab. "Seharusnya sang guru mengajak siswinya pada kebaikan dengan cara yang baik dan penuh kesantunan, mauidhatul hasanah. Dalam Islam, tak dibenarkan melakukan amar makruf dengan cara-cara mungkar," kata Gus Falah menegaskan. Gus Falah mendesak pemerintah, terutama pemerintah daerah setempat, untuk menindak oknum guru tersebut. Ia juga meminta Pemda untuk menangani dampak psikologis para siswi korban pembotakan. "Saya mengapresiasi Dinas Pendidikan Lamongan yang telah menarik oknum guru itu dari kegiatan mengajar. Pemda juga harus memastikan agar peristiwa semacam ini tak terjadi lagi di seluruh sekolah di Lamongan," kata putra dari ulama NU Ponorogo K.H. Amru Al Mu&rsquo;tasyim itu. Sebelumnya, tindakan pembotakan dilakukan oleh oknum guru berinisial EN pada Rabu (23/8). Dia membotaki rambut bagian depan para siswi dengan mesin cukur karena mereka menggunakan jilbab tanpa ciput. Padahal, tidak ada aturan yang mewajibkan siswwi harus mengenakan ciput di SMPN 1 Sukodadi.

Gus Falah mendesak pemerintah, terutama pemerintah daerah setempat, untuk menindak oknum guru tersebut.

Respons PBNU Terkait Kasus Pembotakan Siswi oleh Guru di SMP Negeri 1 Sidodadi Lamongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dinas Pendidikan (Dispendik) Lamongan, Jawa Timur, menarik EN, guru yang mencukur paksa 19 siswi karena tidak memakai dalaman kerudung atau ciput. Guru tersebut juga dilarang mengajar. &rdquo;Kami sudah tarik langsung gurunya supaya tidak mengajar lagi. Tentunya ada peringatan juga atas perbuatan yang dilakukan,&rdquo; ujar Kepala Dispendik Lamongan Munif Syarif seperti dilansir Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (29/8). Insiden itu terjadi 23 Agustus lalu. Belasan siswi kelas IX tersebut tidak mengenakan dalaman jilbab sehingga rambut mereka masih kelihatan. EN yang marah lantas mencukuri murid-muridnya itu dengan alat cukur elektronik. Kejadian tersebut berlangsung ketika para murid hendak pulang. Menurut Munif, mengutip EN, para murid sebelumnya sudah diingatkan agar memakai ciput, tapi tetap tidak menjalankan. Meski demikian, perbuatan EN tetap tidak bisa dibenarkan. Munif memastikan, sudah terjalin perdamaian antara EN dan para wali murid ke-19 siswi. Persisnya ketika para wali murid dikumpulkan di sekolah sehari setelah kejadian. EN didampingi Harto, kepala SMPN 1 Sukodadi, sudah meminta maaf dalam kesempatan itu. Namun, lanjut Munif, sekolah memiliki kewajiban untuk membina psikologis belasan siswi tersebut agar benar-benar pulih dan tidak trauma. Untuk itu, perlu disiapkan pendampingan khusus. Munif tidak membenarkan perilaku guru tersebut. Namun, dari penuturannya, para siswi sudah diperingatkan sebelumnya, tapi masih mengulangi perbuatan. &rdquo;Saya tidak membenarkan tindakan guru. Bahkan, guru langsung diberi sanksi. Harapannya, kegiatan pembelajaran tetap normal dan siswa bisa mematuhi tata tertib sekolah,&rdquo; terangnya. Diduga Dianiaya Sementara itu, sampai saat ini Polres Lamongan terus melakukan penyelidikan terkait meninggalnya salah satu santri Ponpes Tarbiyatut Tholabah, Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Santri bernama M. Haidar Khabib Nazar, 12, asal Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, tersebut diduga menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia. Pada jenazahnya terdapat luka lebam di paha serta anggota badan yang lainnya. &rdquo;Sampai saat ini, dalam penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya santri,&rdquo; kata Kasihumas Polres Lamongan Ipda Anton kepada Jawa Pos Radar Lamongan. Lebih lanjut Anton menjelaskan, sudah 17 saksi yang diperiksa polisi. Baik dari kalangan santri, pengajar, dan lainnya. Polisi juga sudah meminta keterangan dari orang tua korban. Mulkan, salah satu paman korban, menceritakan, pada Jumat (25/8) pekan lalu, sekitar pukul 07.00, orang tua korban telah dihubungi pihak ponpes. Mereka dikabari bahwa sang anak sedang sakit serta kini berada di Rumah Sakit Suyudi Paciran. &rdquo;Dari situlah akhirnya orang tuanya telah datang ke rumah sakit tersebut,&rdquo; bebernya Sesampai di rumah sakit, orang tua korban mendapati sang anak telah meninggal dunia. Adanya luka memar serta berbagai kejanggalan pada jenazah korban mendorong orang tua korban melapor ke Polres Lamongan. (rka/mal/c9/ttg)

Dispendik Lamongan menarik EN, guru yang mencukur paksa 19 siswi karena tidak memakai dalaman kerudung atau ciput.

Paksa Belasan Siswi Cukur Rambut, Guru SMP di Lamongan Dilarang Mengajar

ciput

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ciput

Berita Terkini

Dari Ciput Menuju Jalan Moderasi Beragama

Respons PBNU Terkait Kasus Pembotakan Siswi oleh Guru di SMP Negeri 1 Sidodadi Lamongan

Paksa Belasan Siswi Cukur Rambut, Guru SMP di Lamongan Dilarang Mengajar

Download Aplikasi JawaPos.com