<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="header_content_wrap header_align_mc"> <div class="post_header post_header_single entry-header"><strong><span class="fontstyle0"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/deforestasi-FWI-192843216.jpg" alt="Kegiatan menebang hutan diperkirakan makin masif untuk memenuhi proyek co-firing biomass." width="100%">
<figcaption>Kegiatan menebang hutan diperkirakan makin masif untuk memenuhi proyek co-firing biomass.</figcaption>
</figure> </span></strong></div> <div class="post_header post_header_single entry-header">&nbsp;</div> <div class="post_header post_header_single entry-header"><strong><span class="fontstyle0">JawaPos.com&nbsp;</span></strong><span class="fontstyle2">&ndash; Dalam dokumen&nbsp;</span><span class="fontstyle3">Comprehensive Investment and Policy Plan&nbsp;</span><span class="fontstyle2">(CIPP), yang akan mengatur alokasi dana USD 21 miliar dolar dari skema&nbsp;</span><span class="fontstyle3">Just Energy Transition Partnership&nbsp;</span><span class="fontstyle2">(JETP),&nbsp;</span><span class="fontstyle3"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle2">biomassa di 52 PLTU dimasukkan dalam kategori pendanaan transisi energi.</span></div> </div> <div class="post_content post_content_single entry-content"> <div class="elementor elementor-37684" data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="37684" data-elementor-settings="[]"> <div class="elementor-inner"> <div class="elementor-section-wrap"> <section class="elementor-element elementor-element-49eae0e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="49eae0e" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-dcee15f sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="dcee15f" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-c191d2a sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c191d2a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle2">Hal ini dinilai bermasalah, karena energi dari pembakaran biomassa bersifat problematik untuk disebut sebagai solusi pengurangan emisi karbon. Kayu adalah bahan bakar yang buruk, polutif, dan padat karbon. </span></p> <p><span class="fontstyle2">Namun, ia dianggap netral karbon karena emisi dari pembakaran kayu diasumsikan akan ditangkap kembali oleh pohon yang ditanam di perkebunan kayu energi, atau lazim disebut Hutan Tanaman Energi (HTE).&nbsp;</span><span class="fontstyle2">Padahal, pembakaran kayu tetap menghasilkan utang karbon yang butuh puluhan tahun untuk dilunasi.</span></p> <p><span class="fontstyle2">Utang ini terjadi karena penyediaan&nbsp;</span><em><span class="fontstyle3">feedstock&nbsp;</span></em><span class="fontstyle2">biomassa diperoleh dari pembukaan kebun energi yang menghilangkan hutan alam.&nbsp;</span><span class="fontstyle2">Dalam skala besar, biomassa kayu tidak akan netral karbon karena kecepatan penyerapan karbon lewat pertumbuhan pohon baru tidak akan menandingi kecepatan pembakaran kayu.</span></p> <p><span class="fontstyle2"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013304929/ironis-jutaan-hektare-hutan-alam-terancam-hilang-demi-cita-cita-energi-bersih">Ironis, Jutaan Hektare Hutan Alam Terancam Hilang demi Cita-cita Energi Bersih</a></strong></span></p> <p><span class="fontstyle2">Direktur Walhi Jawa Barat, Wahyudin menuturkan, p</span><span class="fontstyle0">enggunaan biomassa akan memunculkan masalah baru bagi keberlangsungan alam dan manusianya. Kalau mendapatkan dukungan biaya internasional, <span class="fontstyle2">p</span>enggunaan biomassa akan semakin memperburuk pencemaran di hilir. </span></p> <p>"Masyarakat di sekitar PLTU setiap harinya akan terus dibanjiri polusi dari aktivitas pembakaran batu bara dan serbuk kayu. Sebelum <em>co-firing</em> diterapkan di dua PLTU di Jawa Barat, warga sudah merasakan dampak kesehatan dari aktivitas PLTU. Ketika ditambah dengan campuran serbuk kayu, maka potensi gangguan kesehatan warga sekitar akan lebih parah," ujar Wahyudin, dikutip dari laman <em>Forest Watch Indonesia (FWI)</em>, Selasa (28/11).</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-b3ce44c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="b3ce44c" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-865be24 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="865be24" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-48be10f sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="48be10f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">"Menurut kami CIPP cuma akal-akalan untuk peluang bisnis, dan kami merekomendasikan pendana internasional untuk tidak masuk ke biomassa. Ketimbang dijadikan bisnis yang mengancam hutan alam dan wilayah kelola masyarakat, pemerintah lebih baik meningkatkan status kawasan hutan dan memberikan pengelolaannya kepada masyarakat sekitar hutan agar mereka mendapatkan kedaulatan agraria," lanjut Wahyudin.</span>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-847eae6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="847eae6" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-fdbecd0 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="fdbecd0" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-1a9290c sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1a9290c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">Kebutuhan suplai biomassa kayu dalam skala besar juga menyebabkan ketergantungan akan sumber daya hutan dan lahan. Laporan Forest Watch Indonesia (2023), memproyeksikan bahwa deforestasi hutan alam untuk memenuhi kebutuhan&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">di 52 PLTU di seluruh Indonesia dapat mencapai 4,65 juta hektare, yang setidaknya berasal dari 43 perusahaan HPH, 147 perusahaan HTI, serta 1124 konsesi Perhutanan Sosial (PS). </span></p> <p><span class="fontstyle0">Kebijakan&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">akan terus mendorong ekspansi perusahaan-perusahaan kehutanan (PBPH-HA/HPH dan PBPH-HT/HTI) dan bahkan PS untuk melakukan pembangunan hutan tanaman energi. Pembangunan hutan tanaman energi dengan mengorbankan hutan alam bukanlah cara yang berkeadilan ataupun berkelanjutan dalam transisi energi.</span></p> <p><span class="fontstyle0"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013027589/fwi-proyeksikan-deforestasi-hutan-alam-dari-transisi-energi-capai-465-juta-hektare">FWI Proyeksikan Deforestasi Hutan Alam dari Transisi Energi Capai 4,65 Juta Hektare</a></strong></span></p> <section class="elementor-element elementor-element-4c2cc7c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="4c2cc7c" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-bede247 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="bede247" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-0879fbf sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0879fbf" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">FWI (2023) mencatat bahwa pembangunan HTE yang dilakukan oleh 13 perusahaan implementor sudah mengorbankan 55 ribu hektare hutan alam. Deforestasi tersebut menyebabkan hilangnya ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal yang eksistensinya sangat bergantung pada sumber daya hutan. </span></p> <p><span class="fontstyle0">Selain itu, deforestasi dari pembangunan HTE telah menyebabkan hilangnya habitat spesies kunci, seperti Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera. Pembangunan HTE adalah ancaman&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>planned deforestation</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">terhadap hutan alam di dalam 31 konsesi HTE di Indonesia, yang nilainya mencapai 420 ribu hektare.</span></p> <p><span class="fontstyle0">Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI,&nbsp;Anggi Putra Prayoga menuturkan, p</span>embangunan Hutan Tanaman Energi saat ini menunjukkan kinerja yang buruk. Misalnya, perusahaan HTE di Jambi melakukan penanaman energi dengan melakukan deforestasi dengan menghabiskan tegakan pohon di daerah tangkapan air di hulu sungai, habitat Harimau Sumatera, dan tempat bergantungnya Suku Anak Dalam di Jambi.</p> <p>"Hutan alam yang hilang kemudian digantikan dengan tanaman monokultur (tanaman energi), yang secara fungsi tidak akan pernah bisa menyamai hutan alam. Hutan alam memiliki fungsi lebih dari sekadar hitungan emisi karbon. Pembiayaan transisi energi untuk bisnis biomassa tidak tepat dan keliru," jelas Anggi.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013307832/pengadaan-hutan-tanaman-dalam-upaya-transisi-energi-dinilai-picu-eksklusi-sosial-dan-deforestasi">Pengadaan Hutan Tanaman dalam Upaya Transisi Energi Dinilai Picu Eksklusi Sosial dan Deforestasi</a></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-580e760 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="580e760" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-32af5a5 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="32af5a5" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-29ecda8 sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="29ecda8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <section class="elementor-element elementor-element-8d8d75c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="8d8d75c" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-80eb589 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="80eb589" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-4ed1608 sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4ed1608" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">Dalam rekam jejaknya, industri perkayuan Indonesia juga erat dengan perampasan lahan dan praktik buruk yang mendorong konflik warga. Padahal dalam penelitian Trend Asia, untuk proyek&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">biomassa 10 persen di seluruh PLTU yang dicanangkan pemerintah, dibutuhkan lahan sebanyak 2,33 juta hektare, atau 35 kali luas DKI Jakarta. Potensi praktik buruk dalam pengadaan ini akan sangat besar.</span></p> <p><span class="fontstyle0">Masalahnya, industri biomassa dalam bentuk pelet kayu di Indonesia selama ini bukan hanya dilakukan untuk kebutuhan domestik. Ia juga diekspor untuk kebutuhan listrik Jepang dan Korea. Data Trend Asia, sejak 2019 hingga 2021, Indonesia sudah mengekspor hampir 800 ribu ton pelet kayu, termasuk sebanyak 43,8 ribu ton ke Jepang, yang merupakan salah satu negara investor dalam skema JETP. </span></p> <p><span class="fontstyle0">Masuknya&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">biomassa ke dalam skema pendanaan JETP akan semakin mendorong pengembangan biomassa kayu yang bermasalah. Negara yang mengembangkan bioenergi dari kayu sebagai sumber energi terbarukan, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Denmark, dan Jepang, akan semakin didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan biomassa kayu guna menjamin suplai untuk negara mereka sendiri. Denmark misalnya, telah menjajaki kemungkinan investasi pembangkit dan penyediaan biomassa di Sumbawa.</span></p> <p><span class="fontstyle0"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013312854/cipp-jetp-dinilai-kurang-libatkan-pemda-rencana-pensiun-dini-pltu-pun-kontradiktif-dengan-target-ambisius">CIPP JETP Dinilai Kurang Libatkan Pemda, Rencana Pensiun Dini PLTU pun Kontradiktif dengan Target Ambisius</a></strong></span></p> <p><span class="fontstyle0">Manajer Program Bioenergi Trend Asia,&nbsp;Amalya Oktaviani menyebutkan bahwa k</span>etergantungan kepada negara-negara investor terkait bentuk pengembangan energi terbarukan, menunjukkan Indonesia tidak berdaulat dalam menentukan sumber energi terbarukannya.&nbsp;"Dengan memasukkan bioenergi dan melegitimasi kayu sebagai bahan bakar energi terbarukan dalam dokumen CIPP JETP, menjadi jalan klaim bagi negara investor pengembang industri biomassa, bahwa mereka telah mewujudkan energi terbarukan. Tapi dengan mengorbankan hutan alam di Indonesia," ujarnya.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-0b7c4d8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="0b7c4d8" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-a810e9d sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="a810e9d" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-25ff2f0 sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="25ff2f0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">"Di dalam dokumen CIPP JETP, ada 31 PLT Bioenergi, termasuk PLTBm Merauke yang kita tahu menyebabkan deforestasi masif dan penyingkiran hak-hak masyarakat adat. Pola ekstraksi seperti ini terus berulang, dari mulai sektor kehutanan, perkebunan, hingga energi. Kita bukan sedang melangkah di jalan transisi energi, tapi sedang mengalami <em>climate colonialism</em> dari negara yang kita bilang negara investor. Jauh dari transisi berkeadilan," pungkasnya.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div>

Klaim netral karbon pembakaran biomassa kayu bermasalah. Implementasi co-firing di PLTU juga memperburuk dampak polusi.

Masih Ada Kegiatan Bakar dan Tebang Hutan, Mestinya Tak Lolos Skema Pendanaan JETP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/IMG-20230826-WA0023-308544353.jpg" alt="Tampilan PLTU Suralaya dengan total kapasitas terpasang 3.440 MW. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Tampilan PLTU Suralaya dengan total kapasitas terpasang 3.440 MW. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kesepakatan CIPP JETP dinilai masih berpihak setengah hati pada upaya transisi energi yang berkeadilan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, terdapat risiko dari belum siapnya pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan transisi energi. Akibatnya, akan menciptakan tekanan pada sektor tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat yang bergantung pada rantai pasok PLTU.</p> <p>Studi yang dilakukan Celios menunjukkan, terdapat sekitar 4.666 pekerja langsung baik tetap dan tidak tetap yang akan terdampak penutupan PLTU batu bara di Langkat, Cilacap, dan Probolinggo. Belum termasuk pekerja tidak langsung seperti para pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi PLTU, serta pekerja di lokasi sumber batubara.</p> <p>Selain itu, riset di provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan tiga kabupaten di Langkat, Cilacap serta Probolinggo menyimpulkan bahwa pemda belum aktif dilibatkan dalam agenda JETP. Khususnya pada tahap transisi pekerja yang langsung terdampak dan pekerja sektor UMKM di sekitar lokasi PLTU.</p> <p>Bahkan dampak pensiun PLTU batubara yang berakibat pada potensi pendapatan daerah yang hilang pasca pensiun PLTU belum disiapkan potensi penggantinya. "Hal ini berakibat pada poin transisi berkeadilan atau Just yang diusung JETP menjadi pertanyaan," ucap Bhima.</p> <p>Sebagian besar pemda yang menjadi objek penelitian belum tahu dan tidak dilibatkan dalam kebijakan transisi energi JETP. Secara spesifik bahkan belum mengetahui keberadaan Perpres No 11/2023 tentang urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada sub-bidang energi baru terbarukan. Selain itu Pemda menyatakan kerangka regulasi yang ada belum mampu menjawab kebutuhan transisi energi.</p> <p>"Idealnya, pemda mulai mempersiapkan jaminan perlindungan materiil kepada masyarakat pasca penutupan PLTU. Artinya, ketika PLTU batubara dipensiunkan maka masyarakat yang kehilangan pendapatan tetap mendapat kompensasi berupa peralihan ke profesi lainnya," jelas lulusan University Of Bradford itu.</p> <p>Bhima menyebutkan, bahwa target pensiun dini PLTU dalam draf rencana ini minim. Sehingga, berpotensi memperlambat langkah reformasi sistem energi Indonesia menjadi lebih hijau dan ambisius.<br /><br />Bhima mengatakan, dokumen CIPP JETP masih cukup kontradiktif. Target bauran energi terbarukan dalam CIPP cukup ambisius. Mencapai 44 persen pada 2030. Tapi, nyatanya hanya dua PLTU yang masuk daftar pensiun dini dalam skema ini. Yakni, PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon.</p> <p>Apalagi, PLTU Cirebon 1 memang sebenarnya sudah masuk dalam skema mekanisme transisi energi yang jatahnya bakal pensiun dalam waktu dekat. "Jadi seolah tidak ada niatan untuk benar-benar melakukan penutupan PLTU batu bara. JETP menjadi tidak jelas, awalnya mau pensiun PLTU batu bara justru tidak dilakukan dengan serius," ujarnya.</p> <p>Bhima juga menyoroti porsi utang dan hibah dalam dana JETP. Dia menilai pendanaan dari negara maju sangat tidak menjunjung prinsip berkeadilan. Terutama, Amerika Serikat (AS) yang jumlah pinjaman non-konsensionalnya sangat besar. Artinya, Indonesia akan menanggung utang dengan bunga pasar. Bukan dalam bentuk mayoritas dana hibah sesuai Paris Agreement.<br /><br />"Apa fungsinya menunggu dokumen CIPP JETP dirilis kalau kesepakatan dengan negara maju hanya biasa saja, masih pinjaman yang sifatnya <em>business as usual</em>," imbuhnya.</p> <p>Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (Icel) Reynaldo G. Sembiring mengungkapkan, bahwa kewenangan pemda terbatas. Dalam Perpres 11/2023 tidak membicarakan dengan tegas kewenangan daerah. Masih tersentralisasi ke pemerintah pusat.</p> <p>"Padahal, kalau berbicara transisi energi yang berkelanjutan jawabannya adalah pemerintah daerah. Karena yang merasakan efek ekonomi dan lingkungannya adalah mereka. Masyarakat dan pemerintah setempat," tegasnya dalam diskusi publik di kawasan Cikini.</p> <p>Dalam melakukan transisi energi tentu akan menimbulkan berbagai dampak, termasuk sosial dan hak asasi manusia warga lokal. Makanya, perlu berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat ke daerah. Sehingga proyek transisi energi benar-benar berkeadilan.</p>

Target bauran energi terbarukan dalam CIPP cukup ambisius, 44 persen pada 2030. Tapi, nyatanya hanya 2 PLTU yang masuk daftar pensiun dini.

CIPP JETP Dinilai Kurang Libatkan Pemda, Rencana Pensiun Dini PLTU pun Kontradiktif dengan Target Ambisius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/jetp-2-621719754.jpg" alt="Peluncuran Investment and Policy Plan (CIPP) Pelaksanaan JETP di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/11)." width="100%">
<figcaption>Peluncuran Investment and Policy Plan (CIPP) Pelaksanaan JETP di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/11).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa kerja sama Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (<em>Just Energy Transitions Partnership</em>/JETP) merupakan salah satu upaya Indonesia untuk mempercepat transisi energi.<br /><br />"JETP merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong percepatan transisi energi sesuai target ENDC (<em>enhanced nationally determined contribution</em>) dan target kita mencapai NZE (<em>net zero emission</em>) di tahun 2060," ujarnya saat peluncuran&nbsp;<em>Investment and Policy Plan</em>&nbsp;(CIPP) Pelaksanaan JETP di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/11).<br /><br />Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad-interim Erick Thohir yang hadir dalam acara tersebut mengatakan JETP merupakan jalinan kerja sama yang luar biasa bagi Indonesia dengan para mitra yang memiliki visi sama untuk membangun Indonesia.<br /><br />"Indonesia sebagai negara yang menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi dunia, penting dijaga bersama-sama. Karena faktanya, dengan situasi global saat ini, pertumbuhan ekonomi menjadi kunci untuk menjaga warga dan masing-masing negara untuk mendapatkan hal yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian saat ini," kata Erick, dalam rilis Kementerian ESDM.<br /><br />Menurut Arifin, rampungnya rumusan skenario dekarbonisasi, daftar proyek prioritas dan mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam dokumen CIPP menjadi komitmen JETP dalam membantu pemerintah Indonesia sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di sektor ketenagalistrikan yang berbasis energi hijau.<br /><br />Sejalan dengan itu, Kementerian ESDM sudah mempersiapkan peta jalan NZE sektor energi yang diharapkan dapat menjadi landasan transisi energi sampai dengan 2060. Target JETP dianggap lebih ambisius dan lebih tinggi dari target yang tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Peta Jalan NZE Sektor Energi.<br /><br />"Target-target JETP ini merupakan target kondisional yang hanya bisa dicapai melalui kerja sama teknis dan pendanaan para pihak," ujar Arifin.<br /><br /><strong>Katalis investasi</strong><br /><br />Menteri ESDM menambahkan kerja sama JETP diharapkan dapat mengatalisasi investasi dan dukungan yang jauh lebih besar ke depan, khususnya, dapat memprioritaskan dukungan dan investasi bagi fondasi dari transisi energi itu sendiri, yaitu pengembangan dan penguatan jaringan transmisi.<br /><br />"Tanpa transmisi, tidak ada transisi. Selain itu, kerja sama teknis dan pendanaan dibutuhkan untuk dapat mempercepat upaya pelaksanaan proyek prioritas yang sudah diidentifikasi dalam dokumen CIPP dalam semua area investasi," imbuh Arifin.<br /><br />Jalinan mitra kerja juga dibutuhkan demi memastikan transisi energi dapat memperhatikan seluruh aspek sosio ekonomi dan lingkungan sebaik-baiknya, sehingga transisi energi dapat berlangsung secara berkeadilan.<br /><br />"Dukungan dari para negara sahabat yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), institusi finansial, pelaku usaha termasuk para perusahaan milik negara dan pihak swasta serta tentunya kementerian dan lembaga terkait dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mencapai tujuan transisi energi di Indonesia," tambahnya.<br /><br />Menurut Arifin, peresmian dokumen CIPP mengawali babak implementasi dari kerja sama dengan pihak JETP. "Kini saatnya merealisasi komitmen yang sudah disepakati bersama dan mewujudkan transisi energi yang ambisius dan berkeadilan bagi Indonesia," jelasnya.<br /><br />Kesepakatan JETP terjalin antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam IPG dan dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang dan beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa. "Terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya para negara sahabat atas inisiasinya untuk membangun kemitraan global transisi energi berkeadilan," sebut Arifin.<br /><br />Komitmen pendanaan yang disepakati dalam pernyataan bersama awalnya bernilai 20 miliar dolar AS, namun kini dengan berbagai penambahan telah mencapai 21,6 miliar dolar AS, yang mana 11,6 miliar dolar AS bersumber dari dana publik negara-negara IPG, sedangkan 10 miliar dolar AS akan berasal dari bank-bank internasional yang bergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) <em>working group</em>.<br /><br />Dokumen CIPP merumuskan skenario dekarbonisasi yang telah merumuskan target kondisional bersama emisi gas rumah kaca bagi sektor ketenagalistrikan <em>on-grid</em> sebesar 250 juta ton CO2 dengan porsi energi terbarukan mencapai 44 persen pada 2030. Selain itu, peta jalan JETP juga menetapkan pencapaian emisi nol bersih ketenagalistrikan pada 2050 atau satu dekade lebih cepat dari peta jalan yang sedang dipersiapkan Pemerintah Indonesia.<br /><br />CIPP 2023 akan fokus kepada sistem ketenagalistrikan&nbsp;<em>on-grid</em>. Sementara bagi sistem ketenagalistrikan&nbsp;<em>off-grid</em>&nbsp;akan dilaksanakan analisis yang lebih mendalam untuk menetapkan strategi dekarbonisasi yang sejalan dengan cita-cita industrialisasi dan hilirisasi Indonesia.<br /><br />Dokumen CIPP merupakan&nbsp;<em>living document</em>&nbsp;yang akan terus dimutakhirkan setiap tahun agar senantiasa mencerminkan kondisi perekonomian global dan prioritas kebijakan dalam negeri.</p>

Target JETP dianggap lebih ambisius dan lebih tinggi dari target yang tertuang dalam RUKN dan Peta Jalan NZE Sektor Energi.

Arifin Tasrif Sebut JETP jadi Upaya Indonesia Percepat Transisi Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/JETP-965432986.png" alt="Pemerintah resmi meluncurkan dokumen kebijakan dan komitmen investasi atau CIPP, Selasa (21/11)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah resmi meluncurkan dokumen kebijakan dan komitmen investasi atau CIPP, Selasa (21/11).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah resmi meluncurkan dokumen kebijakan dan komitmen investasi atau<em>&nbsp;Comprehensive Investment and Policy Plan</em>&nbsp;(CIPP) program pendanaan&nbsp;<em>Just Energi Transition Partnership</em>&nbsp;(JETP) pada Selasa (21/11). Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi<em>&nbsp;Ad Interim</em>&nbsp;Erick Thohir mengatakan, peluncuran dokumen CIPP menandakan jalinan yang luar biasa di mana Indonesia dengan para mitra, dengan kesamaan visi, bekerja sama untuk membangun Indonesia.<br /><br />"Dokumen CIPP ini memberikan peta jalan strategis bagi transisi energi ambisius di Indonesia dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang mencakup bidang teknis, keuangan, dan tentu keadilan sosial," kata Erick saat acara peluncuran CIPP JETP di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (21/11).<br /><br />Menurut Erick, pertumbuhan ekonomi menjadi kunci untuk menjaga warga dan masing-masing negara untuk mendapatkan hak yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian dan situasi global saat ini. Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan, JETP merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong percepatan transisi energi sesuai yang tertuang dalam target&nbsp;<em>Enhanced Nationally Determined Contribution&nbsp;</em>(ENDC).<br /><br />"Mendorong percepatan transisi energi sesuai dengan komitmen yang sudah tertuang dalam target ENDC yang dalam aspirasi Indonesia kita dapat mencapai NZE (<em>net zero emission</em>) di tahun 2060," kata Arifin.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/011792052/percepat-transisi-energi-bisa-selamatkan-180000-nyawa-dari-bahaya-polusi-dan-hemat-biaya-kesehatan-rp-1500-t">Percepat Transisi Energi Bisa Selamatkan 180.000 Nyawa dari Bahaya Polusi dan Hemat Biaya Kesehatan Rp 1.500 T</a></strong><br /><br />Menurut dokumen CIPP, program pendanaan JETP sebesar USD 20 miliar (Rp 309 triliun) untuk membangun perekonomian rendah karbon di Indonesia. CIPP akan dievaluasi berkala untuk menyesuaikan perkembangan pasar terkini dan prioritas kebijakan.</p> <p>Dokumen CIPP merumuskan skenario dekarbonisasi yang telah merumuskan target kondisional bersama emisi gas rumah kaca bagi sektor ketenagalistrikan&nbsp;<em>on-grid</em>&nbsp;sebesar 250 juta ton CO2 dengan porsi energi terbarukan mencapai 44 persen di 2030.<br /><br />CIPP 2023 akan fokus kepada sistem ketenagalistrikan&nbsp;<em>on-grid</em>. Sementara bagi sistem ketenagalistrikan&nbsp;<em>off-grid</em>&nbsp;akan dilaksanakan analisis yang lebih mendalam untuk menetapkan strategi dekarbonisasi yang sejalan dengan cita-cita industrialisasi dan hilirisasi Indonesia<br /><br />Kendati demikian, Kepala Sekretariat JETP Edo Mahendra menjelaskan CIPP bukan sebagai dokumen kebijakan pemerintah Indonesia. Namun, dokumen tersebut dapat menjadi salah satu landasan penyusun kebijakan dan pengambilan keputusan<br /><br />"Semua analisis pemodalan dan rekomendasi di dokumen ini bersifat masukan, tentunya dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia," ucap Edo.</p>

Menurut dokumen CIPP, program pendanaan JETP sebesar USD 20 miliar (Rp 309 triliun) untuk membangun perekonomian rendah karbon di Indonesia.

Pemerintah Resmi Luncurkan Dokumen CIPP Program JETP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/pln-3542326566.jpg" alt="PT PLN (Persero) siap mengakselerasi 522 proyek hijau yang dikolaborasikan investasinya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP)." width="100%">
<figcaption>PT PLN (Persero) siap mengakselerasi 522 proyek hijau yang dikolaborasikan investasinya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP), Rabu (1/11), resmi membuka draf rencana investasi ke publik dengan harapan dapat menjaring masukan dari masyarakat. Dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dapat diakses publik di situs https://jetp-id.org/ yang diluncurkan&nbsp;kemarin.</p> <p>Masyarakat dapat memberikan masukan atas draf rencana investasi ini melalui formulir masukan yang terdapat pada situs JETP. Kepala Sekretariat JETP Indonesia, Edo Mahendra menuturkan, transisi energi merupakan kepentingan publik. JETP adalah salah satu inisiatif dalam upaya transisi energi nasional.</p> <p>"Maka dari itu kami membuka draf rencana investasi JETP dengan harapan dapat menjaring masukan sebanyak-banyaknya dari semua unsur dan lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen JETP untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi," ujarnya dalam keterangan resmi, kemarin.</p> <p>Kemitraan JETP merupakan inisiatif pendanaan transisi energi senilai lebih dari USD 20 miliar yang disepakati antara Indonesia dan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, November 2022. IPG terdiri atas pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, dan Inggris Raya.</p> <p>Sekretariat JETP Indonesia dibentuk dan mulai beroperasi pada bulan April 2023. Salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dalam upaya penyusunan dokumen CIPP secara kolaboratif antara pemerintah Indonesia dan IPG dengan dukungan kelompok kerja (<em>working groups</em>) yang terdiri atas unsur-unsur lembaga internasional, <em>think tank</em>, program kerja sama bidang energi dan masyarakat madani.</p> <p>"Dokumen CIPP JETP merupakan <em>living document.</em> Artinya, dokumen ini akan diperbaharui terus setiap tahunnya agar dapat mencerminkan perkembangan ekonomi global dan prioritas pembangunan dalam negeri. Kami mengharapkan keterlibatan publik dalam upaya kami untuk terus menyempurnakan dokumen ini sehingga dapat mendukung implementasi kemitraan ini dengan baik," tambah Edo.</p> <p>Masukan publik yang diserahkan sebelum tanggal 14 November akan diolah pihak Sekretariat JETP untuk menjadi landasan finalisasi dokumen CIPP. Rencananya, dokumen CIPP yang menjadi basis implementasi kemitraan JETP akan diluncurkan di Indonesia sebelum perhelatan dunia mengenai perubahan iklim Conference of ParIes (COP) ke-28 yang akan berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab pada penghujung tahun ini.</p>

Masyarakat dapat memberikan masukan atas draf rencana investasi ini melalui formulir masukan yang terdapat pada situs JETP.

Draf Rencana Investasi dan Kebijakan JETP Dibuka untuk Publik, Masyarakat Bisa Beri Masukan Lewat Sini

CIPP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#CIPP

Berita Terkini

Masih Ada Kegiatan Bakar dan Tebang Hutan, Mestinya Tak Lolos Skema Pendanaan JETP

CIPP JETP Dinilai Kurang Libatkan Pemda, Rencana Pensiun Dini PLTU pun Kontradiktif dengan Target Ambisius

Arifin Tasrif Sebut JETP jadi Upaya Indonesia Percepat Transisi Energi

Pemerintah Resmi Luncurkan Dokumen CIPP Program JETP

Draf Rencana Investasi dan Kebijakan JETP Dibuka untuk Publik, Masyarakat Bisa Beri Masukan Lewat Sini

Download Aplikasi JawaPos.com