<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/05/1000211785-582692177.jpg" alt="Jalan di Parung Panjang terlihat lebar tanpa truk tambang usai diperbaiki pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. (id_parungpanjang)" width="100%">
<figcaption>Jalan di Parung Panjang terlihat lebar tanpa truk tambang usai diperbaiki pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. (id_parungpanjang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perbaikan jalan untuk sejumlah ruas di Parung Panjang dan sekitarnya dilakukan pada tahun 2025 dan menelan dana fantastis bersumber dari APBD. Kini, mayoritas perbaikan jalannya sudah rampung. Dengan demikian, mulai dari jalan Mohammad Toha, Parung Panjang, hingga Desa Rengasjajar, Cigudeg, jalanan kini sudah mulus. Tidak ada lagi jalan seperti kubangan kerbau yang kerap terjadi pada tahun-tahun silam. Perbaikan jalan di Parung Panjang hingga Cigudeg tentu tidak diperbaiki secara keseluruhan. Perbaikan diprioritaskan pada ruas-ruas jalan yang mengalami tingkat kerusakan parah. Sementara jalan yang masih bagus tetap dipertahanan atau tidak dilakukan perbaikan. Perbaikan jalan di Parung Panjang merupakan satu kesatuan dengan sejumlah ruas jalan yang diperbaiki dari dua kecamatan lainnya di Cigudeg dan Rumpin. Untuk perbaikan jalan di wilayah Parung Panjang, prioritasnya lebih kepada jalan provinsi. Perbaikan jalan di Parung Panjang dan sekitarnya diawali dari kedatangan Bupati Bogor Rudy Susmanto ke Millennium City, Parung Panjang, pada awal tahun 2025 lalu. Di hadapan sejumlah camat dan para kepala desa dalam kesempatan itu, Rudy Susmanto menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki jalan di Parung Panjang dan sekitarnya yang dirusak oleh truk-truk pertambangan. Rudy Susmanto meminta para kepala desa dan sejumlah camat untuk berembuk, apakah perbaikan jalan akan dilakukan separuh badan jalan dulu atau dilakukan perbaikan secara keseluruhan, dengan risiko jalan tidak dapat digunakan sama sekali. Adapun biaya perbaikan jalan untuk jalan Mohammad Toha, Parung Panjang, sepanjang 5,6 kilometer, menelan anggaran sebesar Rp 61.693 miliar. Sementara di daerah Rumpin, biaya perbaikan jalan mencapai kurang lebih Rp 50 miliar untuk beberapa ruas jalan. Salah satu ruas jalan yang diperbaiki adalah jalan Janala-Lebak Wangi, menelan dana sebesar Rp 34,8 miliar. Adapun di daerah Cigudeg, salah satu yang diperbaiki adalah ruas jalan Cigudeg-Banyuresmi. Perbaikan jalan di ruas ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1,2 miliar.

Perbaikan jalan untuk sejumlah ruas di Parung Panjang dan sekitarnya dilakukan di tahun 2025 dan menelan dana fantastis bersumber dari APBD.

Jalan Mohammad Toha Parung Panjang hingga Cigudeg Kini Mulus, Berapa Dana APBD yang Digelontorkan ?

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/IMG_7438JPG-3367106545.jpg" alt="Ratusan massa melakukan aksi damai demontrasi terkait polemik truk tambang di Cigudeg, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan massa melakukan aksi damai demontrasi terkait polemik truk tambang di Cigudeg, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terungkap fakta cukup mengejutkan bahwa masyarakat di desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor, ternyata bukanlah karyawan perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayahnya. Mereka hanya mengais rezeki dari menjadi kuli perata dari truk-truk tambang yang melintas. "Di sini kebanyakan bukan karyawan tambang. Mereka banyaknya jadi kuli harian jadi perata, kuli pantek," kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, kepada JawaPos.com. Yang menjadi karyawan perusahaan pertambangan di wilayah Cigudeg justru orang luar, bukan berasal dari warga setempat.&nbsp; "Kalau karyawan kan ada gajinya setiap bulan. Kalau kita di sini harian, tidak ada gaji bulanan karena bukan karyawan perusahaan tambang," ungkapnya. Dia lebih lanjut bercerita terkait awal mula banyak warga Rengasjajar tidak bekerja sebagai karyawan pertambangan. Dulu, mereka bekerja di salah satu perusahaan tambang. Namun dalam perjalanannya, perusahaan tersebut ditutup karena satu dan lain hal. Sementara perusahaan-perusahaan lainnya merekrut karyawan dari luar karena pada saat itu warga setempat banyak bekerja dengan salah satu perusahaan yang sudah ditutup. "Perusahaan yang sudah tutup ini memang gajinya palling besar saat itu dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Warga di sini banyak bekerja di perusahaan ini, tapi akhirnya ditutup." Setelah mereka berhenti bekerja karena perusahaan tambang tempatnya bekerja tidak beroperasi lagi, mereka tidak bisa masuk lagi ke perusahaan-perusahaan tambang yang masih hidup dan bertahan. Pasalnya, mereka sudah memiliki karyawan sendiri merekrut dari luar.&nbsp; Warga sekitar pun akhirnya menjalani profesi sebagai kuli harian dalam kegiatan pertambangan. Sejumlah dari mereka menjadi kuli perata, kuli pantek, dll, meski bukan karyawan resmi dari perusahaan pertambangan yang ada di wilayah Cigudeg. Selain itu, banyak juga warga Rengasjajar yang menjadi kenek atau sopir truk tambang yang dibayar harian hanya ketika mereka bekerja. Sementara pada saat tidak bekerja, mereka tidak akan mendapatkan uang.

Warga Rengasjajar di Bogor terpaksa jadi kuli harian di tengah aktivitas pertambangan. Mereka mayoritas bukan pekerja tambang.

Tambang Bertebaran, Tapi Pekerjanya Bukan Warga Rengasjajar, Kok Bisa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/Screenshot_20251018_162259_YouTube-2020470942.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Desa Rengasjajar Bogor, Rusli (kanan). (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Desa Rengasjajar Bogor, Rusli (kanan). (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bicara soal tambang di wilayah kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, tidak akan pernah lepas dari membicarakan desa Rengasjajar. Pasalnya, mayoritas tambang di kecamatan ini berlokasi di desa yang dipimpin oleh Kades Rusli hingga 3 periode. Warga Rengasjajar menjadi sorotan publik luas setelah sejumlah video beredar di media sosial. Sejumlah warga mengaku kesulitan untuk bertahan hidup setelah aktivitas pertambangan di Parung Panjang, Cigudeg, dan sekitarnya ditutup sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM. Salah satu video yang mendapat sorotan tajam dari publik adalah video anggota linmas bernama Ahmad Sayani. Dia mengaku sangat kesulitan hidup akibat terdampak oleh penutupan aktivitas pertambangan oleh KDM. Untuk bertahan hidup, Ahmad Sayani hanya bisa buah kelapa lantaran tak punya uang buat beli beras. Ahmad Sayani bahkan sampai diundang ke rumah KDM dan ditanya tentang aktivitas dan kehidupannya. Momen itu diunggah di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Padahal, Desa Rengasjajar mendapat pemasukan puluhan miliar rupiah setiap tahun dari aktivitas tambang di wilayahnya. <h2>Profil Desa Rengasjajar</h2> Menurut cerita, nama Rengasjajar diambil sebagai nama karena saking banyaknya pohon Rengas yang berjajar hingga jauh ke perbatasan desa.&nbsp; Desa Rengasjajar memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.858 jiwa. Terdiri dari 6.287 orang laki-laki dan 6.571 orang perempuan.&nbsp; Dalam sebuah video diunggah kanal YouTube Pemdes Rengasjajar, Kades Rusli bercerita tentang sejarah berdirinya desa Rengasjajar. Dia menyatakan bahwa desa yang dipimpinnya tersebut berdiri sejak sekitar tahun 1950-an. Pada saat itu, Desa Rengasjajar masuk dalam wilayah Kecamatan Bolam Hilir. "Pemilihan kepala desa awal tahun 1972 yang dimenangkan oleh Bapak Lurah Badri. Namun sebelum beliau dilantik, meninggal dunia dan dijabat oleh bapak Sudarma sampai habis masa jabatan Bapak Sudarma," ungkap Rusli. Pada tahun 1980, Desa Rengasjajar dipecah menjadi dua bagian, yakni Desa Bangun Jaya yang lokasinya terletak di sebelah Barat dan Desa Rengasjajar di sebelah Selatan. "Saya menjabat di tahun 2001 sebagai PJS Kepala Desa Rengasjajar. Di tahun 2007 pemilihan pilkades dan saya terpilih menjadi kepala desa periode pertama dan sampai saat ini di periode ketiga," ungkap Rusli. Desa Rengasjajar memiliki luas wilayah sekitar 12.147 hektare, berbatasan dengan Desa Gerowong di Utara, Desa Batujajar di sebelah Timur, Desa Bangun Jaya di sebelah Selatan, dan Desa Ciomas di sebelah Barat. &nbsp;

Warga Desa Rengasjajar Kabupaten Bogor kesulitan bertahan hidup setelah penutupan tambang, Kades Rusli berbagi sejarah desa.

Profil Desa Rengasjajar Bogor yang Warganya Menjerit Tak Bisa Makan, Usai Tambang Ditutup KDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/Jalan-Parung-Panjang-Tanpa-Truck-2-3109226297.jpg" alt="Suasana Jalan Raya Mohammad Toha, Parung Panjang bebas tanpa truk tambang, Minggu (12/10/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana Jalan Raya Mohammad Toha, Parung Panjang bebas tanpa truk tambang, Minggu (12/10/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor mendapatkan pemasukan puluhan miliar dari aktivitas tambang di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Hal itu terungkap saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM akhirnya bertemu Rusli, Kepala Desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor. Juga Ahmad Sayani, pria yang sempat menjadi sorotan publik gara-gara konten video hanya bisa makan kelapa usai aktivitas pertambangan ditutup. Saat berbincang dengan Dedi, Rusli buka-bukaan terkait pendapatan Desa Rengasjajar dari pertambangan. Dari hasil pembicaraan tersebut, terungkap bahwa desa Rengasjajar bisa mendapatkan dana sampai puluhan miliar rupiah dari aktivitas pertambangan. Rusli mengatakan pihak desa melakukan pungutan sebesar Rp 100 ribu untuk satu tronton yang lewat dari gunung.&nbsp;"Rp 100 ribu pungutan yang dilakukan pemerintahan desa di setiap gunung dari satu tronton," aku Rusli. Ilmu matematika Dedi Mulyadi langsung jalan ketika mendengarkan angka diungkap Rusli. Dia kemudian bertanya ada berapa tronton yang setiap harinya dipungut. Rusli menjawab jumlahnya mencapai kurang lebih 500 tronton. "500 tronton dikali Rp 100 ribu perhari berarti Rp 50 juta sehari. Sebulan berarti Rp 1,5 miliar," kata Dedi Mulyadi. Tiap Perusahaan Tambang Setor Rp 5 Juta Per Bulan&nbsp; Pungutan juga dilakukan pemerintahan desa kepada perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayahnya setiap bulan. Setiap perusahaan memberikan dana kurang lebih Rp 5 juta. Dedi Mulyadi lantas menanyakan apa dasar hukum pemerintahan desa melakukan pungutan kepada perusahaan tambang. Rusli menyebut, pungutan itu didasarkan kepada Perdes tentang iuran.&nbsp; Ilmu matematika Dedi Mulyadi kembali jalan mengkalkulasikan penghasilan desa Rengasjajar dari aktivitas pertambangan. Pungutan dari transporter yang angkanya mencapai Rp 100 ribu perhari dengan estimasi sekitar 500 tronton, dalam satu tahun penghasilan desa mencapai sekitar Rp 18 miliar. Sedangkan penghasilan dari pungutan perusahaan dan penghasilan lain yang didapatkan desa Rengasjajar diperkirakan Dedi Mulyadi mencapai Rp 25 miliar dan dibenarkan Rusli. Dengan demikian, dalam satu tahun penghasilan desa Rengasjajar berkisar Rp 43 miliar. "Dari transporter saja setahun Rp 18 miliar. Kemudian dari yang lain-lain dapatlah Rp 25 miliar. Itu harusnya sudah bisa membangun infrastruktur yang baik," kata Dedi Mulyadi. Diskakmat Dedi Mulyadi, Rusli mengaku sudah membangun sekitar 9 masjid sampai sekarang dengan menggunakan dana desa. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM resmi membekukan sementara perusahaan-perusahaan tambang di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Hal itu dilakukan setelah truk-truk tambang tak mengindahkan aturan, bahkan mengabaikan SE Gubernur Jawa Barat tertanggal 19 September 2025. Banyak yang bertanya akan seperti apa nasib perusahaan pertambangan di tiga kecamatan setelah dibekukan sementara. Apalagi, pertambangan di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, bisa dibilang menjadi jantung dari pembangunan di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. "Tim investigatif Pemda Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas para pakar di bidang lingkungan, pakar di bidang pertambangan, pakar di bidang ketenagakerjaan yang melibatkan perguruan tinggi ITB dan IPB sudah berjalan melakukan audit," kata KDM dalam video diunggah di Instagram.&nbsp; KDM menegaskan nasib perusahaan-perusahan pertambangan baru akan diputuskan setelah keluar hasil penelitian ilmiah yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan peneliti dari ITB dan IPB.&nbsp; "Kami akan mengambil keputusan berdasarkan hasil investigatif yang dilakukan. Tentunya pendekatannya pendekatan ilmiah akademik, bukan pendekatan-pendekatan politik. Dan salah satu fokus kita juga menyoroti pengelolaan ketenagakerjaan," papar KDM.&nbsp; Dedi Mulyadi hadir melakukan intervensi ke Parung Panjang dan sekitarnya setelah pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan kebijakan relaksasi membolehkan truk-truk pertambangan boleh melintas hampir 24 jam di tengah perbaikan jalan utama. KDM juga menegaskan akan bertanggung jawab terhadap para pekerja terdampak penutupan sementara aktivitas pertambangan untuk wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Dedi Mulyadi saat ini sedang menggodok dua opsi. Apakah akan memberikan uang tunai Rp 2 juta - Rp 3 juta selama perusahaan tambang ditutup atau diberikan pekerjaan baru. Mereka akan dipekerjakan di sejumlah posisi di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Saat ini sedang memasuki proses pendataan warga terdampak penutupan sementara perusahan-perusahaan tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Salah satu yang melakukan pendataan adalah warga dari desa Rengasjajar, Cigudeg. "Sekarang lagi didata. Tapi hanya ada 5 spesifikasi yang diterima. Ada jenis pekerjaan belum dapat diterima. Kan di sini ada pekerjaan yang tidak lumrah ada di tempat lain," kata Diyan Adi Tinggal, salah satu pejabat teras Desa Rengasjajar kepada&nbsp;JawaPos.com. Parung Panjang Jalan Idaman ubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM menjanjikan perbaikan jalan di Parung Panjang dan sekitarnya secara menyeluruh supaya nyaman bagi semua warganya. Perbaikan ini dilakukan KDM setelah bertahun-tahun jalan provinsi yang terletak di perbatasan Provinsi Banten tersebut dikuasai oleh truk-truk tambang dan warganya selama ini menjerit tapi tidak bisa berbuat banyak untuk memperbaiki keadaan. "Untuk pembangunan Parung Panjang, kami akan terus menambah ruas jalan baru. Jalan-jalan lama yang rusak segera kami bongkar dan kami akan membangun kembali jalan Parung Panjang," tegas Dedi Mulyadi dalam video diunggahnya di Instagram, dikutip Rabu (15/10). Perbaikan ruas-ruas jalan di Parung Panjang dan sekitarnya dilakukan KDM untuk mengembalikan hak warga yang selama bertahun-tahun dirampas. Dedi Mulyadi memastikan jalan di Parung Panjang akan menjadi jalan yang nyaman selayaknya jalan impian. "Kalau orang ada mimpi tentang jalan Parung Panjang menjadi jalan idaman, insya Allah secara bertahap kami akan mewujudkan seluruhnya idaman itu. Semoga kita semua bisa hidup saling berdampingan, nyaman di jalan, nyaman di rumah, nyaman di kantor. Saya ingin menciptakan Jawa Barat nyaman untuk semua orang," tegas KDM. Jalan Parung Panjang selama ini dikenal sebagai jalur neraka mengingat siapapun yang melintas di jalan ini pasti akan menghadapi kemacetan truk-truk tambang dan jalanan rusak di banyak titik. Warga Parung Panjang dan sekitarnya selama ini mengeluhkan kemacetan, jalanan yang rusak, hingga polusi udara yang parah akibat debu truk-truk tambang. Namun, pemerintah daerah seolah tuli tidak pernah mendengarkan keluh kesah warga. Pemerintah daerah bahkan seolah tutup mata meski banyak nyawa tak berdosa hilang akibat ditabrak dan dilindas truk-truk tambang. Dedi Mulyadi menjadi satu-satunya Gubernur Jawa Barat yang memberikan perhatian nyata untuk wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Dia membuat terobosan besar dan berani menghentikan aktivitas pertambangan sementara setelah truk-truk pertambangan melahirkan konflik dengan warga. &nbsp; Warga Didata Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menegaskan akan bertanggung jawab terhadap para pekerja terdampak penutupan sementara aktivitas pertambangan untuk wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Dedi Mulyadi saat ini sedang menggodok dua opsi. Apakah akan memberikan uang tunai Rp 2 juta - Rp 3 juta selama perusahaan tambang ditutup atau diberikan pekerjaan baru. Mereka akan dipekerjakan di sejumlah posisi di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Saat ini sedang memasuki proses pendataan warga terdampak penutupan sementara perusahan-perusahaan tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Salah satu yang melakukan pendataan adalah warga dari desa Rengasjajar, Cigudeg. "Sekarang lagi didata. Tapi hanya ada 5 spesifikasi yang diterima. Ada jenis pekerjaan belum dapat diterima. Kan di sini ada pekerjaan yang tidak lumrah ada di tempat lain," kata Diyan Adi Tinggal, salah satu pejabat teras Desa Rengasjajar kepada JawaPos.com. Dia mengaku sedang berusaha memperjuangkan agar semua jenis pekerjaan dapat diterima dan mendapatkan pekerjaan baru atau mendapat bantuan dana selama belum bisa bekerja akibat perusahaan-perusahaan pertambangan ditutup sementara. "Untuk kapannya kita belum tahu dan belum ada pembicaraan sampai ke sana. Kita baru mendata warga yang terdampak," papar Diyan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016719153/ramalan-zodiak-aquarius-dan-pisces-19-oktober-2025-mulai-dari-cinta-karir-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 19 Oktober 2025: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan</a> Warga Parung Panjang Terus Berjuang Perjuangan yang dilakukan tokoh masyarakat hingga warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sejatinya sudah berlangsung sangat lama, untuk sekadar memperjuangkan hak untuk mendapatkan lingkungan lebih nyaman, terbebas dari debu, kemacetan, dan kecelakaan akibat truk-truk pertambangan yang kerap melintas. Mereka sudah lama mengeluhkan truk tambang yang mengakibatkan kerusakan parah pada jalanan Parung Panjang. Salah satu momen fenomenal terjadi pada 2009 silam, ketika salah satu warga memprotes keras jalan penuh lumpur, rusak, menyerupai kubangan kerbau. Berbagai upaya telah dilakukan warga Parung Panjang dan sekitarnya selama bertahun-tahun untuk menuntut terciptanya lingkungan yang lebih baik. Mulai dari menggelar aksi demonstrasi di jalan utama Parung Panjang, demo di depan kantor Kecamatan Parung Panjang, melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Bogor, DPRD Provinsi Jawa Barat, hingga dengan anggota DPR RI. &nbsp; &nbsp; Ketua Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (Gampar) Saeful Anwar bercerita, semua perjuangan itu terus dilakukan dari tahun ke tahun namun tidak ada solusi nyata yang diberikan pemerintah untuk warga Parung Panjang. "Hampir segala upaya sudah kita lakukan, mulai dari audiensi dengan DPRD Kabupaten, Provinsi, sampai Pusat. Bertemu dengan pihak pemerintah daerah tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, belum lagi demo-demo jalanan,"ungkapnya. Upaya yang dilakukan warga Parung Panjang untuk memastikan lingkungan lebih baik juga dilakukan dengan memutarbalikkan truk tronton yang melanggar jam operasional. Untuk tindakan yang terakhir ini, kerap kali melahirkan konflik horizontal antara warga dengan sopir truk tambang. Saeful Anwar menegaskan bahwa warga Parung Panjang akan terus berjuang untuk memastikan jalan di Parung Panjang aman dan nyaman, tidak lagi dipenuhi oleh truk-truk pertambangan. Semangat warga akan terus menyala untuk sekadar menagih hak yang seharusnya mereka dapatkan. "Semua kami lakukan semata agar Bogor Barat bisa merdeka. Merdeka dari rasa takut akan kecelakaan, merdeka dari rasa was was, merdeka dari debu, merdeka dari ISPA, merdeka dari kemacetan yang diakibatkan oleh angkutan tambang," ungkapnya. Dia bersyukur perjuangan di tahun 2025 ini mulai sedikit membuahkan hasil, mengingat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memberikan atensi yang serius pada wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Hal itu dibuktikan dengan kebijakan KDM menghentikan aktivitas pertambangan sementara setelah Parung Panjang sempat memanas beberapa waktu lalu. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "Terima kasih kepada banyak pihak yang sudah banyak membantu selama ini, termasuk media baik cetak maupun online dan juga tidak lupa seluruh netizen yang sudah membantu memviralkan segala kesemrawutan di Parung Panjang yang diakibatkan keganasan tronton. Semoga perjuangan kita bisa indah pada saatnya," ungkapnya.

Desa Rengasjajar Bogor meraih pendapatan puluhan miliar dari aktivitas pertambangan, Gubernur Dedi Mulyadi meninjau langsung.

KDM Sebut Desa Rengasjajar Bogor Bisa Dapat Rp 43 Miliar Setahun dari Tambang Parung Panjang

Cigudeg

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Cigudeg

Berita Terkini

Jalan Mohammad Toha Parung Panjang hingga Cigudeg Kini Mulus, Berapa Dana APBD yang Digelontorkan ?

Tambang Bertebaran, Tapi Pekerjanya Bukan Warga Rengasjajar, Kok Bisa?

Profil Desa Rengasjajar Bogor yang Warganya Menjerit Tak Bisa Makan, Usai Tambang Ditutup KDM

KDM Sebut Desa Rengasjajar Bogor Bisa Dapat Rp 43 Miliar Setahun dari Tambang Parung Panjang

Download Aplikasi JawaPos.com