<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/ciki-ngebul.jpg" alt="Jajanan chiki ngebul yang mengandung bahan nitrogen cair dinilai berbahaya untuk dikonsumsi. Biro Adpim Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Jajanan chiki ngebul yang mengandung bahan nitrogen cair dinilai berbahaya untuk dikonsumsi. Biro Adpim Jatim/Antara</figcaption>
</figure><h3>Kemenkes Instruksikan Penjual dan Pengelola Sekolah Diedukasi</h3> JawaPos.com – Pengawasan peredaran jajanan <a href="https://www.jawapos.com/tag/chiki-ngebul/">chiki ngebul</a> alias cibul terus diperkuat menyusul banyaknya anak yang jadi korban. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyerahkan tugas itu sepenuhnya kepada dinas kesehatan (dinkes) daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.  Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anas Ma’ruf mengatakan, dalam pengawasan di lapangan, dinkes tak akan sendiri. Ada pihak puskesmas serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang turut menyertai. Dinkes dan BPOM juga diwajibkan memberikan edukasi dan menyampaikan Surat Edaran (SE) Kemenkes terkait Pengawasan terhadap Penggunaan Nitrogen Cair pada Produk Pangan Siap Saji ke masyarakat. Dalam aturan itu, pedagang direkomendasikan tidak menggunakan nitrogen cair untuk pangan jajanan siap saji. ”Mengingat bahayanya pada yang mengonsumsi,” ujarnya kemarin (14/1).  Seperti diketahui, nitrogen cair ini bisa mengakibatkan radang dingin dan luka bakar jika terkena kulit. Bukan hanya itu, bila dikonsumsi, dapat mengakibatkan luka lambung. Uap yang dihasilkan pun bila terus-menerus terhirup berisiko mengakibatkan sesak napas.  Edukasi tentang cibul diharapkan menyasar ke sekolah-sekolah. Sebab, yang banyak mengonsumsi cibul adalah anak-anak. Selain itu, kebanyakan pedagang berjualan di area sekitar sekolah. ”Agar anak-anak tidak mengonsumsi cibul,” tegasnya.  Disinggung soal update kasus, Anas mengatakan, pelaporan terus dipantau melalui kanal yang sudah eksisting di pusat. Update kemudian akan disampaikan melalui rilis/konferensi pers <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkes/">Kemenkes</a>.  Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Nahar meminta seluruh kementerian/lembaga terkait tak menganggap enteng kasus cibul. Apalagi, sudah ada korban anak-anak. ”Kami sudah menginformasikan juga dengan kementerian teknis, dalam hal ini Kemenkes,” ujarnya (13/1).  Dalam rumus perlindungan anak, kata dia, penetapan kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan oleh Kemenkes harus dibarengi dengan penanganan sesuai dengan UU 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Di antaranya, akses pelayanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.  ”Ada tahapan yang harus dilakukan. Karena kalau sudah bagian dari KLB, maka di rumus perlindungan anak, KLB itu masuk dalam anak dalam situasi darurat,” tegasnya.  Nahar juga mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ikut ambil bagian. Sebab, kebanyakan kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Harus ada edukasi ke satuan pendidikan dan para penjual di sekitarnya. ”Karena satu masalah itu tidak tunggal penanganannya. Jadi, harus diwaspadai pula oleh yang punya kuasa di satuan pendidikan,” pungkasnya.

Pengawasan Chiki Ngebul Diserahkan ke Dinkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/khofifah-perlintasan-KA.png" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa saat pembahasan perlintasan KA sebidang tanpa pengamanan. (Instagram khofifah.ip)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa saat pembahasan perlintasan KA sebidang tanpa pengamanan. (Instagram khofifah.ip)</figcaption>
</figure><h2>BPOM Masih Memperbolehkan asal Pedagang Ikuti Pedoman Mitigasi Nitrogen Cair</h2> <h3>Kesaksian Orang Tua Korban: si Anak Menjerit Kesakitan dan Perut Mengeras</h3> JawaPos.com – Bekas jahitan di perut Afnan belum sepenuhnya dibiarkan bersentuhan langsung dengan udara bebas atau benda-benda di sekitar. Perban tipis tampak menutup jahitan dengan panjang sekira 15 cm itu.  Menjelang akhir tahun lalu, bocah 4 tahun asal Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), itu terpaksa harus menjalani operasi besar lantaran organ dalam tubuhnya mengalami kerusakan. Semua berawal ketika Afnan selesai mengonsumsi makanan ringan yang dia beli di pasar malam dekat rumahnya: chiki ngebul alias <a href="https://www.jawapos.com/tag/cibul/">cibul</a>.  ”Jadi, pas makan itu jerit (berteriak kesakitan), pas saya pegang (perutnya) itu semua keras dan malam itu juga langsung kami bawa ke rumah sakit,’’ kata Jamaludin, sang ayah, kepada Radar Bekasi.  Termasuk Afnan, di Kota Bekasi, total ada empat anak yang keracunan setelah mengonsumsi cibul dalam periode bersamaan, sekira 21 Desember 2022. Tujuh lainnya tercatat di Kabupaten Tasikmalaya. Dinas Kesehatan Jabar pun resmi menetapkan status kedaruratan medis.  Saat mengunjungi salah seorang korban di Kampung Hergarmanah, Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (12/1), Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyatakan cibul dilarang dijual di provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil tersebut. ”Kami minta kepada seluruh masyarakat kalau ada yang berdagang cibul, mohon ditegur dan dilarang berdagang. Biasanya ada di pasar malam atau festival. Jadi, jajanan ini menarik perhatian anak dengan asapnya dan warnanya,” kata Uu seperti dilansir Radar Tasikmalaya.  Cibul adalah makanan ringan yang diberi efek berasap dengan adanya nitrogen cair. Kesan asap itulah yang mengakibatkan makanan tersebut disukai anak-anak.  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menyebut ada dua anak di Jawa Timur (Jatim) yang keracunan cibul. Untuk itu, Pemprov Jatim membentuk tim investigasi guna menelusuri peredaran dan konsumsi nitrogen pada makanan.  Menurut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, tim investigasi tersebut diawaki Tim Gerak Cepat (TGC) untuk menelusuri peredaran konsumsi <a href="https://www.jawapos.com/tag/nitrogen-cair/">nitrogen cair</a> pada makanan. Nanti temuan tim segera diinvestigasi oleh TGC sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan.  Khofifah meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya konsumsi cibul. Tidak hanya petugas dinkes. Imbauan juga disampaikan kepada orang tua. ”Imbauan ini dikeluarkan untuk mencegah kasus keracunan pangan yang lebih parah akibat konsumsi nitrogen cair yang berlebihan,’’ ujar Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos kemarin (13/1).  Khofifah meminta Kadinkes Jatim untuk berkoordinasi dengan seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota serta BPOM daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk pangan siap saji yang menggunakan nitrogen cair yang beredar di masyarakat. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menambahkan, pihaknya juga mengharuskan restoran yang menggunakan nitrogen cair pada produk pangan siap saji agar memberikan informasi cara mengonsumsi yang aman kepada konsumen.  Selain itu, dia meminta setiap fasilitas pelayanan kesehatan melaporkan kejadian keracunan pangan yang disebabkan oleh nitrogen cair ke sistem kewaspadaan dini dan respons (SKDR). Pelaporan tersebut terdapat pada menu event based surveillance (EBS) melalui link https://skdr.surveilans.org atau nomor WhatsApp (WA) Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC): 0877-7759-1097. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan ke e-mail poskoklb@yahoo.com yang akan ditembuskan kepada Dinkes Provinsi Jatim dan dinkes kabupaten/kota setempat.  Sementara itu, Kadinkes Jatim dr Erwin Astha Triyono menambahkan, risiko konsumsi nitrogen cair pada makanan, antara lain, radang dingin, luka bakar atau cold burn pada jaringan kulit. ”Tenggorokan terasa seperti terbakar, bahkan dapat terjadi kerusakan internal organ. Hal ini disebabkan oleh suhu yang teramat dingin dan langsung bersentuhan dengan organ tubuh dalam waktu yang panjang,’’ jelasnya.  Selain itu, Erwin menambahkan, menghirup uap asap nitrogen dalam jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan kesulitan bernapas yang cukup parah. ’’Atas instruksi Ibu Gubernur, kami meminta rumah sakit di seluruh kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan melaporkan apabila terjadi kejadian luar biasa keracunan pangan yang disebabkan oleh nitrogen cair,’’ ujarnya.  Sejauh ini, penjualan cibul belum dilarang. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun memperbolehkan asal pedagang bisa mengikuti pedoman mitigasi risiko nitrogen cair pada pangan olahan yang telah dibuat. Di antaranya, terkait penyimpanan nitrogen cair, kepemilikan kompetensi khusus, hingga penggunaan APD saat berjualan.  ”Kalau tidak, kami rekomendasikan ke dinas kesehatan kabupaten/kota selaku otoritas pengawas. Sebab, pangan siap saji kewenangan dinas kesehatan kabupaten/kota,” papar Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpom/">BPOM</a> Rita Endang.  Dari pengawasan yang telah dilakukan BPOM, jajanan yang juga kerap disebut napas naga itu paling banyak ditemui di Pulau Jawa. Sementara di Kalimantan dan Sulawesi ditemukan dalam jumlah kecil. Pengawasan mulai diintensifkan oleh pihaknya di sejumlah lokasi, mulai dari mal, pasar malam, hingga kegiatan car free day (CFD).

Jabar Larang Jual Cibul, Jatim Siapkan Investigasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_20230106_193243_Instagram-01.jpg" alt="Ilustrasi makanan ringan Chiki Ngebul. Instagram@arrylistyorini/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi makanan ringan Chiki Ngebul. Instagram@arrylistyorini/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan mengantisipasi bertambahnya korban keracunan pangan setelah mengonsumsi jajanan chiki ngebul. Jajanan tersebut viral karena memberi sensasi berupa asap karena diberi cairan nitrogen. Pedagang keliling hingga pasar malam diminta untuk tidak menjual jajanan itu lagi mengingat sudah timbul kasus keracunan.  Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor KL.02.02/C/90/2023 tentang Pengawasan Terhadap Penggunaan Nitrogen Cair Pada Produk Pangan Siap Saji yang diteken pada 6 Januari 2023.  Dalam SE disebutkan, Kemenkes meminta pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha yang menggunakan nitrogen cair, maupun masyarakat akan bahaya penambahan dan konsumsi nitrogen cair pada makanan siap saji.  “Kami ingin pemerintah daerah melakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan, UMKM, pariwisata, perindustrian dll untuk melakukan penyuluhan kepada pelaku usaha, guru dan masyarakat akan bahaya nitrogen cair pada makanan,” ujar Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Anas Ma’ruf dalam keterangan resmi, Jumat (13/1).  Pengawasan dan pembinaan, kata Anas dilakukan dengan mewajibkan restoran yang menggunakan nitrogen cair pada produk pangan saji untuk memberikan informasi cara konsumsi yang aman pada konsumen. Khusus bagi pedagang keliling dan pasar malam, kata dia, untuk saat ini tidak direkomendasikan menggunakan nitrogen cair pada produk pangan siap saji yang dijual.  “Kepada pelaku usaha yang keliling, atau pasar malam, tidak kami rekomendasikan menggunakan nitrogen cair mengingat ada beberapa kasus yang dilaporkan akibat konsumsi chiki ngebul,” ungkap Anas.  Ia mendorong pihak terkait menjelaskan edukasi tentang fungsi, penggunaan dan bahaya yang ditimbulkan akibat konsumsi makanan yang nitrogen cair.  Kemenkes meminta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar melaporkan setiap kejadian keracunan pangan yang disebabkan oleh nitrogen cair melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR). Pelaporan juga bisa melalui WhatsApp (WA) Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor 0877-7759-1097 atau email: poskoklb@yahoo.com dan ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.  “Kami terus mengamati setiap laporan dari rumah sakit dan Puskesmas, Kita juga melakukan sosialisasi. Saat ini, teman-teman daerah sudah bergerak melakukan sosialisasi terkait bahaya penggunaan nitrogen cair pada makanan,” jelas Anas.

Pedagang Pasar Malam Tak Boleh Lagi Jual Jajanan Chiki Ngebul

cibul

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cibul

Berita Terkini

Pengawasan Chiki Ngebul Diserahkan ke Dinkes

Jabar Larang Jual Cibul, Jatim Siapkan Investigasi

Pedagang Pasar Malam Tak Boleh Lagi Jual Jajanan Chiki Ngebul

Download Aplikasi JawaPos.com