<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/wamen-3699233224.jpg" alt="Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengatakan terdapat 15 ribu permintaan untuk pekerja Indonesia bekerja di Turki pada 2026.&nbsp;"Tadi kami bicara soal target penempatan dan peluang kerja di tahun 2026, dan disepakati ada 15.000 peluang yang bisa kita kelola dan kami berkomitmen untuk mengurus ini sebaik mungkin," kata Christina dalam keterangan di Jakarta, Senin (28/7). Christina menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja itu muncul dalam diskusinya secara daring dengan Duta Besar (Dubes) RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama pada Senin (28/7).&nbsp;Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas peluang dan skema penempatan pekerja migran Indonesia ke Turki. Dari 15 ribu peluang kerja yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, sebagian besar berada di sektor pekerja musiman atau seasonal worker, dengan masa kerja 6-8 bulan disesuaikan dengan musim pariwisata di Turki. Sebagian besar dari seasonal worker tersebut ada di sektor perhotelan. Terkait hal itu, Christina menekankan pentingnya keterbukaan informasi sejak awal kepada calon pekerja migran agar tidak terjadi salah persepsi mengenai durasi kerja mereka di luar negeri.&nbsp;"Pekerjaan seasonal ini misalnya di sektor perhotelan, di mana setelah musim wisata selesai, hotel-hotel akan tutup karena sudah tidak ada turis. Nah informasi ini harus disampaikan dari awal, sehingga tidak ada mispersepsi," kata dia. Selain pekerja musiman, peluang lain yang terbuka di Turki adalah untuk pekerja domestik, dalam hal ini perawat anak (nanny), perawat lansia dan perawat orang sakit. Kemudian, sektor konstruksi di negara itu juga memerlukan banyak pekerja dari luar negeri, termasuk Indonesia.&nbsp;Lebih lanjut, Christina mengatakan bahwa untuk mendukung skema penempatan yang tertib dan berkualitas, KBRI Ankara telah mengidentifikasi empat agensi besar di Turki yang siap berpartisipasi dalam skema kolaborasi tersebut. Sementara di Indonesia, KP2MI masih perlu menyeleksi ulang puluhan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar dan pernah melakukan penempatan ke Turki. Seleksi itu dilakukan untuk memastikan hanya P3MI dengan komitmen kuat yang dilibatkan dalam program tersebut. "Kita harus menjaga reputasi pekerja migran kita. Lingkaran pemberi kerja dan agensi di Turki sangat kecil, satu masalah di satu hotel bisa terdengar ke mana-mana. Maka penting bagi kita untuk memastikan penempatan dilakukan secara profesional dan terstandar," tegas Christina Aryani, dikutip dari Antara. Ia juga akan menjadwalkan pertemuan dengan Dubes Turki untuk RI di Jakarta untuk mendorong percepatan proses administratif, termasuk terkait penerbitan visa kerja yang selama ini menjadi hambatan dalam proses penempatan.&nbsp;Selain itu, tim teknis bersama antara Kementerian P2MI dan KBRI Ankara juga akan dibentuk untuk menyusun kerangka waktu pelaksanaan, persyaratan rekrutmen, hingga skema pendampingan selama masa kerja. "Masa kerja 2026 akan dimulai pada April hingga November. Maka proses rekrutmen harus sudah berjalan dari Agustus hingga Desember tahun ini. Dalam dua minggu ke depan kami akan bertemu lagi untuk memfinalisasi bersama agensi dan P3MI," demikian kata Christina. Sementara itu, Dubes RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama berkomitmen mempercepat proses verifikasi job order untuk calon pekerja migran Indonesia.&nbsp;Rizal bahkan menargetkan penyelesaian dilakukan dalam waktu maksimal dua pekan, selama seluruh persyaratan terpenuhi. "Ini bentuk keseriusan pemerintah menciptakan skema penempatan pekerja migran yang tidak hanya berbasis pada peluang kerja semata, tetapi menjamin aspek pelindungan, transparansi, dan tata kelola yang berkeadilan bagi seluruh pihak," katanya.

Pemerintah Indonesia siapkan 15 ribu peluang kerja di Turki untuk pekerja migran, fokus pada sektor musiman dan domestik.

Halo Job Seeker! Wamen P2MI Sebut Ada 15 Ribu Kesempatan Kerja di Turki Nih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/christina-aryani-DPR-Antara.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menyayangkan tindakan kriminal atas peretasan akun YouTube DPR RI oleh oknum tak bertanggug jawab. Ia menyebut adanya kejadian ini, membuktikan sistem perlindungan akun DPR RI masih lemah. Peretasan itu terjadi lantaran akun Youtube DPR RI menampilkan video yang memperlihatkan sebuah permainan judi online secara live. &ldquo;Sungguh disayangkan, ini bisa dimaknai sistem perlindungan akun DPR masih sangat lemah, perlu perbaikan ke depannya,&rdquo; kata Christina kepada wartawan, Rabu (6/9). Terkait judi online, kata Christina, pihaknya bersama Kemenkominfo telah membahas secara spesifik. Ia meyakini, judi online bisa ditekan dengan revisi UU ITE. &ldquo;Spesifik soal judi online dalam rapat bersama Kominfo senin lalu kami mengangkat kemungkinan mengatur dalam revisi UU ITE kewajiban bagi platform atau penyelenggara sarana elektronik (PSE) melakukan self filtering (penyaringan) terhadap konten/informasi atau dokumen elektronik bermuatan perjudian, namun sepertinya Kominfo reluctant (ragu-ragu),&rdquo; ucap Christina. Padahal, klaim Christina, instrumen tersebut bisa membantu kerja pemerintah, dalam memberantas perjudian online yang saat ini semakin merebak. &ldquo;Padahal ini akan sangat membantu kerja pemerintah, tidak hanya take down konten perjudian berlandaskan patroli siber dan menindaklanjuti aduan masyarakat. Self filtering serupa pernah dilakukan di era Pak Rudiantara terhadap konten bermuatan radikalisme,&rdquo; pungkasnya.

“Sungguh disayangkan, ini bisa dimaknai sistem perlindungan akun DPR masih sangat lemah, perlu perbaikan ke depannya,” kata Christina.

Peretasan Akun YouTube DPR RI jadi Bukti Sistem Perlindungan Lemah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/christina-aryani-DPR-Antara.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar</figcaption>
</figure> mengaku sedih mendengar informasi JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR Rbahwa terdapat oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat bisnis jual beli senjata di wilayah konflik Papua Komando Distrik Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih. Informasi itu sebagaimana diungkapkan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono terkait adanya lonjakan kasus penyalahgunaan senjata dan amunisi di Kodam Cenderawasih selama satu dekade. &ldquo;Benar kata Panglima TNI, hentikan jual senjata kepada musuh, itu sama saja membunuh saudara sendiri. Sudah berapa prajurit TNI yang gugur di Papua? Ini menyedihkan," kata Christina kepada wartawan, Minggu (7/5). Karena itu, dia mendukung penuh langkah Panglima TNI memberantas praktik jual beli senjata dan amunisi, khususnya di wilayah konflik Papua Kodam XVII/Cenderawasih. "Praktik jual beli senjata ini miris betul dan menjadi kejahatan luar biasa. Ini menjadi salah satu penyebab rumitnya penyelesaian konflik di Papua selama ini, yaitu keberadaan rantai pasok senjata dan amunisi yang diduga melibatkan aparat TNI sendiri," ucap Christina. Christina pun meminta, semua pihak terkait tidak menjadikan suplai senjata kepada musuh atau yang patut diduga berhubungan dengan musuh sebagai lahan bisnis. &ldquo;Jadikan ini kesempatan untuk melakukan pembenahan total, mulai dari komandan sampai prajurit di lapangan harus punya komitmen yang sama,&rdquo; ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini. Menurutnya, praktik jual beli senjata tersebut harus menjadi momentum perbaikan sungguh-sungguh di tubuh TNI dari atas sampai prajurit di lapangan. Christina menegaskan, siapa pun pelakunya pantas dihukum berat melalui penerapan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Christina meyakini, jika tidak ada pasokan senjata dan amunisi pada kelompok Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), perlawanan dari mereka tidak akan semasif sekarang. "Jadi, pastikan dulu praktik jahat jual senjata dan amunisi kepada musuh ini kita hentikan. Ini adalah bentuk pengkhianatan yang sangat pantas dan wajar jika pelakunya dihukum berat," pungkasnya.

Praktik jual beli senjata ini rumit dan kejahatan luar biasa karena menjadi salah satu penyebab rumitnya penyelesaian konflik di Papua.

 Anggota Komisi I DPR Sesalkan Adanya Oknum TNI Terlibat Jual Beli Sejata di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/IMG-20230411-WA0000_2-3267572448.jpg" alt="Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani. ANTARA/HO-Humas DPR RI/am." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani. ANTARA/HO-Humas DPR RI/am.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani berharap proses evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Sudan berjalan lancar dan aman sampai tiba di tanah air dalam keadaan selamat, dikutip dari ANTARA. "Keputusan melakukan evakuasi menjadi langkah tepat untuk situasi yang terus memburuk di Sudan saat ini. Sama halnya negara lain yang mulai mengevakuasi warganya kami berharap WNI kita yang akan mulai keluar dari Sudan bisa selamat sampai tiba di tanah air," ungkap Christina dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (24/4). <div>Sementara itu, badan anak-anak PBB (UNICEF) mengatakan sedikitnya sembilan anak dilaporkan tewas dalam pertempuran di Sudan, dan lebih dari 50 anak terluka parah.</div> Lebih lanjut Margaret mengatakan bahwa telah terjadi 11 serangan terhadap fasilitas kesehatan, termasuk 10 serangan sejak 15 April 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01567328/komisi-ii-tegaskan-tenaga-honorer-tidak-akan-dihapus">Komisi II Tegaskan Tenaga Honorer Tidak Akan Dihapus</a>&nbsp; <div>&ldquo;Menurut Kementerian Kesehatan di Sudan, jumlah fasilitas kesehatan yang berhenti beroperasi sebanyak 20. Dan masih menurut angka Kementerian Kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan yang berisiko berhenti adalah 12,&rdquo; kata Harris, Sabtu (22/4).</div> Situasi tersebut, kata dia, tidak hanya berdampak pada korban pertempuran, tetapi juga orang-orang lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Christina Aryani berharap proses evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Sudan berjalan lancar dan aman sampai tiba di tanah air.

Komisi I DPR Berharap Proses Evakuasi WNI dari Sudan Berjalan Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/christina-aryani-DPR-Antara.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan Komisi I DPR RI akan kembali melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 13 calon duta besar RI yang rencananya akan digelar pada Rabu (1/2).  "Jadwal uji kepatutan dan kelayakan akan dibagi dalam 3 sesi di hari yang sama, sesi I untuk lima calon, sesi II dan sesi III masing-masing untuk empat calon," kata Christina dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, (30/1).  Christina menyebut keputusan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 13 calon duta besar RI tersebut akan diambil setelah proses pengujian selesai di hari yang sama, Rabu (1/2).  "Langsung di hari yang sama rapat internal Komisi I untuk membahas hasil fit and proper test, dan produknya berupa surat pertimbangan diteruskan ke pimpinan DPR," jelasnya.  Ia berharap proses uji kelayakan dan kepatutan berjalan lancar guna memilih calon duta besar terbaik untuk masing-masing negara perwakilan sebagaimana hasil pertimbangan DPR RI.  "Tentu kami berharap pertimbangan yang diberikan oleh DPR RI bisa memberikan hasil maksimal terhadap para calon Duta Besar. Apalagi di tengah tantangan dan dinamika global, ke depannya peran Duta Besar menjadi sangat signifikan," ujarnya.  Berikut daftar nama calon duta besar RI yang akan menjalani uji kelayakan di Komisi I DPR RI sebagai berikut:  1. Acmad Rizal Purnama untuk Turki 2. I Gede Ngurah Swajaya untuk Konfederasi Swiss 3. Grata Endah Wedaningsih untuk Laos 4. Saud Purwanto Krisnawan untuk Afrika Selatan 5. Santo Darmo Susanto untuk Kamboja 6. Acmad Ubaedillah untuk Brunei Darussalam 7. Sulaiman untuk Argentina 8. Arief Basalamah untuk Ukraina 9. Ricky Suhendar untuk Peru 10. Meidyatama Suryadiningrat untuk Romania 11. Trias Kuncahyono untuk Vatikan 12. Teuku Faizasyah untuk Kerajaan Norwegia 13. Dupito Simamora untuk Fiji

DPR Gelar Fit and Proper Test 13 Calon Dubes, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/christina-aryani-DPR-Antara.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) untuk melakukan pemblokiran atau take down konten yang meresahkan masyarakat, salah satunya adalah fenomena viral ngemis online melalui TikTok.  "Atas fenomena ini, DPR mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan atensi khusus. Dalam hal ditemukan pelanggaran terkait konten, Kominfo harus mengambil tindakan pemblokiran,” ucap Christina dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, (20/1).  Christina berpandangan, kalau pun Kominfo merasa konten tersebut tidak terkait hal dilarang seperti terorisme, pornografi, judi online, radikalisme, hoaks, dan misinformasi, Kominfo tetap perlu melihat lebih jauh konten tersebut sebagai sesuatu yang meresahkan masyarakat.  "Kominfo harus responsif terhadap banyaknya pengaduan masyarakat yang melihat aksi tersebut sebagai sangat tidak terpuji, merendahkan martabat manusia, dan tidak mendidik. Hal-hal bersifat eksploitatif harus dinilai sebagai konten yang perlu untuk dilakukan pemblokiran," tutur Christina.  Christina juga mengatakan, pihaknya mendukung langkah Kepolisian yang mengambil tindakan memproses kasus ini ke ranah hukum.  Harapannya, sambung Christina, untuk memberikan pelajaran agar masyarakat lebih bijaksana dalam memanfaatkan media sosial.  "Kami juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kearifan bermedia sosial. Kasus semacam ini membuktikan literasi digital kita masih rendah. Konten creator maupun warga net perlu untuk terus belajar. Saya mengapresiasi bentuk koreksi spontan dari sesama pengguna media sosial ketika menemukan hal-hal yang dianggap tidak pantas dan cenderung merusak," ucapnya.  Saat ini ramai pemberitaan mengenai "ngemis online" melalui Tiktok. Hal ini banyak dilakukan dengan cara mandi lumpur yang melibatkan anak muda maupun orang tua yang menimbulkan polemik terkait eksploitasi.

Christina Minta Pemerintah Blokir Konten Ngemis Online di Tiktok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/christina-aryani-DPR-Antara.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta komitmen calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menuntaskan kasus pidana yang melibatkan oknum TNI seperti mutilasi warga Suku Nduga Papua dan kasus lainnya.  Menurut dia, hal tersebut sudah disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang dilaksanakan Komisi I DPR pada Jumat (2/12).  "Kami berhasil meminta komitmen beliau untuk melanjutkan praktik baik Panglima TNI Jenderal Andika terkait proses dan penegakan hukum terhadap prajurit yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan tindak pidana," kata Christina dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu.  Dia mengatakan dalam penuntasan kasus pidana tersebut, prinsip yang utama adalah penegakan hukum dilakukan secara tuntas, transparan, dan berkeadilan.  Christina mengatakan, dirinya juga meminta Laksamana Yudo memikirkan strategi khusus terkait penanganan wilayah "hot spot" khususnya Laut Natuna Utara karena masih banyak ditemukan pelanggaran kedaulatan.  "Kami yakin Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI yang baru mampu memberikan yang terbaik dan DPR mendukung pelaksanaan tugas beliau ke depannya untuk terus bersinergi demi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.  Selain itu, dia meyakini Laksamana Yudo Margono mampu mengemban amanat sebagai Panglima TNI dengan baik, karena melihat rekam jejak yang bersangkutan.  Christina menilai Laksamana Yudo merupakan sosok yang responsif dan komunikatif, terlihat dari rekam jejak dan pengalaman yang bersangkutan saat menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).  "Saya yakin Laksamana Yudo mampu memimpin organisasi TNI secara profesional serta mampu menjaga komitmen dan kemitraan yang baik termasuk dengan DPR RI," katanya.  Sebelumnya, rapat internal Komisi I DPR RI pada Jumat (2/12) sore menyetujui Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI, setelah yang bersangkutan menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.  "Setelah mempertimbangkan pandangan fraksi dan anggota, maka Komisi I DPR RI memberikan persetujuan pengangkatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen, Jakarta.  Dia menjelaskan seluruh fraksi menyatakan setuju pengangkatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, sehingga dalam rapat internal Komisi I DPR tidak dilakukan pemungutan suara atau "voting".  Sementara itu, Rapat Paripurna DPR tentang persetujuan untuk mengesahkan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI akan dilakukan pada Selasa (6/12).

Komisi I Minta Laksamana Yudo Komit Tuntaskan Kasus Pidana Prajurit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/christina-aryani-DPR-Antara.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani, menyambut baik dan meyakini Presiden sudah mempertimbangkan banyak hal terkait penunjukan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, sebagai calon tunggal panglima TNI.  "Tentu kami menyambut baik hal ini sebagai bagian dari hak prerogatif presiden. Komisi I pun siap melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap beliau," kata politikus Golkar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, (28/11).  Ia pun yakin Margono memiliki kemampuan yang bisa membawa institusi TNI ke depannya lebih baik lagi.  "Karena pasti yang diusulkan ke DPR itu yang terbaik dan tentu juga profesional," ujarnya.  Meski demikian, kata dia, tidak serta-merta Margono akan mudah menjalankan tugas sebagai panglima TNI, lantaran tantangan ke depan yang dinilainya juga tidaklah mudah.  "Bicara dinamika pertahanan tentu ke depannya akan lebih dinamis lagi, baik regional maupun global. Apalagi kita juga dihantui tantangan ekonomi yang juga menuntut kerja bersama TNI utamanya konteks ketahanan pangan. Ini juga penting," tuturnya.  Selain itu, ujarnya lagi, panglima baru TNI akan berhadapan pula dengan dinamika politik jelang pemilu yang memerlukan perhatian lebih dalam memastikan pemilu berjalan aman, sukses, serta institusi TNI sendiri tidak terjebak dalam praktek politik praktis.  "Ini patut jadi perhatian juga, selain tantangan internal, kita bicara soal kedisiplinan prajurit, kesejahteraan prajurit dan upaya tanpa henti menjadikan TNI semakin profesional," kata dia.  Ketua DPR, Puan Maharani, menerima surat presiden atau surpres tentang calon panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.  Surat presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, kepada Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (28/11).

Komisi I DPR: Tantangan Panglima TNI Kedepan Tidak Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/christina-aryani-DPR-Antara.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Namun, hingga kini belum ada kepastian soal sosok penggantinya.  Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani mengusulkan agar jabatan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI diperpanjang. Menurutnya, Andika memiliki kebijakan progresif yang perlu didukung.  Kebijakan progresif Andika tersebut antara lain, penegakan hukum yang konsisten terhadap prajurit maupun perwira yang melanggar hukum. Kemudian, soal kebijakan sensitif gender seperti penghapusan test keperawanan yang memang sangat tidak relevan.  “Dan berbagai kebijakan humanis lainnya. Waktu 1 tahun terlampau singkat untuk bisa memberikan hasil optimal,” kata Christina kepada wartawan, Kamis (3/11).  Christina menyampaikan, pihaknya hingga kini belum membahas mengenai pengganti Andika di pucuk pimpinan TNI.  Dia juga enggan menjawab soal dari matra mana sosok ideal pewaris jabatan panglima TNI. Menurutnya, suksesor pengganti Andika merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.  “Secara ketentuan tidak ada aturan yang mewajibkan harus bergantian, jadi menjadi prerogatif Presiden concern penguatan dimatra mana. Bagi kami sama saja,” pungkasnya.

Christina Usul Jabatan Panglima TNI Andika Perkasa Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/christina-aryani-DPR-Antara.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya.  Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk menerapkan sistem satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI.  "Maka apabila Malaysia tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara waktu," kata Christina saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat, (15/7).  Dia menilai, keputusan Pemerintah tidak mengirimkan PMI sudah tepat, karena MoU kedua negara dibuat untuk memastikan pelindungan PMI domestik melalui penempatan sistem satu kanal.  Namun, menurut dia lagi, system maid online (SMO) yang mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga diterapkan Malaysia. SMO adalah mekanisme rekrutmen pekerja migran yang di luar kesepakatan MoU bilateral 1 April 2022.  Christina menegaskan, penggunaan SMO membuat posisi PMI rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.  "Sementara penempatan satu kanal yang diatur dalam MoU akan memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan serta menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia," ujarnya.  Politikus Partai Golkar itu mengatakan, sistem satu kanal juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia tidak sesuai prosedur.  "Maka dalam hal Malaysia tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat, ya kita harus ambil sikap. Kami mendukung keputusan Pemerintah untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia," katanya lagi.  Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, karena negara jiran ini tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.  Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/7) malam, mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.  Namun, kata Menaker, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran itu masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.

DPR Dukung Pemerintah Hentikan Pengiriman PMI ke Malaysia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Christina Aryani

Berita Terkini