<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/saling_dukung.jpg" alt="SALING DUKUNG: Christie Afriani di KPK (21/10). Untuk sementara keluarga meminta dia istirahat dulu. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SALING DUKUNG: Christie Afriani di KPK (21/10). Untuk sementara keluarga meminta dia istirahat dulu. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Paling Muda, Ikut ”Dipecat”, tapi Semangat Christie Afriani Berantas Korupsi Tak Pernah Surut  Bagi Christie Afriani, perjalanan polemik tes wawasan kebangsaan menghadirkan pengalaman yang nano-nano: ada kagetnya, ada lucunya. Di antara para senior, dia dan angkatan muda lain ditempatkan setara dan bebas berpendapat.  AGUS DWI PRASETYO, Jakarta  ---  DUA orang tengah duduk berhadap-hadapan di salah satu meja makan di kantin samping gedung lama KPK. Seorang perempuan berkacamata yang asyik menikmati hidangan tiba-tiba menoleh ketika Jawa Pos tiba.  ”Ayo, Mas. Makan dulu,” ucap Christie Afriani, perempuan tersebut, dengan senyum mengembang.  Christie memang baru bergabung dengan KPK pada 2017. Perempuan kelahiran 2 Oktober 1991 tersebut merupakan angkatan ke-12 atau Indonesia Memanggil (IM 12), rekrutmen terakhir pegawai KPK yang dilakukan sebelum UU KPK direvisi pada 2019.  Namun, semangatnya selalu meluap setiap berbicara tentang pemberantasan korupsi. Bahkan setelah dia masuk daftar 58 pegawai yang diberhentikan dengan hormat lewat mekanisme tes wawasan kebangsaan (TWK) sekalipun.  Melawan ketidakadilan TWK menjadi fokus perhatiannya sekarang. Nama Christie masuk dalam daftar pegawai yang tak lolos TWK bersama sejumlah pegawai senior di KPK. Misalnya, Novel Baswedan, Harun Al Rasyid, Sujanarko, dan Giri Suprapdiono.  Christie paling bontot di antara pegawai-pegawai KPK yang ”dipecat” itu.  Sama dengan para seniornya, dia belum bisa menerima keputusan tersebut. Karena itu, mereka terus melakukan perlawanan. Terbaru, puluhan eks pegawai KPK mengajukan banding administratif kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan pemberhentian tersebut.  Perjuangan ”melawan” keputusan pimpinan KPK tak sekali–dua kali dilancarkan ”korban” TWK. Christie ingat betul kali pertama bergabung dengan ”skuad” 75 pegawai yang tak lolos TWK pada Mei lalu. Dari 75 pegawai itu, sebetulnya Christie masuk dalam gerbong 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara dan wawasan kebangsaan.  ”Tapi, saya nggak mau dibina (ikut diklat bela negara dan wawasan kebangsaan, Red) karena nggak percaya TWK,” katanya yang pada Kamis siang itu didampingi sang suami.  Karena ada yang menolak tawaran pembinaan itu, gerbong 75 pegawai akhirnya terbagi dua. Sebanyak 18 pegawai bersedia ikut diklat dan dilantik menjadi ASN. Sementara, 57 pegawai lainnya memilih terus melawan.  Total, ada 58 orang lantaran pada September lalu seorang penyidik KPK, Lakso Anindito, menyusul masuk daftar pegawai yang tak lolos TWK. Berbeda dengan pegawai KPK yang lain, Lakso memang ikut TWK setelah tugas studinya di Lund University, Swedia, selesai. Setelah pulang ke Indonesia, Lakso lantas menyusul ikut TWK dan dinyatakan tidak lolos.  Christie menyatakan, perjalanan polemik TWK sejak Mei sampai akhir September menyisakan begitu banyak pelajaran. Perempuan yang sebelumnya menjadi spesialis kerja sama di Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) KPK itu merasakan banyak hal yang membaur menjadi satu. ”Ada kagetnya, tapi ada lucunya juga,” ujarnya, lantas tersenyum.  Selama berjuang bersama puluhan ”korban” TWK, Christie menikmati setiap proses dan tahapan formal yang dilakukan. Saat advokasi dan kampanye publik, misalnya, dia melakoninya tanpa beban. ”Jadi, untuk koordinasi, kami punya grup. Nah, di grup itu banyak bercandanya,” ungkap Christie.  Dan, satu hal lagi, kata Christie, tak terlihat ada perbedaan mencolok antara pegawai muda dan tua dalam setiap koordinasi yang dilakukan. Semua ditempatkan pada posisi yang setara dan bebas menyuarakan gagasannya. ”Sangat fleksibel, tapi yang muda biasanya selalu ikut diskusi dengan senior-senior sebelum mengambil langkah-langkah,” paparnya.  Makin ke sini, Christie merasakan ”penyingkiran” pegawai KPK dengan menggunakan instrumen TWK seperti nano-nano. Selain terkejut, Christie melihat TWK yang menjadi alat pimpinan KPK menyingkirkan pegawai adalah sebuah hal lucu dan konyol. ”Sebenarnya lucu karena TWK itu tidak ada dasar yang membuat saya tidak lolos,” jelasnya.  Kelucuan itu makin menjadi-jadi ketika Christie kembali mengingat beberapa soal yang ditanyakan saat sesi wawancara. Misalnya, pertanyaan seputar film porno. ”Saya waktu itu ditanya bagaimana pendapat tentang orang yang nonton film porno,” ingat Christie, lantas tersenyum. ”Lucu banget pertanyaannya,” lanjutnya.  Sekarang Christie bersama ”alumni” TWK KPK terus memberikan dukungan satu sama lain. Misalnya, menyambangi eks pegawai KPK Juliandi Tigor Simanjuntak yang membuka usaha kuliner nasi goreng. ”Dari situ (membuka usaha kecil-kecilan), kami bisa lihat bahwa memberantas korupsi itu bukan hanya tentang pekerjaan,” tuturnya.  Dia diminta keluarga untuk rebahan dulu. ”Beristirahat,” katanya.  Sebagai bagian dari angkatan muda yang turut berupaya menyumbang perubahan lewat pemberantasan korupsi, dia berpesan kepada semua pihak agar tak sekadar menggunakan anak muda sebagai simbol semata. Christie memandang anak muda selama ini hanya ”dipakai” untuk trik mencari perhatian. Istilah staf khusus (stafsus) milenial, misalnya.  ”Kayak mereka (stafsus milenial), apakah mereka diberi ruang sebagai pengambil kebijakan?” tegasnya.  Dia berkeyakinan anak muda Indonesia bisa berbuat lebih banyak jika diberi kesempatan yang sama. Termasuk kesempatan memberantas korupsi.  Karena itu, sebagai anak milenial, Christie berharap representasi anak muda di berbagai lini benar-benar mendapat ruang yang sama besar dengan yang didapatkan orang-orang tua. ”Negeri ini masih negeri orang tua karena orang tua masih menguasai semuanya,” tutur alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta, tersebut.

Saling Dukung, Sambangi Mantan Pegawai KPK yang Buka Usaha Nasi Goreng

Christie Afriani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Christie Afriani

Berita Terkini

Saling Dukung, Sambangi Mantan Pegawai KPK yang Buka Usaha Nasi Goreng

Download Aplikasi JawaPos.com