<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ketua-MUI-cholil-nafis-himli-setiawan-JPK.jpg" alt="Ketua MUI Pusat M. Cholil Nafis memberikan pengarahan dalam Pendidikan Khatib Wasathi di Jakarta (8/1). Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua MUI Pusat M. Cholil Nafis memberikan pengarahan dalam Pendidikan Khatib Wasathi di Jakarta (8/1). Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis melayangkan kritik soal pemblokiran rekening dormant alias nganggur yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia menilai kebijakan itu kebijakan yang tidak bijak</p> <p>Cholil menjelaskan, banyak masyarakat yang menggunakan rekening dormant itu untuk jaga-jaga, sehingga ketika dibutuhkan, baru menggunakan rekening tersebut.</p> <p>Kritik ini ia layangkan, karena dirinya menjadi salah satu korban dari kebijakan pemblokiran rekening dormant tersebut. Adapun rekening yang kena blokir adalah miliki yayasan dengan saldo sekitar Rp 300 juta.&nbsp;</p> <p>"Sedikit sih gak banyak, paling Rp 200-300 juta untuk yayasan jaga-jaga. Tapi setelah saya coba kemarin mau mentransfer, ternyata sudah terblokir. Nah ini kebijakan yang tidak bijak," kata Cholil Nafis dalam laman resmi MUI, dikutip Senin (11/8).</p> <p>Itu sebabnya, ia meminta agar pemerintah sebelum membuat kebijakan, memikirkan dan menguji coba terlebih dahulu. Kemudian, baru diberlakukan secara nasional agar tidak membuat gaduh.</p> <p>"Disamping PPATK bisa memblokir semua rekening, itu hak asasi. Menurut saya perlu ada tindakan dari Presiden (terhadap) kebijakan yang bikin gaduh," lanjutnya.&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, Cholil mengaku khawatir karena kebijakan tersebut bisa berdampak pada masyarakat yang tidak percaya terhadap perbankan. Dia mengingatkan agar pemerintah bisa memilah mana rekening yang diduga melanggar, mana yang tidak, sehingga pemblokiran rekening bisa dilakukan secara tepat sasaran.&nbsp;</p> <p>Menurutnya, pemblokiran rekening yang tidak tepat sasaran bisa membuat masyarakat tidak percaya terhadap anjuran pemerintah untuk 'ayo menabung' di perbankan.&nbsp;</p> <p>"Mana orang yang streaming, mana orang yang menjalankan anjuran pemerintah 'ayo menabung, ayo kita rajin menabung'. Ini sudah menabung karena tidak aktif, lalu diblokir. Jadi kalau memang streaming maka praduga tidak salah, harus dilakukan proses hukum, baru rekeningnya diblokir," pungkasnya.</p> </div>

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis melayangkan kritik soal pemblokiran rekening dormant alias nganggur yang dilakukan PPATK

Rekening Ketua MUI Senilai Rp 300 Juta Kena Blokir PPATK: Kebijakan yang Tidak Bijak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/Screenshot_20240604-135411-296291895.jpg" alt="Ilustrasi logo MUI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo MUI</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Baru-baru ini, MUI mendapat sorotan usai mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam yang mengucapkan salam lintas agama kepada pemeluk agama lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fatwa tersebut akhirnya menimbulkan pro dan kontra, karena selain ada yg sependapat, ada juga yang tidak setuju karena hal itu merupakan salah satu bentuk toleransi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seakan tidak ingin memperpanjang polemik, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis memberi penjelasan lebih mendalam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut bahwa fatwa ulama hukumnya wajib atau mengikat.&nbsp;Namun fatwa tersebut bisa tidak mewajibkan bagi yang tidak meyakini karena mendapat dalil lain yang lebih kuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak mengikat itu menurut kajian fatwa tidak mewajibkan yang tidak yakin karena mendapat dalil lain yang lebih kuat menurut ahli fikih,&rdquo; ungkapnya di akun X pribadinya, Selasa (4/6) seperti dikutip dari Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan, jika tidak ada dalil lain yang lebih kuat, apalagi karena hal lain seperti malas, maka fatwa ulama hukumnya wajib dan mengikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi bagi yang meyakini fatwa itu benar atau tak mendapat dalil lain yang lebih kuat apalagi hanya karena malas atau fatwa diundangkan maka fatwa itu sifatnya wajib atau mengikat,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014689958/bisa-picu-salah-paham-wakil-ketua-wantim-mui-minta-polemik-biksu-dijamu-di-masjid-disudahi">Bisa Picu Salah Paham, Wakil Ketua Wantim MUI Minta Polemik Biksu Dijamu di Masjid Disudahi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cholil kemudian menyinggung tentang fatwa haram umat Islam mengucapkan salam lintas agama yang menurutnya bisa wajib diikuti, namun bisa juga tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagi muslim yang meyakini benar fatwa itu dan tak ada dalil agama yang lebih kuat, menurut ahli agama lainnya maka wajib mengikutinya,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fatwa MUI tersebut juga mendapat tanggapan dari Kementerian Agama. Melalui keterangannya dalam laman resmi Kemenag, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan bahwa salam lintas agama atau mengucapkan selamat hari raya keagamaan bukan untuk merusak akidah antarumat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pengucapan salam lintas agama adalah murni bagian dari bentuk perilaku toleransi dan saling menghormati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Salam lintas agama adalah praktik baik kerukunan umat. Ini bukan upaya mencampuradukkan ajaran agama. Umat tahu bahwa akidah urusan masing-masing, dan secara sosiologis, salam lintas agama perkuat kerukunan dan toleransi,&rdquo; pungkas Kamaruddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div> </div>

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis memberi buk suara terkait pro kontra fatwa haram memberi salam lintas agama.

Polemik Fatwa Haram Umat Islam Ucapkan Salam Lintas Agama, Ketua MUI: Fatwa Ulama Hukumnya Wajib!

<p style="font-weight: 400;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/ilustrasi-pemilu-2024-4292953433.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tengah memasuki masa kampanye. Kontestasi demokrasi yang menentukan Presiden RI, Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kota/Kabupaten akan berlangsung pada 14 Februari 2024.</p> <p style="font-weight: 400;">Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya saat Pemilu 2024.</p> <p style="font-weight: 400;">Ia mengingatkan jika MUI pernah mengeluarkan Fatwa tentang Kewajiban memilih pemimpin. Dalam fatwa tersebut menyatakan haram untuk golput.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/013606613/proyeksi-cuan-pasar-bursa-saham-pada-2024-pemilu-emiten-konsumsi-moncer">Proyeksi Cuan Pasar Bursa Saham pada 2024: Pemilu, Emiten Konsumsi Moncer</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">"Dalam fatwa yang dikeluarkan pada Ijtima Ulama II se-Indonesia pada 2009 menegaskan memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pemerintahan) dalam kehidupan bersama," ucapnya, Sabtu (16/12).</p> <p style="font-weight: 400;">Ia mengatakan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya disebut tidak bertanggung jawab kepada bangsanya.</p> <p style="font-weight: 400;">Menurutnya kekacauan dapat terjadi jika masyarakat tidak memilih salah satu dari peserta Pemilu 2024.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013606799/haul-gus-dur-ke-14-sampaikan-pesan-pemilu-2024-amanat-ciganjur-mewarisi-etika-demokrasi-dan-kemanusiaan">Haul Gus Dur ke-14 Sampaikan Pesan Pemilu 2024, Amanat Ciganjur Mewarisi Etika Demokrasi dan Kemanusiaan</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">"Indonesia tanpa presiden pasti kita kacau. Kacau itu lebih buruk daripada pemimpin yang tidak ideal itu, karena pemimpin yang tidak ideal itu masih bisa kita kontrol melalui DPR, isu masyarakat masih bisa," kata Cholil.</p> <p style="font-weight: 400;">Menurutnya setiap orang yang memiliki hak pilih memiliki tanggung jawab untuk menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia ke depan dengan melihat visi misi yang dimiliki para peserta Pemilu 2024.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Silahkan mana yang sesuai, kita sudah lihat dari visi misinya, debatnya siapa yang ngomongnya lebih bagus, mana yang lebih konsisten melaksanakannya," ucapnya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013605934/dubes-ri-untuk-tiongkok-dan-mongolia-sebut-kbri-beijing-akan-ikut-meramaikan-pemilu-2024">Dubes RI untuk Tiongkok dan Mongolia Sebut KBRI Beijing akan Ikut Meramaikan Pemilu 2024</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Hal serupa juga pernah disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu&rsquo;ti.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Ia mengatakan agar masyarakat Muhammadiyah aktif menggunakan haknya sebagai bagian dari Indonesia.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Kalau golput itu artinya bapak ibu menggunakan hukum ijma&rsquo; sukuti. Tidak ikut berpendapat, tapi ikut pendapat mereka yang menentukan pilihan,&rdquo; ucapnya dalam Tabligh Akbar di Dusun Dermo, Gresik, Jawa Timur, Minggu (26/11).</p>

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukuwah Cholil Nafis, mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya saat Pemilu 2024.

MUI Tegaskan Haram untuk Golput saat Pemilu, Sebut Masyarakat yang Tidak Bertanggung Jawab atas Bangsanya Jika Tak Memilih

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/Cholil-Nafis-MUI-3153163417.jpg" alt="Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah M. Cholil Nafis memimpin rapat di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah M. Cholil Nafis memimpin rapat di Jakarta.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Tidak ada ruang lagi untuk menggantinya, apalagi membenturkan Pancasila dengan nilai-nilai agama. Bahkan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila dekat atau identik dengan Piagam Madinah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pesan tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah M. Cholil Nafis. Dia menjelaskan upaya atau sikap memelihara keragaman (Bhinneka Tunggal Ika) adalah bagian dari ajaran Islam. Menurutnya nilai Pancasila tersebut, sangat dekat dengan Piagam Madinah. Pasalnya sama-sama menekankan bahwa persatuan dalam keragaman dapat dibina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cholil menjelaskan sejumlah penelitian akademik juga mengatakan hal serupa. Misalnya karya disertasi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Tahir Azhari dan Mantan Hakim Mahkamah Agung Prof Ahmad Sukardja. Kedua tokoh akademisi itu menyebutkan konstitusi Indonesia sangat selaras dengan kandungan Piagam Madinah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjaga persatuan warga negara di Madinah sama dengan kita. Yaitu di sila ketiga Pancasila menjaga persatuan," kata Cholil di sela paparan persiapan Milad ke-48 MUI di Jakarta pada Kamis (20/7). Dia mengatakan founding fathers kita telah mencontoh Rasulullah SAW dalam mengeluarkan Piagam Madinah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MUI sendiri, kata Cholil, sudah memutuskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudah final. MUI juga mengupayakan terpeliharanya kerukunan umat secara kelembagaan melalui sejumlah kegiatan. Upaya itu bisa dilihat dengan terbentuknya komisi khusus di bidang kerukunan antar umat beragama, komisi di bidang ukhuwah, dan sejumlah kegiatan literasi dan sosialisasi kerukunan di MUI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sebenarnya toleransi itu diajarkan dan dipupuk dalam ajaran Islam. Bahwa kita menghormati dan tidak memaki sesembahan agama lain," paparnya. Dia juga menyampaikan pada perayaan Milad ke-48 MUI pada 26 Juli nanti, diagendakan pembacaan Deklarasi Kebangsaan (al-mitsaq al-wathani).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cholil mengatakan deklarasi itu sebagai bentuk komitmen MUI dalam rangka menjaga persatuan. Kemudian juga sikap memperkokoh kerukunan dan memelihara keberagaman bangsa sebagai dasar pijakan dalam bernegara. "Keragaman bagi Majelis Ulama Indonesia suatu yang niscaya. Karena keragaman kita menghargai entitas dan identitas masing-masing," kata dia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01566187/wasekjen-mui-bolehkan-tidak-puasa-besok-bagi-yang-lebaran-sabtu-kh-cholil-nafis-mengklarifikasi">Wasekjen MUI Bolehkan Tidak Puasa Besok Bagi yang Lebaran Sabtu, KH Cholil Nafis Mengklarifikasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di bagian lain, Ketua OC Milad ke-48 MUI&nbsp; Lukmanul Hakim menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal menghadiri puncak Tasyakuran Milad ke-48 MUI. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan memberikan sambutannya serta bakal dihadiri oleh para tokoh bangsa dan para ulama. Milad ke-48 ini, MUI mengusung tema Memperkokoh Persatuan dalam Bingkai Keragaman Menuju Indonesia yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat.&nbsp;&nbsp;</div>

"Menjaga persatuan warga negara di Madinah sama dengan kita. Yaitu di sila ketiga Pancasila menjaga persatuan," kata Cholil

Usung Persatuan dalam Keragaman, Nilai Pancasila Identik dengan Piagam Madinah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ketua-MUI-cholil-nafis-himli-setiawan-JPK.jpg" alt="Ketua MUI Pusat M. Cholil Nafis memberikan pengarahan dalam Pendidikan Khatib Wasathi di Jakarta (8/1). Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua MUI Pusat M. Cholil Nafis memberikan pengarahan dalam Pendidikan Khatib Wasathi di Jakarta (8/1). Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Ziyad menjadi sorotan setelah dia membuat pernyataan kontroversial di salah satu media online. Dalam berita tersebut, Ziyad membolehkan masyarakat untuk tidak melaksanakan puasa pada Jumat (21/4) besok seandainya meyakini bahwa Lebaran Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua MUI KH Cholil Nafis mengklarifikasi pernyataan Muhammad Ziyad. Dia menduga telah terjadi salah kutip dalam pemberitaan di salah satu media online tersebut sehingga mengakibatkan informasi yang disampaikan pun mengalami kekeliruan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin salah kutip ya. Yang benar itu kita kembalikan pada keyakinan masing-masing bahwa mereka yang meyakini Jumat Lebaran, maka dia haram berpuasa," kata KH Cholil Nafis kepada JawaPos.com melalui sambungan telepon.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01566185/pasca-lebaran-kua-kecamatan-akan-gelar-manasik-untuk-jamaah-haji-reguler">Pasca Lebaran, KUA Kecamatan Akan Gelar Manasik Untuk Jamaah Haji Reguler</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Agama baru akan melakukan sidang isbat penetapan 1 Syawal nanti malam. Seandainya hasil sidang isbat memutuskan bahwa Lebaran Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu, maka umat Islam di Indonesia diwajibkan untuk menyempurnakan puasa pada Jumat besok. Sebab, hari Jumat besok masih termasuk bulan Ramadan dimana umat Islam diwajibkan melaksanakan ibadah puasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seandainya nanti malam diumumkan lebaran hari Sabtu, maka besok masih wajib berpuasa sebagaimana biasanya karena masih dianggap bulan Ramadan dan tidak boleh melaksanakan salat Idul Fitri," jelasnya lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KH Cholil Nafis menganjurkan umat Islam di tanah air untuk mengikuti keputusan yang akan dikeluarkan pemerintah dalam sidang isbat nanti malam. Karena keputusan pemerintah dibuat untuk mengakhiri silang pendapat yang terjadi di masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, pemerintah tetap membolehkan masyarakat atau ormas keagamaan untuk memiliki keyakinan dan metode perhitungan sendiri dalam hal penetapan 1 Syawal atau Lebaran Idul Fitri 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seandainya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama nanti malam memutuskan dalam sidang isbat bahwa Lebaran Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu yang mengakibatkan terjadinya perbedaan dengan Muhammadiyah misalnya, KH Cholil Nafis mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kerukunan sesama umat Islam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita saling menghormati saja. Tapi kalau saya boleh menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti hasil isbat dari pemerintah," katanya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Wasekjen MUI Muhammad Ziyad menjadi sorotan setelah dia membuat pernyataan kontroversial di salah satu media online.

Wasekjen MUI Bolehkan Tidak Puasa Besok Bagi yang Lebaran Sabtu, KH Cholil Nafis Mengklarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ketua-MUI-cholil-nafis-himli-setiawan-JPK.jpg" alt="Ketua MUI Pusat M. Cholil Nafis memberikan pengarahan dalam Pendidikan Khatib Wasathi di Jakarta (8/1). Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua MUI Pusat M. Cholil Nafis memberikan pengarahan dalam Pendidikan Khatib Wasathi di Jakarta (8/1). Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com –</strong> Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat M. Cholil Nafis menyampaikan bahwa tugas seorang khatib salat Jumat sangat sacral. Dia menekankan jangan sampai ada khatib yang orientasinya mengejar amplop. Lebih dari itu khatib harus menerapkan pesan-pesan khotbah yang disampaikan dalam perilaku keseharian.<br /> <br /> Pesan tersebut disampaikan Cholil Nafis dalam pembukaan Pendidikan Khatib yang dilaksanakan Wadah Silaturohim Khatib Indonesia (Wasathi) Sabtu (8/1). ’’Khatib (salat Jumat, Red) jangan orientasinya amplop dan isinya. Ini berbahaya,’’ katanya dalam forum tersebut.<br /> <br /> Cholil Nafis mengatakan jangan sampai ada khatib meninggalkan masjid kecil, beralih ke masjid besar hanya gara-gara besaran isi amplop yang diterima. ’’Ini haram. Ini tidak benar,’’ tandasnya.<br /> <br /> Selanjutnya dia menyampaikan khatib juga jangan berorientasi seberapa banyak jumlah jamaah. Misalnya hanya menerima tugas sebagai khatib di masjid-masjid yang memiliki jamaah banyak. Apalagi dengan tujuan supaya menimbulkan kesan bahwa dia memiliki jamaah yang besar. Menurut dia tidak benar seorang khatib merasa hebat dengan ukuran banyak sedikit jamaah salat Jumat tempat dia berkhotbah.<br /> <br /> Pesannya yang ketiga adalah, khatib harus mengupayakan punya masjid binaan sendiri. ’’Minimal masjid di lingkungan tempat tinggalnya. Minimal dia menjadi pengurus takmir di situ,’’ tutur Cholil. Jangan sampai ada khatib yang tidak diakui oleh masjid di lingkungannya sendiri.<br /> <br /> Selanjutnya dia mengupas soal materi yang disampaikan khatib. Dia menyampaikan jangan sampai khatib asal menyampaikan khotbah, tetapi isinya kosong sampai membuat jamaah tidur. ’’Khotbahnya itu seperti ada obat tidurnya. Jangan sampai ini terjadi,’’ paparnya.<br /> <br /> Di sisi lain khatib juga jangan menyampaikan khotbah yang isinya menghina, menjelekkan, atau mengolok-olok orang lain. Khotbah model ini tentu tidak akan membuat jamaah tidur di masjid. Tetapi membuat hati jamaah menjadi jengkel. Dia menekankan bahwa isi khotbah di antaranya adalah mengajak umat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.<br /> <br /> Cholil menuturkan tugas sebagai khatib adalah tugas yang sakral. Ibadah salat Jumat hukumnya juga wajib bagi yang tidak berhalangan berat. Bahkan ketika khatib mulai menyampaikan khotbahnya, seluruh jamaah wajib diam. ’’Seperti saya saat khotbah di Wapres. Pak kiai Wapres juga wajib diam saat saya menyampaikan khotbah,’’ paparnya. <strong>(*)</strong>

MUI Ingatkan Khatib Salat Jumat Jangan Kejar Amplop dan Jumlah Jamaah

Cholil Nafis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Cholil Nafis