<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/pordasi-2038220294.jpg" alt="epengurusan Pordasi Jakarta periode 2025-2029 di bawah kepemimpinan Charles Honoris bertekad untuk mempertahankan tradisi juara umum di PON 2028. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>epengurusan Pordasi Jakarta periode 2025-2029 di bawah kepemimpinan Charles Honoris bertekad untuk mempertahankan tradisi juara umum di PON 2028. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Target dan ambisi tinggi diusung oleh Charles Honoris setelah resmi dilantik sebagai Ketua Umum Kepengurusan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) DKI Jakarta yang baru. Dia mengaku siap mempertahankan tradisi Jakarta sebagai juara umum cabang olahraga berkuda di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Pordasi DKI Jakarta periode 2025-2029 telah resmi dilantik. Prosesi sakral kepengurusan di bawah komando Charles Honoris itu dilaksanakan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/5) siang. Pelantikan Charles Honoris dan jajaran dilakukan oleh Ketua Umum PP Pordasi, Aryo Djojohadikusumo. Gubernur Jakarta Pramono Anung turut hadir sebagai Dewan Pembina. &ldquo;Hari ini kamu bersyukur sudah dilantik pengurus Pordasi DKI Jakarta, dan saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum Pengprov Pordasi DKI Jakarta,&rdquo; kata Charles Honoris usai pelantikan. Di bawah kepemimpinannya, Charles Honoris mengungkap target utama Pordasi Jakarta yang baru. Yakni mengupayakan agar Jakarta bisa mempertahankan status juara umum di PON. &ldquo;Kami sudah membuat komitmen untuk mempertahankan apa yang sudah diraih di PON yang lalu yaitu empat emas di equestrian dan empat emas di pacu dan menjadi juara umum tapi lebih penting lagi kalau kami bisa meningkatkan lagi prestasinya di PON yang akan datang,&rdquo; ungkap Charles. Sebagaimana diketahui, Pordasi Jakarta selalu menjadi juara umum di dua edisi PON yang mempertandingkan cabor berkuda. Yakni PON 2016 di Jawa Barat dengan koleksi lima emas, empat perak, dan dua perunggu, serta PON 2024 di Aceh-Sumatera Utara dengan torehan 4 emas, 4 perak dan 4 perunggu. Adapun pada PON 2020 di Papua, cabor berkuda tidak dipertandingkan, sehingga Pordasi Jakarta tak bisa mengirimkan atlet-atlet terbaiknya ke pesta olahraga bergengsi di Tanah Air tersebut. Selain itu, Charles juga menyatakan bahwa Pordasi Jakarta di bawah kepemimpinannya ingin membawa dan meningkatkan atlet-atlet berkuda Jakarta semakin berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional. &ldquo;Jadi tugas kami tidak mudah, harus mempersiapkan atlet-atlet namun selain itu kami juga harus siapkan atlet-atlet di tingkat internasional bahwa Indonesia akan kirim atlet ke SEA Games Bangkok,&rdquo; terang Charles. &ldquo;Dan tentunya kami berharap Jakarta juga bisa memberangkatkan atlet-atlet terbaik, bisa bersaing di SEA Games dan tentunya bisa mengharumkan nama Indonesia,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan terus memberikan dukungan kegiatan Pordasi Jakarta dan juga atlet-atlet Jakarta saat tampil di ajang nasional maupun internasional. Bahkan Pramono Anung berharap kejuaraan-kejuaraan berkuda level nasional dan internasional juga bisa diadakan di Jakarta. &ldquo;Saya berharap Pordasi kedepan bisa sebanyak-banyaknya mengadakan kegiatan di Jakarta dan kami akan memberikan suport sepenuhnya termasuk kepada atlet-atlet kita,&rdquo; ucapnya. &ldquo;Kepala Dinas juga harus suport atlet Jakarta sepenuhnya dan kali ini saya mau atlet Jakarta yang berangkat ke SEA Games atau kemanapun, pemerintah Jakarta siap hadir untuk memberikan perhatian khusus kepada atlet-atlet Jakarta,&rdquo; pungkas Pramono Anung.

Target dan ambisi tinggi diusung oleh Charles Honoris setelah resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pordasi DKI Jakarta yang baru.

Dilantik sebagai Ketua Pordasi Jakarta, Charles Honoris Siap Pertahankan Tradisi Juara Umum di PON 2028

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/politikus-pdip-merasa-sby-sindir-jokowi-nih-komentar-pedasnya_m_103929.jpeg" alt="Charles Honoris" width="100%">
<figcaption>Charles Honoris</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Keracunan masih menghantui penerima Makan Bergizi Gratis (MBG). DPR meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan tracing dan memperbaiki sistem yang sudah berjalan.&nbsp; &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016006449/4-zodiak-dengan-empati-ekstrem-yang-rentan-terkuras-secara-emosional">4 Zodiak dengan Empati Ekstrem yang Rentan Terkuras Secara Emosional</a> Belum lama ini, ratusan pelajar di Bogor mengalami keracunan yang diduga akibat MBG yang diberikan. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan untuk mengetahui penyebabnya keracunan ini. Caranya dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak. &ldquo;Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut,&rdquo; katanya. Kepada korban, BGN menyatakan tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaannya. "Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ucap Tigor. Kemudian BGN akan memberikan pelatihan untuk petugas SPPG. Terutama bagian penjamah makanan agar mencegah tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG. Selain itu, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya. &ldquo;Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," jelas Tigor. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak BGN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Hal ini menyusul munculnya sejumlah kasus keracunan makanan di kalangan penerima manfaat program tersebut. &ldquo;Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah, dalam hal ini BGN, memastikan bahwa ke depan tidak lagi terjadi kasus-kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat MBG,&rdquo; ujar Charles. Dia menyoroti frekuensi kasus keracunan yang dinilai cukup sering, meskipun secara persentase terbilang kecil. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya kelemahan sistem yang harus segera diperbaiki.&nbsp; Charles juga menekankan pentingnya penelusuran menyeluruh terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi. Selain itu memberikan sanksi tegas kepada penyedia makanan yang terbukti lalai. &ldquo;BGN harus melakukan tracing secara ketat terhadap yang sudah terjadi. Kalau sudah pernah terjadi, mungkin dihentikan layanannya,&rdquo; tambahnya. Lebih lanjut, Charles menolak wacana pemberian asuransi kepada penerima manfaat MBG. Dia menyebut ide tersebut tidak tepat dan justru menimbulkan kesan bahwa program ini berisiko tinggi terhadap keselamatan penerimanya. Menurutnya, yang dibutuhkan bukanlah skema asuransi baru, melainkan koordinasi yang lebih baik antara BGN dan BPJS Kesehatan. &nbsp;&ldquo;BGN harus memastikan bahwa BPJS Kesehatan bisa memberikan perlindungan maksimal kepada penerima manfaat. Jadi tidak perlu mewacanakan program baru seperti asuransi, cukup maksimalkan yang sudah ada,&rdquo; kata Charles. (*) &nbsp;

DPR minta BGN perbaiki sistem Makan Bergizi Gratis setelah keracunan menimpa ratusan pelajar di Bogor. BGN bertanggung jawab

Charles Honoris Minta Bgn Fokus Cegah Keracunan, Bukan Beri Asuransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/J9xsfcQpYxrASgiLnOc8YeTHY65331P8Rwqzw5aU-644203842.jpg" alt="Charles Honoris terpilih sebagai Ketua Pordasi Jakarta periode 2025-2029. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Charles Honoris terpilih sebagai Ketua Pordasi Jakarta periode 2025-2029. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Jakarta 2025 resmi menetapkan Charles Honoris terpilih sebagai Ketua Pordasi Jakarta yang baru. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu bertekad membuat Jakarta jadi sentra kuda pacu di Tanah Air. Charles Honoris terpilih sebagai Ketua Pordasi Jakarta periode 2025-2029 setelah menjadi calon tunggal dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) Pordasi Jakarta 2025 di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada, Jumat (25/4) siang. Politikus partai PDI Perjuangan itu melanjutkan kepemimpinan Aryo, yang kini jadi Ketua Umum PP Pordasi. "Tentunya apa yang ingin kami lakukan, ya kami akan melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh pengurus sebelumnya, yang hari ini sudah menjadi Ketua Umum Pordasi, Mas Aryo," katanya di Jakarta. "Kami tentunya ke depan juga akan membangun ekosistem yang lebih baik untuk komunitas berkuda, baik itu di cabang olahraga equestrian maupun kuda pacu," tambah Charles Honoris. Charles juga menyampaikan bahwa Pordasi Jakarta di bawah komandonya akan terus selaras dengan keinginan dan mimpi PP Pordasi, yakni menjadikan Jakarta sebagai pusat olahraga berkuda ke depannya. "Tadi sudah disampaikan oleh Mas Aryo sebagai Ketua Umum Pordasi, kami ingin ke depan Jakarta menjadi sentra kuda pacu, bukan saja di Indonesia tetapi di dunia internasional, dengan adanya fasilitas pacuan kuda yang akan dibangun segera di Pulo Mas," terangnya. Selain itu, Charles Honoris juga mengungkap dua target yang dicanangkan olehnya bersama Pordasi Jakarta. Pertama dengan melanjutkan berbagai ajang yang dijalankan oleh pengprog, baik di tingkat daerah maupun nasional. Untuk target khusus, kata Charles, Pordasi Jakarta di bawah pimpinannya akan menyiapkan para atlet berkuda Jakarta bisa ikut dan berprestasi di PON 2028. "Kalau kemarin kami menjadi juara umum dengan mendapatkan 4 medali emas di kuda pacu dan 4 medali emas di equestrian, ya ke depan harapannya kita tetap menjadi juara umum dengan jumlah medali emas yang lebih banyak," jelasnya. Sementara itu, Aryo menyampaikan selamat kepada Charles Honoris yang resmi terpilih sebagai Pordasi Jakarta. Dia berharap agar penerusnya dapat membuat olahraga berkuda semakin bergairah. Apalagi, Jakarta dalam waktu dekat akan memiliki fasilitas pacuan kuda bertaraf internasional di Pulo Mas. "Kami dari Pordasi Pusat telah sukses membawa investor untuk membangun kembali lapangan pacu di Pulo Mas agar pacuan kuda yang sudah sejak tahun 2016 tidak hadir di Jakarta, akan hadir kembali dan dalam format yang lebih megah dan skala internasional," terang Aryo. Aryo menerangkan, PP Pordasi akan mendukung agar Jakarta bisa menjadi kota global dengan pacuan kuda skala internasional. Salah satu caranya dengan menyiapkan kebijakan agar kuda-kuda dari luar negeri bisa berlaga di Jakarta. "Sehingga sesuai harapan Pak Wakil Gubernur bahwa insya Allah 2027, dua tahun lagi pada saat Jakarta (berusia) 500 tahun, Jakarta benar-benar menjadi kota global dengan pacuan kuda skala internasional dengan tentu saja dengan price money internasional juga," jelas keponkan Presiden RI Prabowo Subianto ini. Dukungan dan apresiasi kepada Pordasi Jakarta yang telah memiliki ketua baru juga diberikan oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, yang turut hadir dalam Musprov. Dia yakin terpilihnya Charles Honoris dapat membuat olahraga berkuda di Jakarta lebih bergema lagi. "Atas nama pemerintah provinsi DKI saya ucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada musyawarah pengurus provinsi DKI Jakarta dalam olahraga berkuda ini. Saya melihat prospek berkuda ini di Jakarta bisa lebih bergema lagi," tutur Rano. "Saya juga berharap dalam kaitan Jakarta 500 tahun 2027 Pulo Mas selesai dan kejuaraan pacuan kuda juga terjadi di Jakarta. Jadi kami dukung lah pasti. Saya sangat yakin Jakarta akan bisa masuk ke dalam arena internasional karena itu yang diharapkan juga," jelasnya menambahkan. <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 409px; top: 931.75px;">&nbsp;</div>

Charles Honoris juga mengungkap dua target yang dicanangkan olehnya bersama Pordasi Jakarta. Pertama dengan melanjutkan berbagai ajang.

 Lanjutkan Tongkat Estafet Aryo Djojohadikusumo, Charles Honoris Siap Bikin Jakarta Jadi Sentra Kuda Pacu di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-buah-megawati-dukung-bin-ungkap-ustad-dan-masjid-radikal_m_.jpg" alt="Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris Causa meminta pemerintah memperhatikan data BIN soal radikalisme." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris Causa meminta pemerintah memperhatikan data BIN soal radikalisme.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah untuk mengevaluasi beragam kegiatan yang mengumpulkan massa sebagai salah satu langkah antisipasi melonjaknya jumlah kasus COVID-19 yang dipicu oleh penyebaran varian Omicron XBB.  "Langkah antisipasi tersebut, salah satunya dengan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa dalam jumlah besar yang kian marak di akhir-akhir tahun ini. Terlebih, jika dalam kegiatan tersebut protokol kesehatan sulit untuk diterapkan," kata Charles Honoris dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, (4/11).  Menurut Charles Honoris, langkah antisipasi seperti itu memang sepatutnya dilakukan oleh pemerintah, terutama di tengah peningkatan jumlah kasus COVID-19 dan kematian akibat COVID-19 sejak akhir Oktober sampai awal November 2022.  Di samping evaluasi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa, Charles juga meminta pemerintah untuk terus memasifkan vaksinasi dosis ketiga (booster) yang menurut data Satgas COVID-19 per 3 November 2022, cakupan nya baru mencapai 27,76 persen.  "Segala faktor penyebab lambatnya vaksinasi booster, seperti keterbatasan stok vaksin di daerah harus segera ditanggulangi karena lagi-lagi laju vaksinasi kita harus berkejaran dengan laju penyebaran virus yang semakin cepat akibat sub-varian XBB," ujar legislator PDIP itu.  Berikutnya, menurut Charles Honoris , pemerintah juga harus kembali menyiapkan skenario terburuk jika dalam waktu dekat terjadi peningkatan angka kejadian dan kematian akibat varian Omicron XBB.  Lebih lanjut, Charles Honoris menyampaikan, apabila langkah pembatasan sosial harus kembali dijalankan demi meredam penularan COVID-19, hal tersebut harus dipersiapkan dengan matang, baik secara teknis di lapangan maupun cara komunikasi kepada publik.  "Pada prinsipnya, segala langkah kebijakan antisipasi terhadap potensi ledakan Omicron XBB harus dikaji secara matang dan memperhatikan banyak faktor secara komprehensif," ujar Charles Honoris.  Karena itu, lanjutnya, potensi kerugian yang dialami masyarakat luas akibat kasus penyebaran COVID-19 dapat diminimalisasi.  Ia lalu mengingatkan pemerintah bahwa dalam penanggulangan wabah kesehatan, keselamatan rakyat harus diutamakan.

Legislator PDIP Minta Aparat Evaluasi Kegiatan yang Mengumpulkan Massa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Charles-PDIP-Vaksinasi.jpg" alt="charles honoris PDIP" width="100%">
<figcaption>charles honoris PDIP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, pemerintah tetap perlu waspada terkait rencana mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.  Menurut Charles, kewaspadaan itu diperlukan sebab situasi pandemi di dunia masih belum mereda sepenuhnya. "Bukan berarti kita bisa los (bebaskan) semuanya, tetap harus waspada memperhatikan kondisi yang ada di lapangan dan memperhatikan kondisi yang terjadi di dunia," ujar Charles kepada wartawan di Jakarta Utara, Selasa (15/3).  Saat ini, ancaman varian baru Covid-19 di dunia masih mengintai. Baru-baru ini, kata Charles, ada varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 Omicron BA.2 yang juga perlu diwaspadai. Charles mengatakan, pemerintah berharap subvarian Omicron itu tidak menyebabkan rumah sakit (RS) di Indonesia, khususnya di Jakarta, menjadi penuh.  Agar itu tidak terjadi, pemerintah harus memberlakukan sedikit pembatasan untuk mengendalikan situasi jika mulai ada tanda-tanda kenaikan angka penularan di wilayah tertentu, seperti RS mulai penuh atau pelayanan kesehatan penyakit tertentu mulai tidak optimal.  Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat pencapaian vaksinasi primer dan vaksinasi penguat (booster). Hal itu semua riset dan kajian dari lembaga kesehatan di dunia menunjukkan bahwa vaksinasi menurunkan risiko kematian akibat Covid-19.  Kalau sudah masuk fase endemi, kata dia, silakan saja tetapi rakyat harus dibekali perlindungan yang optimal dalam bentuk vaksinasi. "Saya yakin varian BA.2 ini bukan varian terakhir Covid-19. Artinya negara harus bisa memberikan perlindungan optimal bagi rakyat dalam bentuk vaksinasi," kata Charles. (*)

Legislator: Pemerintah Perlu Waspada Ubah Pandemi Menjadi Endemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210611-WA0002.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris saat meninjau vaksinasi di Rusun Marunda, Jakarta Utara (foto: istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris saat meninjau vaksinasi di Rusun Marunda, Jakarta Utara (foto: istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengaku prihatin dengan semakin tingginya angka penularan Covid-19 di dalam negeri. Kejadian ini setelah masyarakat nekat mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2021.  Menurut Charles, tingginya penularan Covid-19 tersebut berimbas kepada angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate atau BOR) fasilitas kesehatan (faskes) di hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah di atas batas WHO yakni sebesar 60 persen.  "Bahkan, di DKI Jakarta, BOR nyaris menyentuh angka 80 persen. Bayangkan bagaimana jika faskes di pulau tempat lebih dari separuh populasi nasional menghuni ini kolaps?," ujar Charles kepada wartawan, Jumat (18/6).  Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, sementara fakta di lapangan, tanda-tanda faskes kolaps semakin nyata di depan mata. Seperti antrean pasien mengular masuk rumah sakit (RS), ada pula yang ditolak karena RS penuh, bahkan ada yang meninggal dunia dalam perjalanan karena tidak kunjung mendapat RS rujukan. "Di sisi lain, para tenaga kesehatan keketeran karena lonjakan pasien yang tak terkira," katanya.  Melihat data dan fakta tersebut, Charles berujar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro atau PPKM mikro yang diberlakukan sekarang tidak cukup merespons kedaruratan penularan Covid-19 saat ini. "Apalagi dengan jumlah tes dan lacak yang minim di beberapa daerah, PPKM Mikro menjadi tidak efektif. Apalah arti zonasi warna, jika tes dan lacak minim?," katanya. "Bayangkan saja, di DKI Jakarta yang jumlah tes dan lacaknya terbilang tinggi dibanding daerah lain, kesenjangan antara jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 dengan jumlah yang dilaporkan sangat jomplang," tambahnya.  Charles berujar, merujuk dari Survei seroprevalensi oleh Centre for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) di Jakarta menyebutkan jumlah orang yang benar-benar terinfeksi ternyata 12 kali lebih tinggi dari apa yang dilaporkan atau tercatat. "Kondisi yang terjadi saat ini bukan hanya mengkhawatirkan, tapi sudah mengerikan," katanya.  Oleh sebab itu, Charles menuturkan, perlu tindakan cepat dari pemerintah pusat untuk segera membatasi kegiatan sosial masyarakat secara besar atau PSBB, tidak lagi parsial.  "Kalau Covid-19 saat ini diibaratkan tsunami, PSBB ini seperti pemecah gelombang di lautan, sehingga gelombang yang sampai di daratan tidak begitu besar. Tanpa pemecah gelombang itu, saya takut para tenaga kesehatan dan masyarakat di daratan akan ikut tersapu," pungkasnya.  Adapun sampai dengan Kamis (17/6) kemarin masih terjadi penambahan kasus Covid-19 yang signifikan. Dalam sehari terjadi penambahan kasus sebanyak 12.624 orang, kemudian meninggal 277 orang dan sembuh 7.350 orang. (*)

Tsunami Covid-19 Mengamuk, Legislator PDIP Minta PSBB Diberlakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210611-WA0002.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris saat meninjau vaksinasi di Rusun Marunda, Jakarta Utara (foto: istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris saat meninjau vaksinasi di Rusun Marunda, Jakarta Utara (foto: istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta pemerintah pusat kembali menarik rem untuk meredam lonjakan penularan Covid-19 secara nasional. Meningat terjadinya peningkatan penularan Covid-19 secara drastis di sejumlah daerah pasca libur Lebaran lalu.  “Kalau Pak Presiden pernah mengungkapkan strategi gas-rem dalam penangangan Covid-19, menurut saya sekaranglah saatnya pemerintah menarik kembali remnya. Entah bentuknya pembatasan sosial atau apapun, yang jelas dengan kondisi penularan seperti sekarang, kita tidak bisa membiarkan masyarakat berkegiatan tanpa batas seperti ini,” ujar Charles saat meninjau vaksinasi di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Jumat (11/6)  Charles menyorot kondisi lonjakan Covid-19 pasca-libur Lebaran yang terjadi di Kabupaten Kudus, Bangkalan, dan yang terbaru di Semarang dan Jakarta. Khusus di DKI Jakarta, yang menjadi daerah pemilihan Charles, bahkan angka keterisian rumah sakit sudah 59 persen.  “Khusus di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, keterisian sudah 67 persen, dan tiap hari jumlah pasien yang masuk bertambah. Pagi tadi, saya mendapat laporan 400-an pasien masuk Wisma Atlet, ambulans sampai ngantre,” kata Charles.  Sementara menurut data tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Rate/BOR) per provinsi yang dikeluarkan Kemenkes per Jumat (11/6), tercatat provinsi dengan BOR tertinggi berturut-turut yakni Jawa Tengah (65 persen), Kalimantan Barat (59 persen), Jawa Barat (59 persen), DKI Jakarta (59 persen) dan DI Jogjakarta (59 persen).  “Kondisi ini cukup mengkhawatirkan,” ujar politikus muda PDI Perjuangan ini.  Dengan penarikan kembali rem, kata Charles, diharapkan angka penularan Covid-19 kembali landai, sehingga angka keterisian rumah sakit juga menurun.  “Kalau pemerintah tidak segera menarik rem, saya khawatir lonjakan penularan semakin menjadi tidak terkendali dan rumah sakit tidak sanggup lagi menampung pasien. Kalau sudah begini, bukan tidak mungkin kondisi seperti di India terjadi di Indonesia,” ujar Charles.  Selain menarik rem, kata Charles, pemerintah juga harus melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Sebab, kesuksesan vaksinasi merupakan jalan utama keluar dari pandemi ini.  “Kondisi kita sekarang kejar-kejaran antara vaksinasi dan laju penularan. Saya berharap seluruh elemen masyarakat bisa berpartisipasi dalam vaksinasi, agar Indonesia segera keluar dari pandemi dan masa-masa sulit ini,” pungkasnya.

Agar Tak Seperti India, DPR Minta Pemerintah Tarik Lagi Rem Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/charles-165-wni-terancam-hukum-mati-juga-berhak-atas-diplomasi_m_.jpg" alt="Politikus PDIP Charles Honoris" width="100%">
<figcaption>Politikus PDIP Charles Honoris</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan, pasokan vaksin Covid-19 ke ratusan negara termasuk Indonesia mengalami kendala, Sehingga laju vaksinasi di dalam negeri tidak bisa seperti sebelumnya. Hal itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan.  ’’Indonesia selama ini mengandalkan suplai vaksin dari negara-negara produsen yang kini menerapkan embargo akibat terjadinya gelombang ketiga (third wave) di negaranya masing-masing,’’ ujar Charles dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Selasa (6/4).  Menurut Charles, dalam kondisi yang tidak bisa dihindari seperti ini, transparansi dan keterbukaan informasi oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait kendala vaksinasi tersebut, patut diapresiasi. ’’Sebab, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di dalam negeri,’’ katanya.  Charles menuturkan, dengan adanya informasi seperti ini, masyarakat harus semakin taat dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Terlebih di tempat-tempat dan fasilitas-fasilitas umum yang sudah, atau sedang direncanakan dibuka kembali, seperti bioskop, sekolah, dan lain-lain.  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menambahkan, gelombang ketiga hird yang sedang dialami negara-negara produsen vaksin sekarang ini bisa menjadi pelajaran penting agar selalu taat dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. ’’Bahwa gelombang baru penyebaran Covid-19 bahkan bisa terjadi di negara-negara penghasil vaksin dengan laju vaksinasi yang cepat sekalipun,’’ tuturnya.  Proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang sudah berjalan selama ini baru menjangkau kurang dari 5 persen dari total sasaran vaksinasi nasional sebanyak 181 juta orang. Perjalanan Indonesia menuju herd immunity atau 70 persen populasi masih panjang. ’’Sehingga kita sebagai warga bangsa harus terus bekerjasama dan bergotong royong, agar kita bisa sama-sama selamat dalam perjalanan panjang ini,’’ katanya.  Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah mengutamakan vaksinasi Covid-19 kepada para lansia dan guru selama April 2021.  Kondisi ini menyusul mulai terhambatnya pasokan vaksin di Indonesia. Menurutnya Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak embargo vaksin dari negara produsen. Situasi ini berpengaruh pada pasokan vaksin Covid-19.  Dia menyebut seharusnya sepanjang Maret–April, total vaksin yang harus tiba di Indonesia mencapai 30 juta dosis. Namun, embargo menyebabkan dosis vaksin berkurang menjadi hanya 20 juta dosis. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=97Mv8eaDWYc  &nbsp;  &nbsp;

Anggota DPR Apresiasi Menkes Terbuka soal Ketersediaan Vaksin Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/italia_mati_suri_1.jpg" alt="STERILISASI: Petugas medis menyemprotkan disinfektan untuk mencegah virus korona di Kastil Nouvo di Kota Naplres, Italia.(Alessandro Pone/LaPresse via AP)" width="100%">
<figcaption>STERILISASI: Petugas medis menyemprotkan disinfektan untuk mencegah virus korona di Kastil Nouvo di Kota Naplres, Italia.(Alessandro Pone/LaPresse via AP)</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Untuk memerangi penyebaran Virus Korona baru (Covid-19) di dalam negeri, anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris meminta Pemerintah Indonesia membuka diri terhadap peluang kerjasama dengan negara lain yang cukup berhasil dalam mereduksi virus Covid-19, misalnya Singapura dan Korsel. Tingkat infeksi Covid-19 di dua negara tersebut terus menurun belakangan ini.  Charles mengatakan, melihat dari pengalaman Korsel, cara paling efektif untuk memerangi penyebaran Covid-19 yakni dengan melakukan tes sebanyak-banyaknya melalui Rapid Testing. Sehingga dengan identifikasi yang akurat, pemerintah bisa memiliki strategi yang efektif.   Kondisi ini sangat kontras dengan pendekteksian oleh Kemenkes saat ini yang masih fokus menggunakan metode PCR dan bisa memakan waktu berhari-hari, sehingga negara seluas Indonesia sampai hari ini baru bisa memeriksa ratusan sampel saja. "Korea Selatan misalnya sudah melakukan tes terhadap lebih dari 200 ribu orang," terang anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.   Wakil Ketua BKSAP DPR RI itu menyatakan, kerja sama dalam meningkatkan kapabilitas diagnosa cepat dengan Singapura dan Korsel ini adalah langkah konkret yang bisa dilakukan Pemerintah RI saat ini, untuk menekan laju infeksi Covid-19 di dalam negeri.   "Saya meyakini dua negara tersebut juga akan sangat ‘welcome’ dengan rencana kerjasama ini, karena selain menyangkut kemanusiaan, juga menyangkut stabilitas dan kepentingan kawasan," papar dia.   Chalres menambahkan, wabah penyakit tidak mengenal batasan negara dalam menginfeksi umat manusia. Oleh karenanya, tidak ada alasan negara-negara, termasuk Indonesia untuk tidak bekerjasama dengan negara lain dalam memerangi Covid-19 yang sudah menewaskan ribuan manusia ini.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DvCdzwYQf0k  https://www.youtube.com/watch?v=Hm_bBH4acJ4  https://www.youtube.com/watch?v=1QRf7LASZP0

Perangi Korona, Pemerintah Diminta Kerja Sama dengan Korsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-perang-ri.jpg" alt="HALAU: KN Tanjung Datu milik Bakamla mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna 19 Desember 2019. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HALAU: KN Tanjung Datu milik Bakamla mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna 19 Desember 2019. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris mengatakan ‎sikap Tingkok lewat juru bicara kementerian luar negerinya yang tetap mengklaim Perairan Natuna sebagai wilayahnya, menunjukkan tidak adanya itikad baik. Oleh sebab itu, pemerintah diminta jangan ragu untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Natuna.  "Jadi Indonesia harus mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Tiongkok," ujar Charles saat dikonfirmasi, Senin (6/1).  Politikus Partai PDIP ini menambahkan, pemerintah harus mengkaji kembali hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok. Menurutnya, berbagai kerjasama bilateral yang sedang dibahas bisa ditunda atau batalkan.  "Kita juga bisa menggalang negara-negara ASEAN untuk tidak berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif multilateral yang di inisiasi oleh Tiongkok di forum internasional," katanya.  Charles meminta angkatan bersenjata dan penegak hukum jangan ragu untuk menegakkan kedaulatan negara. Perbanyak patroli dan pertebal kehadiran negara di perairan Natuna.  "Segenap rakyat Indonesia pasti mendukung setiap upaya TNI dalam menjaga setiap jengkal wilayah kedaulatan NKRI dari intrusi pihak asing," ungkapnya.  Charles berujar, intrusi kapal Coast Guard RRT di Perairan Natuna adalah pelanggaran terhadap ZEE Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai pihak yang juga sudah meratifikasi UNCLOS, seharusnya menghormati hal tersebut.  Klaim historis Tiongkok atas ZEE Indonesia dengan alasan bahwa para nelayan Tiongkok telah lama beraktivitas di Natuna tidak dikenal oleh UNCLOS dan juga pernah dimentahkan melalui putusan Permanent Court of Arbitration di tahun 2016.  "Klaim sepihak sembilan Garis Putus-putus (Nine Dash Lines) oleh Tiongkok tidak mempunyai dasar yuridis. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk kompromi atau negosiasi terkait kedaulatan teritorial RI," ungkapnya.  Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.  Retno menyampaikan, dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 telah menetapkan bahwa perairan Natuna masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu ia meminta China mematuhi aturan tersebut. Retno juga mengatakan, dalam rapat koordinasi para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

Pemerintah Jangan Ragu Tegakkan Kedaulatan NKRI di Natuna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#charles honoris

Berita Terkini