<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/BFF15353-AD0A-4179-855D-15278D878F54-3162873097.jpeg" alt="Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim." width="100%">
<figcaption>Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menyoroti kerawanan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terutama dari sisi perairan dan ruang udara. Chappy menjelaskan, wilayah Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur berada di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan perairan terbuka. Itu sebagaimana diatur dan dilindungi dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Walaupun demikian, Chappy saat memberi paparan dalam seminar yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Jakarta, Kamis (25/5), menjelaskan, masih ada perdebatan (dispute) dalam memahami keterbukaan wilayah perairan yang diatur UNCLOS dengan kedaulatan ruang udara suatu negara yang disepakati negara-negara dalam Konvensi Chicago 1944. &rdquo;IKN berdekatan dengan ALKI alur laut kepulauan Indonesia, dan kalau bicara ALKI kita bicara hukum udara internasional, hukum laut internasional, dan masih ada dispute di situ. UNCLOS memberi pengakuan kita sebagai negara kepulauan dengan satu imbalannya, persyaratannya, kita harus memberikan innocent passage. Kita harus memberi jalur bebas melintas. Itu hukum laut,&rdquo; tutur Chappy Hakim seperti dilansir dari Antara. Namun, menurut dia, hukum udara internasional, sebagaimana disepakati dalam Konvensi Chicago 1944, tidak mengenal ruang udara yang bebas. &rdquo;Konvensi Chicago mengatakan national air sovereignty is complete and exclusive (kedaulatan ruang udara nasional penuh dan eksklusif),&rdquo; kata Chappy Hakim, mantan Kepala Staf TNI AU itu. Dia menjelaskan, persoalan muncul karena innocent passage (perairan bebas dan terbuka) yang diatur UNCLOS juga memfasilitasi pesawat-pesawat yang diangkut kapal-kapal untuk terbang dan melintas. &rdquo;Hukum udara internasional tidak mengenal itu. Hukum udara internasional tidak mengenal innocent passage, tidak mengenal jalur bebas. Itu sebabnya kerawanan IKN akan bertambah dengan adanya alur laut kepulauan Indonesia, yang ALKI II,&rdquo; terang Chappy Hakim. Dia menilai, kerawanan ruang udara IKN bertambah ketika ada ancaman penerbangan liar/penerbangan tanpa izin. Misalnya yang melintas dari kawasan Selat Malaka. &rdquo;Kita sulit mendeteksi karena di wilayah Selat Malaka wilayah kedaulatan kita pengelolaannya didelegasikan ke negara lain untuk 25 tahun, dan (dapat) diperpanjang,&rdquo; ucap Chappy Hakim. Indonesia pada awal 2022 mengambil alih sebagian pelayanan ruang udara (FIR) di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dikelola Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura mulai dari ketinggian 37.000 kaki ke atas. Namun, Singapura masih mengelola dan menggunakan ruang udara Indonesia ketika pesawat lepas landas dari bandara Singapura karena pelayanan jasa penerbangan (PJP) di ketinggian 0-37.000 kaki didelegasikan kepada Singapura selama 25 tahun ke depan dan itu dapat diperpanjang. Sejak 1946, sebagian FIR wilayah Barat Indonesia, yaitu di Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna berada di bawah kendali Singapura. Kondisi itu membuat pesawat Indonesia harus melapor ke otoritas Singapura jika ingin melintas wilayah tersebut.

Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia Chappy Hakim menyoroti kerawanan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari sisi perairan dan udara

Chappy Hakim Soroti Kerawanan IKN di Perairan dan Ruang Udara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Bandara-Soekarno-Hatta-Di-Tutup-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Suasana Bandara terlihat sepi calon penumpang di masa pandemic Covid-19 di Banadara Soekarno Hatta Terminal 3 (Tiga) Ultimate, Tangerang, Banten Indonesia, Sabtu (25/4/2020). PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta (Soetta" width="100%">
<figcaption>Suasana Bandara terlihat sepi calon penumpang di masa pandemic Covid-19 di Banadara Soekarno Hatta Terminal 3 (Tiga) Ultimate, Tangerang, Banten Indonesia, Sabtu (25/4/2020). PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta (Soetta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat industri penerbangan Marsekal Purn. Chappy Hakim memandang, industri penerbangan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian. Sebab Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat membutuhkan armada transportasi udara dalam aktivitas bisnisnya.  Semenjak wabah Covid-19, industri maskapai mengalami penurunan pendapatan yang sangat besar sehingga memukul kinerja keuangan. Saat ini, para maskapai hanya mengandalkan pendapatan kargo di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  "Industri penerbangan kita sudah turun 30-40 persen dan itu dampaknya sangat besar," ujarnya dalam video conference, Sabtu (2/5).  Menurutnya, jika wabah berlangsung lama, maka akan berdampak pada sistem penerbangan, termasuk pada pilot dan awak kabin. Jika pilot tidak melakukan penerbangan pesawat selama enam bulan, maka mereka harus memperbaharui lisensi yang dimiliki sebelum aktif kembali.  "Jadi, kendalanya makin rumit kalau berlangsung dalam waktu lama," ucapnya.  Bahkan, dia menyampaikan, negara maju seperti Amerika Serikat (AS) telah sadar terhadap vitalnya industri penerbangan dalam pergerakan ekonomi. Sehingga, pemerintahnya memberikan stimulus ekonomi pada sektor tersebut untuk menghindari perekonomiannya terpuruk.  "Menteri Keuangan Amerika Serikat memberikan stimulus pertama ke industri penerbangan," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YZ8QpOJR7kA  https://www.youtube.com/watch?v=qe2YgrIqwo0  https://www.youtube.com/watch?v=wkSN3bO1SUs

Chappy Hakim Ingatkan Konsekuensinya Pilot Tak Terbang Berbulan-bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/mundur-dari-presdir-freeport-chappy-hakim-belum-bisa-lepas-jeratan-hukum_m_112051.jpeg" alt="Chappy Hakim" width="100%">
<figcaption>Chappy Hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR, Mukhtar Tompo tetap akan memproses hukum Chappy Hakim, walaupun sudah mengundurkan diri dari jabatan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Menurut dia, mudurnya Chappy Hakim tidak akan bisa mempengaruhi permasalahan yang timbul setelah rapat kerja di Komisi VII DPR dengan PT Freeport Indonesia yang terjadi pada 9 Februari lalu. "Saya ingin menegaskan walau Bapak Chappy Hakim sudah mengundurkan diri, tapi masalahnya dengan saya belum selesai," tegas Mukhtar saat dikonfirmasi, Jumat (24/2). Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rayat (Hanura) Mukhtar Tompo secara resmi melaporkan Direktur Utama PT. Freeport Indonesia Chappy Hakim ke Bareskrim Polri Selasa (14/2) . Mukhtar Tompo melaporkan kasus dugaan tindakan perlakuan kasar yang dilakukan Chappy Hakim dalam rapat dengar pendapat di DPR pada Kamis, 9 Februari lalu. Chappy Hakim dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa atau badan umum dan atau pencemaran nama baik dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 KUHP dan Pasal 310 KUHP dan atau 315 KUHP.(cr2/JPG)

Mundur dari Presdir Freeport, Chappy Hakim Belum Bisa Lepas Jeratan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/chappy-hakim-mundur-dari-jabatan-presdir-pt-freeport-indonesia_m_110667.jpeg" alt="Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah terlibat gesekan dengan anggota DPR dan menuai kritikan keras dari publik, akhirnya Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim mundur dari jabatannya. Kendati mundur, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu tidak kehilangan jabatannya di perusahaan milik Amerika tersebut, karena dia dikembalikan ke posisi awalnya sebagai penasihat perusahaan. Dalam keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Chappy Hakim menyatakan, senang lantaran telah menjabat sebagai presiden direktur tambang di tanah Papua tersebut. "Saya menaruh hormat pada perusahaan dan anggota-anggota timnya yang berbakat," ujar Chappy, Sabtu (18/2). Menurut Chappy, keputusannya berhenti menjadi Presiden Direktur demi kepentingan terbaik bagi PT Freeport Indoesia dan keluarga. "Saya mengundurkan diri dari tugas-tugas saya sebagai Presiden Direktur dan melanjutkan dukungan saya kepada perusahaan sebagai penasihat," katanya. Sementara Chief Executive Officer dan President Freeport-McMoRan Inc, Richard C. Adkerson juga menyampaikan terima kasih kepada Chappy atas sumbangsih Chappy Hakim selama menjabat menjadi Presiden Direktur. Menurut Richard, dirinya memahami bahwa keputusan yang diambil oleh Chappy adalah sebuah keputusan yang sulit. "Kami menyampaikan apresiasi atas jasa-jasa dan dukungan beliau terhadap perusahaan. Kami berharap untuk terus dapat menerima nasehat-nasehat dan saran-saran beliau," pungkasnya. (cr2/JPG)

Chappy Hakim Mundur dari Jabatan Presdir PT Freeport Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ketua-dpp-hanura-chappy-hakim-lebih-mementingkan-asing_m_110324.jpeg" alt="Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani menegaskan sikap yang ditunjukkan Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia Chappy Hakim adalah sebuah tindakan brutalisme dan&nbsp; premanisme. Perilaku itu tidak layak dipertontonkan di depan wakil rakyat di Senayan. Benny Ramdhani menuturkan, selama ini Chappy Hakim selain dikenal sebagai bos Freeport, dia juga merupakan mantan kepala staf angkatan udara (KSAU). "Yang kita tahu bersama, setiap prajurit TNI itu didoktrin dengan sumpah prajurit, 8 wajib ABRI dan Sapta Marga. Jadi, ketika berbicara republik, tanah air, negara dan bangsa, itu final bagi prajurit TNI," kata Ramdhani, saat diwawancarai di Manado, Sulut, Kamis (16/2). Menurutnya, kasus yang terjadi di gedung DPR beberapa waktu lalu sebagaimana yang dilakukan Chappy Hakim mencerminkan dirinya bukan seorang prajurit Sapta Marga sejati. "Karena, posisi dia sebagai bos Freeport dalam arti sebagai bos dari perusahaan milik asing, dia lebih membela kehormatan Freeport daripada&nbsp; kehormatan republik. Kenapa, karena anggota DPR dari Hanura (Mukhtar Tompo) saat itu sedang melakukan tugas kenegaraan, konstitusional atas nama kepentingan negara,"&nbsp; terang Senator asal Sulut itu. Ketika Chappy Hakim kemudian merasa tersinggung, tidak senang dan mengambil tindakan premanisme, berarti, posisi dia tidak bicara demi kepentingan negara. "Jadi, dia (Chappy Hakim) tampil sebagai 100 persen antek asing dalam peristiwa itu. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita dorong ini ke dalam masalah hukum dan akan seret sampai menerima kosekuensi hukum dengan apa yang dia lakukan," pungkas Wakil Ketua Umum PP GP Ansor itu. (ndo/JPG)

Ketua DPP Hanura: Chappy Hakim Lebih Mementingkan Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/dpr-bakal-panggil-komisaris-pt-freeport_m_110124.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi VII DPR RI berenacana memanggil Komisaris PT Freeport Indonesia dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 21 Februari mendatang. Hal itu terkait tindakan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim yang membentak dan menunjuk-menunjuk anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtar Tompo, seusai rapat kerja, Kamis (9/2) lalu. &rdquo;Kami akan panggil komisaris PT Freeport Indonesia dalam RDP di Komisi VII, Selasa (21/2). Ini keputusan resmi yang dikeluarkan Komisi VII melalui rapat internal,&rdquo; ungkap Adian Napitupulu, anggota Komisi VII DPR RI kepada wartawan, kemarin. Dia menilai, seluruh anggota Komisi VII beranggapan tindakan Chappy kepada Mukhtar Tompo bukan hanya penghinaan yang bersifat personal, tetapi institusional. Menurut Komisi VII, lanjutnya, pertanyaan Mukhtar yang diduga menyinggung Chappy disampaikan dalam rapat resmi, di mana Mukhtar selaku anggota DPR dijamin haknya untuk bertanya kepada Chappy selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dalam fungsi pengawasan. Hak tersebut, ungkap Adian, dijamin dan dilindungi dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). &rdquo;Jadi ini masuk ke dalam pasal contemn of parliament, penghinaan terhadap parlemen,&rdquo; kata Adian.  Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Yulian Gunhar. Melalui rapat internal Komisi VII meminta Pimpinan Komisaris PT Freeport Indonesia agar mempertimbangkan kepemimpinan Chappy sebagai presiden direktur. &rdquo;Kami secara lembaga tak dapat mentolerir sikap yang disampaikan saudara Chappy Hakim sebagai presiden direktur,&rdquo; kata Yulian, kemarin. Pihaknya juga, tambah Yulian, berharap pimpinan komisaris PT Freeport Indonesia mempertimbangkan saudara Chappy dalam melanjutkan kepemimpinan Freeport Indonesia ke depan. (aen/yuz/JPG)

DPR Bakal Panggil Komisaris PT Freeport

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/komisi-vii-dpr-boikot-chappy-hakim_m_109644.jpeg" alt="Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bentakan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim kepada Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo berbuntut panjang. Selain dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu dilarang untuk datang ke parlemen. "Komisi tujuh dari sepuluh fraksi, menandatangani dan menolak kehadiran Chappy untuk melanjutkan rapat dengan komisi tujuh yang akan datang," ujar anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar saat menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2). Tak sebatas moratorium kedatangan Chappy, Komisi VII DPR juga meminta agar komisaris PT Freeport Indonesia mempertimbangkan kepemimpinan Chappy. "Secara institusi, lembaga, kita minta komisaris PT Freeport untuk m mencopot saudara Chappy Hakim," tambah Anggota Komisi VII DPR Zulkieflimansyah yang ikut dalam konferensi pers. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam Ali meminta Chappy meminta maaf atas tindakannya kepada Tompo. "Atas nama komisi tujuh, kami mendesak Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk meminta maaf secara terbuka kepada saudara Mukhtar Tompo, Komisi VII DPR RI dan DPR RI secara kelembagaan dalam forum resmi rapat dengar pendapat umum," tuturnya. Syaikhul menyebut, berdasar undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya Pasal 80 anggota diberikan hak buat bertanya, menyampaikan usul dan pendapat, pengawasan dan hak imunitas. Jadi, ketika Mukhtar bertanya pada Chappy soal smelter, itu hal yang wajar dan harus dihargai. Karenanya, tindakan Chappy yang menunjuk-nunjuk Mukhtar dan membentaknya sangat tidak pantas. "Sikap dan tindakan tersebut sangat tidak patut dilakukan. Hal tersebut menyinggung kehormatan lembaga tinggi negara serta tidak menghargai anggota DPR RI yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia," pungkas Syaikhul. (dna/JPG)

Komisi VII DPR Boikot Chappy Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/hanura-se-indonesia-bakal-polisikan-chappy-hakim_m_108963.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pascainsiden pemukulan yang diduga dilakukan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim terhadap anggota Komisi VII DPR dari fraksi Hanura Muchtar Tompo, mengundang reaksi dari Paguyuban DPD Partai Hanura se-Indonesia. Ketua Paguyuban DPD Partai Hanura se-Indonesia Ongen Sangajdi mengecam aksi Chappy Hakim tersebut. Oleh karena itu, dirinya bersama dengan ketua DPD Partai Hanura lainnya akan membawa masalah itu ke jalur hukum. "Insiden itu telah menurunkan wibawa parlemen dan Partai Hanura. Kami menganggap itu perbuatan yang sangat tidak beretika dari PT Freeport selaku mitra kerja," ujar Ongen dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/2). Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta itu menegaskan, meskipun Chappy membantah tidak ada melakukan pemukulan, namun tetap saja Ongen bersama rekan-rekannya di Partai Hanura tetap menempuh jalur hukum. Sebab hal tersebut sudah masuk ke unsur pidana, yakni perbuatan tidak menyenangkan. "Ini masuk kategori perbuatan tidak menyenangkan. Maka ada aturan KUHP yang dilanggarnya ditambah UU MD3 yang menjadi payung hukum anggota dewan dalam bekerja," katanya. Untuk itu, Ongen menegaskan Partai Hanura di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten siap turun ke jalan untuk meminta Chappy bisa diproses aparat kepolisian. "Kalau Chappy pakai cara tidak beretika, kita orang juga bisa kasih pukul. Jangan main-main lah," ungkapnya. Menurut Ongen, tindakan Chappy terhadap rekan partainya itu merupakan hal yang di luar etika. Apalagi kejadian tersebut terjadi di dalam ruang Gedung DPR. "Apa yang dilakukan Muchtar dalam rangka tugasnya sebagai dewan. Dia dilindungi undang-undang. Freeport sebagai mitra kerja, jelas sudah menyalahi undang-undang," pungkasnya. Sekadar informasi insiden antara Chappy Hakim dengan Muchtar Tompo berlangsung usai rapat kerja antara Komisi VII DPR dengan perusahaan tambang, salah satunya PT Freeport. Muchtar yang merupakan kader Hanura ini diduga menerima perlakukan tidak menyenangkan dari Chappy. (cr2/JPG)

Hanura se-Indonesia Bakal Polisikan Chappy Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/anggota-dpr-yang-dibentak-presdir-freeport-bantah-cari-keuntungan_m_108760.jpeg" alt="Mukhtar Tompo" width="100%">
<figcaption>Mukhtar Tompo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo membantah sengaja membesar-besarkan masalah yang terjadi antara dirinya dan Presiden Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Chappy Hakim. Dia juga membantah mencari keuntungan atas kejadian tersebut. "Nggak ada. Dan bisa ditanya ke mitra yang hadir, mereka menyayangkan sikap Pak Chappy," tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2). Legislator asal Jeneponto itu membantah dirinya terlalu reaktif menyikapi persoalan ini. Jika mau, bisa saja Mukhtar langsung melanjutkannya secara personal sebagai anggota DPR ke ranah hukum. Namun kenyataannya, dia berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) dan fraksinya di DPR. "Kalau saya kan bisa langsung menghadap ke pimpinan, bisa saja langsung melapor ke polisi," pungkasnya. Sebelumnya, Mukhtar mengaku dibentak dan ditunjuk dadanya dengan keras oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Chappy Hakim. Kejadian tersebut terjadi usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) sekitar pukul 15.10 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2). "Di tunjuk di dada. Dia bilang kau jangan macam-macam. Mana yang kau bilang tidak konsisten. Saya ini orang konsisten," jelas Mukhtar kemarin. (dna/JPG)

Anggota DPR yang Dibentak Presdir Freeport Bantah Cari Keuntungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/walau-chappy-hakim-minta-maaf-hanura-tetap-tempuh-jalur-hukum_m_108732.jpeg" alt="Anggota Fraksi Hanura DPR menanggapi langkah hukum setelah tindakan Chappy Hakim." width="100%">
<figcaption>Anggota Fraksi Hanura DPR menanggapi langkah hukum setelah tindakan Chappy Hakim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim memang sudah meminta maaf melalui keterangan tertulis atas peristiwa tidak menyenangkan terhadap Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo. Namun langkah itu belum disampaikan secara langsung ke pihak Fraksi Hanura. "Yang jelas kami belum dengar minta maaf dari Pak Chappy ke Pak Tompo langsung. Beliau belum mnta maaf baik ke Fraksi Hanura atau kader kami Pak Mukhtar Tompo," ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2). Menurut Nurdin Tampubolon, minta maaf belum bisa menyelesaikan masalah. Mereka mengaku memikirlan langkah selanjutnya seraya menunggu arahan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso). "Kami&nbsp; harus konsultasi dan koordinasi kepada pimpoinan kami dalam hal ini ketum kami osman Sapta Odang untuk meminta arahan selanjutnya, langkah apa yang akan kami lakukan," tutur Nurdin. Setidaknya ada dua persoalan hukum atas kejadian tersebut. Pertama, adanya satu perlakuan tidak menyenangkan. Komisi VII sebagai bagian dari DPR memiliki tugas pengawasan, budgeting, merasa telah terciderai dengan kejadian tersebut. "Sehingga kami akan usulkan ke pimpinan DPR maupun bersama-sama dengan komisi VII, hal seperti ini agar diproses masalah hukumnya bagaimana," tegas anggota komisi I DPR itu. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar tidak menjadi presenden buruk di kemudian hari. Kedua, pelanggaran jika smelter tak kunjung dibangun PT Freeport seperti yang ditanyakan Mukhtar dalam rapat hingga membuat Chappy marah. Sebab, UU Minerba Nomor 4/2009 tegas mengamanatkan agar perusahaan tambang seperti PT Freeport wajib&nbsp; membangun smelter di Indonesia, tidak boleh mereka mengekapor langsung hasil bumi itu. Andaikata ditemukan pelanggaran hukum terhadap UU ini oleh PT Freeport, Fraksi Partai Hanura akan tegas melakukan upaya-upaya bahwa itu tidak benar secara hukum. "Kami harus membawa persoalanya ke proses secara hukum yang berlaku. Ini akan diperjuangkan oleh Fraksi Hanura, sampai kapanpun. Karena ini perintah undang-undang," pungkas Nurdin. (dna/JPG)

Walau Chappy Hakim Minta Maaf, Hanura Tetap Tempuh Jalur Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#chappy hakim

Berita Terkini