<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/7WbOyAhPNv5YAB6b0v9svyck7ZbdCWDVlGXef1vj-1-3612303523.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq (baju putih) meninjau pengelolaan sampah di Banyumas, Jawa Tengah. (Humas KLH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq (baju putih) meninjau pengelolaan sampah di Banyumas, Jawa Tengah. (Humas KLH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menaruh perhatian serius terhadap ancaman Mikroplastik (MP), yang kini menjadi permasalahan lingkungan dan kesehatan global.&nbsp; "Berbahaya, itu (mikroplastik) menimbulkan dioksin dan furan yang masuk dalam polutan organik persisten (POP)," tutur Menteri Hanif saat kunjungan kerjanya ke Kota Surabaya, Rabu (7/5). Dioksin dan furan adalah senyawa berbahaya yang persisten. Mereka sulit terurai lingkungan, dapat bertahan di udara, air, tanah, bahkan dalam tubuh manusia dan hewan dalam waktu yang relatif lama.&nbsp; "Itu berbahaya. Dioksin dan furan ini dia berumur panjang, sampai 30 tahun. Senyawa ini bisa menjadikan pertumbuhan bayi abnormal dan sumber dari cancer. (Ancaman mikroplastik) Ini serius," seru Hanif.&nbsp; Oleh karena itu, Hanif meminta kepala daerah untuk menghentikan pembakaran sampah dengan cerobong asap. Sebab aktivitas ini dapat memicu mikroplastik, terlebih bila dilakukan di TPA dengan sistem open dumping. "Kami pesan ke seluruh Bapak/Ibu Bupati/Wali Kota se-Indonesia, jangan menggunakan cerobong asap untuk membakar sampah. Tolong itu dihentikan karena lebih bahaya daripada sampah," tegasnya. Bahkan, Hanif menuturkan jika dirinya diminta memilih antara dioksin dan furan atau sampah, ia akan memilih sampah. Sebab, sampah bisa dilihat oleh indra manusia. Sementara kedua senyawa itu berukuran mikrometer. "Kalau dioksin furan itu mikrometer, sehingga nggak bisa kita lihat dan itu masuk ke dalam badan. Ini bahaya sekali. Maka saya minta tolong pembakaran sampah dengan cerobong asap untuk dihentikan," ucap Hanif.&nbsp; Berdasarkan data dari SIPSN, pengelolaan sampah di Indonesia baru mencapai 39,1 persen atau sekitar 22,9 juta ton dari total 56,6 juta ton pada 2023, yang mampu dikelola oleh pemerintah pusat.&nbsp; Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan pengelolaan sampah rampung pada 2029, dengan target 2025 mencapai 51 persen. &ldquo;Ada gap 11 persen lebih yang harus akan kita capai dalam waktu beberapa bulan ini," tukas Hanif. (*)

Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan bahaya mikroplastik dan pentingnya pengelolaan sampah di Indonesia.

Soroti Bahaya Mikroplastik, Menteri Hanif Faisol: Tolong Hentikan Bakar Sampah Pakai Cerobong Asap!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/04/IMG_1085-2265693765.jpeg" alt="Pemasangan cerobong asa di atap Kapel Sistina yang menjadi elemen penting dalam persiapan konklaf 7 Mei 2025 guna memilih Paus baru. (Vatican News)" width="100%">
<figcaption>Pemasangan cerobong asa di atap Kapel Sistina yang menjadi elemen penting dalam persiapan konklaf 7 Mei 2025 guna memilih Paus baru. (Vatican News)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Persiapan resmi konklaf pemilihan Paus baru telah dimulai dengan pemasangan cerobong asap di atap Kapel Sistina pada Jumat (2/5/2025), menandai momen penting dalam sejarah Gereja Katolik. Cerobong asap ini akan menjadi pusat perhatian dunia, karena melalui asap yang keluar dari lubang inilah umat Katolik akan mengetahui apakah Paus baru telah terpilih. Dilansir dari Vatican News dan AP News, Minggu (4/5/2025), petugas pemadam kebakaran Vatikan terlihat menaiki atap Kapel Sistina untuk memasang cerobong tersebut. Ini adalah bagian krusial dari tahapan menjelang konklaf yang akan dimulai pada 7 Mei 2025 mendatang, dan menjadi simbol global setiap kali Gereja Katolik memasuki masa transisi kepemimpinan. Sejarah dan Fungsi Kapel Sistina dalam Konklaf Kapel Sistina sendiri telah menjadi lokasi resmi konklaf sejak tahun 1878, meski tercatat pertama kali digunakan untuk pemilihan Paus pada tahun 1492. Selama beberapa hari ke depan, kapel akan ditutup bagi publik dan disulap menjadi ruang pemungutan suara. Persiapan teknis seperti pemasangan lantai khusus dan perangkat audio juga dilakukan guna mendukung kelancaran proses konklaf yang bersifat sangat tertutup. Protokol Ketat dan Ritual Suci dalam Konklaf Seluruh proses konklaf tidak akan melibatkan penerjemah seperti dalam Sidang Umum Kardinal sebelumnya. Sebelum dimulai, para kardinal akan mengikuti ibadat dalam bahasa Latin. Setelah prosesi masuk ke Kapel Sistina, mereka akan mengucap sumpah rahasia, mendengarkan khotbah dari Kardinal Raniero Cantalamessa, mantan Pengkhotbah Rumah Kepausan, dan kemudian melangsungkan putaran pemungutan suara pertama. Makna Asap Putih dan Hitam dalam Proses Pemilihan Melansir AP News, setiap dua putaran suara akan menghasilkan pembakaran surat suara. Jika belum ada hasil, pembakaran akan dicampur dengan kalium perklorat, anthracene, dan sulfur untuk menghasilkan asap hitam. Namun jika seorang Paus telah terpilih, surat suara akan dibakar dengan campuran kalium klorat, laktosa, dan resin kloroform yang menghasilkan asap putih. Tanda inilah yang dinanti oleh umat Katolik di seluruh dunia. Pemilihan Paus Sebelumnya, Diskusi Pra-Konklaf, dan Isu Internal Gereja Dalam sejarah terakhir, asap putih muncul pada pemungutan suara kelima, 13 Maret 2013, yang mengumumkan terpilihnya Kardinal Jorge Mario Bergoglio sebagai Paus Fransiskus. Namun kini, Tahta Suci kosong setelah wafatnya Paus Fransiskus pada 21 April 2025 dalam usia 88 tahun. Sementara itu, pembahasan pra-konklaf terus berlangsung. Seluruh kardinal, termasuk yang berusia di atas 80 tahun dan tidak memiliki hak suara, turut hadir dalam diskusi mendalam mengenai masa depan Gereja. Sejumlah isu penting dibahas, termasuk situasi keuangan Vatikan dan warisan reformasi Paus Fransiskus, yang banyak menuai perbedaan pandangan di kalangan hierarki Gereja. Kontroversi Reformasi dan Pandangan Konservatif Kardinal Beniamino Stella, mantan kepala Kongregasi untuk Klerus, secara terbuka mengkritik reformasi struktural Paus Fransiskus yang memperbolehkan perempuan dan kaum awam menduduki posisi pimpinan di Vatikan. Reformasi ini termuat dalam konstitusi baru tahun 2022 yang mengubah cara kerja kuria Romawi agar lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan. Paus Fransiskus menunjuk dua biarawati, Sr. Simona Brambilla dan Sr. Raffaella Petrini, untuk memimpin dua departemen vital Vatikan, termasuk administrasi Negara Kota Vatikan. Namun pengaruh suara konservatif seperti Stella belum tentu dominan. Kardinal Fernando Filoni, mantan kepala Dikasteri Evangelisasi, menegaskan bahwa yang terpenting adalah kesatuan Gereja. &ldquo;Paus harus menjamin kesatuan seluruh Gereja. Itu yang paling utama. Segala hal lain menyusul,&rdquo; ujarnya saat memasuki sesi diskusi pra-konklaf. Kardinal Fernando Chomali Garib dari Santiago, Cile, menambahkan bahwa keberagaman perspektif antar kardinal justru memperkaya Gereja. &ldquo;Saya berasal dari Chile, negara yang jauh, dan mendengar berbagai pengalaman ini sangat memperkaya, bukan hanya bagi saya tapi bagi seluruh Gereja,&rdquo; ungkapnya. Kini, dunia menanti hari di mana asap putih kembali mengepul dari cerobong Kapel Sistina&mdash;menandakan dimulainya babak baru dalam kepemimpinan spiritual umat Katolik di seluruh dunia.

Konklaf pemilihan Paus baru yang akan dimulai pada 7 Mei 2025, ditandai dengan pemasangan cerobong asap di atap Kapel Sistina.

Cerobong Asap Kapel Sistina Dipasang Jelang Konklaf 7 Mei 2025, Pemilihan Paus Baru Jadi Sorotan Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/Polusi-Udara-Dery-Ridwansah-4-3142874378.jpg" alt="Polusi udara dilihat dari ketinggian gedung di Kawasan Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Polusi udara dilihat dari ketinggian gedung di Kawasan Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat memberikan sanksi administratif terhadap satu perusahaan di daerah Jakarta Barat. Hal itu dilakukan usai dilakukan pemeriksaan terhadap 20 cerobong di 13 perusahaan. <div dir="auto">"Jadi kemarin dari pengukuran ada satu (cerobong) genset yang tidak memenuhi baku mutu," kata Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Lingkungan Hidup Jakarta Barat Gamma Naida kepada wartawan, Senin (25/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul, akan kita kenakan sanksi administrasi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gamma mengatakan, pihaknya sejak tanggal 3-16 Agustus telah memeriksa 20 cerobong dari 13 perusahaan yang ada di Jakarta Barat untuk memastikan baku mutunya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012954850/tilang-uji-emisi-dihentikan-kasatgas-pengendalian-polusi-sebut-tidak-efektif">Tilang Uji Emisi Dihentikan, Kasatgas Pengendalian Polusi Sebut Tidak Efektif</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau untuk teknis pengukurannya kita mengikuti ke Permen LHK 11 tahun 2021. Soal baku mutu itu," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi pengukuran kemarin itu, 10 genset,&nbsp;kemudian 4 boiler, sisanya dast collector," sambung Gamma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012950781/cerobongnya-cemari-lingkungan-satu-perusahaan-disanksi-satgas-polusi-udara">Cerobongnya Cemari Lingkungan, Satu Perusahaan Disanksi Satgas Polusi Udara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun 13 perusahaan yang diperiksa ada satu di Cengakareng, lima perusahaan di Kalideres, dua di Palmerah, dua di Kebon Jeruk, satu di Tamansari, satu di Kembangan, dan satu Grogol Petamburan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan bahwa emisi cerobong tidak bergerak di tiap perusahaan mesti sesuai peraturan apapun jenis cerobongnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi meskipun misalnya untuk fasilitas produksinya dia memakai (cerobong) boiler, itu ya tetap secara emisinya harus sesuai standar baku mutu," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian (cerobong) genset juga, meskipun sebagai genset cadangan yang memang pada umumnya kan kalau genset cadangan hanya dilakukan pemanasan saja ya setiap minggu seperti itu. Jadi tetap (standar) baku mutunya harus memenuhi seperti itu," tandas Gamma.</div>

Sudin LH sejak tanggal 3-16 Agustus telah memeriksa 20 cerobong dari 13 perusahaan yang ada di Jakarta Barat untuk memastikan baku mutunya.

Sudin LH Jakarta Barat Sanksi Satu Perusahaan karena Cerobong Pabriknya Berpotensi Cemari Udara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/siaranpers_pemprov_dki-20230913130031_8w1itm_305-3399205438.jpeg" alt="Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyegel cerobong perusahaan peleburan baja PT Jakarta Central Asia Steel. (Dinas Kominfotik DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyegel cerobong perusahaan peleburan baja PT Jakarta Central Asia Steel. (Dinas Kominfotik DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum (PPH) serta Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) DLH DKI Jakarta menyegel cerobong perusahaan peleburan baja PT Jakarta Central Asia Steel. Hal itu berkenaan dengan langkah penanganan polusi udara di ibu kota. <div dir="auto">Penyegelan itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0154/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Jakarta Central Asia Steel, tertanggal Jumat&nbsp;(8/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto menyampaikan, sanksi ini merupakan peningkatan dari sanksi administratif yang sebelumnya telah diberikan kepada perusahaan ini. Sanksi tersebut lantas ditingkatkan menjadi penyegelan dan penghentian operasional cerobong reheating dalam jangka waktu yang telah ditentukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012960420/rs-phc-tegaskan-dokter-gadungan-susanto-tidak-pernah-bertugas-di-rumah-sakit">RS PHC Tegaskan Dokter Gadungan Susanto Tidak Pernah Bertugas di Rumah Sakit</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika tidak dilakukan juga, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tak segan-segan untuk membekukan sampai mencabut izin lingkungan perusahaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami lakukan penyegelan cerobongnya untuk memperbaiki hingga sesuai standar. Kami akan izinkan kembali operasional apabila mereka bisa menunjukkan kembali Sertifikat Layak Operasi (SLO)," kata Asep kepada wartawan, Rabu (13/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI Jakarta akan terus menyisir industri-industri yang berpotensi mencemari lingkungan, terutama pencemaran udara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012960403/nikita-mirzani-ungkap-tiga-kali-dikerjain-lolly-soal-rencana-pulang-ke-indonesia">Nikita Mirzani Ungkap Tiga Kali Dikerjain Lolly soal Rencana Pulang ke Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Targetnya, pada 2030, semua industri di Jakarta harus benar-benar memiliki standar yang ramah lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semuanya sudah diatur dalam Keputusan Gubernur No. 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara. Semua industri di Jakarta harus rendah emisi," tutup Asep.</div>

Petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyegel cerobong perusahaan peleburan baja PT Jakarta Central Asia Steel.

Pemprov DKI Segel Perusahaan Baja yang Masih Tak Penuhi Cerobong Sesuai Aturan Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/terjebak.jpg" alt="(UPI)" width="100%">
<figcaption>(UPI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sinterklas masuk dari cerobong asap untuk membagikan hadiah. Gambaran itu terdapat di banyak film anak-anak untuk Natal.  Agaknya, adegan itu terekam kuat di pikiran remaja 18 tahun asal Henderson, Nevada, Amerika Serikat. Karena itu, saat terjebak di luar rumah, dia memanjat cerobong asap. Sayangnya, dia justru tersangkut di tengah. Departemen Pemadam Kebakaran Henderson terpaksa turun tangan.  UPI mengungkapkan bahwa rumah remaja perempuan tersebut hanya satu lantai. Rumahnya dikunci dan tak ada seorang pun di dalamnya. Entah bagaimana dia juga tidak membawa kunci.  Tanpa pikir panjang, gadis itu naik ke atap dan berusaha masuk lewat cerobong asap. Tapi, ya itu tadi, dia tidak bisa turun dan terjebak.  Dia beruntung karena tim pemadam kebakaran dengan sigap datang membantu. ”Butuh waktu 30 menit, tapi dia tidak terluka,” bunyi pernyataan Departemen Pemadam Kebakaran Henderson.

Beraksi Ala Sinterklas, Perempuan Ini Malah Terjebak di Cerobong Asap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/sijantang-kecil.jpg" alt="MENUNGGU JANJI PEMBENAHAN: Cerobong asap PLTU Ombilin mengeluarkan debu saat proses produksi.Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU JANJI PEMBENAHAN: Cerobong asap PLTU Ombilin mengeluarkan debu saat proses produksi.Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>Sebagian anak di Desa Sijantang Koto terbiasa bernapas dengan udara bercampur abu cerobong asap PLTU Ombilin. Para ibu merasa sangat khawatir. Namun, mereka tak mampu berbuat banyak.  AGUS DWI PRASETYO, Jawa Pos, Sawahlunto  ---  BOCAH laki-laki itu terus menunduk. Wajahnya agak lesu. Kurang bersemangat. Meski begitu, dia bergegas mengambil anyaman bambu berbentuk piring di ruang tengah, lalu menaruhnya di atas meja tamu.  Bocah tersebut kemudian kembali ke posisi semula, duduk di undakan lantai, menyimak obrolan ibunya bersama Jawa Pos dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.  Bocah itu, Fairuz, tak banyak bicara saat kami tiba di rumah berukuran besar tersebut Senin (25/11). Namun, dia anak penurut. Tiap kali ibunya, Afni Efientri, 40, menyuruh, Fairuz melaksanakannya dengan baik. Termasuk ketika diminta mengambil anyaman bambu wadah obat herbal. ”Dua bulan terakhir ini kami berinisiatif berobat herbal,” kata Afni, menunjuk obat herbal di atas meja.  Obat herbal itu adalah suplemen bagi Fairuz. Ada banyak ragamnya. Setiap obat punya manfaat spesifik: meningkatkan daya ingat, menjaga kekebalan tubuh, hingga mengobati batuk dan peradangan. Setiap hari Afni mewajibkan Fairuz mengonsumsi obat-obat dari ekstrak bahan alam itu. ”Dulu kami kasih obat-obat kimia dari dokter,” tutur perempuan berjilbab tersebut.  Keluarga Afni tinggal di Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Desa yang dihuni 1.237 penduduk itu berdampingan dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di bawah naungan PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Ombilin. Lokasinya nyaris tak berjarak dengan permukiman warga.  Pembangkit listrik berbahan baku batu bara tersebut sudah ada sejak 1993. PLTU yang berlokasi di tengah perbukitan dan berjarak sekitar 15 kilometer dari pusat Kota Sawahlunto itu memiliki dua unit mesin pembangkit. Masing-masing berkapasitas 100 megawatt.  Selama ini pengoperasian PLTU Ombilin dan keresahan warga Sijantang Koto berjalan beriringan. Gara-garanya, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa fly ash (abu terbang) dan bottom ash (abu kasar) mencemari lingkungan. Yang paling nyata dirasakan warga adalah buruknya kualitas udara.  Kualitas udara itu bisa dipantau melalui aplikasi Air Visual. Sejak Maret lalu, Greenpeace memasang alat pendeteksi kualitas udara di salah satu rumah warga. Tak jauh dari PLTU. Jawa Pos mengamati indeks kualitas udara (air quality index/AQI) melalui aplikasi tersebut selama tujuh hari terakhir guna mengetahui keparahan kualitas udara di Ombilin. Yakni, sejak Senin sampai kemarin (1/12).  Di awal pengamatan, AQI tertinggi berada di angka 60 atau level sedang. Selang sehari, tepatnya pada Selasa siang (26/11), AQI sempat menyentuh level tidak sehat. Yakni, angka 152. Di waktu yang sama, AQI di Jakarta berada di angka 135 atau udara tidak sehat hanya bagi kelompok sensitif. Artinya, saat itu kualitas udara Ombilin lebih parah daripada Jakarta.  Keresahan Warga  Semua orang di Sijantang Koto tahu bahwa abu terbang PLTU Ombilin berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, tidak sedikit yang telah mendengar kabar tentang keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) tertanggal 3 September 2018. Isinya menguraikan pelanggaran administratif yang dilakukan PLTU Ombilin.  Ada beberapa pelanggaran yang berdampak langsung pada warga yang tercantum dalam surat itu. Di antaranya, melakukan kegiatan penimbunan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash tanpa izin di lima lokasi. Kemudian, menggunakan diesel fire fighting sebagai backup power supply dalam kondisi darurat atau blackout.  Sejak surat itu diterbitkan, pemerintah desa bersama warga rutin menagih tindak lanjut penyelesaian masalah lingkungan tersebut ke manajemen PLTU. Terakhir, PLTU mengatakan bahwa sampai saat ini proses pembenahan masih berlangsung. Proses tersebut, antara lain, meliputi penggantian peralatan penangkap abu (electrostatic precipitator) dan pemindahan bottom ash ke tempat penampungan sementara (TPS).  Selain itu, PLTU telah menganggarkan pembangunan jembatan untuk jalur alternatif pengangkutan batu bara. Namun, pengadaan tersebut tertunda lantaran menunggu kejelasan peruntukan lokasi lahan dan akses dari Pemkot Sawahlunto. ”Kalau masih berlarut-larut, kami surati PLN pusat (untuk minta percepatan, Red),” kata Kepala Desa Sijantang Koto Delfi Makmur.  Sembari menunggu realisasi janji-janji PLTU, warga di desa itu tetap melakukan rutinitas seperti biasa. Pun, Yusuf Jamal, 61, bersama istrinya, Novrianis Iliyas, 49. Mereka tetap mengantarkan anaknya, Fadli Jamal Al Azaky, 9, ke SDN 19 Sijantang Koto. Seperti biasa, mereka sarapan ketupat sayur di warung di depan PLTU sebelum memulai rutinitas.  ”Kalau hari sudah panas, abu itu pasti terasa,” ujar Yusuf sambil menatap cerobong yang hanya berjarak puluhan meter dari tempat duduknya. Abu hitam beberapa kali keluar dari cerobong saat Yusuf bersama istri serta anaknya menikmati ketupat sayur. Seperti orang kebanyakan, mereka pun sudah terbiasa. ”Kalau pagi cerah, nanti perubahannya waktu siang,” kata Yusuf.  Tak jauh dari warung, anak-anak berseragam berjalan santai menapaki jalan menanjak menuju Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cinta Ananda dan SDN 19 Sijantang Koto. Posisi PAUD paling dekat dengan PLTU. Sementara itu, lokasi sekolah dasar masuk ke gang permukiman warga. Meski begitu, dua lembaga pendidikan tersebut bernasib sama. Sama-sama kena imbas abu terbang.  Ada 16 murid PAUD yang saban hari menghirup udara bercampur limbah B3 dari PLTU. Bila diamati, udara itu mengandung debu halus yang dapat dengan mudah masuk ke tubuh melalui saluran pernapasan. Seperti kebanyakan anak-anak di desa tersebut, para murid tidak menghiraukannya. Mereka tetap bermain dan tertawa girang bersama.  ”Kalau ada debu, kami sarankan (anak-anak) beraktivitas di dalam ruangan,” kata Misdawati, guru PAUD Cinta Ananda. Para orang tua di desa itu memang tidak bisa berbuat banyak melihat anak-anaknya bermain di luar ruangan. ”Anak-anak nggak bisa dilarang bermain (di luar ruangan, Red),” kata Gusrinal, 53, warga Sijantang Koto lainnya.  Kaum ibu sejatinya paling khawatir dengan dampak pencemaran lingkungan. Namun, mereka tidak dapat berbuat banyak. Mereka pun pasrah ketika anak-anak mereka mulai mengeluhkan gangguan kesehatan. Juga, lantai rumah yang terus-menerus kotor, jemuran pakaian kotor, hingga air penampungan berubah keruh akibat abu PLTU.  Anak-Anak Terjangkit Penyakit  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/sijantang_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TERDAMPAK: Lokasi PAUD Cinta Ananda berseberangan dengan cerobong asap. (Imam Husein/Jawa Pos)  M. Mirza, siswa SDN 19 Sijantang Koto, berlari ke arah tanah lapang di samping PLTU sore itu. Di lokasi tersebut, belasan anak-anak dan remaja tanggung sudah bergerombol. Sebagian bermain bola voli. Lainnya menonton balapan burung dara yang dimainkan beberapa bocah. Mirisnya, keseruan sore itu harus ditemani pemandangan semburan abu dari cerobong PLTU.  Sudah dua bulan Mirza mengeluh gatal-gatal di beberapa bagian tubuh. Tangan, kaki, hingga punggung. Tapi, sore itu dia seperti melupakannya. Bocah 10 tahun tersebut asyik bermain bersama temannya. Begitu pula Fano Arka Devano yang sebenarnya punya alergi abu yang membuat matanya tampak tak normal.  Penyakit begitu rentan menjangkiti warga di desa tersebut. Selain penyakit kulit dan iritasi mata, tidak sedikit warga yang terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dengan gejala batuk, pilek, disertai demam.  Data Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto mencatat, pasien ISPA di Puskesmas Talawi paling banyak jika dibandingkan dengan yang lain pada 2018. Total 5.308 pasien ISPA ditangani puskesmas yang mencakup Desa Sijantang Koto itu. Hingga Oktober tahun ini, jumlahnya masih cukup banyak, yakni 1.929 pasien. Angka sesungguhnya diprediksi lebih banyak. Sebab, tidak semua warga pergi ke puskesmas untuk memeriksakan diri ketika mengalami gangguan kesehatan. ”Ada yang langsung ke dokter spesialis atau bidan,” kata Deny Septimar, pegawai Puskesmas Talawi.  Abu beracun yang seolah ”abadi” tersebut mimpi buruk bagi sebagian besar warga Sijantang Koto. Karena itulah, Afni betul-betul menjaga Fairuz agar gangguan kesehatan yang menimpa anaknya tidak lagi berujung kesedihan mendalam seperti yang dulu pernah dia alami pada 2014. Yakni, ketika anak pertamanya, M. Zikri, meninggal gara-gara infeksi paru-paru.  Semua anak Afni alergi dengan abu. Setiap kali beraktivitas di luar ruangan, daya tahan tubuh Fairuz melemah. Bocah 10 tahun itu rentan terjangkit pilek dan batuk. Begitu pula dengan kakaknya, Anisah Salwa, 13. Namun, beda dengan Fairuz, Anisah kini sudah tak lagi menetap di Sijantang Koto sejak menekuni pendidikan agama di Kota Padang. ”Terus sampai kapan kami harus begini? Kalau pindah bukan solusi lagi buat kami, karena kami sudah pindah dari bawah ke (dataran) atas, tapi tetap saja ada abu itu,” kata Afni dengan suara pelan. (*/c10/oni) <h3>Status Warisan Dunia Terancam Dicabut</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/sijantang-750x977.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MENUNGGU JANJI PEMBENAHAN: Cerobong asap PLTU Ombilin mengeluarkan debu saat proses produksi. (Imam Husein/Jawa Pos)  ”BEROPERASILAH sewajarnya saja. Kalau sudah rusak, ya diperbaiki dulu,” kata Gusrinal, warga Sijantang Koto, kepada Jawa Pos. Gusrinal bersama kelompok ibu-ibu aktif mengikuti perkembangan penanganan dampak abu PLTU Ombilin.  Mereka terus bersuara lantang mengecam persoalan abu yang bikin susah warga.  Beberapa kali diskusi dilakukan bersama pemerintah desa untuk menagih solusi dari pihak terkait. Mengadu kepada pemerintah kota sudah dilakukan. Begitu juga kepada wakil rakyat. Namun, percepatan penyelesaian masalah tak kunjung terealisasi. ”Warga mungkin ndak banyak punya ilmu tentang abu. Kalau tidak terbujur, (warga, Red) belum merasakan sakitnya,” ujarnya.  Tak terhitung banyaknya surat perjanjian yang disepakati warga dengan PLTU terkait dengan masalah lingkungan itu. Mereka ingin abu pembuangan dikelola dengan baik. Bukan dibuang sembarangan ke udara atau ditumpuk di pekarangan PLTU yang berdampingan dengan permukiman warga. ”Dulu tidak menumpuk seperti itu,” papar guru SMPN 9 Sawahlunto tersebut.  Warga juga mengeluhkan debu yang tiap hari bertebaran di jalanan karena hilir mudik kendaraan pengangkut batu bara. Selama ini, PLTU memanfaatkan jalan umum untuk kegiatan itu. Padahal, di sepanjang jalur tersebut berderet permukiman warga. ”Debu (di jalan, Red) itu disiram, disapu (oleh petugas PLTU, Red). Padahal, kalau disapu, abu itu justru terbang,” imbuh perempuan kelahiran Sijantang Koto tersebut.  Kepala Desa Sijantang Koto Delfi Makmur menyebut persoalan itu pernah ”meledak” pada 2011. Tepatnya ketika abu yang dibuang di bukit di atas desa berhamburan gara-gara angin kencang. Kala itu abu menyelimuti perkampungan terus-menerus selama beberapa waktu. Mirip bencana letusan gunung berapi. ”Warga pun mulai resah,” kenangnya.  Keluhan atas pencemaran lingkungan di Sijantang Koto saat ini merupakan akumulasi dari kegelisahan warga selama bertahun-tahun. Dan, belum ada solusi yang terwujud. Mulai rencana membangun jembatan untuk rute alternatif pengangkutan batu bara dan limbah hingga upaya mengganti alat penangkap abu yang rusak saat ini. ”Kami hanya ingin percepatan. Kemudian, pengadaan jembatan secepatnya, pembuangan abu (bottom ash) secepatnya,” pintanya. Begitu pula soal kesehatan. Pihaknya meminta program pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PLN tidak sekadar formalitas. ”Sebatas memeriksa secara umum, tidak sampai pada (diagnosis, Red) penyakit orang ini apa,” imbuh dia.  Kegelisahan warga itu mendorong Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang untuk menggalang dukungan guna mencabut izin PLTU Ombilin lewat petisi. Petisi tersebut telah ditandatangani 14.550 ribu orang sejak dirilis 5 bulan lalu. LBH juga memberikan advokasi kepada warga terdampak dan berencana menggugat PLTU Ombilin atas pencemaran lingkungan yang membuat orang-orang sulit mendapatkan udara segar itu.  ”Kalau PLTU Ombilin sudah berhenti beroperasi, udara akan bersih,” kata aktivis LBH Padang Diki Rifki yang menggagas petisi tersebut. Tuntutan pencabutan izin itu sejalan dengan upaya melestarikan alam di kawasan tambang batu bara Ombilin yang ditetapkan oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) sebagai warisan dunia tahun ini. ”Kalau pemerintah tidak mengerjakan catatan yang salah satunya konservasi, status itu akan dicabut.”  Sementara itu, Jawa Pos berupaya meminta konfirmasi kepada pihak manajemen PLTU Ombilin. Kami mendatangi kantor operasional perusahaan tersebut di Sijantang Koto. Namun, petugas sekuriti tidak mengizinkan kami masuk ke area perusahaan. Mereka mengatakan bahwa aturan itu berlaku untuk semua media. ”Mohon maaf, ya, bukan maksud kami mengusir,” ujar seorang petugas sekuriti.  Jawa Pos juga mengonfirmasi isu pencemaran udara oleh PLTU Ombilin kepada PT PLN. Namun, Vice President Public Relation PLN Dwi Suryo Abdullah belum memberikan jawaban dan respons.  Di lain pihak, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga juga tak memberikan jawaban pasti atas isu tersebut. ’’Saya belum dengar kasusnya. Karena belum dapat info, saya belum bisa berkomentar,’’ ujar Arya kepada Jawa Pos kemarin.

Sijantang Koto Hidup Berdampingan dengan Cerobong Asap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/pabrik-cerobong-asap1.jpg" alt="Industri yang diinspeksi oleh Dinas LH (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Industri yang diinspeksi oleh Dinas LH (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan penegakan hukum terhadap industri yang cerobongnya dianggap mencemari udara. Inspeksi ini merupakan salah satu pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Hasilnya 2 perusahaan dikenai sanksi.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, dua perusahaan yang mendapat sanksi yaitu PT Indonesia Acid Industry dan PT Mahkota Indonesia. Cerobong keduanya terbukti mengeluarkan emisi melebihi baku mutu yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan Kepgub Nomor 670 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi DKI Jakarta.  Sanksi kepada mereka yakni berupa paksaan pemerintah berupa keharusan memperbaiki cerobongnya dalam waktu 45 hari kalender. Selain itu, inspeksi mendadak dilakukan terhadap PT. Hong Xin Steel, sebuah industri peleburan baja di Kawasan Cakung. Untuk perusahaan ini sebelumnya sudah diberikan sanksi berupa paksaan pemerintah untuk segera memperbaiki cerobong proses industrinya agar memenuhi keluaran emisi yang memenuhi baku mutu.  “Jika terbukti tidak juga dipenuhi, maka akan meningkat ke sanksi berikutnya, yaitu pembekuan izin lingkungan dan bahkan dapat sampai ke pencabutan izin. Ujungnya bisa sampai pidana,” kata Andono di Jakarta, Kamis (8/8).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/pabrik-cerobong-asap.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Industri yang diinspeksi oleh Dinas LH (Istimewa)  Andono menjelaskan, inspeksi tahun ini ditargetkan dilakukan kepada 90 perusahaan dari 114 kegiatan industri yang terindentifikasi memiliki cerobong buangan gas sisa. “Kami mendata ada 1.150 cerobong gas buang industri di Jakarta. Kegiatan industri tersebut umumnya memiliki cerobong lebih dari satu unit,” imbuhnya.  Komponen yang diawasi adalah pemenuhan ketentuan spesifikasi teknis cerobong, baku mutu udara keluaran, kewajiban melakukan pengukuran secara mandiri emisi setiap 6 bulan oleh industri bekerjasama dengan laboratorium lingkungan hidup terakreditasi, dan kewajiban melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup.  Pengawasan kepatuhan industri terhadap ketentuan-ketentuan lingkungan hidup secara rutin telah dilakukan oleh petugas pengawas lingkungan hidup. “Masyarakat juga dapat membuat aduan atas dugaan pencemaran lingkungan oleh industri. Kami akan segera menindaklanjutinya,” tambah Andono.  Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya terhadap kepatuhan pemenuhan baku mutu cerobong emisi gas buang saja. Namun juga terhadap aspek persyaratan teknis lingkungan hidup lainnya, seperti tersedianya instalasi pengolahan air limbah domestik, tata kelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kepatuhan melaporkan kegiatan pengendalian lingkungan dan lain-lain.  “Sepanjang tahun 2019, kami telah menjatuhkan sanksi kepada 77 pelaku usaha yang terbukti tidak patuh atas ketentuan lingkungan. Jumlah ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 18 pelaku,” kata Andono.  Sebagai tindak lanjut Ingub 66/2019, Pemprov DKI Jakarta akan segera membuat regulasi untuk memperketat persyaratan teknis terkait pengendalian pemcemaran udara dari sumber tidak bergerak. Diantaranya dengan mewajibkan cerobong industri besar dan berpotensi tinggi mencemari udara agar dilengkapi Continuous Emission Monitoring System (CEMS), yaitu sistem pemantauan lengkap yang dapat mengukur 5 parameter kualitas udara berupa CO, CO2, SO2, NOx, O2 dan partikulat secara terus-menerus.  Data tersebut, lanjut Andono, wajib diumumkan secara realtime melalui panel display digital di depan gerbang pabrik serta wajib dikoneksikan langsung ke Command Center Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga pengawasan pemerintah dapat lebih efektif dan masyarakat juga dapat memantaunya secara langsung.  Sedangkan untuk industri yang skalanya lebih kecil dan prosesnya tidak terus-menerus akan diwajibkan melaporkan hasil pemantauan mandiri yang berkerjasama dengan laboratorium lingkungan hidup terakreditasi setiap bulan ke Dinas Lingkungan Hidup. “Data-data tersebut akan kami verifikasi dan umumkan kepada masyarakat melalui website Jakarta Smart City," pungkas Andono.

Gelar Sidak, Dinas LH Sanksi 2 Perusahaan karena Cerobong Asap

Cerobong Asap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Cerobong Asap

Berita Terkini