<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/8lFtwQ29RUjSK4cREZYmGiYSE6YJIc7B0fAYEEYy-323166967.jpg" alt="Penceramah waria viral di medsos dan banyak mendapat penolakan dari netizen. (Instagram/@shuniyya_ruhama)." width="100%">
<figcaption>Penceramah waria viral di medsos dan banyak mendapat penolakan dari netizen. (Instagram/@shuniyya_ruhama).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Baru-baru ini video seorang penceramah waria viral di media sosial.&nbsp;Penceramah tersebut diketahui bernama Shuniyya Ruhama. Dalam beberapa video yang beredar, memperlihatkan dirinya mengenakan pakaian putih dengan jilbab senada. Shuniyya membahas cara menghadapi suami ketika kesal. Usut punya usut, Shuniyya Ruhama bukan merupakan nama sesungguhnya. Nama asli waria yang viral memberikan ceramah tersebut adalah Eko Purnomo, merupakan waria yang diketahui aktif dalam kegiatan dakwah dan sosial. Bahkan, diketahui kalau ia pernah menjadi pembicara dalam acara keagamaan yang diselenggarakan oleh komunitas Nahdlatul Ulama (NU), yang kemudian memicu berbagai reaksi netizen di medsos. Video waria yang memberikan ceramah itupun viral di media sosial. Banyak warganet heran, tak sedikit yang khawatir dan memperingatkan bahwa waria yang memberikan ceramah bisa ditiru oleh orang lain. Mengingat, Indonesia merupakan negara yang kontra terhadap LGBT. Viralnya Shuniyya Ruhama alias Eko Purnomo yang banyak memberikan ceramah khawatir membuat masyarakat jadi permisif terhadap golongan tersebut. "Tak ada tempat bagi agama Islam untuk menerima LGBTQ+ Haram titik," komentar netizen di X dengan akun @Prihyudo1. Banyak dari netizen lainnya juga menyampaikan demikian. Walaupun niatnya baik, apa yang disampaikan juga merupakan kebaikan, tapi cara menyampaikannya menyimpang dan dilarang agama, hal tetap salah. "Kalau islamnya benar pasti ga akan jadi trans gender," komentar netizen lainnya dengan akun @margiendah8. Kebanyakan warganet lain juga mengaku heran. Bagaimana bisa transgender diundang untuk berceramah agama sementara agama Islam sendiri melarang perilaku menyimpang tersebut. "Memalsukan gender termasuk keharaman," kata akun X @Cahyono_100. &nbsp; &nbsp;

Penceramah waria Shuniyya Ruhama alias Eko Purnomo viral di media sosial, tuai reaksi beragam dari netizen.

Viral di Medsos, Waria Bernama Shuniyya Ruhama Berikan Ceramah Agama, Netizen Heran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sedang-ceramah-di-depok-ustadzah-ini-dapat-teror-penembakan_m_.jpg" alt="Sedang isi ceramah, seorang ustadzah mendapat teror penembakan" width="100%">
<figcaption>Sedang isi ceramah, seorang ustadzah mendapat teror penembakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang ustadzah diteror oleh orang tak dikenal, Senin (14/1) di Jalan Porek RT 04/08 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Korban bernama Rukayah, 61, tersebut mendapat serangan penembakan sekitar pukul 12.00 WIB. Kejadian itu bermula saat korban tiba di TKP menggunakan mobil yang disopiri oleh Witno bernomor polisi B-1394-ERA sekitar pukul 10.30 WIB. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa penembakan orang tak dikenal. Saat korban menuju TKP untuk mengisi acara pengajian Majelis Taklim Al Ikhlas, saksi Witno menunggu di mobil. Saat seorang bernama Aisyah menyediakan minum untuk sopir, tiba-tiba dua orang berboncengan sepada motor menembak mengenai kaca mobil bagian kanan depan milik korban. "Ya, benar ada penembakan. Kami masih lidik," ujar Kapolsek Sawangan, Kompol Suprasetyo saat dikonfirmasi, Selasa (15/1). Ia melanjutkan, usai melakukan penembakan kemudian kedua orang itu lalu pergi ke arah Jalan Masjid Al Barkah tak jauh dari lokasi. Dari informasi yang diterima, usai kejadian polisi langsung mengamankan barang bukti berupa satu butir proyektil jenis gotri berwarna emas yang ditemukan di jok depan mobil. Dari hasil temuan itu diduga kuat pelaku menggunakan senjata jenis airsoft gun. Polisi pun meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di lokasi serta memeriksa CCTV di sekitar tempat kejadian. "Kami masih berkoordinasi dengan Polres Kota Depok untuk menyelidiki kasusnya," katanya.

Sedang Ceramah di Depok, Ustadzah Ini Dapat Teror Penembakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-ustad-evie-yang-sebut-nabi-muhammad-pernah-sesat-dihentikan_m_.jpg" alt="Kasus ceramah Ustad Evie Effendy dihentikan" width="100%">
<figcaption>Kasus ceramah Ustad Evie Effendy dihentikan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus ceramah Ustad Evie Effendi terkait adanya kekeliruan menyebut Nabi Muhammad sesat dihentikan oleh pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan sudah adanya perdamaian antara kedua belah pihak yakni antara pelapor dan terlapor. Pada Agustus 2018 lalu, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) melaporkan ustad gaul ini ke Polda Jabar. Mereka melaporkan isi ceramah Ustad Evie yang keliru dalam menafsirkan surat Ad-Dhuha ayat ke-7. Dengan menyebutkan semua orang di muka bumi ini pernah tersesat termasuk Nabi Muhammad. "Penyidik menghentikan penyelidikannya didasari pada pencabutan laporan dari pelapor," kata Kabid Humas Polda Jabar, AKBP Trunoyudo Wisnu Andika kepada JawaPos.com, Minggu (4/11). Diketahui, laporan itu sudah dicabut pihak pelapor sejak akhir Oktober 2018 lalu. Hal ini dikarenakan keduanya lebih memilih berdamai daripada melanjutkan kasus tersebut. "Sekira (dicabut) akhir Oktober yang lalu dengan mekanisme gelar perkara di Dit Reskrimsus Polda Jabar," ujarnya. Hal senada pun diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Samudi saat dikonfirmasi via pesan singkat. Kabar pencabutan laporan kasus ustad gaul ini benar. "Sudah dihentikan, karena sudah ada perdamaian dan surat pencabutan laporan dari pelapor," ucap Samudi. Untuk diketahui, ceramah ustad Evie Effendi yang viral di media sosial beberapa waktu lalu sempat menghebohkan. Karena adanya kekeliruan dalam menafsirkan satu ayat Al Quran. Setelah viral, Ustad Evi mendatangi kantor MUI Jawa Barat dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam serta mengklarifikasi atas cerahmanya tersebut.

Kasus Ustad Evie yang Sebut Nabi Muhammad Pernah Sesat Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/boleh-ngomong-politik-di-masjid-tapi-harus-tahu-batasaan-ini_m_189187.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masjid kerap kali digunakan sebagai tempat penyampaian pandangan politik. Hal itu sebetulnya diperbolehkan oleh ajaran Islam. Namun, dilarang ketika ditunggangi oleh kepentingan kelompok atau individu tertentu guna mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal negatif tersebut terjadi terutama selama proses kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dikabarkan berencana mengatur penyampaian materi dakwah oleh para pemuka agama. Menanggapi hal ini, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Azyumardi Azra menerangkan, membahas politik di dalam masjid diperbolehkan jika pembahasannya meliputi konsep-konsep politik sesuai syariat Islam. Yakni terkait keadilan, kesetaraan, dan tidak melakukan diskriminasi. "Misalnya konsep-konsep Islam dalam politik. Misalnya Islam itu harus adil, harus setara, tidak membeda-bedakan orang, tidak diskriminasi," ungkap Azyumardi di Universitas Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/2). Bahkan, menurut guru besar UIN ini materi-materi seperti itu harus disampaikan kepada jamaah-jamaah masjid. Dengan tujuan mereka yang terlibat atau ingin masuk dunia politik memiliki bekal cukup untuk menjalankan politik yang baik. "Perlu disampaikan pada jamaah, supaya jamaah yang aktif dalam politik, jadi politik yang adil politik yang selalu musyawarah, politik yang tidak main hakim sendiri," imbuh Azyumardi. Sedangkan pembahasan yang dilarang seperti, membahas politik kekuasaan terkait merancang strategi guna memenangkan salah satu pihak. Selain itu sangat dilarang di dalam masjid menjatuhkan pihak lain demi meraih keuntungan. "Jadi bukan politik kekuasaan, bagaimana merebut kekuasaan, sikut kanan sikut kiri bukan itu," pungkas Azyumardi.

Boleh Ngomong Politik di Masjid, Tapi Harus Tahu Batasaan Ini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-atur-isi-ceramah-azyumardi-azra-inisiatif-bagus_m_189042.jpeg" alt="Azyumardi Azra" width="100%">
<figcaption>Azyumardi Azra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Demi menghindari terjadinya kampanye bernuansa SARA di dalam acara atau tempat keagamaan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dikabarkan akan mengatur isi khutbah para pemuka agama. Peraturan ini akan diberlakukan selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Azyumardi Azra mendukung langkah tersebut. Dia beranggapan bahwa isi khutbah yang akan dibuat Bawaslu mengandung nilai-nilai positif dan tidak menjatuhkan salah satu pihak sehingga tidak perlu dipermasalahkan. "Saya pikir Bawaslu menyediakan teks khutbah itu yang positif, jadi bukan yang memecah belah atas nama pakai ayat tertentu, itu bagus saya mengapresiasi itu," ungkap Azra di Universitas Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/2). Azra juga menyakini bahwa jika rencana ini diwujudkan, pembuatan materi khutbahnya tidak mungkin ditulis sendiri oleh Bawaslu. Guru besar UIN ini memperkirakan akan ada keterlibatan dari ulama-ulama maupun ormas Islam. Pria 62 tahun ini bahkan mewajibkan Bawaslu untuk melibatkan pemuka agama dalam membuat materi khutbah. Pasalnya jika dibuat sendiri oleh Bawaslu bisa terjadi kesalahan pasalnya mereka bukan ahli agama. "Saya duga bukan ditulis oleh komisioner Bawaslu sendiri, mereka pasti mengundang seperti NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, ormas Islam, atau mungkin kampus. Harus lah mengundang, mereka kan bukan ahli agama," imbuh Azra. Menurut Azra penggunaan materi dakwah dari Bawaslu juga bukan hal wajib. Lembaran khutbah tersebut hanya sebagai pedomaman bagi para khatib jika akan menyampaikan materi politik. Sementara itu khatib tetap diperbolehkan menyampaikan materi lain di luar politik. "Ya enggak, cuma itu kan inisiatif bagus lah. Itu menjadi tambahan bahan bagi ustad kita, khatib kita, kalau ustad kita mau bicara politik tinggal lihat aja itu," pungkas Azra. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan akan mengatur khatib dalam menyampaikan materi khutbah bernuansa politik. Hal itu dilakukan agar acara keagamaan tidak dijadikan sarana berkampanye sara. Aturan ini direncanakan akan berlaku selama masa kampanye Pilkada 2018.

Bawaslu Atur Isi Ceramah, Azyumardi Azra: Inisiatif Bagus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-bawaslu-enggak-usah-berlebihan-atur-ceramah-keagamaan_m_187692.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan rambu-rambu atau aturan mengenai materi isi ceramah pada Pilkada Serentak 2018, dinilai berlebihan. Bawaslu beralasan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari politisasi agama. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menegaskan, Bawaslu tidak perlu membuat aturan-aturan yang berlebihan. Pasalnya, para ustad, ulama, kiai, dan para pemuka agama leb&lrm;ih mengetahui tentang materi-materi keagamaan. &lrm;"Bawaslu enggak usaha berlebihan karena mereka adalah orang orang terdidik dan pengalaman. Jadi Bawaslu enggak usah terlalu berlebihan mereka lebih paham ceramah agama&lrm;," ujar Riza Patria di sela acara HUT Partai Gerindra ke-10, Jalan Raya RM Harsono, Jakarta, Sabtu (10/2). Menurut Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, para pemuka agama sudah mengetahui mana saja norma-norma yang rawan diucapkan dalam ceramahnya. Sehingga baiknya Bawaslu tidak perlu membuat aturan seperti itu. &lrm;"Isi ceramah dilihat kalau sesuai dengan tuntutan agama, itu enggak masalah, buat apa ngatur-ngatur ustaz," katanya. Riza menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Bawaslu untuk mempertanyakan wacana aturan tersebut. Hal itu dilakukan supaya tidak terjadi pengekangan ceramah bagi pemuka agama. "Setiap berkalau pasti kami pnggil KPU, Bawaslu, untuk diinfokan, diharonikasikan, antara pemerintah dan DPR," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Abhan&lrm; mengaku akan mengatur isi dari ceramah keagamaan selama masa kampanye Pilkada 2018. Aturan dan sejumlah ramabu-rambunya sedang digarap. Nantinya aturan itu akan disosialisasikan kepada para pemuka agama yang hendak menyampaikan ceramah keagamaan selama masa kampanye Pilkada 2018. Abhan mengatakan sampai saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama untuk menyusun rambu-rambu tentang ceramah agama yang diakui di Indonesia. Abhan menjelaskan, materi ceramah keagamaan bisa tentang bahaya politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pilkada.

DPR: Bawaslu Enggak Usah Berlebihan Atur Ceramah Keagamaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-kelancaran-pilkada-serentak-bawaslu-bakal-atur-isi-ceramah-agama_m_187602.jpeg" alt="Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)" width="100%">
<figcaption>Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengatur isi dari ceramah keagamaan selama masa kampanye Pilkada 2018. Aturan dan sejumlah ramabu-rambunya sedang digarap. Nantinya aturan itu akan disosialisasikan kepada para pemuka agama yang hendak menyampaikan ceramah keagamaan selama masa kampanye Pilkada 2018. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama untuk menyusun rambu-rambu tentang ceramah agama yang diakui di Indonesia.&nbsp; "Saya kira ini tidak hanya di salah satu agama, tapi di seluruh agama. Kami merumuskan semacam materi khotbah atau materi keagamaan bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat," ujar Abhan di Jakarta, Jumat (9/1). Abhan menjelaskan, materi ceramah keagamaan bisa tentang bahaya politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pilkada. &ldquo;Norma hukumnya jelas, money politics itu pidana,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Selain itu, Abhan juga mengingatkan tim pendukung pasangan calon agar tidak melakukan kampanye bernada SARA. Sebab, sanksinya adalah pidana. Karena itu, Bawaslu terus mematangkan materi tentang rambu-rambu bagi penceramah agama selama masa kampanye pilkada. Salah satunya dengan meminta masukan banyak pihak. &ldquo;Target kami secepatnya rampung. Cuma memang untuk mengumpulkan beberapa elemen masyarakat kan tidak mudah," pungkas Abhan.

Demi Kelancaran Pilkada Serentak, Bawaslu Bakal Atur Isi Ceramah Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/tanggapan-mui-soal-maklumat-menteri-lukman-hakim-terkait-ceramah-agama_m_126638.jpeg" alt="MUI" width="100%">
<figcaption>MUI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sembilan poin isi imbauan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang berkaitan pada ceramah di rumah ibadah direspons positif Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi berpendapat, ceramah agama seyogyanya dapat membawa umat manusia kepada solidaritas dan kerja sama. Nantinya berimplikasi untuk membangun peradaban masyarakat yang harmonis, maju, sejahtera dan beradab. Sehingga nantinya menampilkan wajah agama yang damai, penuh kasih dan memberikan rahmat untuk seluruh alam. Lebih jauh Zainut Tauhid Saadi mengatakan, MUI menyadari bahwa dalam masyarakat yang majemuk perlu adanya aturan yang berisikan nilai-nilai etika dan pesan moral. Semua itu dijadikan sebagai pedoman bersama baik secara pribadi maupun kelompok dalam melaksanakan tugas dakwah atau misi agama. "Sehingga tidak terjadi benturan di masyarakat," ujar Zainut Sabtu (29/4). Selama ini dicermati dalam kehidupan umat manusia baik pada skala global maupun nasional, di banyak negara menunjukkan adanya gejala pertentangan, pertikaian dan perpecahan yang membawa dampak sistemik dalam kehidupan umat manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, MUI berharap sembilan poin seruan Menteri Agama itu dapat menjawab beberapa persoalan di atas. Untuk hal itu MUI meminta kepada Kemenag untuk mensosialisakan seruan tersebut kepada semua pihak agar semua orang khususnya para pemuka agama dapat memahami dan melaksanakan seruan tersebut. Selain itu ada beberapa catatan kritis MUI adanya seruan yang tidak dibarengi dengan adanya sanksi. Maka dikhawatirkan seruan ini tidak cukup efektif mendorong para penceramah agama untuk mematuhinya. MUI mengimbau kepada semua pihak khususnya kepada para pemuka agama untuk ikut membantu mensosiasikan seruan ini kepada masing-masing pendakwah, pengkhotbah atau penceramah di masing-masing agamanya. "Sehingga seruan ini bisa dijadikan panduan bersama dalam melaksanakan tugas suci agama dalam rangka menjaga harmoni kehidupan dan kerukunan baik interen maupun antar umat beragama," pungkasnya. (cr2/JPG)

Tanggapan MUI Soal Maklumat Menteri Lukman Hakim Terkait Ceramah Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/komentar-said-akil-soal-ceramah-agama-berbau-sara_m_124082.jpeg" alt="Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj merasa jengkel, lantaran jelang pencoblosan Pilgub DKI banyak ceramah-ceramah keagamaan berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Menurutnya, para pemuka agama harus sadar jangan sampai Indonesia menjadi gaduh hanya karena isu SARA. Apalagi masyarakatnya sampai terpecah belah hanya karena beda pilihan. "Mari dulukan kepentingan keutuhan keselamatan bangsa ini, apa ingin Indonesia berkonflik seperti Syria, Somalia dan Yaman," ujar Said di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senin (11/4). Selain itu pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat, ini juga mengaku geram banyak politisasi terhadap ceramah-ceramah keagaamaan. Padahal, ungkap Said, agama tidak bisa dicampuradukan dengan apapun. "Agama kita jalankan dengan sebaik-baiknya, politik adalah masalah kesepakatan," katanya. (cr2/JPG)

Komentar Said Akil soal Ceramah Agama Berbau SARA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ceramah agama

Berita Terkini