<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/IMG-20230714-WA0007-2986176366.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal bersama Presiden Jokowi terkait penyelesaian I-EU CEPA, tindak lanjut pemberlakuan EUDR dan kerja sama IPEF." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal bersama Presiden Jokowi terkait penyelesaian I-EU CEPA, tindak lanjut pemberlakuan EUDR dan kerja sama IPEF.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah memastikan akan terus memperjuangkan akses produk Indonesia agar tetap diterima di pasar internasional, seperti pasar Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS). Sebab, hal ini akan membantu perdagangan internasional Indonesia yang sedang bangkit setelah selesainya status&nbsp;pandemi Covid-19 di negeri ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jikalau jumlah ekspor meningkat, maka cadangan devisa Indonesia pun akan tetap berada di level yang bagus," kata&nbsp;Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal bersama Presiden Jokowi terkait penyelesaian I-EU CEPA, tindak lanjut pemberlakuan EUDR dan kerja sama IPEF, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ailangga, salah satu upaya yang akan memajukan perdagangan Indonesia dan negara-negara di&nbsp;UE adalah tercapainya kesepakatan dalam Indonesia&mdash;European Union&nbsp;</div> <div dir="auto">Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada 21 isu yang menjadi pembahasan dalam perjanjian itu. Diantaranya terkait&nbsp;Trade in Goods, State-Owned Enterprises (BUMN), Government Procurement, Trade and Sustainable Development, Investment Court System, Rules of Origin, Technical Barriers&nbsp;</div> <div dir="auto">to Trade, Anti Fraud Clause, Energy and Raw Materials, Dispute Settlement, Intellectual Property Right, dan sebagainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembahasan Indonesia sendiri sudah masuk dalam ronde ke-5, perundingan ke-15 yang sedang berlangsung di Jogjakarta sampai hari ini (14/7).&nbsp;"Tadi kami laporkan bahwa isu strategis yang pertama terkait dengan government procurement atau pembelian pemerintah," lanjut Ketua Umum Partai Golkar itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu mereka meminta agar pembelian pemerintah terbuka dan Indonesia mengusulkan akan menyiapkan positive list, yang mana barang-barang yang bisa diberikan untuk akses internasional," terang Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isu selanjutnya terkait dengan state-owned enterprises (BUMN), dimana ditegaskan bahwa di Indonesia ada BUMN yang mendapatkan penugasan khusus, dan ada yang&nbsp;</div> <div dir="auto">tidak.&nbsp;"(Yang dapat penugasan khusus) itu mereka bisa terima, sedangkan yang tidak mendapatkan penugasan khusus diminta kerja samanya untuk tidak diskriminatif, dan untuk yang bersifat komersial (harus) berdasarkan business to business. Ini kita sedang dalam perundingan juga, jadi artinya kita memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial," tutur Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait Bea Keluar, menurut Airlangga, posisi Indonesia adalah untuk mengembangkan industri sehingga tidak akan melepaskan hal tersebut. Selain itu, Indonesia juga meminta akses terhadap trade and sustainable development, terutama untuk produk berwawasan lingkungan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, di sini Indonesia menekankan pentingnya standarisasi, seperti&nbsp;untuk furnitur atau kayu adalah SVLK, untuk kelapa sawit itu ISPO atau RSPO, jadi kita minta Eropa membuka pasar lebih besar untuk itu," ucap Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengenai penyelesaian sengketa (dispute settlement), Indonesia memilih cara mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang bersifat Ad Hoc dan mempertimbangkan aspek konsultatif (mediasi).&nbsp;"Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai, maka di akhir tahun ini I-EU CEPA bisa diselesaikan. Tinggal satu perundingan lagi," imbuh Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku, perkembangan isu European Deforestation (EUDR) juga menjadi salah satu bahasan. Airlangga menyebut, perhatian Indonesia tentang regulasi ini yang sudah diundangkan di Uni Eropa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Regulasi EUDR itu akan kena pada tujuh komoditas yaitu sapi,&nbsp;kakao, kopi, kelapa sawit, soya, timber, dan karet. Barang-barang yang masuk UE dari komoditas itu diminta memenuhi syarat deforestation free yang tergantung kepada undang-undang di negara masing-masing, serta sudah dilakukan due diligence. "Yang paling penting kita ingin agar implementation guideline-nya itu mengadopsi apa yang sudah menjadi best practices. Persoalan bagi Indonesia juga mengenai country benchmark,&nbsp;jadi negara akan diklasifikasikan (menjadi) high risk, standard risk, atau low risk," ujar Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir terkait dengan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), yang perundingannya diharapkan bisa diselesaikan pada November 2023 mendatang. Terdapat 4 pilar dalam IPEF, yakni trade, supply chain, clean economy, dan fair economy.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di dalam perjanjian ini, Indonesia memasukkan mengenai critical mineral di pilar pertama, sehingga tentu harapannya produk Indonesia yang berbasis nikel bisa masuk ke pasar Amerika, dan menjadi bagian dari supply chain otomotif," pungkas Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah memastikan akan terus memperjuangkan akses produk Indonesia agar tetap diterima di pasar internasional, seperti pasar UE dan AS.

Pemerintah Rampungkan Perundingan IEU-CEPA, 21 Isu Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/AIRLANGGA-HANOVER-151798873.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Jerman ingin memfasilitasi agar kerja sama komprehensif ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa atau EU-CEPA dapat mencapai kesepakatan. "Kita menggunakan pendekatan pragmatis antarkedua negara dan tentunya Jerman akan bersikap yang sama ke arah sana. Jadi, Jerman ingin memfasilitasi Indonesia agar EU-CEPA ini bisa segera diputuskan," katanya saat ditemui di Hannover, Jerman, Minggu (16/4/2023) malam waktu setempat. Airlangga menyampaikan hal tersebut usai menggelar pertemuan bilateral dengan Jerman menjelang peresmian pameran teknologi terbesar dunia Hannover Messe, yang mana Indonesia menjadi official partner country. Menurut dia, Jerman mendorong Indonesia agar menggunakan pendekatan lebih pragmatis, yang mana juga harus mempertimbangkan kepentingan daripada petani Indonesia. "Pendekatan dari Jerman juga harus pragmatis terhadap konstituen. Karena kan tentu petani dari kakao, kopi, sawit itu harus jadi pertimbangan mereka, sama seperti kita mempertimbangkan petani di negara-negara Eropa," ujarnya. Menurut Airlangga, terdapat beberapa hal yang membuat perundingan EU-CEPA belum juga mencapai kesepakatan, di antaranya soal beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia. "Ya, kita ada beberapa hal. Tentu, mereka selalu berbicara tentang kebijakan kita, terkait dengan local content. Namun, kita tahu tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) atau local content itu sudah dilakukan, beberapa negara sudah melakukan terutama dalam menangani inflasi," katanya. Kemudian, terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, Airlangga mengatakan Indonesia telah mempersiapkan pembelian pemerintah secara lebih terbuka. "Jadi artinya, kalau mereka mau minat ya silahkan," tukasnya. Hal lain yakni terkait dengan peran badan usaha milik negara (BUMN), Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan untuk melakukan pembangunan di Indonesia terbuka bagi siapa saja. "Kita sampaikan bahwa itu sebetulnya level playing field. Open untuk siapapun untuk melakukan pembangunan di Indonesia," ujarnya. Saat ditanya kemungkinan Indonesia menjalin free trade agreement (FTA) atau preferential trade agreement (PTA), Airlangga mengatakan hal tersebut tidak akan dilakukan, sehingga akan terus mengupayakan EU-CEPA yang sudah masuk 14 kali putaran. "Tidak bisa, kan perundingan sudah 14 ronde," sebutnya. &nbsp;

Ada beberapa hal yang membuat perundingan EU-CEPA belum mencapai kesepakatan, di antaranya soal kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesi

Menko: Jerman Ingin Fasilitasi Agar RI-EU CEPA Capai Kesepakatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wamendag-ANT.jpg" alt="Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, Jakarta, Selasa (7/1). (Antara Photo)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, Jakarta, Selasa (7/1). (Antara Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perundingan dagang comprehensive economic partnership agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) akan berlanjut pada akhir bulan. Dalam putaran ke-10 negosiasi itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengusung isu tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Kini topiknya dibahas lintas kementerian.  "Beberapa klausul yang menjadi permintaan Uni Eropa sedang kita pertimbangkan," kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga Kamis (4/2).  Namun, Kemendag dan kementerian-kementerian terkait juga merumuskan sejumlah usul untuk UE. Menurut Jerry, pembahasan soal CEPA cukup komprehensif.  TKDN menjadi isu krusial di tengah ambisi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas industri dalam negeri. Beberapa waktu lalu, sejumlah pengusaha elektronik dari berbagai daerah telah mengemukakan pendapat mereka terkait TKDN. Mereka berharap pemerintah bisa mempertahankan atau malah meningkatkan komposisi TKDN.  Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan bahwa Indonesia juga perlu mengusung investasi dalam perundingan dagang. Tepatnya, menekankan kebebasan dalam berinvestasi. Sebab, meski berbagai negara membebaskan sejumlah tarif lewat kesepakatan dagang, masih ada banyak hambatan nontarif.  Jika ingin mendapatkan keuntungan dari kerja sama internasional, Indonesia perlu memiliki produk industri lebih dulu. Jika tidak, manfaat kerja sama dagang tidak akan optimal.  "Sampai hari ini, 76 persen ekspor Indonesia adalah komoditas. Apa untungnya kita ikut meratifikasi berbagai macam kerja sama dagang kalau yang kita ekspor bukan produk," tegasnya.  PERJANJIAN DAGANG INDONESIA  (Status: On Going)  Negara Mitra | Tahun Kerja Sama  Uni Eropa (UE) | 2017–2021  Turki | 2018–2021  Pakistan | 2019–2021  Bangladesh | 2018–2021  Tunisia | 2019–2021  Iran | 2018–2021  Sumber: Kemendag  https://www.youtube.com/watch?v=GW1Gy0jdo30  &nbsp;

Kemendag Lanjutkan Perundingan CEPA dengan Uni Eropa, Kini Bahas TKDN