<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/PLTU-Pelabuhan-Ratu_MIFTAHULHAYAT-02-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukkan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik mendapat kritik. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, kehadiran Perpres 112/2022 mengindikasikan tujuan pemerintah hanya sebatas untuk mendapat pendanaan dari program transisi energi internasional.  ’’Ada kejanggalan dari regulasi transisi energi, apakah ini berkaitan dengan proses pencairan dana Just Energy Transition Partnership (JETP)? Misalnya, yang masuk dalam tahap negosiasi dengan pemerintah Indonesia? Jadi terkesan aturan ini seolah ingin menyenangkan donor JETP, tapi tetap memberi ruang bagi pembangkit PLTU batubara. Sungguh hal yang aneh,” ujar Bhima di Jakarta, Selasa (4/10).  Seperti diketahui, dana JETP adalah sumber pendanaan yang diberikan oleh Negara G7. Tujuannya yakni untuk mempercepat transisi energi dari ketergantungan pembangkit batubara. Sebelumnya, Afrika Selatan menerima dana JETP sebesar USD 8,5 miliar (setara Rp 127,5 triliun). ’’Indonesia menjadi kandidat negara yang potensial menerima dana JETP setelah Afrika Selatan, ini terkesan hadirnya Perpres untuk mengakomodir pemenuhan syarat payung hukum JETP,” kata Bhima.  Namun, lanjut dia, kontradiksi begitu kuat terasa dalam Perpres 112/2022. Karena pembangunan PLTU batubara masih tetap diperbolehkan di kawasan industri hingga 2050, sehingga transisi energi yang dilakukan pemerintah seolah tidak konsisten. “Mau phase-out coal tapi pembangunan PLTU batubara masih tetap sampai tahun 2050,” tegasnya.  Bhima melanjutkan, hingga saat ini belum ada langkah politik yang kuat untuk melepaskan ketergantungan batubara dalam energi primer. Hal itu sejalan dengan  data Kementerian ESDM yang mencatat bauran energi primer pembangkit listrik masih didominasi 60,5 persen oleh batubara, dan hanya 12,3 persen bersumber dari EBT.  Padahal, lanjut Bhima, bauran energi yang bergantung dari batubara menyebabkan beberapa risiko. ’’Yakni tekanan pada keuangan PLN, tidak adanya strategi untuk menurunkan oversupply listrik, fluktuasi harga batubara bisa sebabkan krisis energi dan pencemaran lingkungan. Hal ini tentu kontradiktif dengan pembangunan kendaraan listrik dan kompor listrik yang digaungkan,” katanya. (*)

Perpres 112/2022 Tentang EBT Dikritik karena Terkesan Kontradiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/derasnya-aliran-modal-asing-masuk-tanda-perekonomian-mulai-bangkit_m_.jpg" alt="Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira" width="100%">
<figcaption>Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa jabatan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022 akan segera berakhir. Tepatnya per Juli 2022. Pemerintah dalam waktu dekat akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk pemilihan calon anggota DK OJK periode 2022-2027. Sesuai dengan ketentuan, pemerintah harus membentuk pansel paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pimpinan regulator itu berakhir.  Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, memiliki keahlian (expertise) dan berpengalaman di industri keuangan yang spesifik menjadi syarat penting sebagai DK OJK. Sebab, industri jasa keuangan relatif luas. Mulai perbankan, asuransi, fintech, hingga multifinance yang masing-masing memiliki masalah yang unik. Kemampuan melihat detail masalah sektoral seperti isu pengawasan, pengaduan nasabah, keamanan transaksi, dan literasi keuangan juga sangat dibutuhkan oleh DK OJK.  “Sebisa mungkin DK OJK ada yang berasal dari profesional dengan jam terbang yang panjang,” kata Bhima kepada Jawa Pos, Sabtu (1/1).  Saat ini juga muncul banyak industri baru. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Misalnya, asuransi digital atau insurtech. Hal tersebut tentu membutuhkan payung regulasi yang tepat.  Sebab, jika regulasinya terlalu ketat, industri insurtech malah bisa layu sebelum berkembang. Sebaliknya, kalau regulasinya terlalu longgar akan timbul masalah baru. Artinya, pengetahuan terkait perkembangan teknologi finansial penting dimiliki oleh DK OJK.  Lulusan University Of Bradford tersebut juga menyoroti masalah perusahaan teknologi finansial (fintech) atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang cukup lama mengatasi persoalan itu. Dia berharap, OJK bisa lebih responsif ke depan. Juga, soal fenomena mata uang kripto alias Cryptocurrency yang transaksinya tembus Rp 1,7 triliun per hari. “Itu sebenarnya masuk kategori investasi keuangan digital, dimana peran OJK sangat krusial. Tapi saat ini regulasi masih abu-abu,” bebernya.  Kriteria berikutnya, lanjut Bhima, tentu soal integritas. Karena tantangan di industri jasa keuangan semakin kompleks. Maka, DK OJK dituntut untuk profesional. Tidak berkaitan dengan politik praktis, khususnya jelang pemilihan umum (pemilu) Presiden RI 2024.  Di sisi lain, CEO Menara Digital Anthony Leong mengatakan, pemilihan DK OJK periode 2022-2027 merupakan proses penting untuk memilih kandidat yang kompeten, kredibel dan berpengalaman. Terutama dalam menyusun, mengarahkan, dan melaksanakan strategi maupun kebijakan yang dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di saat bersamaan juga mendorong pertumbuhan ekonomi makroprudensial melalui sektor jasa keuangan.  Anthony menyebut, peran dan kontribusi dari sektor ekonomi digital semakin krusial untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Sehingga dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.  Menurut dia, anggota DK OJK harus totalitas dan berkomitmen mengembangkan sektor ekonomi digital. Terutama yang bertanggung jawab dalam kompartemen Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang memang langsung berkaitan dengan bidang usaha fintech.  “Sepatutnya merupakan pemimpin yang pro inovasi, open minded, namun juga prudent (hati-hati) serta mengedepankan prinsip perlindungan konsumen dan good corporate governance,” terang Anthony.  Mengingat, bidang usaha fintech banyak diperkenalkan, dijalankan dan dipopulerkan oleh perusahaan rintisan (startup). Yang mayoritas didirikan oleh anak muda maupun profesional yang berpengalaman. Sinergi dan inovasi mereka terbukti membawa manfaat yang besar bagi perekonomian Indonesia.  OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Serta, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan melindungi kepentingan konsumen. Sehingga, butuh aturan atau payung hukum yang tepat.  Misalnya, tidak tepat rasanya jika standar manajemen risiko dan level of playing field perbankan atau multifinance diterapkan secara ke para startup fintech. Sebab, secara permodalan, fintech memang terbatas. “Kekuatan finansialnya jauh berada di bawah bank dan multifinance. Ini akan memperlambat pertumbuhan usaha dan inovasi mereka, bahkan bukan tidak mungkin mematikan usaha mereka,“ jelasnya.  Apalagi, saat ini pemerintah gencar menggenjot ekonomi digital. Bahkan, targetnya mampu menyumbang 12 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2025. Artinya, DK OJK harus memastikan inklusi keuangan harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan digital. Agar bermanfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.  Wacana tersebut akan cepat terwujud jika DK OJK yang terpilih nanti memiliki pengalaman dan pemahaman yang kuat dalam bidang ekonomi digital dan teknologi finansial. “Artinya memiliki rekam jejak, pengetahuan dan pengalaman yang terbukti bersentuhan langsung dengan bidang usaha,” tandasnya.

DK OJK Baru: Expert Teknologi Finansial dan Berintegritas

Center of Economic and Law Studies

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Center of Economic and Law Studies

Berita Terkini

Perpres 112/2022 Tentang EBT Dikritik karena Terkesan Kontradiktif

DK OJK Baru: Expert Teknologi Finansial dan Berintegritas

Download Aplikasi JawaPos.com