<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/Kapuspenkum-Kejaksaan-Agung-RI-Harli-Sirega-Dery-Ridwansah-1JPG-1466896092.jpg" alt="Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Harli Sirega. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Harli Sirega. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi kredit PT Sritex terus berkembang. Terbaru, Kejaksaan Agung melakukan pencekalan atau pencegahan keluar negeri kepada Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto.&nbsp;Pencekalan secara resmi diberlakukan sejak 19 Mei 2025 hingga enam bulan kedepan. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa pencekalan telah dilakukan untuk mencegah ke luar negeri terhadap Iwan sejak 19 Mei 2025. "Itu berlaku untuk 6 bulan ke depan," terangnya kepada awak media Sabtu (7/6). Pencekalan itu dinilai penyidik perlu dilakukan. Rencananya, penyidik akan kembali memanggil Iwan untuk pemeriksaan lanjutan. Hingga saat ini Iwan masih berstatus saksi dalam kasus tersebut. "Yang bersangkutan akan dipanggil pekan depan," paparnya. Iwan sebenarnya pernah diperiksa satu kali sebagai saksi untuk tiga tersangka yang telah ditetapkan Kejagung. Dengan pencekalan tersebut dapat diduga Iwan berpotensi menjadi tersangka selanjutnya atau tersangka keempat. "Informasi penyidik belum," ujarnya. Namun begitu, pencekalan oleh penegak hukum memang biasa dilakukan untuk memastikan seseorang yang diduga terlibat suatu perkara tidak kabur keluar negeri. Pihak yang dicekal memiliki hak untuk diberitahu maksimal 7 hari pasca pencekalan tersebut. Kasus dugaan korupsi kredit PT Sritex ini bermula dari pinjaman ke sejumlah bank pemerintah. Pinjaman tersebut dilakukan untuk modal kerja PT Sritex, namun pengusutan penyidik menemukan fakta lain. Bahwa pinjaman modal kerja dari bank BUMD tersebut dipergunakan membeli aset dan membayar utang.&nbsp; Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kresdit PT Sritex. Diduga kredit modal kerja itu justru digunakan untuk membayar utang dan membeli aset. Dari kredit senilai Rp3,5 triliun, kerugian negara mencapai Rp 692 miliar dari dua bank pemerintah, yakni Bank DKI Jakarta dan Bank Jabar Banten (BJB). Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menuturkan, Kejagung menetapkan tersangka terhadap tiga orang yakni, Dicky Syahbandinata selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank BJB, Zainuddin Mappa sebagai Direktur Utama PT Bank DKI Jakarta dan Iwan Setiawan Lukimto sebagai Direktur Utama PT Sritex. "Penyidik menetapkan ketiganya karena menemukan bukti yang cukup," paparnya. Dalam kasus ini terdapat 55 saksi dan satu orang saksi ahli yang diperiksa. Dalam pemeriksaan diketahui terdapat anomali dalam keuntungan yang didapatkan PT Sritex, yakni pada 2020 PT Sritex mendapatkan keuntungan Rp 1,2 triliun namun, pada 2021 justru mengalami kerugian Rp 15,65 triliun. "Inilah yang menjadi konsentrasi dari penyidik," paparnya. Selanjutnya, penyidik juga menemukan adanya penyalahgunaan kredit. Yakni, pinjaman tersebut sesuai dengan akad kredit atau perjanjian yg diajukan adalah untuk modal kerja. Berdasarkan hasil penyidikan uang tersebut tidak digunakan untuk modal kerja, tapi digunakan untuk membayar utang dan membeli aset. "Untuk kerugian keuangan negara sebesar Rp 692.987.592.188. Kerugian ini terkait dengan pinjaman PT. Sritex kepada dua bank yakni Bank DKI Jakarta dan Bank BJB," paparnya. Namun perlu diingat bahwa terdapat kredit Rp3,5 triliun yang belum dilunasi. Selama penyidikan setelah pemeriksaan terhadap para saksi, penyidik menyimpulkan bahwa terdapat niat jahat atau mensrea. Yang pertama bahwa uang itu digunakan tidak sesuai dengan tujuan, kemudian bahwa dalam keadaan dimana pemberian kredit tidak dilakukan dengan cara tadi kehati-hatian.&nbsp;"Terdapat syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi, tetapi ini diabaikan oleh pemberi kredit," paparnya. Dari sanalah penyidik menyimpulkan bahwa kesengajaan sudah terjadi untuk merugikan negara. "Apakah ada kongkalingkong dengam pihak bank, penyidik masih mengembangkan. Penyidikan masih berjalan mohon bersabar, setiap perkembangan pasti akan saya sampaikan sebagai bentuk transparansi penanganan perkara ini terhadap publik," jelasnya. (idr)

Kejagung mencekal Iwan Kurniawan Lukito selama enam bulan terkait kasus dugaan korupsi kredit PT Sritex yang merugikan negara Rp 692 miliar.

Iwan Kurniawan Lukminto Berpotensi Jadi Tersangka, Kejagung Lakukan Pencekalan Sejak 19 Mei 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/4109277B-6FD3-4DFE-A50F-F9AA92EF11D0-3330977527.jpeg" alt="Ilustrasi jemaah haji. (Sultan/Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jemaah haji. (Sultan/Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dua calon jemaah haji reguler asal Lombok dari embarkasi LOP 2 mengalami kendala saat tiba di Arab Saudi. Mereka terdeteksi memiliki riwayat deportasi dan masuk dalam daftar cekal imigrasi Saudi. Salah satu dari mereka akhirnya terpaksa dipulangkan ke Indonesia. Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary, menjelaskan bahwa dua nama tersebut terdeteksi saat pemindaian biometrik dan sidik jari di imigrasi Arab Saudi. Mereka adalah MH dan M. &ldquo;Yang satu bisa lanjut karena masa cekalnya sudah habis, sementara satu lagi harus dipulangkan karena masa cekalnya masih berlaku,&rdquo; kata Yusron saat konferensi pers, Selasa (6/5), pukul 16.00 waktu Arab Saudi. MH, yang sebelumnya pernah dideportasi pada tahun 2006, lolos karena masa larangan masuknya telah berakhir. Ia sempat mengganti nama, namun data biometrik tetap merekam identitas lamanya. Setelah dilakukan klarifikasi dan pendampingan oleh petugas haji di lapangan, ia akhirnya diizinkan masuk Arab Saudi. Sementara itu, M, yang dideportasi pada 2019, terpaksa harus kembali ke Indonesia. Masa larangan masuknya belum selesai. Menurut aturan, masa cekal berlaku 10 tahun sejak tanggal deportasi, dan data tersebut secara otomatis tercatat dalam sistem imigrasi Arab Saudi. &ldquo;Ini jadi pengingat bahwa proses visa untuk haji tidak melibatkan data biometrik. Tapi saat masuk imigrasi, semua terekam dari sidik jari dan wajah. Sistem mereka langsung mendeteksi,&rdquo; jelas Yusron. Ia menambahkan, kasus seperti ini bisa langsung terdeteksi lebih awal jika jemaah menggunakan skema fast track, seperti yang berlaku di Bandara Soekarno-Hatta, Juanda, dan Solo. &ldquo;Kalau fast track, ketahuan dari Indonesia. Tapi Lombok belum pakai fast track, jadi baru ketahuan saat tiba di Saudi,&rdquo; kata dia. Yusron mengatakan isu deportasi dan pencekalan memang menjadi persoalan yang muncul hampir setiap musim haji. Karenanya, Kemenag telah berulang kali menyosialisasikan kepada jemaah agar tidak memaksakan diri berangkat jika masih memiliki catatan imigrasi buruk di Arab Saudi. &ldquo;Kemenag selalu melakukan sosialisasi. Yang mau berhaji, pastikan tidak masuk kategori cekal,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Dua calon haji asal Lombok terdeteksi cekal di imigrasi Saudi. Satu dipulangkan, satu lolos. Lombok belum pakai fast track.

Dua Calon Haji Asal Lombok Terdeteksi Cekal Imigrasi, Satu Dipulangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/IMG-20250203-WA0078-1548182619.jpg" alt="Mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina bersama kuasa hukumnya mengadu ke Komnas HAM terkait pencekalan ke luar negeri oleh KPK, Senin (3/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina bersama kuasa hukumnya mengadu ke Komnas HAM terkait pencekalan ke luar negeri oleh KPK, Senin (3/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina Sitorus mengaku dicekal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke luar negeri. Pencekalan itu setelah KPK menerbitkan surat Nomor B/34/DAK.00.01/23/01/2025 tertanggal 17 Januari 2025. Hal ini diadukan Agustiani Tip bersama kuasa hukumnya Army Mulyanto dan Erna Ratnaningsih ke kantor Komnas HAM. Menurut Army, pencekalan oleh KPK mengakibatkan Agustiani kesulitan menjalani pengobatan rutin atas sakit kanker di Guangzhou Fuda Cancar Hospital, Tiongkok. &rdquo;Faktanya hari ini, beliau sedang mengidap penyakit kanker dan memang harus melakukan tindakan rawat lanjutan di Februari ini,&rdquo; kata Army di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (3/2). Menurut dia, tindakan KPK yang mencekal Agustiani melanggar prinsip HAM, soal hak sejahtera lahir dan batin serta mempertahankan hidup. Karena itu, pihaknya membuat aduan ke Komnas HAM. &rdquo;Ada satu hal yang memang kami lihat ini adalah bentuk kesewenangan terhadap hak asasi dari Ibu Tio karena kami hari ini melayangkan pengaduan ke Komnas HAM,&rdquo; ungkap Army. Sementara itu, Erna meminta Komnas HAM untuk memberikan perlindungan kepada Agustiani Tio dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak demi terpenuhinya hak hidup. &rdquo;Jadi ke sini ini memberikan perlindungan kepada Ibu Tio, khususnya terkait dengan hak atas kesehatan beliau (Agustiani Tio). Termasuk, juga saya pikir kalau ini tidak diberikan, dia akan terlanggar juga hak untuk hidup, karena bagaimana kita ketahui penyakit kangker ini sangat berbahaya kalau tidak ditangani dengan segera,&rdquo; ujar Erna. Selain itu, Erna juga meminta Komnas HAM merekomendasikan pimpinan KPK mencabut surat pencekalan ke luar negeri terhadap Agustiani Tio. Hal itu agar kliennya dapat dengan mudah menjalani perawatan di Tiongkok. &rdquo;Memohon agar sesuai dengan kewenangan dari Komnas HAM untuk memberikan rekomendasi kepada KPK dan juga kepada Kementerian Imigrasi untuk mencabut atau setidak-tidaknya untuk merevisi, sehingga nanti kami inginkan Ibu Tio ini dia akan mematuhi proses hukum yang ada, juga patuh terhadap hukum yang ada, tetapi intinya beliau harus ke Guangzhou untuk berobat,&rdquo; tegas Erna. Permohonan pencabutan pencekalan itu setelah pihaknya mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Agustiani Tio melalui kuasa hukumnya membawa surat permohonan pencabutan pencekalan dan dokumen kesehatan agar diperbolehkan keluar negeri. Adapun, dokumen kesehatan yang dibawa berupa hasil pemeriksaan dan bukti sebagai pasien rumah sakit di Guangzhou, Tiongkok.

Mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina mengaku dicekal KPK ke luar negeri. Dia kesulitan menjalani pengobatan rutin ke Tiongkok

Dicekal KPK ke Luar Negeri, Eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Ngadu ke Komnas HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/69_jaksa_2-4084788451.jpg" alt="Gregorius Ronald Tannur setelah sidang pembacaan putusan di PN Surabaya, Rabu (24/7). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gregorius Ronald Tannur setelah sidang pembacaan putusan di PN Surabaya, Rabu (24/7). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ronald Tannur mantan terdakwa kasus kematian Dini Sera Afrianti sudah menghirup udara bebas. Ronald Tannur juga tidak bisa dicekal. Hal itu disampaikan Kasi Intel Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana. Putu mengatakan, dengan adanya vonis bebas untuk Ronald Tannur, Kejari Surabaya sudah melakukan eksekusi mengeluarkan dari tahanan pada 24 Juli. Saat ini, Ronald Tannur sudah merdeka. &rdquo;Artinya tidak bisa kita lakukan penahanan ataupun upaya paksa untuk melakukan penahanan,&rdquo; tutur Putu Arya Wibisana di Kejari Surabaya. Putu menambahkan, saat ini, pihaknya tengah fokus melakukan kasasi. Hal itu, menjadi dasar Kejari Surabaya untuk melakukan cegah tangkal kepada Ronald Tannur. &rdquo;Upaya cegah tangkal ini adalah adanya upaya dari jaksa untuk bisa melanjutkan kembali&nbsp; persidangan ini setelah upaya kasasi dimulai,&rdquo; jelas Putu Arya Wibisana. &rdquo;Artinya setelah kita nyatakan kasasi, salinan sudah kami terima barulah nanti kami berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk bisa supaya terdakwa ini tidak ke luar negeri,&rdquo; tambah dia. Ronald Tannur dinyatakan sebagai tersangka akibat kematian Dini Sera Afrianti oleh Polrestabes Surabaya pada Oktober 2023. Dalam reka adegan ulang di Lenmarc Surabaya, Dini tampak dilindas Ronald Tannur menggunakan mobil.

Ronald Tannur mantan terdakwa kasus kematian Dini Sera Afrianti sudah menghirup udara bebas dan tidak bisa dicekal

Kejari Surabaya Sebut Ronald Tannur Tidak bisa Dicekal Sekarang, Apa Alasannya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Putri-Candrawathi-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Putri Candrawathi saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir J di Jalan Duren Tiga Barat, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Kepolisian melakukan rekonstruksi dugaan pembunuhan" width="100%">
<figcaption>Putri Candrawathi saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir J di Jalan Duren Tiga Barat, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Kepolisian melakukan rekonstruksi dugaan pembunuhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, telah menerima surat permintaan pencekalan ke luar negeri dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia untuk Putri Candrawathi, istri Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo, tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.  "Sudah. Sudah ada di (daftar) cekal online kami. Kalau di data kami (Putri Candrawathi dicekal) sejak 23 Agustus," ucap Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Habiburrahman, di Tangerang, Kamis (1/9).  Ia mengatakan, pencekalan terhadap perempuan itu dikeluarkan sejak Selasa, 23 Agustus 2022 oleh Bareskrim Kepolisian Indonesia.  Kendati demikian, pihaknya pun akan memastikan bila Putri Candrawathi tidak akan dapat berpegian ke luar negeri selama surat pencekalan itu berlaku. "Kalau beliau bersangkutan masuk ke kami. Sudah masuk cekal online kami. Ya, tidak bisa lewat. Pasti dilakukan mencekal untuk tidak berpergian keluar negeri," katanya.  Ia juga menyebutkan, jika artinya Putri melakukan penerbangan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan terdeteksi melalui piranti pengenal wajah dari Keimigrasian. "Kami ada cekal online yang pakai wajah. Pasti terdeteksi melalui perangkat wajah. Untuk memonitor pergerakan orang," ujarnya.  Ia menegaskan, mereka akan bertindak secara tegas dan ditindak lanjuti apabila nanti Putri memaksa untuk berpergian. "Yang pasti diamankan dan dilaporkan yang berwenang," tutup dia. (*)

Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Terima Surat Cekal Putri Candrawathi

cekal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cekal

Berita Terkini

Iwan Kurniawan Lukminto Berpotensi Jadi Tersangka, Kejagung Lakukan Pencekalan Sejak 19 Mei 2025

Dua Calon Haji Asal Lombok Terdeteksi Cekal Imigrasi, Satu Dipulangkan

Dicekal KPK ke Luar Negeri, Eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Ngadu ke Komnas HAM

Kejari Surabaya Sebut Ronald Tannur Tidak bisa Dicekal Sekarang, Apa Alasannya?

Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Terima Surat Cekal Putri Candrawathi

Download Aplikasi JawaPos.com