<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/New-Project-45-324556879.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas penumpang di Stasiun Manggarai Jakarta. Kemenhub akan cek ulang studi kelayakan pemindahan titik keberangkatan KAJJ dari Stasiun Gambir ke Manggarai. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas penumpang di Stasiun Manggarai Jakarta. Kemenhub akan cek ulang studi kelayakan pemindahan titik keberangkatan KAJJ dari Stasiun Gambir ke Manggarai. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perhubungan akan mengecek ulang studi kelayakan rencana pemindahan titik keberangkatan kereta api jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai. Langkah tersebut dilakukan setelah Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengkritik rencana pemindahan titik keberangkatan KAJJ itu. Menurut Andre, rencana itu terkesan dipaksakan dan tidak realistis. "Ada seakan-akan pemaksaan dari Dirjen Kereta Api bahwa semua dipindah ke Stasiun Manggarai, saya melihat. Bahkan penumpang antar provinsi pun itu akan dipindah dari Gambir menuju Manggarai. Itu realistis nggak? hampir semua bilang enggak," kata Andre Rosiade dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum lama ini. Menanggapi hal itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) mengaku akan menerima segala masukan yang ada.&nbsp; Dalam hal ini, pihaknya juga akan mengecek ulang studi kelayakan terkait rencana pemindahan itu. "Kami menyambut baik setiap masukan yang ada, dan kami akan mengecek langsung lagi studi kelayakan dari Stasiun Manggarai ini," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Allan Tandiono dalam media briefing di kantornya, Kamis (21/8). Dia menyampaikan, DJKA akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta para operator, meliputi KAI dan juga Kereta Commuter Indonesia (KCI). Terlebih, kata dia, DJKA tetap meminta operator untuk fokus terhadap layanan kepada masyarakat. "Kami akan berkoordinasi dengan pemda, dengan para operator. Di sini tentunya ada KAI dan KCI, karena fokus kami terhadap pelayanan kepada masyarakat," jelas Allan. Andre Rosiade sebelumnya menyampaikan bahwa pemindahan dinilai tidak realistis, salah satunya karena tidak ada akses parkir yang memadai. Sementara, Stasiun Gambir memiliki parkiran yang luas. Dalam RDP bersama Direktur PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin itu, Andre bahkan meminta bos baru KAI itu untuk berbicara dengan Dirjen Kereta Api Kemenhub. Andre juga menilai bahwa rencana pemindahan kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai hanya terkesan mengejar proyek. Padahal, kata dia, seharusnya KAI harus mengutamakan pelayanan. "Karena jalan aksesnya enggak ada, parkirnya enggak ada. Bapak bicara dengan Pak Menteri, kenapa dirjen kereta api itu investasi triliunan di Manggarai? Ini ngejar proyek atau pelayanan? Ini kan logikanya enggak masuk akal," ujar dia. Tak hanya itu, Andre juga mengklaim telah berkali-kali pergi ke Stasiun Manggarai untuk melihat proyek tersebut dan menduga telah menghabiskan uang triliunan. "Penting ini pak. saya sudah berkali-kali ke Manggarai, saya melihat pembangunannya itu ngabisin uang triliunan rupiah," beber mertua Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan itu. Selain itu, Andre menilai rencana pemindahan itu hanya menerapkan rencana yang telah digadang-gadang sejak era orde baru. Kini menurut dia, rencana itu sudah tidak relevan untuk diterapkan karena lanskapnya telah berbeda. "Jangan karena proyek, kemudian kajian di zaman orde baru itu dipakai di zaman sekarang. Saya dengar itu kajian dari zaman orde baru, sekarang gimana akses parkir enggak ada," pungkasnya.

Andre Rosiade kritik pemindahan kereta jarak jauh ke Stasiun Manggarai, Kemenhub tanggapi dengan  celkk ulang studi kelayakan.

Dikritik Anggota DPR Andre Rosiade, Kemenhub Cek Ulang Studi Kelayakan Pemindahan Keberangkatan Kereta Api Jarak Jauh dari Gambir ke Manggarai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/3-JUDI-ONLINE-JPC-3008205474.jpg" alt="Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 571 ribu penerima bantuan sosial (bansos) diduga terlibat transaksi judi online (judol) dengan total nilai mencapai Rp 957 miliar. Dugaan itu muncul setelah Kementerian Sosial (Kemensos) menyandingkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan data 9,7 juta pemain judol dari PPATK.&nbsp; Ketua DPR RI Puan Maharani merasa miris terkait temuan ratusan ribu penerima manfaat bansos diduga terlibat judol. Puan meminta pemerintah segera melakukan penelusuran dan validasi menyeluruh atas data tersebut.&nbsp; Ia menekankan bahwa langkah hati-hati sangat penting agar masyarakat yang rentan tidak menjadi korban ganda, baik dari sisi penyalahgunaan data maupun potensi pemutusan bantuan sosial secara tidak adil. &ldquo;Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan,&rdquo; kata Puan kepada wartawan, Rabu (9/7). Sebab, Kemensos belum bisa memastikan apakah para penerima bansos tersebut memang benar-benar bermain judi secara sadar atau identitas mereka disalahgunakan. Karena itu, Puan mengingatkan agar data dari PPATK tidak serta merta dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk menghentikan bantuan sosial. &ldquo;Dalam kasus judol, banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan,&rdquo; jelas Puan. Menurutnya, lemahnya perlindungan data pribadi juga menjadi sorotan penting dalam kasus ini. Jika benar NIK penerima bansos bisa digunakan pihak lain untuk berjudi online, maka sistem keamanan data negara harus dibenahi secara serius. &ldquo;Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan data kita masih kurang. Ini harus dibenahi. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak warga negara,&rdquo; tegasnya. Puan juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bansos, termasuk ketepatan sasaran dan validitas data penerimanya. Ia menegaskan bahwa bansos harus benar-benar menyentuh mereka yang berhak. &ldquo;Bansos itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran,&rdquo; paparnya. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan data penerima bansos. Pemerintah diminta tegas agar masyarakat yang tak bersalah tidak dirugikan. Lebih lanjut, Puan menyerukan pentingnya pemberantasan judi online secara menyeluruh, tidak hanya sebatas pemblokiran situs. Ia menekankan perlunya kerja lintas sektor untuk membongkar jaringan judol, termasuk alur dana, rekening palsu, hingga praktik jual beli data pribadi. &ldquo;Ini bukan sekadar soal moral, tapi juga menyangkut keamanan ekonomi rumah tangga, ancaman terhadap data pribadi, dan rusaknya tatanan sosial. Pemerintah harus kerja lintas sektor untuk benar-benar memberantas judi online,&rdquo; pungkasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong verifikasi data penerima bansos setelah 571 ribu di antaranya diduga terlibat judi online.

571 Ribu Penerima Bansos Diduga Pemain Judi Online, Ketua DPR Puan Maharani Minta Cek Ulang Data, Khawatir NIK Dicatut

Cek Ulang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Cek Ulang

Berita Terkini

Dikritik Anggota DPR Andre Rosiade, Kemenhub Cek Ulang Studi Kelayakan Pemindahan Keberangkatan Kereta Api Jarak Jauh dari Gambir ke Manggarai

571 Ribu Penerima Bansos Diduga Pemain Judi Online, Ketua DPR Puan Maharani Minta Cek Ulang Data, Khawatir NIK Dicatut

Download Aplikasi JawaPos.com