<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/baznas-berau-1338189316.jpg" alt="Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Rumah Sehat BAZNAS Berau mengadakan program layanan pencegahan stunting dan upaya kesehatan kaise (UKK). (Dok/BAZNAS)" width="100%">
<figcaption>Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Rumah Sehat BAZNAS Berau mengadakan program layanan pencegahan stunting dan upaya kesehatan kaise (UKK). (Dok/BAZNAS)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Rumah Sehat BAZNAS Berau mengadakan program layanan pencegahan stunting dan upaya kesehatan kaise (UKK) dalam semangat kemerdekaan RI. Upaya ini dilakukan dalam rangka menekan angka stunting di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Rumah Sehat BAZNAS Berau mengadakan program layanan pencegahan stunting dan upaya kesehat

Rumah Sehat BAZNAS Berau Cegah Stunting lewat Layanan Kesehatan Ibu dan Anak   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/IMG-20250306-WA0059-1436511000.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan membantu pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pencegahan dan monitoring. Hal itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK. Setyo menyoroti potensi penyimpangan dan menekankan perlunya tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel. &ldquo;Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,&rdquo; kata Setyo, Jumat (7/3). Selain potensi kecurangan, Setyo menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). &ldquo;Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,&rdquo; tegasnya. Setyo juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat. Ia juga menyoroti pemberian susu dalam MBG. Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting, karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu. &ldquo;Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,&rdquo; lanjutnya. Dalam hal anggaran, Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. &ldquo;Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,&rdquo; jelasnya. Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan. &ldquo;Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,&rdquo; imbuhnya. Sementara, Ketua BGN Dadan Hindayana dalam paparannya menyampaikan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp 70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp 100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp 170 triliun. Dadan menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. &ldquo;Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp 400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,&rdquo; pungkas Dadan.

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan, akan membantu pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pencegahan dan monitoring.

Bahas Makan Bergizi Gratis dengan Kepala BGN, KPK Sebut Pemberian Susu dan Biskuit Tak Efektif Cegah Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/unnamed-36-2477182882.jpg" alt="Ilustrasi bayi tersenyum. (jcomp/freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bayi tersenyum. (jcomp/freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Stunting masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Kondisi tumbuh kembang ini terjadi karena kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Periode emas ini, yang dihitung sejak konsepsi (pembuahan) hingga anak berusia 2 tahun (270 hari selama kehamilan + 730 hari setelah lahir), sangat krusial karena menentukan kualitas hidup anak di masa depan. Jangan sampai salah langkah, melansir dari laman Kementerian Kesehatan dan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, pahami pentingnya asupan gizi pada 1000 HPK untuk mencegah stunting. Mengapa Gizi pada 1000 HPK Begitu Penting? Dilansir JawaPos.com dari laman FK.UI.ac.id, 1000 HPK adalah jendela kesempatan pemberian gizi yang tidak boleh terlewatkan. Pada masa ini, terjadi perkembangan organ vital, pertumbuhan otak, dan fisik. Kekurangan gizi pada periode ini dapat berdampak permanen dan sulit diperbaiki di kemudian hari. Berikut beberapa alasan mengapa gizi pada 1000 HPK sangat penting: Optimalisasi Perkembangan Otak: 80% perkembangan otak terjadi pada 1000 HPK. Gizi yang cukup akan mendukung pembentukan jaringan otak, koneksi antar sel saraf, dan fungsi kognitif, motorik, serta sosial emosional anak. Pembentukan Sistem Kekebalan Tubuh yang Kuat: Sistem imun bayi pada saat lahir tentu belum sempurna. Gizi yang baik, terutama ASI, berperan penting dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melindunginya dari infeksi. Pertumbuhan Fisik yang Ideal: Gizi yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan tinggi dan berat badan anak. Kekurangan gizi kronis akan menyebabkan stunting yang ditandai tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya. Perlindungan Jangka Panjang Terhadap Penyakit: Kekurangan gizi pada 1000 HPK tidak hanya berdampak pada masa kanak-kanak, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit tidak menular di kemudian hari, seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Dampak Stunting yang Perlu Diwaspadai Gangguan Kognitif: Kesulitan belajar, daya ingat rendah, dan penurunan kemampuan berpikir. Pertumbuhan Fisik Terhambat: Tinggi badan di bawah rata-rata anak seusianya. Rentan Terhadap Infeksi: Sistem kekebalan tubuh yang lemah membuat anak lebih mudah sakit. Risiko Penyakit Kronis di Masa Dewasa: Peningkatan risiko diabetes, penyakit jantung, hipertensi, dan obesitas. Penurunan Produktivitas Ekonomi: Dampak stunting pada kognitif dan fisik dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk bekerja dan berkontribusi di masa depan, Langkah Tepat Mencegah Stunting Melalui Pemenuhan Gizi pada 1000 HPK Melansir Ayosehat.Kemkes.go.id, pencegahan stunting dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut hingga anak berusia dua tahun. Tahap pertama adalah memastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang optimal. Artinya, seorang ibu perlu mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Sempatkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi suplemen yang tepat, seperti zat besi dan asam folat, serta memantau kesehatan ibu dan janin melalui pemeriksaan kehamilan rutin minimal empat kali. Setelah bayi lahir, langkah krusial berkitnya adalah Inisiasi Menyusu Dini (IMD) setelah kelahiran dan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama. ASI mengandung nutrisi lengkap dan antibodi yang penting untuk kekebalan tubuh bayi. Kolostrum, ASI pertama yang keluar, sangat kaya akan antibodi dan faktor pertumbuhan. Melansir Yankes.Kemkes.go.id, mulai usia enam bulan, berikan Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang tepat. Pastikan MPASI dilakukan secara tepat waktu, memiliki kandungan gizi, aman dan higienis, serta diberikan secara responsif. Perhatikan pula tekstur MPASI yang disesuaikan dengan usia bayi, mulai dari lumat, lembek, hingga makanan keluarga yang dicincang halus. Pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan penting untuk mendeteksi dini masalah pertumbuhan dan mendapatkan intervensi yang tepat. Selain gizi, sanitasi dan kebersihan lingkungan juga berperan penting. Praktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terakhir, pola asuh yang mendukung perkembangan anak, termasuk stimulasi yang tepat sesuai usia, juga berkontribusi dalam mencegah stunting. Dengan menerapkan langkah ini secara komprehensif, kita dapat memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal anak, mencegah stunting, dan mempersiapkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas. Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan generasi penerus. Dengan memahami pentingnya asupan gizi pada 1000 HPK dan melakukan langkah-langkah yang tepat, kita dapat memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berprestasi.

1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah masa krusial bagi tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi di periode ini dapat menyebabkan stunting

Jangan Sampai Salah saat Cegah Stunting, Begini Pentingnya Asupan Gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/rawit-dan-stunting.jpeg" alt="Ketua PKK Surabaya Rini Indriyani dan Pendiri Wadah Sosial Kemasyarakatan Ruang Wong Alit (Rawit), Kartuji saat menghadiri Lomba Hampers atau lomba penyajian hantaran makanan sehat dan bergizi untuk anak di Surabaya Nort Quay Surabaya, Minggu (12/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua PKK Surabaya Rini Indriyani dan Pendiri Wadah Sosial Kemasyarakatan Ruang Wong Alit (Rawit), Kartuji saat menghadiri Lomba Hampers atau lomba penyajian hantaran makanan sehat dan bergizi untuk anak di Surabaya Nort Quay Surabaya, Minggu (12/3/2023).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan kelompok masyarakat melakukan berbagai upaya guna mencegah stunting atau kekerdilan di Kota Pahlawan, Jawa Timur, salah satunya dengan cara menggelar lomba penyajian makanan sehat, dikutip dari ANTARA.  "Kami memberikan dukungan penuh apa yang telah dicanangkan Wali Kota Surabaya, bahwa Surabaya harus benar-benar bebas dari stunting pada 2023 ini," kata Pendiri Wadah Sosial Kemasyarakatan Ruang Wong Alit (Rawit) Kartuji dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Senin.  Sah satu bentuk dukungan, kata dia, ikut berpartisipasi membantu pelaksanaan Lomba Hampers atau lomba penyajian hantaran makanan sehat dan bergizi untuk anak yang digelar Kecamatan Pabean Cantian di Surabaya Nort Quay pada Minggu (12/3).  Pada kegiatan itu, lanjut dia, pihak Kecamatan Pabean Cantian juga mengajak berbagai perusahaan yang ada di wilayah itu untuk aktif di acara tersebut, antara lain Pertamina Patra Niaga sebagai sponsor utama, PT Pelindo sebagai penyedia tempat untuk kegiatan, dan Indonesia Health Centre (IHC).  Camat Pabean Cantian Muhammad Januar Rizal mengatakan pihaknya mempunyai harapan dan keyakinan besar bahwa jumlah 23 anak stunting yang ada di Kecamatan Pabean Cantian akan bisa sembuh tuntas dan tumbuh menjadi anak–anak yang normal pada umumnya.  "Tentunya tetap dengan dukungan dari pihak–pihak atau stakeholder yang ada di area Pabean Cantian," kata dia.  Sementara itu Ketua PKK Surabaya Rini Indriyani mengatakan Kecamatan Pabean Cantian adalah kecamatan yang paling aktif dalam penanggulangan dan pengentasan bayi stunitng.  "Kami mengucapkan terima kasih untuk Rawit yang telah mendukung kegiatan ini," kata dia.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting di Surabaya di level 4,8 persen, terendah di Indonesia.  Secara nasional rata-rata stunting masih berada di level 21 persen. Adapun bila berdasarkan bulan penimbangan serentak, prevalensi stunting di Surabaya pada 2022 hanya tinggal 1,22 persen.  "Sejak awal diamanahi sebagai wali kota, kami memang langsung tancap gas soal stunting. Presiden Jokowi dan Ibu Megawati selalu pesan soal pentingnya penanganan stunting, karena ini soal masa depan generasi penerus kita. Setelah menjadi yang terendah se-Nasional tahun 2022, tahun 2023 ini kami mohon doa restu Surabaya bisa zero stunting," kata Eri.

Gelar Lomba Penyajian Makanan Sehat untuk Dukung Cegah Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/heru-budi-hartono-ANTARA.jpg" alt="PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau Jalan Haji Briti yang bersisian dengan Kali Pesanggrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2023). ANTARA / Walda" width="100%">
<figcaption>PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau Jalan Haji Briti yang bersisian dengan Kali Pesanggrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2023). ANTARA / Walda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan melakukan bedah kampung. Hal itu dilakukan sekaligus dalam rangka mengatasi masalah stunting dan kemisikinan ekstrem di Jakarta.  "Bedah kampung, kita lihat dasar pemikirannya adalah kampung kumuh, di sana cukup banyak stunting, jadi sekalian kemiskinan ekstrem, sehingga satu lokasi itu kita bisa mengatasi kedua tadi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/2).  Sementara itu, terkait Penerangan Jalan Umum (PJU), Heru mengatakan bahwa melalui Dinas Bina Marga DKI Jakarta akan memprioritaskan daerah-daerah kumuh di Jakarta.  "PJU nanti kita prioritaskan yang tadi bilang tempat yang masih kumuh yang masih kurang pencahayaannya, kita siapkan," pungkasnya.  Untuk diketahui, dari data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada Maret 2022, masih ada 0,89 persen atau sejumlah 95.668 jiwa di Jakarta dalam kategori miskin ekstrem. Adapun kategori kemiskinan ekstrem adalah jika pengeluaran per kapita dalm sehari di bawah Rp 11.633.  “Atau secara akumulasi rumah tangga di bawah Rp 350.000 per kapita per bulan,” ujar Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana, Senin (30/1).  Sebelumnya, program bedah kampung menjadi prioritas yang dianggarkan dalam APBD 203. Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta saat itu Marullah Matali, hal itu sudah diinventarisasi ke dalam APBD.  “Kegiatan tersebut antara lain dalam penanganan banjir, kemacetan, tata kelola lingkungan termasuk program bedah kampung,” ucap Heru.

Heru Budi Bedah Kampung Kumuh Cegah Stunting dan Kemiskinan Esktrem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221026_104157_HDR.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Royyan)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Royyan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan terus melakukan penanganan dan pencegahan stunting di Ibu Kota, salah satunya adalah dengan keliling ke lima wilayah di Ibu Kota.  "Saya akan keliling ke lima wilayah, termasuk untuk melihat miskin ekstrem," ujarnya kepada wartawan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Triputra Persada Hijau, Semper Barat, Jakarta Utara, Selasa (31/1).  Heru juga memastikan bahwa di tingkat kelurahan, ada program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk warga untuk mencegah stunting. Sementara itu, berbagai bantuan juga terus diberikan pihaknya.  "Pemprov DKI Jakarta sudah banyak memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, ada lansia, ada jaminan sekolah anak, pemberian makanan tambahan yang tiap keluarga itu mendapat ada telur, ayam, daging, dan itu mudah-mudahan bermanfaat," urainya. "Sekali lagi konsisten Pemprov DKI untuk menangani stunting, kemiskinan ekstrem itu tetap ada. Terus kita lakukan," tegas Heru.  Eks Wali Kota Jakarta Utara itu mengajak para orang tua untuk berperan aktif dan membakali dirinya agar bisa merawat anak dengan baik, bahkan sejak anak berada dalam kandungan.  "Saya titip pesan kepada ibu bapak para orang tua, harus punya pendidikan merawat anak, terkait gizi makanan, kesehatannya, dan ibunya harus dijaga kesehatannya," pesannya.  Hal itu termasuk ketika ibu-ibu tengah mengandung, Heru mengatakan, Pemprov DKI akan ikut mengintervensi dalam bentuk bantuan agar anak terhindar dari stunting. "Kalau ibunya masih mengandung itu yang kita intervensi dengan meberikan gizi, memberikan makanan tambahan untuk ibunya, sehingga anaknya lahir mudah-mudahan tidak mengarah ke stunting,” harap dia. (*)

Heru akan Keliling ke Lima Wilayah di DKI Jakarta Demi Cegah Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/stunting-dki-royyan.jpg" alt="Exif_JPEG_420" width="100%">
<figcaption>Exif_JPEG_420</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan melakukan profiling (pencatatan dan pemetaan) data risiko stunting di Ibu Kota. Hal itu untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo tentang kemiskinan ekstrem 0 persen dan penurunan stunting di bawah 14 persen pada 2024.  ’’Dalam waktu dekat ini, akan ditetapkan sampel-sampel untuk memastikan data-data yang ada di Carik Jakarta yang sudah terkoneksi di BKKBN itu, sasarannya tepat," ujarnya, Senin (30/1). "Kalau sampel itu sudah tepat, nanti akan di-profiling untuk penanganan stunting, juga kemiskinan ekstrem,” sambungnya.  Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus menyatakan bahwa profiling risiko stunting penting agar tak ada penambahan kasus tersebut. ’’Kenapa ini penting? Karena lebih efektif mencegah orang yang berisiko stunting daripada yang sudah terlanjur terkena stunting. Secara medis juga lebih efektif mencegah,” jelasnya.  Profiling risiko stunting itu, kata Tavip akan dilakukan dengan cara sinkronisasi data yang ada di Carik Jakarta yang sudah terkoneksi dengan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) milik BKKBN. ’’Yang paling dekat, pencegahan pada fase calon pengantin, pada saat hamil, dan pada saat 1.000 hari pertama kehidupan," ungkapnya.  Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Atika Nur Rahmania menambahkan, Pemprov DKI fokus terhadap cara dalam waktu singkat melakukan intervensi yang tepat dengan menetapkan sasaran untuk menangani penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.  ’’Arahan terkait penanganan stunting tentu adalah penetapan data sasaran yang tepat. Sehingga kita dapat melakukan profiling yang tepat terhadap data stunting itu sendiri. Kemudian dari profiling itu, baru kita bisa lakukan intervensi secara lebih tepat terhadap sasaran tersebut,” terang Atika.  Pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi hal itu adalah dengan secara preventif. Bagi warga yang sudah teridentifikasi, maka akan dilakukan pendekatan kuratif. ’’Di dalam strategi nasional sendiri, sudah ditentukan juga yang namanya sensitive dan juga ada beberapa target yang harus diintervensi. Jadi intinya, kita bersama-sama bersepakat untuk mempertajam arah intervensi program-program penanganan stunting,” tandas Atika. (*)

Pemprov DKI akan Profiling Risiko untuk Cegah Stunting di Ibu Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Program-Pencegahan-Stunting-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Petugas Kesehatan dari Puskesmas Kebayoran Lama di bawah Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak di Kawasan Bungur, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Kegiatan rutin ini dalam program pencegahan stunting, u" width="100%">
<figcaption>Petugas Kesehatan dari Puskesmas Kebayoran Lama di bawah Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak di Kawasan Bungur, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Kegiatan rutin ini dalam program pencegahan stunting, u</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sudah diumumkan pada pertengahan pekan ini.  Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mulai melakukan lawatan ke daerah-daerah yang angka stunting-nya cukup tinggi. Lawatan dimulai dari Aceh.  Permasalahan stunting tidak terlepas dari kasus kemiskinan ekstrem yang melanda beberapa keluarga di Indonesia. Penduduk miskin ekstrem berpotensi melahirkan anak stunting. Pada kunjungannya ke Aceh, Muhadjir berharap data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) sudah didapatkan oleh masing-masing desa. Dengan begitu, jika terdapat perbedaan data, dapat langsung direvisi dan dilaporkan kembali ke Kemenko PMK.  "Mereka yang diutamakan berada di kategori miskin ekstrem adalah di desil 1 dan desil 2,” ujarnya. Desil adalah kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Desil itu menjadi bagian dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).  Muhadjir menyebut, banyak persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan stunting. Salah satunya adalah kurang tercukupinya kebutuhan gizi balita dan ibu hamil. Penyebabnya adalah perilaku serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait pola asuh dan konsumsi makanan bergizi.  "Kalau bisa, balita dan ibu hamil diperhatikan kandungan gizinya, perbanyak makanan yang mengandung protein hewani seperti telur, ikan, atau daging ayam. Kalau dulu dikasih biskuit, sekarang utamakan pangan lokal," bebernya.  Dalam SSGI, selain stunting, juga terlihat masalah gizi di Indonesia. Jika prevalensi stunting turun dari 24,2 menjadi 21,6, jumlah anak yang mengalami wasting dan underweight justru naik. Pada 2021, anak yang mengalami wasting adalah 7,1 persen. Lalu, pada 2022 jumlahnya naik menjadi 7,7 persen. Yang mengalami underweight juga naik dari 17 persen menjadi 17,1 persen.  "Kalau mau menurunkan stunting, harus menurunkan masalah gizi sebelumnya, yaitu weight faltering, underweight, gizi kurang, dan gizi buruk. Kalau empat masalah gizi tersebut tidak turun, stunting akan susah turun juga,” tambah Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi.  Lebih lanjut Endang mengatakan, gangguan pertumbuhan dimulai dengan terjadinya weight faltering atau berat badan tidak naik sesuai standar. "Jika dibiarkan, anak-anak yang weight faltering bisa menjadi underweight dan berlanjut menjadi wasting,” ujarnya. Jika berkepanjangan, akan terjadi stunting.  Terkait stunting, ada dua kelompok umur yang sangat signifikan dan penting untuk dilakukan intervensi. Yakni, saat kondisi sebelum kelahiran dan setelah mendapatkan makanan pendamping ASI (MPASI). Pemerintah memberikan makanan tambahan untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia. Pemerintah akan beralih dari pemberian biskuit menjadi makanan lokal.  "Kami sudah mulai tahun 2022 di 16 kabupaten/kota karena kami mau lihat pemberian makanan tambahan dengan makanan lokal bisa dilakukan tidak,” ucap Endang. Ke-16 kabupaten/kota percontohan itu berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Selatan. Tahun ini diperluas ke 389 kabupaten/kota.

Gizi Cegah Stunting: Dulu Dapat Biskuit, Kini Diganti Makanan Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/stunting-ilustrasi.jpg" alt="Ilustrasi: kasus stunting" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: kasus stunting</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain tumbuh dengan sehat dan ceria, anak-anak juga harus cerdas sebagai generasi penerus. Untuk mewujudkan hal itu, gizi mereka harus terpenuhi. Nutrisi dengan pedoman gizi seimbang diyakini dapat mencegah stunting atau anak bertubuh pendek.  Memperingati Hari Gizi Nasional dengan tema 'Protein Hewani Cegah Stunting', orang tua diajak bagaimana memastikan kecukupan asupan gizi yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Target pemerintah menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024.  "Memenuhi asupan gizi masyarakat dengan menyediakan produk makanan yang difortifikasi dengan mikronutrien sebanyak 3,76 miliar pada tahun 2021, yang diperkaya dengan zat besi, zink, yodium, vitamin A, dan vitamin D guna mendukung pemenuhan kebutuhan mikronutrien masyarakat," kata Corporate Nutritionist Nestle Indonesia, Eka Herdiana dalam keterangan resmi, baru-baru ini.  Guru Besar Pangan dan Gizi di Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS., menjelaskan bahwa saaat ini, masalah gizi masih sering menjadi salah satu isu yang dihadapi oleh negara- negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Permasalahan gizi yang terjadi di antaranya stunting, obesitas, bertubuh kurus (wasting), dan permasalahan lainnya.  Gizi sendiri merupakan salah satu komponen penting bagi tumbuh kembang manusia, terutama pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Ini merupakan kesempatan emas untuk menciptakan generasi berkualitas yang bebas dari stunting dan masalah gizi lainnya.  "Pencegahan masalah gizi harus dilakukan sedini mungkin, salah satunya dengan mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang," kata Prof Ali.  Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami piramida makanan sebagai Pedoman Gizi Seimbang dan penerapan Isi Piringku menggunakan slogan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Anak-anak membutuhkan aneka ragam pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral.  "Yang jika dikonsumsi dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan tidak tercemar bahan berbahaya yang merugikan kesehatan,” tambah Prof. Ali.  Apa itu pedoman B2SA untuk memenuhi nutrisi si kecil?  1. Beragam  Menu sebaiknya terdapat bermacam-macam jenis makanan, baik hewani maupun nabati, sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.  2. Bergizi  Menu makanan yang mengandung zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tubuh.  3. Seimbang  Makanan dikonsumsi secara cukup sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu dengan tetap memperhatikan proporsinya.  4. Aman  Bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga proses pengolahan dan penyimpanan makanan harus dilakukan dengan baik. Hal ini dipercaya sebagai pengganti konsep empat sehat dan lima sempurna, karena kebutuhan gizi tiap individu berbeda-beda dan tidak dapat disamaratakan. Dengan menerapkan B2SA, kekurangan zat gizi dari satu jenis makanan akan dilengkapi dengan zat gizi dari makanan lain.

4 Tips Penuhi Nutrisi Si Kecil Agar Tumbuh Sehat dan Cerdas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-07-at-08.08.29-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Senyum ceria terpancar dari wajah Faresta, bocah berusia 3 tahun di Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat bertemu Sutipah, kader posyandu yang mengantarkan makanan sehat setiap pagi. Dengan wajah berbinar-binar, ia langsung mengambil makanan yang disodorkan oleh kader posyandu itu sambil tersenyum. Faresta senang melihat makanan sehatnya ditambah kudapan buah sudah ada di depan mata.  Bahkan tidak jarang, Faresta selalu menunggu di depan pintu rumahnya dan terus bertanya kepada ibunya kapan kader posyandu tersebut datang untuk mengirimkan makanan untuknya.  Faresta merupakan salah satu anak yang berat badannya belum ideal sehingga perlu mendapatkan makanan tambahan bergizi dari Puskesmas Jember Kidul yang diantarkan oleh kader posyandu di lingkungan puskesmas setempat. Melihat kegembiraan si anak yang menyantap menu sehat yang dibawanya, Sutipah merasa senang dan bangga bisa membantu menyalurkan makanan tambahan bagi anak-anak yang kurang gizi untuk mencegah kasus kekerdilan (stunting) di Kabupaten Jember.  Setiap pagi hari sejumlah kader posyandu harus mengantar makanan kepada ibu hamil yang kekurangan energi kronis (KEK) dan anak balita yang berat badannya tidak ideal atau kekurangan gizi. Makanan tersebut harus didistribusikan oleh sejumlah kader posyandu kepada penerima sasaran paling lambat 2 jam setelah makanan tersebut diterima kader dari puskesmas.  Saat hujan mengguyur pada pagi hari, kader posyandu harus tetap mengantar makanan tambahan ke sejumlah sasaran penerima yang rumahnya agak jauh dan terkadang harus melewati gang kecil yang agak menyulitkan orang berjalan. Ketika jalan menuju rumah penerima sasaran tidak bisa diakses oleh kendaraan roda dua, maka kader posyandu juga harus berjalan kaki untuk mengirimkan makanan tambahan tersebut tepat waktu kepada ibu hamil dan balita yang kekurangan gizi.  Seorang kader posyandu bisa mengirimkan makanan tambahan kepada 5-7 orang sasaran setiap harinya dan makanan tersebut harus diterima ibu hamil atau balita tidak boleh lebih dari 2 jam setelah dibawa oleh kader dari puskesmas sehingga harus benar-benar diatur waktu pengirimannya agar tepat waktu.  Sutipah mengambil makanan tambahan itu dari Puskesmas Jember Kidul setiap hari pukul 07.40 WIB, selanjutnya mengantarkan kepada tujuh orang sasaran baik ibu hamil dengan kekurangan energi kronis maupun anak balita kekurangan gizi. Tidak hanya bertugas mengantar menu makanan bergizi, kader posyandu selalu memberikan edukasi kepada penerima bantuan makanan tambahan agar mereka benar-benar memperhatikan asupan gizi makanannya.  Saat kegiatan posyandu dilakukan, para kader pun tak henti-hentinya memberikan penyuluhan terkait beragam olahan makanan yang sehat bergizi dan tidak perlu mahal, serta pola asuh yang benar agar anak-anak terhindar dari stunting.  Keuletan dan kegigihan para kader posyandu untuk turun ke masyarakat menjadi ujung tombak pencegahan stunting di masing-masing puskesmas di Kabupaten Jember karena keterbatasan petugas kesehatan, sehingga pemberdayaan posyandu memang harus dimasifkan.  Kepala Puskesmas Jember dr. Kidul Nur Falakhis mengakui bahwa peranan kader posyandu dalam menangani kasus stunting sangat luar biasa jika digerakkan secara masif dan kontinyu.  Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sehingga masing-masing puskesmas diminta melakukan inovasi dalam program kesehatan penanganan tengkes itu.  Sebagai struktur terkecil dan terdepan dari pelayanan kesehatan dari pemerintah, posyandu bisa menjangkau masyarakat secara langsung dan juga mampu memberdayakan para ibu untuk memperhatikan kesehatan anak dan pola konsumsi keluarga. Kekuatan utama posyandu ada pada deteksi awal terkait dengan saat ibu hamil dan pemantauan tumbuh kembang bayi, yang dilakukan secara rutin sehingga bila ada masalah pada pertumbuhan anak pada usia 0-23 bulan dapat segera terdeteksi.  Balita yang dideteksi mengalami gangguan pertumbuhan di posyandu dapat segera ditindaklanjuti untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan puskesmas atau rumah sakit. Jika terdapat anak yang berpotensi stunting, tentunya seluruh elemen posyandu mengadakan evaluasi untuk dicari faktor penyebab dan risiko.  Seperti diketahui bahwa stunting dapat dihindari sebelum anak berusia 2 tahun (24 bulan). Pengisian kurva KMS yang dilakukan secara rutin oleh kader/petugas gizi/bidan di posyandu dapat membantu mendeteksi bila ada kecurigaan ke arah stunting pada anak.  Analisis evaluasi juga dilakukan dengan kunjungan kader posyandu ke rumah untuk menilai faktor risikonya, salah satunya untuk melihat kelayakan sanitasinya. Itulah salah satu alasan mengapa posyandu disebut sebagai ujung tombak pencegahan stunting karena tugas mereka memantau langsung di lapangan dan bersentuhan langsung dengan sasaran, namun tentu orang tua tentunya memiliki andil terbesar untuk memantau tumbuh kembang anak dengan rutin ke posyandu.  Posyandu dapat mencegah anak terkena berbagai faktor risiko stunting melalui program-program yang diselenggarakan di antaranya pemberian obat pencegahan seperti cacingan, penanggulangan diare, sanitasi dasar, serta peningkatan gizi. Selain pemantauan tumbuh kembang anak, posyandu juga menyediakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan tentang gizi seimbang dan ASI eksklusif.  Kegiatan itu berwujud Kelompok Pendukung Ibu, pemberian tambahan makanan bayi dan anak, atau Gerakan Sayang Ibu yang tujuan kegiatannya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku positif ibu dan balita dalam upaya cegah stunting.  Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jember, kasus stunting di wilayah setempat mencapai 23,90 persen berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, sedangkan berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) 2021 sebesar 11,74 persen.  Kolaborasi Pentahelix  Penanganan kasus stunting tidak bisa hanya melibatkan satu pihak dari pemerintah, namun perlu dilakukan kolaborasi melibatkan multipihak (pentahelix) yakni unsur pemerintah, akademisi, LSM (NGO), pelaku usaha, masyarakat, dan media perlu bergerak bersama-sama.  Direktur Plato Dita Amalia mengatakan pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menangani beberapa isu masalah kesehatan, salah satunya adalah stunting. Melalui penguatan program Risk Communication and Community Engagement (RCCE) yang dilaksanakan oleh yayasan itu dengan dukungan UNICEF dan Dinas Kesehatan Jember diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kasus stunting di Kabupaten Jember.  Lembaga nirlaba itu berkomitmen dan konsisten dalam melakukan upaya penanggulangan stunting, namun upaya tersebut perlu kerja sama dari berbagai pihak terkait. Berbagai program melibatkan lintas sektor sangat diperlukan dalam mendorong dan mendukung pencegahan stunting di Jember, sehingga tim percepatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan unsur multipihak juga perlu digerakkan secara masif.  Semua orang diharapkan bisa menjadi kader untuk promosi kesehatan mulai dari lingkungan keluarga dan seluruh masyarakat tanpa terkecuali melalui komunikasi interpersonal dengan melibatkan berbagai pihak, serta sinergi dari multipihak untuk program terkait masalah kesehatan, salah satunya pencegahan tengkes.  Yayasan tersebut juga berperan membantu mengoptimalkan peran posyandu karena posyandu adalah garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan tengkes. Selain itu, juga mendorong keterlibatan media untuk menekan kasus kekerdilan dalam penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Jember.  Media massa memiliki peran yang strategis dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi terkait kesehatan termasuk pencegahan kasus tengkes dan imunisasi. Melalui gerak bersama unsur multipihak itu, angka kekerdilan diharapkan terus menurun dengan semakin diberdayakannya para kader posyandu yang tersebar di seluruh RT/RW di Kabupaten Jember. Karena, kader posyandu merupakan ujung tombak pencegahan stunting di Indonesia.

Kegigihan Kader Posyandu jadi Ujung Tombak Cegah Stunting di Jember

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cegah stunting

Berita Terkini