<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-30-at-16.06.46-1.jpeg" alt="Ilustrasi kebakaran di Surabaya. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kebakaran di Surabaya. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sudah menjadi fenomena umum. Menjelang Lebaran 2025, banyak orang yang berbondong-bondong meninggalkan tanah perantauan untuk mudik menuju kampung halaman. Salah satu tanah perantauan yang mulai ditinggal masyarakat mudik adalah Kota Surabaya. Kepadatan lalu lintas di kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia itu kini tak sepadat biasanya. Menyikapi fenomena mudik Lebaran, Pemkot Surabaya menerbitkan Surat Edaran Nomor: 300/3713/ 436.7.5/2025 tentang Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat pada Hari Libur Nasional Idulfitri 1446 H/2025. Dalam surat edaran tersebut, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, Laksita Rini Sevriani mengimbau masyarakat untuk memperhatikan beberapa hal demi mencegah risiko kebakaran dan gangguan lainnya. "Dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat Kota Surabaya pada Idulfitri 2025, saudara dapat melaksanakan pengecekan rutin instalasi listrik sesuai standar keamanan," tutur Laksita dalam SE, dikutip Senin (24/3). Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mematikan aliran listrik pada peralatan elektronik saat meninggalkan rumah, serta mengganti kabel listrik yang sudah tidak layak pakai. Laksita Rini mengingatkan masyarakat untuk tidak memasang stop kontak di tempat yang basah atau berpotensi terkena air. Penggunaan steker bertumpuk untuk beban listrik besar, juga dihindari. "Jangan memasang stop kontak di tempat yang basah atau yang memiliki kemungkinan terkena air dan tidak memasang steker bertumpuk untuk beban listrik yang besar," seru Laksita. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk segera menghubungi Command Center 112 saat kondisi darurat. Agar SE lebih tersebar, lurah diminta menyampaikan imbauan ini kepada warga di daerah masing-masing. (*)

Menjelang periode sibuk Lebaran 2025, Pemerintah Kota Surabaya mengimbau warga untuk cegah kebakaran saat mudik.

Mudik Lebaran 2025, Pemkot Surabaya Ingatkan Warga Cegah Kebakaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/usai-kebakaran-hutan-di-riau-sumbar-intens-pantau-titik-api_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebagai daerah tetangga, kebakaran lahan yang melanda Provinsi Riau cukup&nbsp;mengkhawatirkan&nbsp;Sumatera Barat (Sumbar). Kondisi ini mengharuskan Dinas Kehutanan lebih gencar&nbsp;memantau&nbsp;titik api atau hot spot. "Kami rutin melakukan pemantauan titik api di daerah rawan kebakaran. Seperti di Pasaman, Pasaman Barat, Payakumbuh, Pesisir Selatan, Tanah Datar serta Limapuluh Kota," kata Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi, Sabtu (23/2). Menurut Yozarwardi, pemantaun titik api menggunakan Sipongi. Itu merupakan sebuah aplikasi pendeteksi dini kebakaran hutan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dinas Kehutanan Sumbar. Meski demikian hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi maupun adanya tanda-tanda kebakaran lahan hutan di Sumbar. "Tapi kami tetap mengimbau masyarakat mewaspadai titik api kebakaran hutan dan lahan. Terutama di kawasan yang selama ini rentan kebakaran," katanya. Selain pendeteksi dini kebakaran, pihaknya juga memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Namanya brigade (pasukan pemadam api) dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Dengan begitu, jika terjadi kebakaran, unit tersebut langsung bergerak untuk melakukan pemahaman dan cepat memberi laporan. "Mereka sangat membantu pemerintah jika tiba-tiba kebakaran terjadi," bebernya.

Usai Kebakaran Hutan di Riau, Sumbar Intens Pantau Titik Api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/selamatkan-lingkungan-tekan-emisi-karbon-lewat-lahan-gambut_m_166103.jpeg" alt="Suasana diskusi pemetaan lahan gambut" width="100%">
<figcaption>Suasana diskusi pemetaan lahan gambut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam upaya melakukan restorasi dan konservasi lahan gambut, dibutuhkan sebuah peta dengan akurasi tinggi yang bisa menjadi acuan bersama para pemangku kepentingan yang terlibat. Apalagi, sejak tahun 2016, pemerintah melakukan percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan. &ldquo;Salah satu instrument penting dalam mendukung pengelolaan gambut adalah tersedianya peta gambut yang akurat," kata Pembina Yayasan Dr. Sjahrir, Dr. Kartini Sjahrir, Rabu (1/11). Indonesia memiliki lahan gambut tropis yang luas. Lahan gambut tersebut dapat menyusut atau bahkan hilang. Karena itu, pemantauan lahan gambut secara periodik sangat diperlukan. Penyebab umum penyusutan lahan gambut di Indonesia adalah pemanfaatan lahan gambut yang dikelola secara intensif tanpa mempertimbangan kaidah konservasi tanah dan air. "Padahal pengelolaan lahan gambut yang tepat merupakan salah satu upaya dalam memenuhi target penurunan emisi karbon," ujarnya. Menurut World Resources Institut (WRI Indonesia) semua peta gambut yang tersedia di Indonesia masih dalam skala kecil, sehingga belum bisa menjawab permasalahan pengelolaan gambut dan restorasi di tingkat tapak. Menurut Deputi I bidang Perencanaan dan Kerjasama Badan Restorasi Gambut (BRG), Budi Satyawan Wardjama, bekerja menggunakan data peta yang ada dan belum ter-update kurang memadai. &ldquo;Ada 14 peta dan semua beda-beda, untungnya ada wali data peta tanah dan peta lahan gambut Balitbangtang Kementan. Tapi sayangnya data terakhir tahun 2011 dan belum ter-update,&rdquo; ungkap Budi. Pemerintah juga menyadari pentingnya peta yang lebih akurat dan bisa digunakan sebagai acuan bersama dalam menentukan sebuah kebijakan. Karenanya, tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam aturan ini, pemerintah menargetkan penyelesaian peta-peta tematik bertahap sesuai rencana aksi percepatan kebijakan satu peta sampai 2019. Kebijakan satu peta bertujuan antara lain, memudahkan penyelesaian konflik, sampai tumpang tindih pemanfaatan lahan. Badan Informasi Geospasial (BIG) sudah menyelesaikan integrasi 63 peta di Kalimantan. Target kerja BIG hingga akhir 2017 ini adalah integrasi data 82 peta di Pulau Sumatera, 81 peta di Pulau Sulawesi, dan 79 peta tematik di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Untuk memetakan luasan dan ketebalan gambut, selama ini para ilmuwan menggunakan penginderaan jarak jauh, radar, dan pengukuran lapangan. Namun, belum ada metode yang disepakati bersama untuk mengukur ketebalan gambut. Tidak adanya kesepakatan ini telah menghambat upaya untuk membuat peta yang paling bagus, tepat waktu, dan kredibel yang dapat melacak perubahan luasan dan ketebalan gambut, serta emisi karbon terkait.

Selamatkan Lingkungan, Tekan Emisi Karbon Lewat Lahan Gambut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/cegah-karhutla-petugas-bersenjata-dikerahkan_m_149150.jpeg" alt="Titik api mulai bermunculan di provinsi Jambi" width="100%">
<figcaption>Titik api mulai bermunculan di provinsi Jambi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penindakan terhadap i pelaku pembakar hutan dan lahan di Jambi tak main-main. Kapenrem 042 Garuda Putih Mayor Inf Jasman Bangun mengatakan, petugas di lapangan sudah dibekali dengan senjata lengkap. Apabila menemukan pelaku pembakaran langsung ditindak tegas. &ldquo;Ini serius, kita tidak ingin mengalami kebakaran seperti tahun 2015,&rdquo; tegasnya seperti dikutip Jambi Ekspres (Jawa Pos Group), Minggu (6/8). Titik api di Jambi terus bermunculan. Setidaknya, hingga Sabtu (5/8) ada 16 titik panas terpantau. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi yang juga Wakil Dansatgas Karhutla Jambi, Hamdan mengatakan, helikopter bantuan BNPB terus melakukan waterbombing. Dua helikopter difokuskan waterbombing titik api di Kabupaten Tebo. Dari 10 titik panas, 2 titik berada di Tebo, di Kecamatan Sumay. 2 titik terdapat di Kecamatan Cerminan Gedang, Sarolangun. 2 titik di Kecamatan Jujuhan Hilir, Bungo. 2 titik di Tanjung Jabung Timur, di Sadu dan Geragai. 1 titik panas di Kecamatan Batang Asam Tanjung Jabung Barat. 1 titik panas di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Sekitar 10 hektare lahan gambut milik warga Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbakar. Upaya pemadaman telah dilakuan Satgas Karhutlah Provinsi Jambi. &ldquo;Pemadaman terus dilakukan, baik dari jalur darat hingga jalur udara. Kendala kita, bombing tidak dapat dilakukan malam hari,&rdquo; katanya. Hingga sore kemarin, 2 heliopter bantuan BNPB telah melakukan lebih dari 500 kali waterbombing sejak 24 Juli lalu. Untuk di Tebo, telah dilakukan bombing dengan helikopter jenis Bell sebanyak 19 kali. Untuk malam akan dilakukan dengan pemadaman darat. Untuk titik panas, per Juli lalu, di Jambi terpantau sebanyak 41 titik panas yang menyebar di beberapa Kabupaten. Karhutlah ini dianggap musuh dan harus ditangai serius oleh pemerintah. &ldquo;Pemerintah telah mengeluarkan banyak uang untuk memadamkan api,&rdquo; pungkasnya.

Cegah Karhutla, Petugas Bersenjata Dikerahkan

cegah kebakaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cegah kebakaran

Berita Terkini

Mudik Lebaran 2025, Pemkot Surabaya Ingatkan Warga Cegah Kebakaran

Usai Kebakaran Hutan di Riau, Sumbar Intens Pantau Titik Api

Selamatkan Lingkungan, Tekan Emisi Karbon Lewat Lahan Gambut

Cegah Karhutla, Petugas Bersenjata Dikerahkan

Download Aplikasi JawaPos.com