<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PERRY-WARJIYO.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ( YT Bank Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ( YT Bank Indonesia)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) akan bisa digunakan untuk membeli barang di metaverse, selain untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari.  "Nanti rupiah digital akan bisa untuk membeli sepatu, rumah, mobil, bahkan barang di metaverse," kata Perry dalam acara "Talkshow Rangkaian BIRAMA : Meniti Jalan Menuju Rupiah Digital" yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (5/11).  Dengan demikian, hal tersebut yang menjadikan salah satu keunggulan rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah dibanding uang kertas, yang saat ini belum bisa digunakan di dunia digital seperti metaverse. Selain alat pembayaran yang sah untuk membeli barang alias medium of exchange, Perry menuturkan rupiah digital juga memiliki fungsi lain, yakni sebagai alat satuan hitung atau unit of account.  Dari fungsi tersebut, rupiah digital akan bisa membeli barang lebih dari satu unit, termasuk untuk membeli barang antarnegara. "Satu rupiah digital nanti juga akan ada kursnya dalam dolar AS digital, jadi semuanya nanti dalam dunia digital," katanya dikutip dari Antara.  Fungsi selanjutnya dari rupiah digital, sambung dia, yaitu sebagai alat penyimpan nilai alias store of value, sehingga rupiah digital akan bisa disimpan di rekening dalam bentuk digital, hingga e-wallet seperti rupiah kertas saat ini. Maka dari itu, ketiga fungsi tersebut membuat rupiah digital saat diterbitkan akan menjadi setara dengan uang kertas digital dan kartu debit.

Rupiah Digital Bisa Dipakai untuk Beli Barang di Metaverse

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/BI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Jakarta, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyambut positif peluncuran buku putih desain pengembangan digital rupiah oleh Bank Indonesia (BI).  P​​​​​​andemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia pada 2019, berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, pandemi COVID-19 telah mengakselerasi perkembangan teknologi digital, karena semakin banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan aktivitas secara online di tengah pembatasan pertemuan tatap muka, tak terkecuali aktivitas ekonomi dan keuangan.  Ketua Umum Perbanas, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan bahwa perbankan akan menjadi distributor rupiah digital atau central bank digital currency (CBDC) yang sedang dikembangkan Bank Indonesia, dikutip dari Antara (5/12).  “Kita dukung, sistemnya ini akan whole sale dan ritel, bank akan jadi distributor,” kata Kartika dalam Konferensi Pers 50th ASEAN Banking Council Meeting di Laboan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (2/12).  Meski begitu, perbankan akan menunggu tindak lanjut dari program rupiah digital Bank Indonesia (BI) ini yang desainnya baru diterbitkan dalam bentuk white paper.  Dengan kehadiran rupiah digital, kata dia, uang fisik dalam bentuk kertas maupun logam akan perlahan-lahan ditinggalkan karena biaya yang dikeluarkan untuk produksi kedua jenis uang tersebut lebih mahal dibandingkan uang digital.  Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan penerbitan buku putih Proyek Garuda sebagai langkah penting yang menunjukkan BI tidak alergi terhadap teknologi block chain.  "Buku putih ini juga menunjukkan step by step penerapan rupiah digital yang tentunya manfaatnya banyak bagi ekonomi," katanya.  Namun keamanan rupiah digital saat ini masih menjadi pekerjaan rumah Bank Indonesia, karena nominal transaksi wholesale rupiah digital yang besar bisa menyebabkan ketidakstabilan moneter.  "Transaksi antarbank biasanya besar dan apabila kecolongan bisa menyebabkan ketidakstabilan dari sisi moneter," imbuhnya.  Nantinya kehadiran rupiah digital akan memberikan alternatif bagi penggunanya, dimana di tahap awal, perbankan menjadi pengguna rupiah digital. "Jadi transfer antarperbankan bisa menggunakan rupiah digital. Baru tahap tiga bisa digunakan masyarakat umum," ucapnya. (*)

Perhimpunan Bank Nasional Sambut Positif Digital Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Transaksi-Pembayaran-Melalui-QRIS-Salman-Toyibi-1.jpg" alt="Seorang pelanggan memindai kode batang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan gawainya saat transaksi melalui aplikasi digital perbankan di sebuah kedai makanan di Jakarta, Kamis (3/11/2022). Bank Indonesia (BI) mencatat, total volume trans" width="100%">
<figcaption>Seorang pelanggan memindai kode batang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan gawainya saat transaksi melalui aplikasi digital perbankan di sebuah kedai makanan di Jakarta, Kamis (3/11/2022). Bank Indonesia (BI) mencatat, total volume trans</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda menyambut baik dan mengapresiasi diterbitkannya buku putih Central Bank Digital Currency (CBDC) Digital Rupiah yang menandakan kemajuan besar dalam pendekatan penerbitan CBDC di Indonesia.  "Perkembangan CBDC bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan. Cepat atau lambat Indonesia harus mengarah ke sana. Jika CBDC dirancang dengan hati-hati, berpotensi menawarkan lebih banyak ketahanan, lebih aman, ketersediaan lebih besar, dan biaya lebih rendah," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.  Pria yang akrab disapa Manda itu berharap buku putih yang diluncurkan Bank Indonesia tersebut menjadi langkah baik untuk mengeksplorasi desain CBDC yang tepat untuk Indonesia ke depan dan hubungannya dengan perdagangan aset kripto, serta pengembangan adopsi blockchain.  Manda menyampaikan bahwa dijelaskan buku putih Digital Rupiah itu didesain untuk dilengkapi dengan berbagai jenis penggunaan (use cases), baik di ekosistem wholesale maupun ritel.  Digital Rupiah akan menjadi aset settlement untuk berbagai jenis transaksi di pasar barang dan jasa maupun pasar keuangan, baik yang berada di ekosistem tradisional maupun ekosistem digital, seperti ekosistem Web3 termasuk di dalamnya decentralized finance (DeFi) dan metaverse.  "Ini bisa menjadi gateway untuk berbagai layanan di ekosistem Web3, termasuk di dalamnya DeFi dan metaverse. Dengan begitu pengembangan dan adopsi teknologi blockchain akan semakin masif di Indonesia dan menciptakan talenta serta peluang untuk developer lokal mengembangkan bisnisnya," jelas Manda.  Ia juga menuturkan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai penerbitan Digital Rupiah. Hal itu terkait sinergi dalam proyek Garuda akan menyasar tujuh area prioritas yang bersifat non-exhaustive. Salah satunya area perdagangan aset kripto, termasuk penggunaan Digital Rupiah pada ekosistem Web3.  Sebagai pelaku usaha di industri perdagangan aset kripto dan Web3, ia mengaku bahwa asosiasi siap melakukan koordinasi dan kerja sama untuk pengoptimalan Digital Rupiah ke depan. "Tidak ada satu ukuran pun yang cocok untuk semua. Tidak ada kasus universal untuk CBDC karena sistem ekonomi setiap negara berbeda," ujarnya dikutip dari Antara.

Aspakrindo Apresiasi Bank Indonesia Terbitkan Buku Putih CBDC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PERRY-WARJIYO.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ( YT Bank Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ( YT Bank Indonesia)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) menerbitkan high-level design pengembangan digital rupiah dalam bentuk white paper pada pertemuan tahunan BI kemarin (30/11). Di dalamnya menguraikan rumusan central bank digital currency (CBDC) atau mata uang digital yang diterbitkan bank sentral bagi Indonesia. Tentu, dengan mempertimbangkan asas manfaat dan risiko.  Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, penerbitan white paper tersebut merupakan langkah awal Proyek Garuda. Yakni, memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur digital rupiah. Dengan demikian, bisa sebagai salah satu dari kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digitalisasi.  "Digital rupiah akan diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan, dan transfer antarbank. Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang, dan akhirnya pada integrasi wholesale digital rupiah dengan ritel digital rupiah secara end-to-end," papar pria asal Sukoharjo itu.  Pengembangan CBDC, kata Perry, memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Termasuk kerja sama dengan bank sentral lain dan lembaga internasional. Perkembangan mata uang digital bank sentral di masa depan bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan.  Pengembangan digital rupiah akan dibagi ke dalam tiga tahapan. Yakni, immediate state, intermediate state, dan end state. Sekuens akan dimulai dari konsultasi publik yang meliputi consultative paper dan focus group discussion. Lalu, eksperimen teknologi mulai dari proof of concept, prototyping, sampai piloting/sandboxing. Dan diakhiri peninjauan ulang atas stance kebijakan.

BI Serius Desain CBDC, Rupiah Digital akan Diimplementasikan Bertahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/A519E541-A075-4132-9E2B-2BC78CF7A3DE.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) tidak menyarankan bank-bank komersial bergantung pada mata uang digital bank sentral (CBDC) meskipun ada manfaat yang ditawarkan terutama untuk pengembangan layanan pembayaran. Division Chief in the Monetary and Capital Markets Department IMF Tommaso Mancini Griffoli menjelaskan CBDC punya keterbatasan apabila dibandingkan dengan mata uang konvensional.  Walaupun demikian, diakuinya, CBDC dapat memberi keuntungan. Misalnya kemudahan layanan pembayaran, mengingat saat ini banyak konsumen memanfaatkan pembayaran berbasis digital.  Namun, pertimbangan untuk menggunakan CBDC harus diukur dari faktor stabilitasnya, "Kita harus membandingkan deposito di bank komersial dan CBDC terutama dari segi stabilitasnya sebagai alat penyimpanan, dan dari segi kemudahannya sebagai alat pembayaran. Sejauh ini, belum jelas apakah CBDC lebih unggul (daripada deposito bank komersial)," kata Griffoli dalam diskusi, side event pertemuan ke-3 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) dan Deputi Bidang Keuangan dan Bank Sentral G20 (FCBD), di Badung, Bali, kemarin.  Ia menambahkan apabila CBDC, misalnya, tidak menawarkan suku bunga (interest rate) sementara deposito bank komersial memberikan jaminan yang lebih baik, maka alat yang kedua lebih aman. Jika situasinya demikian, maka bank-bank masih akan mempertahankan deposito.  Ia pun menegaskan CBDC hanya perlu dilihat sebagai pelengkap, bukan alat yang utama. "Jika melihat dari berbagai modelnya, CBDC bukan sekadar instrumen alat tukar digital, tetapi dia punya potensi menjadi sebuah jaringan, platform. Dan CBDC dapat menjadi dasar bagi sektor swasta untuk mengembangkan layanan pembayaran," lanjutnya dikutip dari Antara.  Dengan demikian, CBDC menurut pejabat IMF itu perlu diposisikan sebagai pelengkap bukan alat pembayaran utama. "Buat saya, kita kemungkinan tidak akan hanya mengandalkan CBDC. Saya tidak berpikir ke sama, dan saya tidak menyarankan demikian, karena ada banyak solusi yang tersedia untuk berbagai persoalan yang ada," tutup Griffoli.

Pandangan IMF terkait Rencana Penerbitan Mata Uang Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220712_171657.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Ryan Rizaldy menegaskan penerbitan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nantinya akan dinamakan rupiah digital tak menghilangkan peredaran uang tunai.  "Intinya tidak untuk menghilangkan tetapi menambah alat pembayaran, seperti dompet atau uang elektronik yang ada saat ini," ucap Ryan dalam media briefing kegiatan sampingan G20 Indonesia di Badung, Bali, kemarin.  Ia menjelaskan salah satu prinsip yang dipegang bank sentral dalam penerbitan rupiah digital adalah hidup berdampingan, agar masyarakat Indonesia bisa lebih berdaya tahan untuk bertansaksi dalam berbagai situasi. Dengan adanya CBDC di Indonesia, masyarakat diharapkan memiliki pilihan alat pembayaran untuk transaksi, sehingga rupiah digital bisa memperkaya kemungkinan tersebut.  Ryan menuturkan nantinya desain awal rupiah digital akan diluncurkan pada akhir tahun 2022 melalui white paper. Namun desain tersebut bukan merupakan desain final sehingga masih akan dibutuhkan masukan dari pelaku industri dalam consultated paper pada awal tahun 2023.  "Setelah itu barulah uji coba yang akan membutuhkan waktu lama. Negara lain paling cepat menerapkan uji coba selama enam bulan, adapula yang berkali-kali melakukan uji coba," jelasnya, dikutip dari Antara, Rabu (13/7).  Menurut dia, seluruh upaya tersebut dilakukan BI agar nantinya desain final rupiah digital bisa menyesuaikan dengan sistem keuangan di Tanah Air. Dirinya pun mengungkapkan rupiah digital nantinya tak akan jauh berbeda dengan uang elektronik.  Perbedaan utamanya hanya akan terletak pada lembaga penerbit, dimana CBDC akan diterbitkan oleh BI. Sementara itu, uang elektronik diterbitkan oleh bank umum dan dompet digital diterbitkan oleh lembaga non-bank.  Lantaran diterbitkan oleh BI, Ryan menyebutkan risiko CBDC tak akan sebesar uang elektronik lainnya karena risiko kredit bank sentral lebih rendah dibandingkan lembaga lainnya. "Uang itu dasarnya kepercayaan, sehingga masyarakat punya akses kepada kepercayaan yang diharapkan," tuturnya.  "Ini yang sebenarnya jadi bagian dari upaya kami untuk memberikan layanan publik pada masyarakat dan bagaimanapun penciptaan uang itu adalah fungsi bank sentral, sehingga kami menyesuaikan dengan zaman," ucap dia.

Jika Mata Uang Digital Terbit, Bagaimana Nasib Peredaran Rupiah Tunai?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penukaraan-Uang-Baru-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Warga menukar uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia di Pasar Pramuka, Jakarta, Kamis (21/4/2022). Bank Indonesia kembali membuka layanan penukaran uang rupiah baru melalui mobil kas keliling yang berada di 5.013 titik yang meliputi 453 titik penu" width="100%">
<figcaption>Warga menukar uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia di Pasar Pramuka, Jakarta, Kamis (21/4/2022). Bank Indonesia kembali membuka layanan penukaran uang rupiah baru melalui mobil kas keliling yang berada di 5.013 titik yang meliputi 453 titik penu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat ekonomi digital Heru Sutadi menilai wacana global terkait pelaksanaan Central Bank Digital Currency (CBDC) harus diikuti transformasi di tubuh bank sentral. CBDC atau mata uang digital ini didesain dapat beroperasi lintas batas dan diyakini mampu mempercepat pembayaran grosir.  "Di sisi lain sebenarnya memberikan tugas baru bagi Bank Indonesia. Hanya tinggal bagaimana kita menyikapi dan mengaturnya," kata Heru.  Direktur Eksekutif ICT Institute ini mengatakan, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter harus benar-benar siap jika wacana tersebut nyata. Itu mengingat penggunaan mata uang digital ini berpotensi menggantikan transaksi pembayaran dengan model konservatif seperti sekarang.  Sebelumnya, mata uang digital untuk pembayaran sedang dikaji oleh otoritas moneter terkait manfaat dan peraturannya. Wacana penggunaan CBDC ini didorong karena pemanfaatan blockchain untuk efisiensi pembayaran, utamanya dalam sektor keuangan, yang dipicu oleh hadirnya bitcoin, uang krypto, dan mata uang digital lainnya.  Sementara itu, pengamat ekonomi digital Karim Taslim menilai keberadaan CBDC hanya akan bermanfaat terhadap kecepatan penyelesaian pembayaran atau transfer untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional yang melibatkan negara-negara penerbit.  Mata uang Indonesia bisa mendapat keuntungan, jika Indonesia berani untuk menerapkan strategi yang digunakan oleh Rusia, yang memaksa negara-negara pembeli gas atau minyak bumi, untuk membayar dalam rubel.  Menurut dia, Indonesia punya daya tawar yang tinggi seperti ini karena memiliki komoditas unggulan. Sebagai vendor atau supplier, sah-sah saja jika Indonesia menerapkan atau menentukan syarat dan ketentuan CBDC sesuai dengan garis kebijakan atau regulasi.  "Jika hal ini bisa diterapkan, saya yakin, nilai tukar Rupiah akan menguat dan akan menjadi mata uang yang semakin diperhitungkan dalam kancah perdagangan global," jelas Karim dikutip dari Antara, Selasa (12/7).  Sebelumnya, lembaga riset yang didukung oleh City of London Corporation melemparkan wacana akan adanya aturan global yang akan memungkinkan mata uang digital bank sentral beroperasi lintas batas dengan lancar dan mempercepat pembayaran grosir. Sebagian besar bank sentral, termasuk Federal Reserve, Bank Sentral Inggris, dan Bank Sentral Eropa, sedang mempelajari potensi peluncuran versi digital mata uang mereka.

Implementasi Mata Uang Digital Perlu Diikuti Transformasi Bank Sentral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/lael-b-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Federal Reserve Lael Brainard mengatakan, membuat versi digital resmi dolar AS dapat membantu memastikan stabilitas sistem keuangan. Hal itu dikarenakan aset kripto dan mata uang digital yang dikembangkan oleh negara lain kini menjadi semakin populer.  "Saat kami menilai sistem keuangan digital masa depan, adalah bijaksana untuk mempertimbangkan bagaimana mempertahankan akses publik yang siap untuk uang bank sentral yang aman, mungkin melalui analog digital dari penerbitan mata uang fisik Federal Reserve," kata Brainard dalam kesaksian yang dirilis sebelum penampilannya tentang masalah ini di hadapan Komite Jasa Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Kamis waktu setempat.  "Kami menyadari ada risiko tidak bertindak, sama seperti ada risiko bertindak," katanya, dikutip dari Antara.  Pembuat kebijakan Fed tetap terpecah tentang perlunya mata uang digital bank sentral (central bank digital currency-​​​​CBDC) dan baru saja menyelesaikan periode konsultasi publik tiga bulan untuk meminta umpan balik tentang gagasan tersebut. The Fed juga telah mengindikasikan tidak akan meluncurkannya tanpa dukungan yang jelas dari Gedung Putih dan anggota parlemen.  Itu menempatkannya di belakang rekan-rekan bank sentral global utama lainnya, termasuk Bank Sentral Eropa (ECB), Bank Sentral Jepang (BoJ) dan Bank Sentral Inggris (BoE), pada proses kemungkinan adopsi. China saat ini sedang menguji coba CBDC-nya sendiri dan secara total sembilan negara telah meluncurkan satu dan 87 negara lainnya sedang menjajaki opsi tersebut, menurut Dewan Atlantik.  Risiko mata uang kripto dan stablecoin yang diatur secara longgar, yang nilainya meledak selama pandemi Covid-19, telah menjadi fokus tajam dengan pasar kripto merosot tajam bulan ini setelah jatuhnya terraUSD "stablecoin" utama. Mata uang kripto terkemuka bitcoin telah turun lebih dari 50 persen sejak November.  "Peristiwa ini menggarisbawahi perlunya pagar pembatas peraturan yang jelas untuk memberikan perlindungan konsumen dan investor, melindungi stabilitas keuangan, dan memastikan tingkat persaingan dan inovasi di seluruh sistem keuangan," kata Brainard.  Tidak seperti uang kripto, yang biasanya dijalankan oleh aktor swasta, CBDC akan dikeluarkan dan didukung oleh bank sentral. Jika AS melanjutkan dengan menciptakannya, kata Brainard, itu harus dirancang agar bank komersial, mengingat sentralitasnya pada sistem keuangan, tidak terputus, misalnya dengan membatasi jumlah yang dapat dipegang atau ditransfer oleh seseorang.  Brainard juga berpendapat CBDC AS dapat melindungi kepentingan global dolar. Pembuat kebijakan Fed lainnya, termasuk Gubernur Fed Christopher Waller, lebih skeptis dan menunjukkan bahwa banyak transaksi dolar sudah digital, dan juga telah meningkatkan masalah privasi.

Pejabat Fed Nilai Uang Digital Resmi Bantu Stabilitas Sistem Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/si_pemalu-rupiah-baru.jpg" alt="MAKIN PEDE: Muhammad Izzam Athaya menunjukkan uang Rp 75 ribu yang bergambar dirinya di posisi tengah. (YEDIDAH PAKONDO/RADAR TARAKAN)" width="100%">
<figcaption>MAKIN PEDE: Muhammad Izzam Athaya menunjukkan uang Rp 75 ribu yang bergambar dirinya di posisi tengah. (YEDIDAH PAKONDO/RADAR TARAKAN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Digitalisasi tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya dan akan terus berkembang pesat seiring dengan jaman yang serba digital. Bank Indonesia (BI) saat ini sedang mempersiapkan pembuatan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC).  Rupiah digital sendiri merupakan sebuah representasi uang digital yang menjadi simbol kedaulatan negara atau sovereign currency yang diterbitkan oleh bank sentral dan menjadi bagian dari kewajiban moneter. Mengenai butuh tidaknya rupiah digital diterbitkan, bank sentral akan terlebih dahulu melihat kondisi ekonomi dan konteks digitalisasi yang sedang didorong.  "CBDC rupiah berbentuk uang digital yang akan diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral. Pasokannya bisa ditambahkan atau dikurangi oleh bank sentral untuk mencapai tujuan ekonomi," bunyi keterangan BI seperti dikutip dari akun Instagram resmi @bank_indonesia, Senin (31/5).  Terkait dengan rencana penerbitan CBDC ini, terdapat tiga pertimbangan. Pertama, keberadaan CBDC sebagai alat atau instrumen pembayaran yang sah di NKRI.  Kedua, mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Terakhir, menghadirkan pilihan instrumen pembayaran berbasis teknologi.  Dengan demikian, mata uang digital ini juga perlu dibentengi dengan firewall untuk menghindari serangan siber. Nantinya desain dan sistem keamanan akan disiapkan betul sebelum akhirnya rupiah digital bisa digunakan masyarakat.  BI mengingatkan, rupiah digital berbeda dari uang elektronik. Rupiah digital adalah uang digital yang diterbitkan bank sentral sehingga merupakan kewajiban bank sentral terhadap pemegangnya.  Sementara uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh pihak swasta atau industri dan merupakan kewajiban penerbit uang elektronik tersebut terhadap pemegangnya. Dalam hal ini, Bank Indonesia menegaskan mata uang yang sah untuk bertransaksi sesuai undang-undang di Indonesia hanya rupiah, baik tunai maupun nontunai.

Bakal Terbitkan Rupiah Digital Bernama CBDC, ini Pertimbangan BI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ojk-beberkan-alasan-mata-uang-virtual-masih-perlu-dikaji_m_229814.jpg" alt="Ilustrasi OJK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengaku, perubahan gaya hidup masyarakat dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membuat menjamurnya bisnis berbasis digital yaitu e-commerce dan financial technology yang tentunya membutuhkan alat pembayaran yang lebih cepat, aman dan efisien. Menurutnya, penggunaan e-money dan cryptocurrency dalam bisnis berbasis digital akan terhambat beberapa keterbatasan sehingga banyak negara mulai mengkaji dan mencoba menerapkan Central Bank Digital Currency (CBDC) dan Crypto Fiat Currency yang menggunakan teknologi Block Chain (Distributed Ledger Technology) serta didukung oleh sovereign currency (diterbitkan oleh Bank Sentral). Wimboh menyampaikan bahwa penerapan CBDC yang menggunakan teknologi Distributed Ledger di Indonesia perlu untuk terus dikaji penerapannya karena adanya manfaat pada penguatan sistem pembayaran. &ldquo;Untuk Indonesia yang berpenduduk besar dan kondisi demografi yang tersebar di sekitar 17 ribu pulau, berkembangnya financial technology dan digital payments yang handal harus terus kita dukung karena merupakan salah satu solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya akses keuangan&rdquo;, kata Wimboh alam siaran persnya, Minggu (22/7). Wimboh menyampaikan juga bahwa penerapan CBDC ini harus tetap mempertahankan peran Bank Sentral sebagai Otoritas Moneter dan Sistem Pembayaran. Aspek stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen juga tidak boleh dikesampingkan dalam penerapan CBDC. &ldquo;Penerapan CBDC ini akan menghemat banyak biaya di sistem pembayaran dan mempercepat peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Dalam penerapannya perlu transisi bertahap dan paralel serta mekanisme konversi juga harus jelas dan transparan. Begitu pula dari aspek legalitas juga perlu untuk disesuaikan,&rdquo; tuturnya. Penyesuaian legalitas sistem pembayaran digital di negara berkembang relatif lebih mudah daripada di negara Amerika Serikat yang membutuhkan proses lebih panjang, berdasarkan riset dari Angela Walch, Professor di St. Mary&rsquo;s University School of Law. &ldquo;Ekosistem sistem pembayaran yang terintegrasi sangat dibutuhkan sehingga kehadiran National Payment Gateway oleh Bank Indonesia merupakan langkah awal yang patut diapresiasi yang menghadirkan single network untuk transaksi domestik,&rdquo; tandasnya. OJK bersama dengan Pemerintah, Bank Indonesia akademisi dan juga lembaga internasional memiliki komitmen sebagai global collective efforts untuk menerapkan CBDC dapat berkembang ke arah yang dikehendaki dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.

OJK Beberkan Alasan Mata Uang Virtual Masih Perlu Dikaji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cbdc

Berita Terkini