<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/Screenshot_2024-06-28-11-17-24-225_comgoogleandroidgm-edit-213147781.jpg" alt="Ilustrasi Judi online" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Judi online</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Judi online (judol) yang berasal dari Kamboja dan Myanmar, memiliki keterkaitan dengan bisnis opium di Golden Triangle atau segi tiga emas. Namun, aktifitas ini juga memiliki keterkaitan dengan lembaga keuangan di Indonesia.&nbsp; Bahaya wabah judi online ini juga sudah merambah ke semua kalangan, dari mulai polisi, tentara, pegawai KPK, bahkan anggota DPR, tak terkecuali juga masyarakat biasa.&nbsp; Merespons hal itu Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri mengatakan, sebetulnya cara menghancurkan judol sangatlah mudah karena judi online dan aktivitas bisnis lainnya, menjalankan prinsip bank follows the trade.&nbsp; "Jika ingin menghancurkan aktivitas judol, hancurkan sistem pembayaran yang mendukungnya. Yakni, perbankan dan lembaga keuangan non-bank," kata Deni Daruri, Jakarta, Selasa (9/7). &nbsp; Selama ini, kata Deni, Bank Indonesia (BI) diduga terkesan mempermudah izin pelaku judi online bertransaksi di perbankan. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas perbankan, terkesan abai.&nbsp; "Belakangan, untuk memerangi aktivitas judi online, OJK menginstruksikan bank untuk tidak hanya memblokir rekening, tapi juga mengembalikan keuntungan bank yang diperoleh dari transaksi tersebut," ungkapnya. Pendirian layanan jasa pembayaran oleh pemilik judi online, kata dia, dapat dilihat sebagai strategi untuk memfasilitasi transaksi keuangan besar dan sering. Ini menjadi karakteristik umum dari industri judol.&nbsp; Artinya, dengan memiliki layanan pembayaran sendiri, pemilik judol dapat mengurangi ketergantungan kepada penyedia layanan pembayaran eksternal yang mungkin memiliki batasan transaksi, atau biayanya mahal.&nbsp; "Selain itu, punya sistem pembayaran internal, mereka dapat memiliki mengontrol yang lebih besar atas proses transaksi, termasuk kecepatan dan keamanan transfer dana," kata Deni. &nbsp;Dari perspektif perbankan, lanjutnya, kerja sama dengan layanan pembayaran milik judol dapat menimbulkan risiko reputasi dan hukum. Mengingat judol sering kali berada dalam area abu-abu dari segi legalitas.&nbsp; Menurutnya, pihak bank mungkin melihat potensi keuntungan dari volume transaksi yang tinggi yang dihasilkan oleh industri ini. Oleh karena itu, bank harus melakukan penilaian risiko yang cermat dan memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku sebelum bekerja sama dengan layanan pembayaran semacam ini. Ke depan, kata dia, baik OJK maupun BI wajib melakukan audit investigasi terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank yang diduga terkait judol yang hingga saat ini luput dilakukan terhadap lembaga keuangan secara rutin.&nbsp; Audit investigasi khusus judol memungkinkan lembaga keuangan memeriksa kelemahan dalam sistem kontrol internal mereka, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran.&nbsp; Untuk mencegah pemilik judol memiliki layanan jasa pembayaran, Deni mengusulkan sejumlah hal. Pertama, peningkatan kerja sama antarlembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penting untuk mengidentifikasi dan memblokir transaksi yang terkait dengan judi online.&nbsp; Kedua, lanjutnya, penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan dan layanan pembayaran elektronik untuk memastikan bahwa mereka tidak memproses transaksi yang berkaitan dengan judi online.&nbsp; "Ketiga, penggunaan teknologi analisis data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan yang mungkin terkait dengan judol," kata Deni.&nbsp; Keempat, lanjutnya, pemblokiran akses ke situs judi online oleh Kominfo harus terus ditingkatkan, termasuk pemutusan akses ke situs yang baru teridentifikasi. Kelima, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku judi online, termasuk penyedia layanan pembayaran yang terlibat.&nbsp; "Keenam, edukasi publik mengenai risiko dan dampak negatif dari judi online, serta cara melaporkan aktivitas yang mencurigakan," ungkapnya.&nbsp; Ketujuh, mendorong lembaga keuangan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan ke PPATK dan mengambil tindakan preventif seperti menutup rekening yang terlibat dalam judi online.Kedelapan, memperkuat kerja sama internasional untuk menangani situs judi online yang beroperasi lintas negara.&nbsp; Kesembilan, lanjut Deni, memperbarui dan memperkuat peraturan perbankan untuk mencegah rekening bank digunakan sebagai sarana untuk judi online.&nbsp; "Kesepuluh, meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis para pekerja di sektor perbankan dan keuangan untuk mengenali dan menangani transaksi yang terkait dengan judol," paparnya.&nbsp; Selain itu, kata Deni, Bank Indonesia lebih hati-hati agar tak kecolongan, memberikan izin kepada penyelenggara jasa pembayaran yang dimiliki entitas judol. Pertama, memahami secara mendalam regulasi yang berlaku adalah kunci.&nbsp; "BI telah menetapkan regulasi ketat terkait pemberian izin penyelenggara jasa sistem pembayaran, mencakup kehati-hatian dan kewajiban Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Termasuk menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC)," imbuhnya.

Selama ini, kata Deni, Bank Indonesia (BI) diduga terkesan mempermudah izin pelaku judi online bertransaksi di perbankan.

CBC: Jika Ingin Menghancurkan Aktivitas Judol, Maka Blokir Sistem Pembayarannya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-tuntas-cbc-curiga-kasus-blbi-digoreng-lagi_m_226305.jpg" alt="Founder Bumi Global Karbon (BGK), Foundation, Achmad Deni Daruri menilai, dari seluruh bank nasional, kinerja BTN dalam menjalankan transformasi berkelanjutan paling unggul." width="100%">
<figcaption>Founder Bumi Global Karbon (BGK), Foundation, Achmad Deni Daruri menilai, dari seluruh bank nasional, kinerja BTN dalam menjalankan transformasi berkelanjutan paling unggul.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah bank di Indonesia per Maret 2024, mencapai 106 bank umum. Diharapkan terjadi merger besar-besaran ingga jumlahnya hanya 25 bank umum.&nbsp; Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri mengingatkan, harus dipertimbangkan bahwa merger antar bank di Indonesia, tidak bisa dihindari di masa depan. karena persaingan di bidang perbankan yang semakin ketat.&nbsp; "Merger tersebut akan kehilangan arah perbaikan perbankan nasional yang tepat jika mengabaikan sifat masing-masing bank. Semakin sama perilaku dari bank-bank yang akan merger, semakin mudah adaptasi yang dilakukan oleh bank hasil merger tersebut," kata Deni, Jakarta, Senin (10/6). Sifat-sifat bank, kata dia, pada akhirnya harus menjamin bahwa perbankan di masa depan mampu bersaing secara sehat. Sifat-sifat bank yang penting tersebut tercermin dalam besaran variabel Total Factor Productivity (TFP), Technical Efficiency, dan skala ekonomis.&nbsp; "Ketiga variabel itu merupakan necessary condition variables yang juga harus didampingi sufficient condition variables, yaitu average costs, marginal costs, net interest margin (NIM), return on assets (ROA), dan return on equity (ROE)," kata Deny. Berdasarkan variabel daya saing perbankan, kata dia, dilakukan skenario pengelompokan merger bank-bank di Indonesia. Hasil pengelompokan merger perbankan ini dapat dilihat dari munculnya 25 pengelompokan merger antara bank-bank yang memiliki sifat-sifat perilaku produksi yang hampir sama di lanskap perbankan Indonesia.&nbsp; "Merger bank yang mempertimbangkan persamaan sifat perilaku bank dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam hal peningkatan kinerja dan efisiensi operasional," ungkapnya. Perilaku bank sebelum merger, lanjut Deni, seperti kebijakan kredit, pengelolaan risiko, dan inovasi layanan, dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesamaan dan potensi sinergi.&nbsp; "Bank yang memiliki perilaku serupa dalam hal manajemen risiko, misalnya, dapat mengintegrasikan sistem mereka dengan lebih mulus, mengurangi redudansi, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko secara keseluruhan," ungkapnya.&nbsp; Selain itu, lanjutnya, bank dengan filosofi layanan pelanggan yang serupa dapat menyatukan budaya perusahaan mereka dengan lebih efektif, menciptakan pengalaman pelanggan yang kohesif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. "Ini juga dapat mempercepat proses inovasi layanan, karena kedua bank mungkin sudah memiliki jalur pengembangan yang serupa, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan penelitian dan pengembangan yang telah ada untuk membawa produk baru ke pasar dengan lebih cepat," paparnya.&nbsp; Dari perspektif operasional, lanjutnya, merger antara bank dengan perilaku operasional yang serupa dapat menghasilkan efisiensi biaya yang signifikan.&nbsp; Penggabungan operasi back-office, misalnya, dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan margin keuntungan. Ini juga dapat memungkinkan bank yang telah merger untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif, memprioritaskan investasi dalam teknologi atau area pertumbuhan yang menjanjikan. Dalam hal strategi bisnis, lanjutnya, bank yang memiliki pendekatan serupa terhadap ekspansi pasar atau diversifikasi produk dapat memanfaatkan merger untuk memperkuat posisi mereka di pasar yang ada atau memasuki pasar baru dengan lebih efektif.&nbsp; "Sinergi strategis ini dapat menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat dan memperluas jangkauan geografis bank yang telah merger. Merger juga dapat memperkuat kemampuan bank untuk menangani perubahan regulasi dan lingkungan ekonomi yang dinamis," ungkapnya.&nbsp; Bank dengan pendekatan serupa terhadap kepatuhan dan adaptasi terhadap perubahan regulasi dapat berbagi praktik terbaik dan mengembangkan sistem yang lebih tangguh untuk mengelola risiko regulasi. Potensi PHK akibat merger? Pemerintah Indonesia, kata dia, perlu belajar dari Singapura yang telah terlebih dahulu melakukan merger bank. Strategi penyaluran karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat merger bank pemerintah di Singapura biasanya melibatkan beberapa langkah kunci.&nbsp; "Pertama, pemerintah sering kali bekerja sama dengan lembaga pelatihan untuk menyediakan program reskilling dan upskilling, memastikan bahwa karyawan yang terkena dampak dapat meningkatkan keterampilan mereka dan tetap relevan di pasar kerja," ungkapnya.&nbsp; Kedua, lanjutnya, ada inisiatif pencocokan pekerjaan yang dilakukan oleh agensi tenaga kerja pemerintah, yang membantu mantan karyawan menemukan peluang kerja baru di sektor yang sedang berkembang atau memiliki kekurangan tenaga kerja.&nbsp; "Ketiga, seringkali ada dukungan finansial sementara bagi karyawan yang terkena PHK, memberikan mereka waktu untuk mencari pekerjaan tanpa tekanan finansial yang berlebihan," tuturnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah bank di Indonesia per Maret 2024, mencapai 106 bank umum. Merger jadi solusi.

CBC Sebut Indonesia Emas Hanya Bisa Terwujud dengan 25 Bank 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri menyebut, saat ini, industri perbankan sedang tidak baik-baik saja. Risiko likuiditas dan kenaikan biaya operasional semakin memberatkan. Dirinya pun mengkritik press release yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Oktober 2023 (SP 163/GKPB/OJK/X/2023), memperlihatkan OJK kurang jeli dengan tugas yang diemban. "Di era suku bunga tinggi, perbankan akan menghadapi risiko likuiditas dan peningkatan biaya operasional. Rasio Sharpe Square Ratio (SSR) adalah metode untuk mengukur kinerja suatu portofolio," kata Deni dalam keterangannya Jakarta, Kamis (9/11). Asal tahu saja, rasio SSR berguna untuk mengukur seberapa besar proporsi dana pihak ketiga (DPK) yang harus disimpan oleh bank di Bank Indonesia (BI), sebagai cadangan. Semakin tinggi rasio SSR, maka semakin rendah likuiditas bank yang bersangkutan. Artinya, semakin tinggi pula biaya operasional bank tersebut. Bank Indonesia (BI) menetapkanm besaran rasio SSR yang berbeda untuk setiap jenis simpanan. "Jika tingkat suku bunga naik, maka DPK akan berpindah dari simpanan berjangka pendek ke jangka panjang yang bunganya lebih tinggi," terang Deni. Hal ini, lanjutnya, meningkatkan rasio SSR bank, karena simpanan berjangka panjang memiliki rasio SSR lebih tinggi ketimbang simpanan berjangka pendek. Untuk itu, kata dia, bank harus mengelola komposisi DPK-nya agar tidak terlalu terbebani kewajiban SSR. Kinerja sektor keuangan yang jauh dari moncer memperlihatkan tidak jelinya OJK akan permasalahan sektor keuangan di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya tiga hal penting yang secara struktural justru tidak dijelaskan oleh OJK dengan sistematis. Pertama, meningkatnya risiko sistemik akibat ketidakstabilan ekonomi global, geopolitik, dan bencana alam. "Kedua, meningkatnya persaingan antara penyedia jasa keuangan, baik konvensional maupun digital. Ketiga, meningkatnya potensi fraud, cybercrime, dan money laundering dalam sektor jasa keuangan," paparnya. Penjabaran rencana OJK untuk mengatasi hal-hal di atas, menurut Deni, sangat tidak jelas alias sumir sekali. Ketiga hal penting tersebut, tidak dijelaskan detil, karena OJK tidak mengaitkannya dengan empat permasalahan. Pertama, lanjutnya, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan fungsi pengaturan dan pengawasan antara sektor-sektor jasa keuangan. Kedua, masih terdapat potensi konflik kepentingan antara OJK dengan pihak-pihak yang diawasi. "Ketiga, masih ada keterbatasan dalam hal infrastruktur, teknologi, dan anggaran. Keempat, ada celah hukum dan regulasi yang perlu disempurnakan," kata Deni. Jika OJK tidak bisa mengaitkan empat hal itu dengan ketiga hal penting di atas, maka Press Release OJK tentang kinerja OJK selama ini hanyalah fatamorgana belaka. "Sebab inilah sebenarnya kerapuhan dari OJK sendiri. Mengapa kerapuhan ini dapat terjadi? Hal ini terjadi karena adanya konflik kepentingan di dalam OJK itu sendiri," pungkasnya

Sdanya tiga hal penting yang secara struktural justru tidak dijelaskan oleh OJK dengan sistematis. Salah satunya soal risiko sitemik.

Banyak Permasalahan di Sektor Keuangan, CBC Soroti Kebijakan OJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-tuntas-cbc-curiga-kasus-blbi-digoreng-lagi_m_226305.jpg" alt="Founder Bumi Global Karbon (BGK), Foundation, Achmad Deni Daruri menilai, dari seluruh bank nasional, kinerja BTN dalam menjalankan transformasi berkelanjutan paling unggul." width="100%">
<figcaption>Founder Bumi Global Karbon (BGK), Foundation, Achmad Deni Daruri menilai, dari seluruh bank nasional, kinerja BTN dalam menjalankan transformasi berkelanjutan paling unggul.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seiring derasnya teknologi digital, semakin banyak kasus terkait pembayaran perbankan nasional.&nbsp;Bank Indonesia (BI) perlu melakukan audit terhadap seluruh bank yang beroperasi, secara digital seiring semakin banyaknya kasus terkait pembayaran perbankan nasional. Merespons hal itu, Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri mengatakan, saat ini banyak kasus tentang pelanggaran hukum yang menyeret sejumlah pihak terkait investasi teknologi pembayaran perbankan di Indonesia. Kasus-kasus yang muncul dan tenggelam di publik itu, kata Deni, menunjukkan rentannya sektor teknologi pembayaran perbankan Indonesia, terhadap risiko dan tantangan yang mengancam stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. "Tentu saja, menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar," kata Deni. Untuk itu, kata Deni, diperlukan audit teknologi perbankan oleh BI yang hasilnya disampaikan kepada publik. Hal ini acapkali luput dilakukan BI. Padahal, manfaatnya cukup dahsyat bagi lembaga keuangan. "Meningkatkan keamanan data dan informasi perbankan, sehingga dapat mencegah kebocoran, pencurian, atau manipulasi data yang dapat merugikan nasabah dan reputasi bank," kata dia. Audit teknologi perbankan, kata dia, dapat membantu bank untuk memastikan bahwa sistem, infrastruktur, dan praktik teknologi informasi yang digunakan telah sesuai dengan standar keamanan yang berlaku, baik nasional maupun internasional BI kata dia, harus memastikan integrasi sistem yang baik dan konsisten, sehingga dapat mengurangi kesalahan, inkonsistensi, atau ketidaksesuaian data antara sistem yang berbeda atau antara sistem dengan laporan keuangan. Audit teknologi perbankan dapat membantu bank untuk memastikan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan telah terintegrasi dengan baik dan dapat berkomunikasi dengan sistem lainnya secara efektif dan efisien. "Meningkatkan kinerja aplikasi dan layanan perbankan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah, serta menghemat biaya operasional dan pemeliharaan sistem," kata Deni. Audit teknologi perbankan, lanjutnya, dapat membantu bank untuk memastikan bahwa aplikasi dan layanan perbankan yang disediakan telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan nasabah, serta dapat menangani permintaan dan transaksi nasabah dengan cepat dan akurat. "Meningkatkan manajemen proyek teknologi perbankan, sehingga dapat memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, pengendalian risiko yang efektif, dan pencapaian tujuan proyek sesuai dengan rencana dan anggaran," kata Deni. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku, lanjut Deni, wajib terlaksana. Sehingga dapat menghindari sanksi, denda, atau tindakan hukum yang dapat merugikan bank. "Audit teknologi perbankan dapat membantu bank untuk memastikan bahwa penyelenggaraan teknologi informasi telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, baik dari BI maupun dari pihak lain yang terkait," pungkasnya.

Saat ini banyak kasus tentang pelanggaran hukum yang menyeret sejumlah pihak terkait investasi teknologi pembayaran perbankan di Indonesia.

CBC dorong BI Lakukan Audit Teknologi Pembayaran Perbankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri menyebut adanya ancaman serius terhadap stabilitas sektor keuangan dalam negeri. Dampak dari stagflasi, Covid-19, dan cacar monyet.  Untuk itu, kata Deni, struktur dan perilaku (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah kendali Mahendra Siregar harus bisa menyesuaikan dengan tantangan tersebut. Pimpinan baru OJK perlu segera melakukan wawancara terhadap karyawan level tinggi.  "Hal ini menimbulkan keresahan yang luar biasa karena visi dan misi OJK akan digantikan oleh visi dan misi pimpinan OJK yang baru. Jika dilakukan secara objektif, seharusnya karyawan OJK yang melakukan interview terhadap pimpinan baru untuk mengukur loyalitas dan kemampuan memimpin mereka," ungkap Deni, Jakarta, Selasa (23/8).  Deni menjelaskan, Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada 17 Agustus 2022, layak diparesiasi. Terbetik rencana untuk merombak UU Bank Indonesia (BI). Di mana, tugas BI bukan hanya mengelola inflasi dan nilai tukar rupiah, namun juga pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas sektor keuangan (pengawasan bank).  "Saya kira, DPR harus mensukseskan rencana ini," tuturnya.  Deni juga menuturkan, pergantian pimpinan OJK memang memberikan harapan di satu pihak, bahwa OJK akan melakukan perubahan yang tepat menyongsong tantangan tersebut. Namun, di sisi lain, perubahan yang terjadi justru keliru dalam mengantisipasi tantangan tersebut.  "Kelemahan OJK, selama ini, adalah tidak adanya koordinasi antara pimpinan OJK. Di mana, peran ketua OJK ibarat bermain bola lebih banyak bergerak tanpa bola. Sementara pimpinan lainnya lebih banyak mendribling bola, ketimbang melakukan umpan-umpan cantik untuk menciptakan peluang gol," terangnya.  Deni juga mengingatkan akan pentingnya koordinasi untuk meminimalkan konflik, persaingan berakhir, pemborosan, penundaan, ketidakpedulian, dan masalah organisasi lainnya. Ini memastikan kelancaran fungsi organisasi. Oleh karena itu, dengan bantuan koordinasi organisasi dapat memenuhi tujuannya dengan segera.  Sebab, individu yang berkoordinasi satu sama lain menjadi lebih mengenal satu sama lain, mengurangi kemungkinan konflik yang tidak perlu di antara mereka dan setiap individu mencoba level terbaiknya untuk mendukung rekan satu timnya. Hasilnya meningkatkan tingkat ikatan di antara mereka.  "Ketua OJK jangan seperti yang lalu yang hanya berkecimpung pada taksonomi-taksonomi green saja dan juga melindungi bank tertentu. Ketua OJK harus keluar dari perangkap sektoral dan terpaku pada kontrol semata. Kontrol adalah kekuatan menahan dan mengatur dengan mana sesuatu dapat dimulai, diperlambat atau dihentikan," ungkapnya.  Di balik kelemahan itu, Deni mengapresiasi keberhasilan OJK era Wimboh Santoso yang berhasil merestrukturisasi Bank Bukopin hingga Bank Muamalat, berhasil menyelamatkan dana haji. Namun, sayangnya, prestasi tersebut hanya dilakukan oleh bidang perbankan semata yang pada kenyataannya tidak didukung Ketua OJK yang lalu.  "Walaupun demikian, restrukturisasi ini akan tergantung kepada sejauh mana pandemi Covid-19, Cacar Monyet, dan stagflasi mampu diatasi secara makro ekonomi," terangnya.  Per Mei 2022, OJK mencatat total outstanding restrukturisasi perbankan mencapai Rp 596,25 triliun. Angka tersebut turun Rp10,14 triliun ketimbang bulan sebelumnya. Sementara akhir 2021, angka tersebut turun 67,24 persen.  Adapun NPL perbankan di saat yang sama, masih cukup terjaga. Berdasarkan data OJK, NPL gross per Mei 2022 mencapai 3,04 persen, dan NPL nett sebesar 0,85 persen. Secara gross, NPL tersebut memang mengalami kenaikan tipis dari akhir 2021 yang tercatat 3 persen. Namun turun secara net dari 0,88 persen.  "Pimpinan OJK baru jangan mengulangi kesalahan pimpinan lama," tandasnya.

CBC Minta Pimpinan OJK Tak Ulangai Kesalahan yang Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Sri-Lanka-Rusuh-copy.jpg" alt="Antara Reuters" width="100%">
<figcaption>Antara Reuters</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), A Deni Daruri mengingatkan soal krisis yang terjadi di Sri Lanka berpotensi menjalar ke Indonesia. Karena itu tim ekonomi yang dipercaya Presiden Jokowi, harus bekerja keras dan ekstra hati-hati.  "Kondisi saat ini, membuat para menteri tidak bisa santai. Semuanya harus kerja keras dan cerdas," kata Deni dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (29/6).  Namun, Deni mengaku pesimistis dengan kinerja tim ekonomi. Karena di dalamnya terlalu banyak politikus, sehingga lebih mencerminkan bagi-bagi kursi, ketimbang profesionalitas. Sementara tantangannya cukup beresiko.  Deni juga menuturkan, upaya membangun perekonomian yang kuat diperlukan orang yang tepat. Artinya, profesionalisme dalam birokrasi menjadi wajib hukumnya. Karena itu, Indonesia perlu kembali ke paham the right man on the right job.  "Ini kan masalahnya adalah masalah ekonomi maka perbanyak menteri yang paham ekonomi. Caranya sederhana, menjadikan PhD economics lulusan Ivy League atau universitas non-Ivy yang memiliki kaliber yang sama seperti MIT, Berkeley, Davis, dan Stanford," imbuh Deni.  Jika prinsip the right man on the right job dijalankan Presiden Jokowi, kata deni, maka menteri bidang ekonomi bukanlah burung beo yang mengikuti suara negara lain. Contohnya: Bank Sentral Jepang terus menerapkan quantitative easing, sementara bank sentral negara lainnya semakin mengetatkan sektor moneter.  Menurut Deni, krisis ekonomi kali ini, berbeda untuk setiap negara. Di mana, sumber inflasi akibat mahalnya biaya (cost push inflation ). inflasi karena biaya kemungkinan disebabkan oleh kenaikan biaya barang, atau jasa penting. Sebab, tidak ada alternatif yang sesuai.  Sebab, tuturnya, ketika bisnis menghadapi harga tinggi karena bahan baku, maka pengusaha terpaksa menaikkan harga output. Salah satu contoh inflasi dorongan biaya adalah krisis minyak era 1970-an, yang oleh beberapa ekonom dipandang sebagai penyebab utama inflasi global.  Padahal, kata Denny, inflasi dihasilkan dari kenaikan harga minyak yang dipatok OPEC. Karena minyak bumi sangat penting bagi industri, kenaikan harga yang besar dapat menyebabkan kenaikan harga barang.  Beberapa ekonom berpendapat, kenaikan harga seperti saat ini, menaikkan tingkat inflasi dalam periode yang lebih lama. Karena, ekspektasi adaptif dan spiral harga/upah, sehingga guncangan penawaran dapat memiliki efek yang terus-menerus (stagflation).  Untuk mengatasi hal ini, menurutnya, sangat mudah. Pemerintah harus berorientasi menciptakan sumber energi dengan biaya marginal sebesar nol. Untuk itu Pemerintah harus mengembangkan sumber energi berbasis matahari dan angin sehingga ketergantungan kepada energi fosil yang harganya meningkat dapat dieliminir.  Langkah kedua, lanjutnya, pemerintah harus menciptakan monopoli alamiah dalam produksi energi fosil dan makanan. Terapkan harga sebesar biaya marginal yang paling murah. Untuk menjalankan misi ini, maka Pemerintah dapat mengambil alih semua perusahaan batu bara, sehingga memiliki skala ekonomi yang sangat tinggi.  "Selain itu, pemerintah harus mengambil alih semua usaha perkebunan termasuk kelapa sawit dan produksi CPO-nya, sehingga skala ekonominya menjadi sangat besar," ungkapnya.  Lebih lanjut, kata Denny, Indonesia mampu melewati krisis ekonomi dunia yang bermodel stagflasi ini, jika menempatkan menteri bidang ekonomi dan investasi, sesuai dengan bidang pendidikan ekonomi yang berkelas dunia.  Jika awal Orde Baru, banyak menteri yang Phd economics dari Berkeley, maka saat ini tidak ada menteri yang selevel itu. Satu-satunya PhD economics adalah Sri Mulyani, namun ia hanyalah lulusan Illinois.

Presdir CBC Ingatakan Krisis Sri Lanka Bisa Menular ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20220112180457.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, berhasil menekan ketimpangan ekonomi warga di Jawa Timur. Bahkan lebih berhasil ketimbang Jawa Tengah. Model pembangunan di Jatim dinilai bisa mempercepat Indonesia menjadi negara super maju.  President Directur Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri, mengatakan dalam kajian lembaganya, per Maret 2021, angka gini ratio di Jawa Timur (Jatim) mencapai 0,374. Naik 0,010 ketimbang September 2020 sebesar 0,364.  Dua tahun sebelumnya, angka gini ratio dapat dipertahankan tidak naik. Harap dicatat, angka gini ratio Jawa Timur, lebih rendah ketimbang angka gini ratio nasional.  "Ini memperlihatkan pembangunan di Jawa Timur, lebih berkeadilan ketimbang Indonesia secara keseluruan," papar Deni dalam keterangannya, Rabu (9/2)  Dia mengatakan, potret keberhasilan Gubernur Jawa Timur Khofifah sangat layak dijadikan model pembangunan di Indonesia. Bandingkan dengan Jawa Tengah, tingkat ketimpangan ekonomi pada Maret 2021 diukur dengan gini ratio mencapai 0,372. Naik 0,013 poin jika dibandingkan dengan September 2020 sebesar 0,359.  "Begitu pula jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2020 sebesar 0,362, mengalami kenaikan. Artinya, terjadi kenaikan atas ketimpangan di Jawa Tengah, sebesar 0,013. Sementara Jawa Timur, gini ratio-nya lebih kecil yaitu 0,010. Dengan demikian proses pembangunan di Jawa Timur lebih berkeadilan, ketimbang Jawa Tengah," paparnya.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini DKI Jakarta berada di level 0,409 pada Maret 2021. Implikasinya proses pembangunan di DKI agak timpang. Dengan demikian sangatlah berbahaya jika model pembangunan Jakarta diterapkan di Indonesia.  Meratanya pembangunan di Jawa Timur, kata Deni, tercipta karena kontribusi beberapa sektor yang sangat tinggi. Semisal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur pada kuartal I 2021 mencapai Rp 587,32 triliun. Sebesar 30,94 persen kontribusinya berasal dari sektor industri.  Bandingkan secara nasional, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB, pada triwulan III-2021, mencapai 17,33 persen. Artinya, kontribusi sektor manufaktor Indonesia (nasional) hanya separuh dari Jawa Timur. Sedangkan, Jakarta hanya 11 persen.  Dengan model pembangunan Jawa Timur, maka Indonesia dapat meniru Korea Selatan untuk mensejajarkan diri sebagai negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).  “Manufaktur nilai tambah ( persen dari PDB) di Jerman dilaporkan sebesar 18,17 persen pada tahun 2020, menurut kumpulan indikator pembangunan Bank Dunia, yang dikumpulkan dari sumber yang diakui secara resmi. Artinya sudah jauh di bawah Jawa Timur," papar Deni.  Sedankan pada Maret 2021, lanjut Deni, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (nasional) yang diukur dari gini ratio mencapai 0,384. Turun 0,001 poin ketimbang September 2020 sebesar 0,385. Dan, meningkat 0,003 poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 0,381.  Dari paparan tersebut, kepemimpinan Gubernur Khofifiah yang berhasil menjaga angka gini ratio Jatim per Maret 2021 sebesar 0,374, adalah yang terkecil.  "Ini memperlihatkan bahwa Khofifah sangat layak menjadi Presiden Indonesia, karena Angela Merkel saja kalah dalam meningkatkan konstribusi dari sektor manufakturnya," imbuh Deni.  Sementara dibandingkan dengan mantan pemimpin Jerman, Angela Merkel, Deni mengatakan berdasarkan data Eurostat, koefisien gini dari pendapatan disposabel setara di Jerman, mencapai 34,40 persen pada Desember 2020. Secara historis, koefisien gini dari pendapatan disposabel yang setara mencapai rekor tertinggi yakni 34,40 persen pada Desember 2020. Dan, rekor terendah 28,30 persen pada Desember 2012.  Lalu bagaimana dengan Tiongkok?. Deni mengatakan sektor manufaktur di negeri Tirai Bambu, memberikan nilai tambah (persen dari PDB) sebesar 26,18 persen pada 2020. Itu berdasarkan kumpulan indikator pembangunan Bank Dunia, yang dikumpulkan dari sumber yang diakui secara resmi.  Di Tiongkok, kata Deni, indeks Gini mencapai 51 persen pada 2018. Secara konsep pembangunan, sangatlah jelas bahwa pembangunan Jawa Timur yang dikomandani oleh Khofifah sudah mengalahkan Tiongkok  "Khofifah Indar Parawangsa memang tidak mempunyai ambisi untuk menjadi Presiden karena sedang fokus membangun Jawa Timur," tuturnya.  "Namun bangsa ini akan kehilangan momentum jika tidak pernah mengusulkan orang yang satu visi dan misi dengan Gus Dur tersebut menjadi calon presiden, karena prestasinya yang luar biasa ini," pungkasnya.

Model Pembangunan Khofifah Percepat Indonesia jadi Negara Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20220112180457.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - President Director Center for Banking Crisis (CBC) Deni Daruri mengatakan, kemampuan moneter Khofifah Indar Parawansa patut diapresiasi. Pasalnya Gubernur Jawa Timur itu mampu membuat di daerahnya tak ada gejolak harga.  Karena itu, kata Deni, tingkat kepuasan warga Jawa Timur terhadap kinerja Gubernur Khofifah sangat tinggi, mencapai 82,8 persen. Sebagai Gubernur Jatim sejak 2019, lanjutnya, Khofifah berhasil memperlihatkam kepiawaian sebagai kepala daerah yang memahami moneter. Di mana, inflasi mampu ditekan turun dan sangat terkendali.  "Hal ini tidak mudah karena dibandingkan dengan DKI Jakarta, Jawa Timur adalah bagaikan pesawat A380, sedangkan DKI Jakarta dapat disamakan dengan Cesna, mengingat penduduk Jawa Timur adalah nomor dua terbesar di Indonesia, Jateng sinonim dengan A300," papar Deni, Jakarta, Selasa (25/1).  Deni juga menuturkan, inflasi pada 2019 sebesar 2,12 persen, lanjutnya, turun ketimbang inflasi pada 2018 sebesar 2,86 persen. Setahun menjabat, inflasi tetap bisa diturunkan menjadi 1,44 persen. Capaian ini menjadi sejarah baru di tataran kepala daerah di Jawa Timur.  “Artinya tidak berlebihan jika Khofifah sudah membuktikan diri memahami ilmu moneter," tuturnya.  Tahun lalu, inflasi di Jawa Timur semakin terkendali. Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, mencatat pada Oktober 2021, Jawa Timur mengalami inflasi 0,18 persen setelah bulan sebelumnya mengalami deflasi 0,11 persen.  Di era pandemi COVID-19, indikator Kesehatan perekonomian dilihat dari besarnya produksi listrik. Bahkan, Tiongkok yang katanya mau menjadi negara adi daya, produksi listriknya terseok-seok di era Covid, sementara itu Jawa Timur produksi listrik terus menanjak tinggi.  “Saat Khofifah menjadi gubernur Jatim pada 2019, lanjut Deni, produksi listrik meningkat menjadi 39,41 juta Mwh. Jauh di atas 2018 sebesar 37,86 Mwh. Sementara pada 2020, naik lagi menjadi 39,61 Mwh,” ujarnya.  Deni juga menuturkan, indeks pembangunan manusia (IPM) selalu meningkat. Pada 2019 sebesar 71,5, di mana pada 2018 sebesar 70,77. Sedangkan 2020, IPM meningkat menjadi 71,71. Peningkatan pertumbuhan IPM pada 2021, dipengaruhi membaiknya sejumlah indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.  Tahun 2021, kata Deni, Indeks Pembangunan manusia Jawa Timur meningkat lagi menjadi 72,14. Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang.  Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Di mana, indeks pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  Strategi Khofifah dalam meningkatkan IPM, kata Deni, adalah peningkatan alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan, pendapatan per kapita, angka partisipasi sekolah SMP, angka partisipasi sekolah SMA, dan rasio murid guru tingkat SD.  "TPT lulusan universitas pada Agustus 2021 sebesar 5,17 persen. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan Februari 2021 dan Augustus 2020 yang masing-masing sebesar 5,59 persen dan 6,08 persen. Kurva Phillips menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran," paparnya.  Dalam jangka pendek, inflasi dan pengangguran berbanding terbalik; ketika satu kuantitas meningkat, yang lain berkurang. Dalam jangka panjang, tidak ada trade-off. Pengangguran akan hilang dengan sendirinya.  "Dengan prestasi Khofifah diatas maka kinerja Jawa Timur akan menjadi miniatur Indonesia akan lebih maju. Bisa jadi Ibu Khofifah Indar Parawangsa akan menjadi alternatif presiden yang paling mumpuni seperti halnya Angela Merkel," pungkasnya.

CBC Sebut Khofifah Gubernur Paling Paham Moneter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-tuntas-cbc-curiga-kasus-blbi-digoreng-lagi_m_226305.jpg" alt="Founder Bumi Global Karbon (BGK), Foundation, Achmad Deni Daruri menilai, dari seluruh bank nasional, kinerja BTN dalam menjalankan transformasi berkelanjutan paling unggul." width="100%">
<figcaption>Founder Bumi Global Karbon (BGK), Foundation, Achmad Deni Daruri menilai, dari seluruh bank nasional, kinerja BTN dalam menjalankan transformasi berkelanjutan paling unggul.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia butuh dana besar untuk bisa memerangi wabah Virus Korona. Sejumlah pakar menyarankan ada adanya relaksasi defisit pembiayaan hingga 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).  Salah satunya, President Director Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri menerangkan, apabila angka defisit APBN hanya diproyeksikan 5 persen, dikhawatirkan ekspansi fiskal secara riil tidak akan berubah.  Padahal, perang melawan COVID-19 harus memiliki efek ekspansi fiskal yang riil yang signifikan. Karena itu, sudah saatnya pembiayaan diutamakan dari IMF karena ancaman terbesar dari perang terhadap Korona virus yang dilakukan oleh masyarakat dunia akan menyebabkan ancaman krisis neraca pembayaran.  "Targetnya, awal April dana pinjaman dari IMF sudah dijamin 100 persen diperoleh Indonesia jika membutuhkan," ujar Deni dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (31/03)  Untuk menjalankan program-program jaring keamanan, kata Deni, pembiayaannya bisa didapatkan dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), yang targetnya pada pertengahan April harus sudah terealisasikan.  "Untuk melakukan program bailout, pembiayaan diproyeksikan berasal dari pendanaan Bank Indonesia, seperti yang juga dilakukan oleh bank sentral Amerika Serikat," paparnya.  Untuk itu, lanjut Deni, Bank Indonesia (BI) harus segera melakukan currency swap dengan bank sentral Amerika Serikat secepatnya. Sementara untuk pinjaman bilateral akan sulit diperoleh karena semua negara membutuhkan dana untuk perang melawan Korona virus ini.  "Bahkan, Tiongkok diperkirakan kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan PDB-nya mengalami negatif 9 persen," imbuhnya.  Belajar dari sejarah protocol krisis, selama krisis sistemik masa lalu, dana untuk pemulihan krisis tidak dapat dipenuhi dana asuransi deposito saja, tetapi juga harus bergantung pada suntikan likuiditas oleh bank sentral, atau penyediaan dana publik oleh pemerintah.

CBC: Awal April Ini Dana Pinjaman dari IMF Sudah Ada untuk Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepentingan nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) harus menjadi prioritas dalam penuntasan kasus perusahaan pelat merah tersebut. Karena itu negara wajib untuk segera mengembalikan dana mereka.  "Kami berharap semua pihak DPR, BPK, Kejaksaan Agung, Ombudsman, menggunakan kewenangannya untuk  perlindungan nasabah dengan pendekatan bisnis yaitu  mengembalikan uang nasabah secara terukur, obyektif, kredibel dan akurat dengan pendekatan bisnis, karena Nasabah lah yang hari ini dirugikan bukan negara dalam kasus jiwasraya," papar President Direktur Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri kepada JawaPos.com, Senin (3/02).  Desakan itu muncul karena menurutnya, ada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, namun berakrobat politik lewat kekuasaan hukum hanya untuk menunjukan superioritas lembaga, tanpa memperdulikan  pemegang polis yang hari ini menunggu  kepastian pembayaran.  "Kita tahu, sistem keuangan non-bank saat ini, masih jauh dari kokoh. Seiring dengan adanya beberapa kasus terakhir seperti Jiwasraya, apalagi ada yang berakrobat politik," paparnya.  Berdasarkan Undang Undang No 29 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), ada klausul yang menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan yang dianggap dapat memicu krisis keuangan adalah bank, dan bukan asuransi.  Logika dasarnya, kata Deni, bank memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang lebih besar dengan sektor keuangan lainnya.  "Sementara itu berdasarkan akal sehat lembaga keuangan, apakah bank ataupun non-bank berpotensi memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang secara relative besar dengan sektor keuangan lainnya," paparnya.  Lebih lanjut, Deni memaparkan ketika pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil alih perusahaan asuransi AIG, karena memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang besar dengan industri keuangan. Kala itu, AIG dimiliki swasta dan diambilalih oleh negara.  Pengambilalihan itu memang tidak mulus lantaran ditentang banyak pihak. Alasannya, dianggap negara tidak boleh memiliki badan usaha milik negara, namun karena alasan yang kuat dari argumentasi ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang sangat besar terhadap sektor perekonomian khususnya sektor keuangan maka langkah pengambilalihan tersebut juga disetujui parlemen.  Selanjutnya, papar deni, Pemerintah AS mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mengambilalih AIG. Belakangan, keputusan pemerintah AS ternyata tepat. Karena memberikan keuntungan yang signifikan. Untuk membail-out AIG, pemerintah AS menggelomtorkan USD 182,3 miliar, dan menjualnya USD 205 miliar.  Artinya, ada keuntungan sebesar USD 22,7 miliar. Di mana, dana bailout USD 182,3 miliar itu berasal dari pemerintah AS dan bank sentral AS cabang New York, yang merupakan pinjaman. Dalam hal ini, pemerintah AS mendapatkan 79,9 persen saham AIG.  "Penting untuk dicatat, bahwa pinjaman diberikan oleh bank sentral! Pengalaman ini yang tidak dimiliki oleh Indonesia," ungkap Deni.  Terkait Jiwasraya, Deni mengusulkan pemerintah membentuk tim untuk mengevaluasi dampak sistemik dari kasus seperti Jiwasraya ini. Tentunyan bukan ranah Komite Stabilitas Sistem Keungan (KSSK), karena tidak ada undang-undang yang mendukung KSSK melakukan bailout terhadap Jiwasraya.  Berdasarkan undang-undang yang ada, undang-undang menutup mata bahwa kasus lembaga asuransi pasti tidak bersifat sistemik. Untuk itu, ia menyarankan dibentuk sebuah tim yang sebaiknya dipimpin Meneg BUMN Erick Thohir dengan penasehat yang berkualitas dan berinteritas.  "Tujuannya bukan saja menyelamatkan Jiwasraya tetapi juga memastikan bahwa Jiwasraya tidak berpotensi menjadi krisis yang bersifat sistemik, selain juga untuk menjamin pemerintah Indonesia akan mendapatkan keuntungan jika nantinya dilakukan bailout," ungkapnya.  Belajar dari pengalaman AS membail-out AIG, kata dia, solusi bisnis harus lebih diutamakan. Kepada seluruh jajaran OJK tetap professional karena sebagai regulator dan pengawas selamanya akan diserang dan dihujat.  "Tidak akan ada yang memuji hasilnya, walaupun IMF telah memuji OJK dalam laporan formal IMF 2019. Disebutkan bahwa sistem perbankan di bawah kendali OJK, terbukti telah dikapitalisasi dengan baik dan profitabilitasnya tinggi dengan pengembangan aset 2.5 persen, kondisi ini dipastikan tidak akan pernah meledak menjadi krisis," pungkasnya.

CBC: Ada yang Berakrobat Politik di Kasus Jiwasraya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#CBC

Berita Terkini