<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/17/28_mafia-2987421794.png" alt="TINDAK TEGAS: Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto menunjukkan barang bukti kasus mafia tanah di Mapolda Jatim kemarin (16/3)." width="100%">
<figcaption>TINDAK TEGAS: Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto menunjukkan barang bukti kasus mafia tanah di Mapolda Jatim kemarin (16/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dua praktik mafia tanah di Jatim. Mereka berkomplot mengajukan penerbitan sertifikat 29 bidang lahan di kantor BPN Banyuwangi dengan surat kuasa palsu yang mencatut nama orang yang sudah meninggal. Dua tersangka, di antaranya, berinisial P, 54, dan PDR, 34. Ketua Satgas Antimafia Tanah Kementerian ATR/BPN Arif Rachman menjelaskan, permohonan penerbitan sertifikat itu diajukan pada 18 Januari 2023. P, salah seorang pelaku, mengklaim sebagai ahli waris Siti Umami dengan surat kuasa fiktif. &rdquo;Faktanya, nama yang dicatut pemohon sebenarnya sudah meninggal pada 2019,&rdquo; kata Arif di Mapolda Jatim kemarin (16/3). Dalam aksinya, dia dibantu tersangka lain. Menurut Arif, dampak terbitnya sertifikat lahan dengan luas total sekitar 14.250 meter persegi itu membuat ahli waris sebenarnya merugi sampai Rp 17,7 miliar. &rdquo;Bagi negara, potensi kerugian yang seharusnya diperoleh dari pajak senilai Rp 500 juta,&rdquo; ungkapnya. Kasus mafia tanah lain yang dibongkar terjadi Pamekasan. Dalam perkara itu, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah B, 57; MS, 53; dan S, 51. Menurut Arif, modus yang dilakukan hampir sama. Mereka mengajukan penerbitan sertifikat lahan seluas 14 ribu meter persegi milik orang lain dengan surat kuasa palsu. &rdquo;Lahan selanjutnya dijual tanpa sepengetahuan ahli waris,&rdquo; tuturnya. Berkas perkara ketiga tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P-21. Arif mengatakan, para pelaku tidak dihadirkan karena sedang menjalani rangkaian proses hukum di Kejari Pamekasan. &rdquo;Aksi mafia tanah ini tidak hanya menyengsarakan rakyat, tetapi juga merugikan negara,&rdquo; ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menyatakan komitmennya untuk terus menindak mafia tanah. Terlebih, hal itu juga bisa berdampak ke investasi. &rdquo;Investor tidak akan nyaman dan aman apabila tanah yang seharusnya memiliki kepastian hukum menjadi tidak bersahabat akibat mafia tanah itu sendiri,&rdquo; paparnya. Karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk melakukan penindakan. Menurut AHY, tahun ini terdapat 82 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi. Jumlah itu naik 22 perkara dari tahun lalu. &rdquo;Warga yang menjadi korban silakan melapor. Begitu juga masyarakat yang mengetahui indikasi mafia tanah. Jangan pernah takut untuk mengadu,&rdquo; tegasnya. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menyatakan, penindakan terhadap mafia tanah merupakan salah satu atensi kepolisian. Satgas khusus untuk memproses perkara itu juga telah dibentuk beberapa waktu lalu. &rdquo;Dalam pelaksanaan tugas, tim berkolaborasi dan bersinergi dengan stakeholder lain,&rdquo; ujarnya. Jenderal bintang dua itu menambahkan, kinerja satgas antimafia tanah tahun lalu tergolong baik. Dari target 3 kasus, tim bisa membongkar 4 kasus dengan 15 tersangka. &rdquo;Tahun ini targetnya naik menjadi 7 kasus. Yang mana sudah ada dua perkara terungkap,&rdquo; ujarnya. (edi/c7/fal)

Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dua praktik mafia tanah di Jatim. Mereka berkomplot mengajukan penerbitan sertifikat 29 bidang lahan

Mafia Tanah Beraksi di Banyuwangi, Catut Nama Orang Meninggal Lalu Ajukan Penerbitan Sertifikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/PENCATUT-JPNN-HARIYANTO-TENG-JAWA-POS-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Jawa Timur telah menahan dan menetapkan Arif Kurniawan Radjasa sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Saat diperiksa polisi, pria yang akun Facebook (FB)-nya menggunakan nama Antonio Banerra itu mengaku mem-posting ujaran kebencian karena pengalaman kelam pada masa lalu. Namun, proses hukum tetap berjalan.  Dirreskrimsus Polda Jatim Kombespol Akhmad Yusep Gunawan menjelaskan, Arif mengaku tidak ada yang memengaruhinya untuk membuat posting-an bernuansa SARA tersebut. Termasuk ketika dirinya mencatut nama Jawa Pos National Network (JPNN) yang disebut sebagai perusahaan tempatnya bekerja.  Berdasar hasil penyidikan, Yusep menilai, Arif memiliki trauma yang cukup berat akibat kejadian masa lalu. Beberapa saudaranya di Surabaya menjadi korban. Termasuk orang tuanya. Bahkan, Arif mengaku ada saudaranya yang sampai kehilangan nyawa dan menjadi korban pemerkosaan.  Yusep mengungkapkan, peristiwa itu <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/04/2019/polda-jatim-tangkap-pencatut-nama-jpnn/">seakan menjadi mimpi buruk bagi tersangka</a> yang kini berusia 36 tahun tersebut. Pikirannya selalu terganggu ingatan kelam itu. Sebab, Arif mengaku melihat langsung peristiwa tersebut saat masih berusia 15 tahun.  Apakah tersangka menjadi tim sukses capres tertentu? Yusep belum bisa memastikan. Yang jelas, dari pengakuannya, Arif mengaku tidak pernah bersinggungan dengan politik. Baik partai maupun calon yang diusung. ''Jadi, (posting-an SARA, Red) murni dari pikirannya sendiri,'' tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/PENCATUT-JPNN-HARIYANTO-TENG-JAWA-POS-2-750x441.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Arif Hikmawan, pemilik akun Facebook Antonio Banert (berbaju tahanan) saat berada di Polda Jawa Timur. Dia telah membuat berita bohong dan meresahkan masyarakat. Selain itu dia juga mencatut nama JPNN sebagai tempat dia bekerja. Minggu (7/4). (HARIYANTO TENG/JAWA POS)  Perwira dengan tiga melati di pundak itu menyatakan, Arif sebelumnya merupakan tenaga marketing di salah satu perusahaan TV kabel. ''Tersangka baru dipecat pada Januari lalu. Saat ini dia sibuk makelaran kucing persia dan angora,'' jelasnya.  Mengenai motif tersangka, Yusep memastikan akan mendalaminya. Alasan peristiwa Mei 1998 menjadi informasi awal yang akan dikembangkan. ''Kami terus melakukan pendalaman karena ini menjadi atensi kepolisian,'' katanya.  Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera memastikan Arif sudah berstatus tersangka dan ditahan. ''Ancaman hukumannya di atas lima tahun. Jadi, bisa langsung ditahan,'' ujarnya kemarin (7/4).  Dia menuturkan, posting-an Arif memiliki pesan yang harus digarisbawahi. Dia menginginkan kerusuhan Mei 1998 tidak terulang. Sebab, saat kerusuhan itu pecah, salah satu etnis tertentu menjadi sasaran penjarahan, perampokan, serta pemerkosaan. ''Karena itu, ini menjadi atensi kami,'' tuturnya.  Penjabat Sementara (Pjs) Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Cecep Susatya menyatakan, istri Arif sempat ikut diamankan pada Sabtu malam (6/4). Namun, yang bersangkutan sudah dipulangkan lantaran dianggap tidak terkait dengan perkara tersebut. ''Istrinya tidak mengetahui tulisan tersangka di Facebook."
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/PENCATUT-JPNN-HARIYANTO-TENG-JAWA-POS-2-750x441.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Tidak Ingin Kerusuhan Mei 98 Terulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/HOAX-PENCATUT-NAMA-JPNN_FOTOHARIYANTO-TENGJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="HARIYANTO TENG/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>HARIYANTO TENG/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian menetapkan Arif Kurniawan Radjasa, pemilik akun Facebook Antonio Banerra sebagai tersangka. Adapun dia sebelumnya ditangkap Polda Jawa Timur karena menyampaikan ujaran kebencian dan mencatut nama Jawa Pos National Network (JPNN).  "Sudah (jadi tersangka)," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada JawaPos.com, Minggu (7/3).  Kendati ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum melakukan penahanan terhadap Arif. Dia masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Jawa Timur.  "(Belum ditahan) Antonio diriksa di Jatim karena baru semalam," jelas Dedi.  Sekadar informasi, penyidik Polda Jawa Timur menangkap Arif Kurniawan Radjasa atas dugaan menyebar ujaran kebencian melalui akun Facebook Antonio Banerra. Selain Arif, polisi turut menangkap istrinya, Puji Astutik. Keduanya diamankan di daerah Buncitan, Sedati, Sidoarjo, Sabtu (6/4).  Dalam akun Antonio Banerra, keduanya menuliskan dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden dengan mengaitkan dengan kejadian kerusuhan 1998. Kabid Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Barung Mangera menjelaskan motif pria 38 tahun itu menyebar ujaran kebencian karena urusan politik.  Arif tidak ingin Prabowo terpilih sebagai presiden. Kepada penyidik, Arif mengaku keluarganya menjadi korban tragedi 1998. Dari situ, dia tidak ingin Prabowo terpilih sebagai Presiden RI.  Saat menyebarkan ujaran kebencian, Arif mengaku bekerja di JPNN (Jawa Pos Group). Itu dituliskannya pada profil akun Facebook-nya.

Pencatut Nama JPNN Resmi Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/HOAX-PENCATUT-NAMA-JPNN_FOTOHARIYANTO-TENGJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="HARIYANTO TENG/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>HARIYANTO TENG/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Arif Kurniawan Radjasa, pelaku ujaran kebencian yang mencatut nama Jawa Pos National Network (JPNN), ditangkap tim cyber crime Polda Jatim tadi malam (6/4). Polisi menjemput Arif dari tempat kosnya di kawasan Sedati, Sidoarjo.  Posisi Arif terlacak setelah polisi membuka data digital akun Facebook dengan nama Antonio Banerra.  Lokasi pelaku mengakses akun tersebut, termasuk kapan terakhir membuka, diketahui. Dari data yang dikumpulkan, diperoleh informasi bahwa Arif tinggal di sebuah rumah kos di Sedati, Sidoarjo.  Tim yang dipimpin Kasubdit V Siber AKBP Harissandi harus menyanggong terlebih dahulu sebelum akhirnya menciduk pelaku sekitar pukul 19.00. Arif lalu digelandang ke Mapolda Jatim. Dia langsung dibawa masuk ke ruang penyidikan tanpa memberikan komentar apa pun kepada awak media.  Dirreskrimsus Polda Jatim Kombespol Akhmad Yusep Gunawan belum mengungkap motif pelaku. Penyidik masih mendalaminya. "Pelaku masih menjalani pemeriksaan awal. Yang jelas, perbuatannya sudah diakui dan didukung bukti-bukti lain," terangnya.  Arif harus berurusan dengan polisi lantaran menulis posting-an yang provokatif dan bernuansa SARA lewat akun Facebook Antonio Banerra. Isinya menyinggung salah seorang calon presiden. Dia mengajak memilih capres tersebut, tapi dengan alasan yang sangat rasis. Bahkan, dia mengajak secara terang-terangan melakukan tindakan asusila pada kelompok tertentu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/HOAX-PENCATUT-NAMA-JPNN_FOTOHARIYANTO-TENGJAWA-POS_Jawa-Pos-1-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Arif Kurniawan, pemilik akun facebook atas nama Antonio Banerra yang mencatut dan menyebarkan berita bohong yang sempat viral di kalangan Netizen saat menuju ke ruang pemeriksaan Cyber Crime Polda Jawa Timur (HARIYANTO TENG/JAWA POS)  Posting-an Arif itu mendapat komentar pengguna Facebook yang lain. Termasuk yang menyetujui ajakan pemerkosaan masal. Posting-an tersebut kemudian viral. Selain provokatif dan menyinggung SARA, Arif mencantumkan nama JPNN pada profil akun. Pada akun itu Antonio Banerra ditulis bekerja di JPNN, tinggal di Surabaya, dan berasal dari Semarang.  Kepada polisi, Arif mengaku asal memilih JPNN untuk dicantumkan sebagai tempat bekerja pada akun Antonio Banerra. Dia juga mengaku tidak pernah bekerja di JPNN maupun perusahaan lain yang satu grup.  Yusep menyatakan bahwa kasus tersebut segera dirilis. Saat ini penyidik masih merampungkan pemeriksaan untuk segera menetapkan pelaku sebagai tersangka. "Rencananya besok (hari ini, Red) dirilis. Data-data semuanya sudah saya kirim ke humas," ucapnya.  Menurut Yusep, pelaku bisa dijerat dengan UU ITE yang mengatur tentang ujaran kebencian. Dalam posting-annya pelaku juga menyinggung soal SARA. Ada pula dugaan pencemaran nama baik yang sedang didalami penyidik. "Bisa jadi unsur pidananya di sana. Tapi, kami masih periksa itu," ucapnya.  Sementara itu, Direktur Bisnis dan IT JPNN Auri Jaya mengapresiasi kerja cepat polisi. "Kami berterima kasih dan mengapresiasi kinerja Polri. Khususnya Polda Jatim yang langsung menindaklanjuti akun tidak bertanggung jawab tersebut," ujarnya kepada Jawa Pos.  Auri menegaskan bahwa JPNN tidak pernah atau tidak sedang mempekerjakan pria dengan nama itu. Baik Arif Kurniawan maupun Antonio Banerra. Tidak ada wartawan maupun karyawan dengan nama itu di JPNN. "Apalagi sampai menyebarkan kebencian seperti itu. Padahal, itu telah mencemarkan nama baik kami. Harus ada konsekuensi hukumnya," tegas dia.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/HOAX-PENCATUT-NAMA-JPNN_FOTOHARIYANTO-TENGJAWA-POS_Jawa-Pos-1-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Polda Jatim Tangkap Pencatut Nama JPNN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/nama-kepala-bnnk-sanggau-dicatut-pelaku-diduga-warga-bogor_m_167376.jpeg" alt="Ilustrasi: police line" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: police line</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pencatutan nama pejabat pemerintahan di Kabupaten Sanggau kembali terulang. Terbaru, nama Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNN) Sanggau, AKBP Ngatiya juga ikut dicatut oknum yang tidak bertanggung jawab dengan meminta sejumlah uang. &ldquo;Iya benar. Informasinya seperti itu. Oknum ini meminta uang sebesar Rp50 juta kepada pihak keluarga terduga pelaku kejahatan narkoba,&rdquo; katanya dikonfirmasi wartawan, Selasa (7/11), sebagaimana dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group). Ngatya menegaskan, pihaknya sudah melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga yang bersangkutan dan melakukan penyelidikan. Sementara ini, sudah terlacak bahwa oknum misterius tersebut posisinya di Bogor ketika menghubungi pihak keluarga terduga pelaku. &ldquo;Hasil krosceknya sementara begitu. Jadi posisi penelpon ketika menelepon berada di Bogor. Nah, kami masih terus melacak keberadaan oknum misterius ini untuk memberikan kejelasan terkait pencatutan tersebut,&rdquo; ungkap mantan Wakapolres Melawi ini. Ia meminta masyarakat berhati-hati terhadap hal semacam ini. Jangan mudah percaya, apalagi menyebut nama seseorang. &ldquo;Kalau ada hal semacam ini mohon segera berkoordinasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,&rdquo; pesannya. Mengenai kasus pencatutan nama sejumlah pejabat di Kabupaten Sanggau, anggota DPRD Sanggau, Acam mengatakan bahwa pencatutan memang hal yang sangat mengganggu. &ldquo;Ini gaya penipuan yang konvensional dan lembaga pemerintahan sangat rawan dengan hal semacam ini,&rdquo; katanya. Politisi Hanura ini pun mengaku sempat mengalami hal semacam ini. Karena itu masyarakat harus waspada. &ldquo;Kalau ada hal semacam itu kroscek lebih dulu supaya tidak muncul korban. Khawatirnya kan masyarakat percaya saja, lalu langsung transfer. Hati-hatilah kalau hal beginian,&rdquo; ingatnya.

Nama Kepala BNNK Sanggau Dicatut, Pelaku Diduga Warga Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11607_29308_akbar-faisal.jpg" alt="Akbar Faisal" width="100%">
<figcaption>Akbar Faisal</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sidang pelanggaran kode etik papa minta pulsa yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, telah berdampak pada anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Fraksi NasDem misalnya, buru-buru memasang Akbar Faisal di perwakilan MKD menggeser Fadholi. Akbar mengaku baru mendapat kabar pergantian &lrm;dari fraksi. Namun, dia komitmen untuk bekerja secara serius di MKD.&nbsp; Sebagai wakil rakyat Faisal akan menunjukkan keseriusan Fraksi NasDem di kekuatan alat kelengkapan Dewan tersebut.&lrm; &nbsp;&ldquo;MKD juga tengah diuji apakah bisa mengembalikan marwah DPR atau tidak,&rdquo; ucapnya di Jakarta, Selasa (24/11). Dia akan mengajak anggota MKD,&nbsp;fokus pada wilayah substantif, bukan teknis. &ldquo;NasDem akan menegakkan etika, menyelamatkan marwah DPR. Kita akan menjaga kehormatan seluruh anggota dewan,&rdquo; tegasnya. &lrm;Informasi didapat, selain &nbsp;NasDem, ada beberapa fraksi melakukan pergantian atau BKO-kan (bantuan kendali operasi). PAN telah mengganti Hang Ali Saputra Syah Pahan ke Sugiman. A Bakrie mengganti Ahmad Riski Sadiq. Sementara untuk Demokrat,&nbsp;Guntur Sasongko di BKO menggantikan Fandi Utomo&lrm;. Namun, BKO tersebut hanya berlangsung selama 3 hari. &nbsp;(dna/JPG) &nbsp;

Sidang Setnov di MKD Bakal Panas, Fraksi Pasang Para Jagoan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11600_29301_setya-novanto-lidah.jpg" alt="Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI makin yakin menyeret Ketua DPR RI Setya Novanto ke sidang MKD. Saran pakar ahli bahasa hukum Yayah Basariah, laporan Menteri ESDM Sudirman Said tentang kasus catut nama &lsquo;papa minta saham&rsquo; Freeport Indonesia, bisa dilanjutkan ke sidang pelanggaran kode etik di MKD RI &quot;Tadi diputuskan perkara dilanjutkan dalam proses persidangan setelah mendengarkan ahli bahasa terkait kata dapat bahwa itu boleh bagi pelapor (Menteri ESDM Sudirman Said),&quot; tutur Anggota MKD Sarifuddin Sudding usai rapat pleno MKD, Selasa (24/11).&lrm; Kata Sudding keputusan sudah bulat&nbsp;&nbsp; dan tidak ada lagi perdebatan. &quot;Tidak ada debat kusir, tidak ada perbedaan pendapat. Semua bulat termasuk partai-partai pendukung (KMP),&quot; ujar Sudding. &lrm;Bulatnya suara di MKD kata dia membuktikan bahwa mahkamah tersebut independen. &quot;Kita jaga independensi. Ini pertaruhan kredibilitas mahkamah. Mudah-mudahan tidak terjadi intervensi. Ekspektasi publik tinggi di kasus ini,&quot; harapnya. &lrm; &lrm; &lrm;Langkah berikutnya, MKD akan menentukan jadwal sidang. Kata politikus Hanura itu, jadwal sidang akan dibuat&nbsp; pekan depan. &quot;Senin itu ditentukan agenda jadwal sidangnya. Siapa yang dipanggil pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nanti diputuskan dalam rapat pleno,&quot; sebut Sudding. Yang akan dipanggil tentunya adalah pihak-pihak terkait. &lrm;Yakni, pelapor, terlapor, dan yang &nbsp;disebutkan dalam rekaman. Metode sidang juga disepakati akan berlangsung terbuka dan tertutup. Tergantung tingkat kerahasiaan yang akan disampaikan mereka yang dipanggil. &lrm;&quot;Sidangnya terbuka dan tertutup. Artinya secara proporsional,&quot; pungkasnya. Pakar bahasa &lrm;Yayah Basariah membenarkan bahwa laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD diperbolehkan. Dalam BAB IV Pasal 5 tentang tata beracara MKD, kata &#39;dapat&#39; &lrm;berarti &#39;boleh&#39; atau &#39;bisa&#39;. Pengadu pun disebut di situ adalah setiap orang. Siapapun orang bisa mengadu. Konteks masyarakat secara perseorangan adalah perseorangan sebagai masyarakat yang sama maknanya dengan setiap orang berhak mengadu kepada MKD. (dna/JPG)

Saran Pakar, MKD Lanjutkan Kasus Setnov, Papa Minta Saham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11553_29252_fahri-hamzah.jpg" alt="Fahri Hamzah" width="100%">
<figcaption>Fahri Hamzah</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Serangan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Ketua DPR RI Setya Novanto terkait dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi bumerang baginya. Barisan pembela Setnov sapaan akrab Setya Novanto &nbsp;terus bertambah, khususnya dari parlemen.&nbsp; Selain Wakil Ketua DPR Fadli Zon, sekondan Setnov di pimpinan DPR, &nbsp;Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersoalkan legal standing &nbsp;Menteri ESDM mengadu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). &nbsp;Politikus PKS itu meneriakkan bahwa &lrm;Sudirman Said tidak mempunyai dasar untuk melaporkan Novanto ke MKD. &nbsp;&quot;Nah SS (Sudirman Said) datang pagi-pagi tanpa undangan itu sebetulnya ilegal itu, karena dia pakai kop menteri dan itu ilegal,&quot; tegasnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).&nbsp; Andai SS ingin memperkarakan Setnov di MKD, harus melalui perantara. Yakni, lewat lembaga swadaya masyarakat (LSM). &lrm; &quot;SS&nbsp;tak punya legal standing kecuali pembocoran diserahkan ke LSM, tapi dia menggunakan jabatannya, tentu kita publik kaget kan ini pasti,&quot; tutur Fahri. Fahri menilai Sudirman tidak mengerti undang-undang DPR. &nbsp;Bermaksud baik tapi dengan cara yang tidak benar. &quot;Sudirman Said tak mengerti undang-undang MD3. Mungkin dia punya maksud baik, tapi tak boleh, harus dengan tata cara yang benar,&quot; ucapnya. Namun, soal laporan ini, Fahri tetap melihat bahwa Sudirman tengah melakukan intervensi terhadap lembaganya.&lrm; &nbsp;&quot;Eksekutif menyerang legislatif secara terbuka. Itu intervensi lembaga eksekutif terhadap lembaga legislatif. Eksekutif dan yudikatif tak bisa menyerang legislatif,&quot; tandasnya. (dna/JPG)

Kata Fahri, Menteri ESDM  Sengaja Serang DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11460_29148_surahman-pks.jpg" alt="Surahman Hidayat" width="100%">
<figcaption>Surahman Hidayat</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkesan hati-hati mengeksekusi laporan Menteri ESDM Sudirman Said atas dugaan pelanggaran Ketua DPR RI Setya Novanto. Ketua MKD DPR Surahman Hidayat mengaku dugaan pelanggaran kode etik Setnov sapaan Setya Novanto makin ramai. Terlebih banyak pihak di dalam dan luar DPR ikut mendesak sidang digelar secara terbuka &quot;Banyak tuntutan. Saya di tengah nanti itu. Mana yang lebih proporsional dan profesional,&quot; ujar Surahman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).&nbsp; Sebagai ketua MKD, Surahman tidak ingin memihak. Opsi sidang digelar secara terbuka atau tidak tergantung dari keputusan anggota MKD &quot;Nanti terserah anggota. Pokoknya kita mengharap kepada yang lebih mendukung kepada marwah dewan,&quot; sebut legislator dari FPKS Lantas, bagaimana soal Golkar yang katanya siap membantu Novanto di MKD? &quot;Gak boleh ada arahan dari fraksi. Tidak ada. Fraksi tak boleh intervensi,&quot; tegasnya. Begitu juga isu Koalisi Merah Putih (KMP) akan mem-back up &nbsp;Novanto, Surahman yakin tidak akan ada intervensi di MKD. &nbsp;&lrm;&quot;Membantu dengan doa kan boleh. Membantu dengan doa semoga selamat dan lancar,&quot; tandasnya. (dna/JPG)

KMP Jangan Intervensi Sidang Setnov, Ketua MKD: Cukup Bantu Doa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11303_28967_effendi-simbolon.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kisruh mencatut nama Presiden Joko Widodo dan &nbsp;Wakil Presiden Jusuf Kalla Ketua DPR Setya Novanto sebagai bentuk pengalihan. Menurut Mantan Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon catut nama minta saham Freeport Indonesia, sengaja diangkat.&nbsp; &quot;Harus &lrm;ada yang dipantau, kewajiban divestasi saham. Kita dialihkan dengan cara-cara infotainment,&quot; ujarnya pada sebuah diskusi di restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/11).&nbsp; Pengalihan berhasil. Dunia jadi gaduh dan mulai mendapat sasaran. &quot;Karena&lrm;&nbsp;aktor yang di-blow up pantes dijadikan aktor itu&lrm;,&quot; ucapnya. &lrm;&lrm;Dia menuturkan, isu pencatutan nama Jokowi menjadi seksi &nbsp;ketika ada kepentingan yang bisa diajak konspirasi untuk mencitrakan Freeport -Mc Moran Inc melanjutkan kontrak karyanya. &nbsp;&quot;Ada pihak yang sedang bercanda ini ingin perpanjang,&quot; sebutnya. Effendi membagi kelompok itu dalam dua golongan.&nbsp;Golongan pertama menginginkan &lrm;dibangunnya smelter dan pembicaraan perpanjangan kontrak dilakukan sebelum jatuh tempo. Mereka menginginkan kontrak Freeport sesuai konstitusi. Sedangkan golongan kedua menginginkan divestasi&lrm;&nbsp;gradual melalui bursa. &quot;Nanti ketahuan tuh siapa yang kepengen pada IPO, itulah golongan dua,&quot; sebutnya. Sebenarnya, kontrak Freeport bisa diperpanjang.Tapi tidak dengan kontrak karya. &lrm;Harus ada kontrak baru yang melepaskan saham Freeport dan menguntungkan Indonesia. Indonesia harus memiliki 65 persen saham Freeport. &quot;Kita poin over,&quot; imbuh Effendi. &lrm;Nah, ini perlu diperhatikan pemerintah. &quot;Tapi pemerintah&nbsp;dalam hal ini, presiden, sekarang terbawa dalam gonjang-ganjing,&quot; cibirnya.&nbsp; Karenanya, dia mengingatkan Jokowi untuk tidak terlena dengan pertarungan kepentingan itu. &quot;Saya berharap ini jangan dibiarkan menjadi polemik kepentingan tertentu. Kalau standing poin keluar dari presiden dengan tegas dan jelas katakan perpanjang tapi ada poin-poin, itu cukup,&quot; pungkasnya. (dna/JPG)

Anggota DPR Curiga, Freeport  Seperti Infotainment, Alihkan Isu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#catut nama

Berita Terkini