<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Carrie-Lam-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Eksekutif Hongkong, Carrie Lam, mengatakan pihaknya memilih vaksin Sinovac dibanding vaksin Pfizer BioNTech. Hal itu karena penerima vaksin Sinovac bakal mudah untuk mendapatkan visa berkunjung ke Tiongkok.  Langkah tersebut menyusul tawaran dari Tiongkok untuk memberikan fasilitas visa bagi pengunjung luar negeri yang memilih untuk divaksinasi dengan vaksin buatan Tiongkok, ketimbang asing. Proposal tersebut menggarisbawahi kekhawatiran nasionalisme vaksin selama pandemi.  Pemerintah Hongkong telah menawarkan warganya pilihan antara Pfizer, yang memiliki tingkat kemanjuran 95 persen, dan suntikan CoronaVac dari Sinovac yang tingkat kemanjurannya hanya 50 persen. Seorang eksekutif yang berbasis di Hongkong di sebuah perusahaan AS mengatakan dia memilih Sinovac murni untuk alasan bisnis. “Saya yakin ini akan memberi saya kemudahan yang lebih baik untuk mendapatkan visa,” katanya seperti dilansir <a href="https://www.ft.com/content/5d4d494b-bbb8-4fd5-941e-bb93a9288a9f">Financial Times</a>.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01/04/2021/akhirnya-who-bakal-izinkan-vaksin-sinovac-dipuji-manjur-dan-aman/">Akhirnya WHO Bakal Izinkan Vaksin Sinovac, Dipuji Manjur dan Aman</a>  “Teman ekspatriat saya semua berpikir tidak masuk akal untuk mendapatkan Sinovac ketika Pfizer-BioNTech memiliki tingkat efikasi yang jauh lebih tinggi,” tambahnya. “Tapi, saya harus mulai bepergian untuk bisnis. Itulah kenapa saya memilih Sinovac," imbuhnya.  Meski Hongkong bagian dari Tiongkok, perbatasan dengan kontrol paspor dipertahankan di antara mereka sebagai bagian dari otonomi yang diberikan ke wilayah tersebut setelah penyerahannya dari Inggris pada 1997. Komunitas Hongkong yang lebih luas telah menunjukkan sikap enggan terhadap program vaksinasi pemerintah, sebagian karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah serta kekhawatiran tentang keamanan suntikan.  Akan tetapi, beberapa eksekutif perusahaan lebih bersedia untuk mempertimbangkan vaksin Sinovac jika itu mempercepat akses ke daratan Tiongkok. Selama pandemi, Tiongkok telah memberlakukan pembatasan perjalanan yang ketat bagi mereka yang ingin masuk dari Hongkong, dengan beberapa pengecualian.  "Fasilitasi visa hanya berlaku untuk mereka yang telah diinokulasi dengan vaksin Covid-19 yang diproduksi di Tiongkok," kata pemerintah Tiongkok bulan lalu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang vaksin tersebut.  Yeung Chiu-fat, seorang dokter umum dan mantan presiden Persatuan Dokter Hongkong, mengatakan dia telah memvaksinasi lebih dari 200 orang dengan suntikan Sinovac sejak awal program pada akhir Februari. Sekitar 30 persen telah mengambil vaksin untuk membantu mereka kembali ke Tiongkok daratan. “Mereka sangat bersemangat,” katanya.  Eksekutif Hongkong lainnya mengatakan kembali ke Tiongkok adalah penting untuk pekerjaannya, jadi dia harus memilih vaksin Sinovac. Banyak eksekutif internasional berbasis di Hongkong, tetapi sebagian besar bisnis perusahaan mereka ada di Tiongkok daratan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=h4dfUX29MQ0

Ketimbang Vaksin Pfizer, Hongkong Pilih Vaksin Sinovac, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/000_1MD8OV-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemimpin Hongkong, Carrie Lam, mengumumkan menunda pemilihan Dewan Legislatif karena kasus Covid-19 terus melonjak. Lam mengatakannya pada Jumat (31/7). Pemilihan Dewan Legislatif sebelumnya dijadwalkan pada 6 September 2020 dan diputuskan ditunda selama setahun.  Kebijakan itu menjadi pukulan telak bagi kelompok pro demokrasi yang berharap dapat menghimpun banyak dukungan saat pemilihan umum nanti. Kelompok pro demokrasi yang menjadi oposisi otoritas setempat berharap menang dalam pemilihan Dewan Legislatif.  Pro demokrasi hanya memperebutkan setengah dari total kursi lewat pemilihan langsung. Pasalnya, separuh dari total kursi Dewan Legislatif Hongkong diisi oleh para sosok yang ditunjuk oleh Pemerintah Tiongkok.  Penundaan itu diumumkan Lam setelah otoritas setempat mendiskualifikasi 12 kandidat pro demokrasi dari pemilihan Dewan Legislatif. Pemerintah beralasan belasan kandidat itu dicurigai punya niat makar, visi yang berseberangan dengan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru, dan tujuan kampanye kelompok mayoritas.  Lam yang belum mengumumkan tanggal pengganti, mengatakan langkah itu merupakan keputusan tersulit yang dia buat dalam tujuh bulan terakhir. Kebijakan itu terpaksa ditetapkan karena bertujuan melindungi kesehatan masyarakat Hongkong.  Pemilihan Dewan Legislatif tersebut akan menjadi pemilu pertama yang digelar di Hongkong, wilayah bekas koloni Inggris, sejak Tiongkok memberlakukan UU Keamanan Nasional pada akhir Juni kemarin. Sejumlah pihak meyakini UU itu bertujuan menekan oposisi di Hongkong.  Inggris mengembalikan Hongkong ke Tiongkok pada 1997 dengan jaminan kota itu akan memiliki otonomi. Namun, kelompok oposisi berpendapat UU baru itu mengancam jaminan tersebut, bahkan menempatkan Hongkong pada kekuasaan otoriter.  Otoritas di Hongkong mengumumkan 3.273 orang positif Covid-19 sejak Januari 2020. Dalam 10 hari terakhir, jumlah pasien positif baru terus naik tiap harinya, bahkan angka kasus baru mencapai tiga digit.  Pemerintah pun menetapkan hanya dua orang yang diperbolehkan berkumpul demi mencegah penularan penyakit. Kepolisian menggunakan aturan itu untuk menolak pengajuan izin demonstrasi dalam beberapa bulan terakhir. Langkah itu efektif mencegah masyarakat Hong kong menggelar aksi unjuk rasa besar.  Otoritas kota bersikukuh kebijakan itu dibuat atas alasan kesehatan masyarakat dan tidak didorong motif politik. Setidaknya sejak Februari 2020, 68 negara dan wilayah menunda penyelenggaraan pemilihan umum karena adanya pandemi.

Kasus Covid-19 Melonjak, Hongkong Tunda Pemilihan Dewan Legislatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Carrie-Lam.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemimpin Hongkong Carrie Lam berkunjung ke Tiongkok pada Rabu (3/6). Lam didampingi tim hukum untuk membahas UU Keamanan Nasional yang akan diterapkan di Hongkong. Dalam pembahasan tersebut, Lam menyinggung Amerika Serikat yang diduga ikut mencampuri urusan Hongkong. Lam juga mengatakan banyak tuduhan terkait dengan undang-undang yang diusulkan dan tidak berdasar. Dia pun menyerukan agar AS menghormati kebijakan masing-masing.  Lam bahkan menyebut AS menerapkan standar ganda dalam penanganan unjuk rasa. Maklum saja, di satu sisi AS sedang dilanda unjuk rasa rusuh terkait kematian George Floyd dan menyerukan agar segera dihentikan. Tapi, Trump justru mendukung demonstrasi warga Hongkong.  "Lihatlah bagaimana pemerintah negara bagian menangani kekacauan di AS dan sikap apa yang mereka ambil pada tingkat kekacauan serupa di Hongkong tahun lalu," sebut Lam seperti dilansir <a href="https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3087196/hong-kong-legco-bans-opposition-lawmaker-asking-question">South China Morning Post</a>.  Lam menyebut AS sangat memperhatikan keamanan nasional negara mereka, sambil memegang standar yang berbeda untuk negara lain terutama atas situasi Hongkong. Lam sendiri menghadapi protes anti-pemerintah di Hongkong ketika rencana Tiongkok untuk memberlakukan UU Keamanan Nasional memicu kemarahan publik. Mereka khawatir kebebasan dasar dan otonomi akan semakin terkikis.  Tiongkok sendiri mengatakan undang-undang tersebut bertujuan untuk membangun dan meningkatkan sistem hukum Hongkong dan mekanisme penegakan hukum untuk menjaga keamanan nasional.  Menanggapi keputusan Tiongkok itu, Trump telah berjanji untuk mencabut beberapa hak istimewa perdagangan khusus Hongkong dan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Tiongkok dan Hongkong, baik yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam masalah tersebut.  Terkait hal itu, pendukung Lam di Tiongkok lantas "menyerang" Trump. Mereka menyebarkan informasi bahwa Trump bersembunyi di bungker selama demontrasi terkait kematian George Floyd yang berakhir rusuh.  Lam juga membahas kemungkinan sanksi AS. Namun, dia menegaskan tidak ada pembenaran apa pun bagi pemerintah asing untuk mengintervensi Hongkong. "Untuk saat ini, saya belum melihat atau mendengar detail dari pemerintah AS," pungkas Lam.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DET88rHiH6Q  https://www.youtube.com/watch?v=RsR1NEdmCys  https://www.youtube.com/watch?v=2ugalnMRAas

Bahas UU Keamanan Nasional di Tiongkok, Pemimpin Hongkong Singgung AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/000_1NO7B7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Chief Executive Carrie Lam berupaya mempertahankan status Hongkong sebagai pusat keuangan global. Senin (13/1) Hongkong kembali menggelar perhelatan tahunan Asian Financial Forum. Lam pun menegaskan bahwa Hongkong bakal melewati krisis yang dialami saat ini.  Dia mengakui, saat ini Hongkong menghadapi dua tantangan besar. Pertama, demonstrasi antipemerintah yang mengakibatkan kinerja domestik kacau. Kedua, perang dagang AS-Tiongkok yang membuat ekonomi dunia lesu.  Namun, dia mengatakan bahwa pemerintah Hongkong masih bertahan. Terutama di industri finansial yang selalu menjadi kebanggaan pulau tersebut. ”Jika tak bisa mengubah arah angin, kami masih bisa menyesuaikan layar,” ujarnya pada pembukaan forum di Wan Chai, Hongkong, menurut South China Morning Post.  Unjuk rasa antipemerintah berawal dari protes RUU Ekstradisi pada medio 2019. Namun, protes tersebut berlanjut meski pemerintah sudah mencabut RUU itu. Kini Hongkongers meminta agar pemerintah Hongkong bisa menghelat pemilu langsung untuk pemimpin baru.  Meski demikian, Lam mengungkapkan bahwa masalah tersebut tak akan membuat industri keuangan Hongkong goyah. Menurut dia, pemerintah sudah belajar banyak menghadapi krisis moneter pada 1998. Perempuan berusia 62 tahun itu juga optimistis perpecahan di Hongkong tak akan bertahan selamanya.  ”Dengan berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat, saya yakin kami akan membangun jembatan di atas perbedaan,” ungkap Lam seperti dilansir New York Times.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/28_hogkong.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Dini/Jawa Pos  Menteri Keuangan Hongkong Paul Chan mengatakan, sistem perbankan di Hongkong masih berjalan lancar selama masa unjuk rasa. Dia juga mempertimbangkan untuk memasang pajak yang lebih kompetitif guna mengundang lebih banyak investor.  Wakil Kepala Securities and Futures Commission Julie Leung menuturkan bahwa pasar keuangan Hongkong sudah mendapatkan ujian tekanan tinggi selama enam bulan terakhir, tetapi tetap mencetak hasil yang baik.  Mohamed Hasan, perwakilan dari perusahaan India Transvision Shipping, menilai upaya Hongkong untuk merayu investor tak akan mudah. Menurut dia, minat pemodal sudah merosot karena demo antipemerintah yang berkepanjangan.  Apalagi, perusahaan Tiongkok, rekan bisnis terbesar Hongkong, kini enggan berkunjung ke sana.  Mereka lebih memilih pergi ke Makau atau Shenzen untuk melakukan pertemuan bisnis. Padahal, Hongkong sebelumnya menjadi istimewa karena berperan menghubungkan Tiongkok dengan investor global. ”Bagaimana bisa bisnis berkembang kalau transportasi terganggu (saat demonstrasi terjadi, Red),” ucapnya.

Carrie Lam: Hongkong Tetap Pusat Keuangan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Unjuk-Rasa-Hongkong-AFP-640x447.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu peristiwa penting di dunia internasional sepanjang 2019 adalah demonstrasi hebat di Hongkong. Perlu diketahui, Hongkong diguncang unjuk rasa terus menerus sejak Maret dan sampai saat ini masih berlangsung. Demonstrasi hebat di Hongkong dipicu rencana penerapan RUU Ekstradisi.  RUU Ekstradisi yang diusulkan pemimpin Hongkong, Carrie Lam, akan memungkinkan Hongkong mengekstradisi tersangka kriminal atau penjahat ke negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengannya termasuk Tiongkok, Taiwan, dan Makau. Hongkongers yang merupakan pro-demokrasi, menolak keras usulan RUU Ekstradisi tersebut karena dapat membuat seseorang ditahan sewenang-wenang dan diputus bersalah secara tidak adil.  Usulan RUU Ekstradisi dari pemerintah Hongkong dipicu peristiwa pembunuhan di Taiwan pada Februari 2018. Saat itu dua warga Hongkong yang merupakan pasangan kekasih, Chan Tong-kai dan Poon Hiu-wing berlibur ke Taiwan. Namun, di sana terjadi cekcok hingga berujung pembunuhan. Chan mencekik Poon hingga tewas.  Singkat cerita, Chan kembali ke Tiongkok seorang diri. Keluarga Poon mencari keberadaannya sampai akhirnya mayat Poon ditemukan. Kepolisian Hongkong kemudian melakukan penyelidikan dan Chan mengakui telah membunuh Poon. Mayatnya dia masukkan ke dalam koper dan membuangnya di semak-semak dekat stasiun kereta bawah tanah di Taipei, ibu kota Taiwan.  Hanya saja, polisi Hongkong tidak bisa mendakwa Chan karena pembunuhan yang dia lakukan terjadi di Taiwan. Sedangkan Hongkong dan Taiwan tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Bahkan, pada Oktober 2019, Chan dibebaskan oleh pemerintah Hongkong. Chan sendiri dipenjara hampir setahun bukan karena kasus pembunuhan di Taiwan, melainkan kasus lain yakni pencucian uang.  Berdasar itu, setahun kemudian, Lam menggagas RUU yang memberikan kewenangan Hongkong untuk mengirimkan setiap penjahat atau pelaku kriminal yang tertangkap ke negara lain, termasuk Taiwan dan tentunya Tiongkok. Draft usulan amandemen UU Ekstradisi diserahkan pada Februari 2019 oleh Biro Keamanan Hongkong. Ternyata, hal itu memicu kekecewaan penduduk Hongkong. Pada Maret 2019, ribuan penduduk Hongkong turun ke jalan untuk memprotes RUU tersebut. Setelah itu, unjuk rasa semakin marak. Apalagi setelah Lam memperkenalkan RUU Ekstradisi tersebut pada April 2019.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/000_1MD8OV-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pemimpin Hongkong, Carrie Lam (NICOLAS ASFOURI / AFP)  Unjuk rasa semakin masif. Namun, Lam justru mendorong RUU tersebut untuk segera disahkan. Hal tersebut membuat Hongkongers semakin marah. Memasuki Juni 2019, semua lapisan penduduk Hongkong turun ke jalan. Mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan perawat rumah sakit mendesak agar RUU tersebut dibatalkan.  Lam pada 14 Juni 2019 mengatakan menunda pembahasan RUU Ekstradisi setelah unjuk rasa tak terkendali dan terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian. Bahkan, Lam pada akhirnya menegaskan pembahawan RUU Ekstradisi dibatalkan. Namun, Lam menolak untuk mundur.  “Saya secepatnya menghentikan proses amandemen RUU Ekstradisi. Tapi, masih ada yang meragukan ketulusan pemerintah atau takut jika pemerintah memulai kembali proses di dewan legislatif. Saya tekankan di sini, tidak ada rencana itu. RUU itu sudah mati,” beber Lam dalam pengumuman resminya, Selasa (9/7), seperti dilansir Aljazeera.  Hanya saja, unjuk rasa justru makin beringas. Hongkongers menuntut RUU Ekstradisi dibatalkan sepenuhnya, memeriksa aparat yang telah bertindak brutal terhadap demonstran, dan Lam mundur dari jabatannya. Bahkan, pada pertengahan Agustus 2019, Hongkongers melakukan aksinya di Bandara Internasional Hongkong dan membuat salah satu bandara tersibuk di dunia itu menjadi lumpuh.  RUU Ekstradisi Dicabut  Lam pada 4 September 2019 akhirnya memutuskan mencabut RUU Ekstradisi. Namun, langkah Lam dinilai Hongkongers telat. Apalagi Lam tak bersedia memenuhi empat tuntutan lainnya. Seperti diketahui, Hongkongers juga minta Lam mundur, menyelidiki kebrutalan polisi, membebaskan pengunjuk rasa yang telah ditangkap, dan menjamin kebebasan demokrasi yang lebih luas. Caranya adalah bebas memilih pemimpin Hongkong secara langsung tanpa pengaruh Beijing seperti yang terjadi selama ini.  Lam sendiri menegaskan pencabutan RUU Ekstradisi itu didukung Tiongkok. “Seluruh proses dari awal pembuatan undang-undang dan kemudian dicabut, pemerintah pusat (Tiongkok) menghormati keputusan saya. Mereka juga mendukung saya sepenuhnya,” sebut Lam seperti dilansir BBC.  Hanya saja, tanggapan pengunjuk rasa ternyata di luar harapan Lam. Mereka mengatakan akan tetap turun ke jalan sampai semua tuntutan dipenuhi. “Carrie Lam, Anda harus memenuhi semua tuntutan aktivis,” sebut aktivis Joshua Wong lewat akun resmi Twitter-nya.  Memakan Korban  Masifnya demonstrasi di Hongkong memakan korban. Seorang pengunjuk rasa terkena tembakan peluru tajam pada bagian dada yang dilepaskan polisi, Selasa (1/10). Insiden itu terjadi saat demonstran Hongkong melakukan unjuk rasa saat Tiongkok merayakan hari jadi yang ke-70 tahun. Dari video yang beredar dan dipublikasikan oleh TV Kampus Universitas Hongkong, terlihat seorang pengunjuk rasa ditembak dari jarak dekat dengan pistol saat terjadi bentrokan antara demonstran dan polisi.  Itu menjadi kejadian pertama demonstran ditembak secara langsung dengan peluru tajam selama gelombang unjuk rasa di Hongkong.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Veby-The-Straits-Times-SCMP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Veby Mega Indah saat mendapat perawatan medis lantaran terkena peluru karet dari aparat kepolisian Hongkong. (The Straits Times/SCMP)  Tak hanya itu, jurnalis juga menjadi korban dan berasal dari Indonesia. Jurnalis asal Indonesia, Veby Mega Indah, tertembak peluru karet saat meliput demonstrasi pada Minggu (29/9). Veby merupakan jurnalis Suara, media berbahasa Indonesia di Hongkong. Veby sendiri mengalami kebutaan pada mata kanannya.  Sementara itu, Alex Chow menjadi korban tewas pertama aksi massa Hongkong. Pada Minggu (3/11) dia ikut aksi di Tseung Kwan O. Polisi berusaha membubarkan demonstran dengan menembakkan gas air mata. Mahasiswa tahun kedua di Hongkong University of Science and Technology itu diduga jatuh dari area parkir lantai atas ke lantai bawahnya saat menghindari gas air mata. Saat ditemukan Senin dini hari (4/11), dia sudah berlumuran darah. Sejak saat itu, Chow koma. Chow dinyatakan meninggal dunia pada Jumat (8/11).  Kegembiraan Hongkongers  Setelah kabar meninggalnya Chow dan seorang demonstran juga ditembak dari jarak dekat dan kondisinya kritis, unjuk rasa semakin brutal. Bahkan, demonstrasi dipusatkan di kampus yakni di kampus Polytechnic University. Polisi terpaksa membubarkan paksa demonstran yang bertahan di dalam kampus.  Di tengah aksi unjuk rasa, pemerintah Hongkong menggelar pemilu distrik pada Minggu (24/11). Saat itu unjuk rasa libur lantaran Hongkongers memberikan suara kepada calon dewan distrik. Hasilnya membuat Hongkongers gembira. Kubu Demokrat Hongkong yang pro-demokrasi mencatat kemenangan telak.  Hongkongers kembali melakukan unjuk rasa pada Minggu (8/12). Itu menjadi aksi legal pertama sejak pemilu distrik. Hongkongers masih menuntut agar Lam mundur. Namun, Lam bersikukuh tak akan mundur dan dia terbang ke Tiongkok. Lam bertemu Presiden Xi Jinping dan pemerintah Tiongkok kembali menegaskan dukungan terhadap Lam.

Dipicu Rencana Penerapan RUU Ekstradisi, Hongkong Marak Demonstrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/54_tiongkok.jpg" alt="In this photo provided by Hong Kong Government Information ServicesChinese President Xi Jinping, right, speaks with Hong Kong Chief Executive Carrie Lam, during their meeting, in Beijing, China, Monday, Dec. 16, 2019. Chinese President Xi Jinping has said" width="100%">
<figcaption>In this photo provided by Hong Kong Government Information ServicesChinese President Xi Jinping, right, speaks with Hong Kong Chief Executive Carrie Lam, during their meeting, in Beijing, China, Monday, Dec. 16, 2019. Chinese President Xi Jinping has said</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Tiongkok kembali menegaskan dukungan mereka untuk Chief Executive Hongkong Carrie Lam. Dalam kunjungan tahunannya ke Beijing, Lam mendapatkan pesan penyemangat dari Presiden Xi Jinping. Pertemuan mereka dilakukan beberapa jam setelah kerusuhan kembali pecah di daerah administrasi khusus itu.  Xi kembali menyebutkan posisi Tiongkok mengenai isu demonstrasi di Hongkong saat bertemu Lam kemarin (16/12). Menurut dia, Hongkong merupakan wilayah Tiongkok yang harus dijaga kedaulatannya, sedangkan Lam adalah sosok pemimpin yang tepat untuk menjalankan misi tersebut.  ’’Pemerintah pusat menghargai keberanian dan tanggung jawab yang telah Anda tunjukkan di masa sulit ini,’’ ungkapnya di Great Hall of the People seperti yang dilansir Agence France-Presse.  Pesan senada diungkapkan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang. Menurut dia, Beijing mendukung kebijakan yang dikeluarkan Lam dan aparat untuk menindak para pengunjuk rasa. Dengan begitu, Hongkong bisa terbebas dari krisis politik dan ekonomi yang menghantui enam bulan terakhir.  ’’Ekonomi Hongkong sudah mengalami resesi dan banyak sektor yang terpukul. Kota (Hongkong, Red) sedang menghadapi situasi yang sangat serius dan rumit,’’ imbuh Li.  Menurut dia, Lam harus mempelajari isu-isu yang mengakibatkan konflik di Hongkong. Dengan demikian, pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih baik di masa depan.  Lam lega bisa mendapatkan dukungan dari dua orang paling berkuasa di Tiongkok. Dia membenarkan bahwa Hongkong sedang menghadapi krisis ekonomi akibat unjuk rasa. Namun, dia berjanji kabinetnya segera menghentikan kericuhan yang terjadi.  ’’Terima kasih atas bimbingan dan kepercayaan kepada pemerintah daerah administrasi khusus dan saya untuk menangani persoalan ini,’’ ujar Lam kepada Xi.  Pernyataan pejabat Tiongkok boleh jadi menjadi sinyal mulainya babak baru kerusuhan di Hongkong. Pakar politik Johnny Lau Yui-siu menyatakan, sikap Beijing belum berubah meski kubu pro-Beijing kalah besar dalam pemilu dewan distrik. Padahal, kabar bahwa Tiongkok mempertimbangkan pergantian pemimpin santer terdengar bulan lalu.  ’’Kepolisian Hongkong masih bebas menindak keras massa anti pemerintah dan Lam bebas dari tanggung jawabnya,’’ ungkap Lau kepada South China Morning Post.  Babak baru konflik demonstran versus polisi sudah terjadi Minggu (15/12). Kali ini konflik terjadi di beberapa pusat perbelanjaan. Beberapa kelompok demonstran berbaju hitam memasuki mal dan membuat beberapa grafiti. Mereka juga merusak restoran yang dimiliki jaringan Maxim. Aset Maxim memang sering diincar karena unggahan putri pemilik perusahaan yang mengkritik gerakan prodemokrasi.  Seorang perempuan lansia sempat terjatuh karena pertengkaran antara demonstran dan pengunjung. Tak lama kemudian, aparat masuk dan memaksa keluar para pendemo itu. Mereka menggunakan semprotan merica untuk melumpuhkan pendemo.  Saat ini polisi sudah menangkap 6.000 pengunjuk rasa. Namun, dukungan kepada massa pro demokrasi belum turun. Pekan lalu, sekitar 800 ribu orang datang untuk melakukan aksi damai. Di Pulau Hongkong, ratusan pekerja sosial ikut menunjukkan solidaritas dengan menulis kartu natal untuk demonstran di penjara.  ’’Tujuan kami adalah mempertahankan keadilan sosial,’’ ujar Chan, salah seorang peserta aksi, kepada Channel News Asia.

Presiden Tiongkok Xi Jinping Masih Dukung Carrie Lam Pimpin Hongkong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/000_1MX8K8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemimpin Hongkong, Carrie Lam, terbang ke Tiongkok pada Sabtu (14/12). Disinyalir itu berkaitan dengan tekanan terhadap dirinya yang makin meningkat. Maklum saja, pemerintahnya mengalami kekalahan telak dalam pemilihan lokal bulan lalu. Hal itu juga muncul spekulasi tentang perubahan pada tim kepemimpinannya.  Lam kabarnya akan membahas situasi politik dan ekonomi di Hongkong dengan para pejabat Tiongkok di Beijing selama kunjungan empat hari. Lam bakal bertemu Presiden Xi Jinping pada Senin (16/12).  Pada minggu ini, Lam menyatakan bahwa perombakan kabinet bukan hal mendesak dan dia akan memfokuskan upayanya untuk memulihkan hukum dan ketertiban di Hongkong. Itu setelah dia bertemu dengan Xi Jinping. Dalam artian, Lam ke Tiongkok untuk meminta dukungan langsung dari Presiden Xi Jinping.  Maklum saja, beredar isu bahwa ada keraguan tentang berapa lama Beijing bersedia mendukungnya. Terutama setelah kandidat pro-demokrasi memenangkan hampir 90 persen kursi dalam pemilihan distrik bulan lalu.  Di satu sisi, Tiongkok mengutuk kerusuhan yang terjadi dalam aksi massa pro-demokrasi dan menyalahkan campur tangan asing. Dalam tajuk rencana pekan ini, surat kabar resmi China Daily meminta pemerintah Hongkong untuk menegakkan aturan hukum.

Tekanan di Hongkong Meningkat, Carrie Lam Terbang ke Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/000_1MD8OV.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kubu Demokrat Hongkong mencatat kemenangan telak dalam pemilihan dewan distrik setelah penghitungan akhir pada Senin (25/11). Hal tersebut makin memberikan tekanan kepada pemimpin Hongkong, Carrie Lam, yang memang sedang tersudut. Dia kini diminta untuk memperhatikan desakan dari kalangan prodemokrasi.  Pemilihan di Hongkong pada Minggu (24/11) berlangsung dengan tenang. Itu menjadi pemandangan yang jarang terjadi setelah kota pusat keuangan itu dilanda kerusuhan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/25/11/2019/pemilu-ubah-kondisi-di-hongkong-unjuk-rasa-libur/">Pemilu Ubah Kondisi di Hongkong, Unjuk Rasa Libur</a>  Para kandidat Demokrat di kota berpenduduk 7,4 jiwa itu menyabet 90 persen dari 452 kursi yang diperebutkan di dewan distrik. Hal tersebut seperti yang dilaporkan stasiun penyiaran RTHK. Pemilihan dewan distrik atau daerah juga mencatat rekor tertinggi partisipasi pemilih. Ini cukup menarik mengingat Hongkong dilanda gelombang protes antipemerintah dalam enam bulan belakangan.  Sementara itu, Lam yang jelas-jelas pro-Beijing atau setia kepada Tiongkok mengatakan bahwa pemerintah menghormati hasil pemilihan dan berharap situasi terus tenang, aman, dan tertib. "Pemerintah akan dengan rendah hati dan serius mendengarkan pendapat para anggota masyarakat", ujar Lam seperti dilansir Reuters.  Hasil pemilihan umum dewan distrik memperlihatkan kemenangan telak kubu Demokrat atas para kandidat pro-Beijing. Beberapa tempat penghitungan suara diramaikan dengan sorakan riuh serta yel-yel "Bebaskan Hongkong. Revolusi Sekarang". Itu merupakan slogan yang kerap diteriakkan oleh para pengunjuk rasa selama enam bulan dalam gelombang aksi protes.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/25/11/2019/kubu-demokrat-hongkong-bersiap-rayakan-kemenangan/">Kubu Demokrat Hongkong Bersiap Rayakan Kemenangan</a>  Beberapa kandidat yang mencetak kemenangan mengatakan hasil pemilihan tersebut adalah suara dukungan sama yang diusung para demonstran. Kemenangan, kata mereka, juga bisa meningkatkan tekanan terhadap Lam di tengah krisis politik terburuk yang dihadapi Hongkong dalam beberapa puluh tahun belakangan.  "Ini adalah kekuatan demokrasi. Ini adalah tsunami demokrasi," kata Tommy Cheung, bekas pemimpin unjuk rasa mahasiswa yang baru saja memenangi satu kursi di Yuen Long, distrik yang berada di dekat perbatasan dengan Tiongkok.  Pemungutan suara sendiri diikuti oleh hampir tiga juta orang. Jumlah itu merupakan rekor partisipasi pemilih sebanyak 71 persen. Persentase itu tercatat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya pada empat tahun lalu.

Demokrat Menangi Pemilu Distrik, Pemimpin Hongkong Makin Tertekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Lam-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemimpin Hongkong, Carrie Lam, beberapa waktu lalu mengeluarkan putusan yakni larangan mengenakan penutup wajah bagi warga Hongkong di keramaian. Hal itu sebagai upaya agar bisa mengidentifikasi para pengunjuk rasa. Seperti diketahui, demonstran menyembunyikan wajah mereka dengan mengenakan penutup wajah berupa topeng atau masker. Tujuannya adalah aparat kepolisian tidak mengenali mereka.  Hanya saja, larangan tersebut ternyata tidak disetujui oleh Pengadilan Hongkong. Pengadilan Hongkong memutuskan bahwa larangan menggunakan penutup wajah - terutama selama aksi protes yang mengguncang pusat finansial Hongkong selama lebih dari lima bulan - tidak sesuai dengan undang-undang.  Terkait hal itu, Tiongkok bereaksi. Badan utama legislatif Tiongkok mengatakan Pengadilan Hongkong tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan aturan hukum di bawah Undang-Undang Dasar kota tersebut. Salah satunya yang mencakup larangan penutup wajah. Hal tersebut seperti dilansir Xinhua pada Selasa (19/11).  "Apakah undang-undang Wilayah Administratif Khusus Hongkong selaras dengan Undang-undang Dasar Hongkong, itu hanya dapat dinilai dan diputuskan oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional," kata Yan Tanwei, juru bicara Komisi Urusan Legislatif.  "Tidak ada otoritas lain yang berhak untuk menilai dan memutuskan," imbuhnya.  Dalam artian, Tiongkok menyatakan tegas bahwa Pengadilan Hongkong tidak memiliki kewenangan memutuskan terkait larangan penutup wajah. Dengan kata lain, larangan itu masih tetap berlaku.  Lam mengusulkan pemberlakuan larangan mengenakan penutup wajah saat aksi protes prodemokrasi meningkat. Massa menggunakan penutup wajah untuk menyembunyikan identitas mereka di depan umum. Usulan Lam itu secara luas dikritik oleh pendukung gerakan antipemerintah, yang menganggapnya berisiko bagi demonstran.  Pengadilan Hongkong pada Senin (18/11) memutuskan bahwa undang-undang darurat era kolonial, yang dihidupkan kembali untuk membenarkan larangan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. UU tersebut merupakan aturan hukum skala kecil, yang mencakup pengaturan penyerahan Hongkong kepada Tiongkok pada 1997.

Pengadilan Hongkong Tak Boleh Putuskan Soal Larangan Penutup Wajah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Carrie-Lam-CARL-COURT-POOL-AFP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib Chief Executive Hongkong Carrie Lam di ujung tanduk. Berdasar laporan Financial Times (FT), Rabu (23/10), pemerintah Tiongkok berencana untuk mendepaknya tahun depan. Dia akan diganti dengan chief executive sementara.  Sumber FT mengungkapkan bahwa Beijing menunggu agar situasi di Hongkong lebih tenang. Dengan begitu, tidak ada penilaian bahwa Beijing menyerah pada tuntutan demonstran untuk memecat Lam. Begitu berita tersebut beredar, pemerintah pusat langsung menampiknya. Mereka menyebut berita itu sebagai rumor politik dengan motif terselubung.  "Pemerintah pusat sangat mendukung Chief Executive Hongkong Carrie Lam untuk mengakhiri kekerasan dan kerusuhan serta memulihkan ketertiban secepatnya," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying seperti dikutip Agence France-Presse.  Sementara itu, parlemen Hongkong resmi mencabut RUU Ekstradisi yang memicu demonstrasi besar-besaran beberapa bulan terakhir. Demonstrasi tersebut menyebabkan sejumlah orang ditangkap dan terluka.

Muncul Isu Pemecatan Pemimpin Hongkong Carrie Lam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#carrie lam

Berita Terkini