<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="content"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/irwata-3544214819.jpg" alt="(ki-ka) Ketua Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) Hendra Suryakusuma, Wakil Ketua Kemitraan Irwata, dan Ketua Umum Irwata&nbsp;Mochamad Sabdo Yusmintiarto. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>(ki-ka) Ketua Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) Hendra Suryakusuma, Wakil Ketua Kemitraan Irwata, dan Ketua Umum Irwata&nbsp;Mochamad Sabdo Yusmintiarto. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dengan potensi keuntungan yang ditawarkan, makin banyak masyarakat Indonesia yang meminati teknologi&nbsp;blockchain. Investasi dalam bentuk aset kripto pun terus mengalami peningkatan. Teknologi blockchain&nbsp;sendiri kini semakin diminati oleh berbagai sektor industri, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu organisasi yang sedang menggali potensi teknologi ini adalah Asosiasi&nbsp;Irwata (Indonesian Resources and Waste Technology Association). &nbsp; Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, Asosiasi Irwata memandang blockchain sebagai solusi inovatif yang dapat mengatasi tantangan-tantangan utama di sektor ini. "Blockchain akan berkembang seperti meledaknya dotcom dan start up. Sekarang akan jadi era baru dunia kripto," tegas Ketua Umum&nbsp;Irwata Mochamad Sabdo Yusmintiarto dalam keterangannya, Selasa (21/1). Dia menjelaskan, industri blockchain, Web3, kecerdasan buatan (AI), dan kripto terus berkembang pesat, dengan valuasi global perusahaan di sektor ini mencapai triliunan dolar AS. Di Indonesia, data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan jumlah investor kripto mencapai 20,4 juta orang, dengan nilai transaksi mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Teknologi ini menawarkan solusi transparan, inklusif, dan efisien, menjadikannya inovasi utama dalam sektor finansial. Namun, perkembangan pesat ini juga menghadirkan tantangan, seperti kegagalan proyek blockchain, lemahnya regulasi, serta kerugian yang dialami masyarakat dan investor. Oleh karena itu, model bisnis baru yang mengintegrasikan real-world assets (RWA) dengan teknologi blockchain mulai berkembang. Model ini tidak hanya mendukung bisnis dunia nyata tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Gelaran Irwata Summit 2025 yang dihelat pada 26 Februari 2025 mendatang dirancang sebagai ajang global yang akan menghadirkan lebih dari 50 founder dan co-founder proyek blockchain internasional. Antara lain yaitu XRP, Polygon, Peaq Network, Chainlink, dan lainnya. "Acara ini bertujuan untuk memposisikan Indonesia sebagai pusat inovasi digital dan tokenisasi RWA, sekaligus menjadi model bagi negara lain. Bagi Indonesia, Irwata Summit adalah momentum strategis untuk menarik investasi di sektor pertanian, karbon kredit, dan pembiayaan inklusif," ujar Sabdo. Acara ini juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi unggulan dalam ekonomi digital. Selain itu, acara ini juga memberikan wawasan kepada peserta tentang perkembangan terkini di dunia blockchain, Web3, dan model bisnis berbasis real-world assets. Dengan peluncuran Gerakan Nasional Digital,&nbsp; Irwata&nbsp;akan menjadi pelopor tokenisasi real-world assets. Baby Kristami Wakil Ketua Kemitraan&nbsp;Irawata mengatakan banyak agenda yang akan dijalankan dalam&nbsp;Irwata&nbsp;Summit 2025. Termasuk bekerja sama dengan pemerintah. Diantaranya dala hal ketahanan pangan dengan investor dari Saudi Arabia dan Tiongkok. Sedangkan Ketua Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO), Hendra Suryakusuma mengatakan, investasi aset kripto terus meningkat. Pada 2024 ada 21 juta investor dengan nilai transaksi Rp 475 triliun. "Lebih dari 70 persen investor kripto dibawah 30 tahun," ungkapnya. </div>

"Blockchain akan berkembang seperti meledaknya dotcom dan start up. Sekarang akan jadi era baru dunia kripto," kata Sabdo.

Kukuhkan Indonesia sebagai Destinasi Investasi Ekonomi Digital, Irwata Summit 2025 Digelar Februari Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Hartar.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) mengumumkan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 7 persen menjadi 6 persen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) mengumumkan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 7 persen menjadi 6 persen. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia terus mengampanyekan industri kelapa sawit yang berkelanjutan ke ranah global. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pihaknya mendorong pemahaman yang sama terkait dengan masa depan hutan tropis dunia.  "Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar, Indonesia memanfaatkan forum ini untuk memberikan penjelasan yang utuh mengenai penanganan komoditas kelapa sawit serta menyampaikan berbagai program pemerintah untuk mengatasi deforestasi," ujarnya pada World Economic Forum (WEF) Davos.  Airlangga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat industri sawit secara holistik. Termasuk dari aspek lingkungan, ekonomi, kontribusi terhadap pembangunan global, serta kebijakan yang telah diambil Pemerintah Indonesia.  "Indonesia merupakan produsen minyak sawit utama dunia. Komoditas ini berkontribusi terhadap 3,5 persen PDB nasional. Dengan memanfaatkan tidak lebih dari 10 persen (6–7 persen) dari total global land bank for vegetable oil, Indonesia mampu menghasilkan 40 persen dari total minyak nabati dunia," urainya.  Selain itu, sektor minyak sawit nasional telah berkontribusi mengentas kemiskinan bagi 10 juta orang. Dengan kata lain, industri kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat yang perlu dikawal pemerintah.  Pemerintah juga saat ini mengembangkan kebijakan yang mendorong domestic demand dari produk sawit. Di antaranya, pengembangan B-30 sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil.  Kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. "Indonesia juga mengembangkan skema kredit karbon guna mendukung upaya pelestarian lingkungan," imbuh Airlangga. Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 14 juta hektare yang dapat menyerap sekitar 2,2 miliar ton karbon dioksida (CO2) dari udara setiap tahun.  Ketum Partai Golkar itu mengakui bahwa tantangan utama terletak pada upaya mengonversikan carbon footprint ke dalam suatu skema bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, Indonesia mengajak seluruh pihak, khususnya dari kalangan bisnis, untuk mulai berinvestasi di sektor karbon.  Bagi Indonesia, investasi lingkungan, terutama menyangkut reforestasi, tidak harus dibatasi hanya dalam konteks replanting. Namun, itu perlu diperluas hingga mencakup aspek monetization dari emisi karbon yang dapat diserap perkebunan sawit.

Indonesia Usulkan Skema Kredit Karbon Sawit

carbon credit sawit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#carbon credit sawit

Berita Terkini

Kukuhkan Indonesia sebagai Destinasi Investasi Ekonomi Digital, Irwata Summit 2025 Digelar Februari Mendatang

Indonesia Usulkan Skema Kredit Karbon Sawit

Download Aplikasi JawaPos.com