<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/PERTAMINA-04-B-1240351284.jpg" alt="Penandatanganan kerja sama PHE ONWJ dengan 3 Perusahaan Korsel dalam Carbon Capture Storage dan Pemanfaatan Kembali Anjungan Lepas Pantai Pasca Operasi di Seoul, awal Februari 2025. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kerja sama PHE ONWJ dengan 3 Perusahaan Korsel dalam Carbon Capture Storage dan Pemanfaatan Kembali Anjungan Lepas Pantai Pasca Operasi di Seoul, awal Februari 2025. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) memulai kolaborasi strategis dengan tiga perusahaan terkemuka dari Korea Selatan, yaitu Posco International, Korea National Oil Corporation (KNOC), dan Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC). Kolaborasi tersebut untuk mengembangkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS), serta teknologi pemanfaatan kembali anjungan lepas pantai (decomissioning) untuk menjadi tempat fasilitas injeksi dan penyimpanan karbon, dan menjadi tempat fasilitas regasifikasi LNG sebagai bagian dalam rantai pasok gas bumi. Langkah awal ini ditandai dengan ditandatanganinya Confidentiality Agreement, atau Perjanjian Kerahasiaan, oleh Muzwir Wiratama General Manager PHE ONWJ, Kim Sung Ji B2B Team Leader of KMOUC, Woochan Lee Manager Low Carbon Solution Department KNOC, dan Younghoon Chung Head of CCS Commercialization Department Posco International di Seoul, Korea Selatan, awal Februari 2025. Penandatanganan ini juga disaksikan oleh Inspektur Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Migas ESDM), Mamik Cahyono. Muzwir Wiratama menekankan pentingnya kerja sama ini dalam mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. "Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang dalam mengurangi jejak karbon, mengubah cara kita memandang produksi energi, serta pemanfaatan kembali infrastruktur untuk menunjang ketahanan energi nasional. Dengan kolaborasi ini, PHE ONWJ dan mitra-mitranya berkomitmen untuk menciptakan masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi Indonesia, Korea, dan dunia," kata Wira, panggilan akrabnya. Pengembangan teknologi CCS bertujuan untuk menangkap emisi karbon dioksida (CO2), lalu menyimpannya di lokasi yang aman agar tidak terlepas ke atmosfer. Hal ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu memitigasi perubahan iklim. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/PERTAMINA-04-A-1448020396.jpg" alt="Penandatanganan kerja sama PHE ONWJ dengan 3 Perusahaan Korsel dalam Carbon Capture Storage dan Pemanfaatan Kembali Anjungan Lepas Pantai Pasca Operasi di Seoul, awal Februari 2025. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kerja sama PHE ONWJ dengan 3 Perusahaan Korsel dalam Carbon Capture Storage dan Pemanfaatan Kembali Anjungan Lepas Pantai Pasca Operasi di Seoul, awal Februari 2025. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Fokus lingkup kerja sama dengan Posco International adalah studi kelayakan CCS di Indonesia, khususnya di wilayah operasi migas lepas pantai PHE ONWJ. Studi ini akan mengevaluasi potensi penyimpanan CO2 di akuifer salin dan reservoir yang telah habis, dengan memanfaatkan data subsurface dan surface dari PHE ONWJ. Studi ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi Indonesia dan Korea Selatan dalam upaya transisi energi. Posco International merupakan perusahaan perdagangan dan investasi global yang berbasis di Korea Selatan. Sebagai bagian dari grup POSCO, perusahaan ini berfokus pada berbagai sektor, termasuk energi, bahan baku, dan infrastruktur. Sementara itu, untuk kolaborasi bersama Korea National Oil Corporation (KNOC), PHE ONWJ akan mengeksplorasi pemanfaatan anjungan lepas pantai untuk penyimpanan CO2 bawah permukaan. Proyek ini akan melibatkan evaluasi kapasitas penyimpanan, desain fasilitas ulang, serta analisis ekonomi dan optimasi. Tujuannya adalah meningkatkan nilai sebelum anjungan dibongkar dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk penyimpanan CO2. KNOC adalah perusahaan minyak nasional Korea Selatan yang bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan minyak negara dan pengembangan sumber daya energi di negara ginseng. KNOC berperan penting dalam memastikan ketahanan energi nasional melalui eksplorasi dan produksi minyak dan gas, baik di dalam negeri maupun internasional. Di sisi lain, bekerja sama dengan Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC), PHE ONWJ akan mengeksplorasi metode alternatif untuk penonaktifan (decommissioning) anjungan lepas pantai, termasuk konversi menjadi fasilitas gas alam cair (LNG) dan penyimpanan CO2. Studi ini bertujuan untuk memperpanjang siklus hidup infrastruktur yang ada, serta memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan. KMOUC merupakan lembaga pendidikan dan penelitian terkemuka di Korea Selatan yang fokus pada ilmu kelautan dan maritim. KMOUC berperan dalam pengembangan teknologi dan penelitian terkait kelautan, termasuk eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya laut. Perjanjian kolaborasi selama 2 tahun ini menjadi permulaan dari serangkaian inisiatif transisi energi yang diharapkan dapat mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dari sektor energi. &emsp;

Dengan kolaborasi ini, PHE ONWJ dan mitra-mitranya berkomitmen untuk menciptakan masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

PHE ONWJ Kolaborasi dengan 3 Perusahaan Korsel dalam Carbon Capture Storage dan Pemanfaatan Kembali Anjungan Lepas Pantai Pasca Operasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/CCS-3554666369.jpg" alt="Rahmad Pribadi, Direktur Utama Pupuk Indonesia saat menjadi pembicara di salah satu acara panel diskusi The International Indonesia CCS (IICS) Forum 2024, 31 Juli 2024. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rahmad Pribadi, Direktur Utama Pupuk Indonesia saat menjadi pembicara di salah satu acara panel diskusi The International Indonesia CCS (IICS) Forum 2024, 31 Juli 2024. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) mengungkapkan bahwa teknologi Carbon Capture Storage atau CCS dapat menjadi mesin pertumbuhan baru bagi perusahaan&nbsp;pada masa depan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pupuk Indonesia dalam penurunan emisi karbon, sekaligus memperkuat posisi Perusahaan sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikan Rahmad Pribadi, Direktur Utama Pupuk Indonesia saat menjadi pembicara di salah satu acara panel diskusi The International Indonesia CCS (IICS) Forum 2024 yang mengangkat topik 'Industries Ccommitment for Long-term Decarbonization Effort' di Jakarta, Kamis (31/7). "Bagi kami, ini adalah cara untuk menciptakan mesin pertumbuhan baru, karena kami perlu tumbuh dengan lebih sedikit karbon, dan CCS memberikan jalan untuk mencapai hal tersebut. Kami sudah memiliki CO2 dengan kemurnian tinggi, jadi yang kami butuhkan hanya penyimpanan dan cara untuk memasukkan CO2 tersebut ke dalam tanah. Kami tidak perlu proses penangkapan lebih lanjut. Yang diperlukan hanya memasukkan CO2 ke dalam tanah," jelasnya. Pada awal tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS). Perpres Nomor 14 Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memenuhi target iklim dalam nationally determined contribution (NDC) dan mencapai netralitas karbon atau net zero emission (NZE). Pupuk Indonesia menegaskan komitmennya untuk turut andil dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi CCS. Pupuk Indonesia telah merencanakan beberapa proyek terkait CCS, termasuk rencana produksi 4,3 juta ton blue ammonia. Proyek-proyek ini mencakup greenfield projects di Aceh dan Sumatera Selatan. Selain itu, pabrik amonia yang sudah ada juga akan digunakan dalam pengembangan ini. Masih dalam rangkain acara IICCS 2024, Pupuk Indonesia juga menandatangani Joint Development Study Agreement (JDSA) atau perjanjian studi pengembangan bersama dengan Chevron New Energies International Pte. Ltd., terkait penangkapan karbon untuk dekarbonisasi dan memungkinkan Produksi Ammonia Rendah Karbon di Kalimantan Timur. Fasilitas penyimpanan karbon di Kalimantan Timur tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2030. "Kedepan, produksi amonia kami akan meningkat dari 7 juta ton menjadi 12 juta ton. Tetapi sebagian besar akan berasal dari amonia bersih. Grey ammonia kami akan dikurangi menjadi hanya 2,3 juta ton. Kami akan mengonversi beberapa pabrik kami menjadi amonia biru dan membangun greenfield projects untuk amonia biru dan hijau. Inilah gambaran perusahaan kami pada tahun 2045," lanjut Rahmad. "Bagi Pupuk Indonesia, CCS bukan hanya upaya dekarbonisasi. Jika dilihat sebagai upaya dekarbonisasi saja, maka ini hanya dianggap sebagai biaya. Tetapi bagi kami, ini adalah jalan yang akan membawa kami ke masa depan yang lebih baik. Ini adalah mesin pertumbuhan baru kami di masa depan," tegas Rahmad. Dengan rencana strategis ini, Pupuk Indonesia menunjukkan kesiapan dan tekadnya dalam memanfaatkan teknologi CCS untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dan mendukung komitmen global untuk mengurangi emisi karbon. Turut berpartisipasi pada panel tersebut Vice President of Energy Transition and Climate Change at PT PLN (Persero) Anindita Satria Surya, Deputy Director General, CCS Project Department JOGMEC (Japan Organization for Metals and Energy Security) Dr. Hiroshi Okabe, Sales Director (APAC) Carbon Clean Solutions Limited Beng Chong Lim dan Executive Officer Green Business Group NYK Line Tsutomu Yokoyama.

Pupuk Indonesia telah merencanakan beberapa proyek terkait CCS, termasuk rencana produksi 4,3 juta ton blue ammonia.

Kembangkan Proyek CCS, Pupuk Indonesia Bakal Produksi 4,3 Juta Ton Blue Ammonia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/Bojonegorofacilities06_Carouselcomponent-Landscape1692880x1620-360339278.jpg" alt="ILUSTRASI. Blok Banyu Urip yang dikelola Exxonmobil telah menggunakan teknologi CCS/CCUS sejak pertama didirikan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Blok Banyu Urip yang dikelola Exxonmobil telah menggunakan teknologi CCS/CCUS sejak pertama didirikan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Parulian Paidi Aritonang meminta pemerintah untuk mewadahi kepentingan yang lebih luas terkait dengan aturan carbon capture storage (CCS) guna menangkap peluang ekonomi, terutama pada sektor ketenagalistrikan. &ldquo;Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha,&rdquo; ujar Parulian, dalam FGD Pemanfaatan Teknologi CCS dengan para pakar, beberapa waktu lalu. Diketahui, FGD ini diselenggarakan menyusul terbitnya dua regulasi penting terkait CCS, yaitu Perpres Nomor 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon serta Permen ESDM No. 2/2023 tentang Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Menurut Parulian, teknologi CCS memiliki potensi tidak hanya untuk menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik, tetapi juga untuk mendukung percepatan transisi energi di Tanah Air. &ldquo;Saya berharap FGD ini dapat menghasilkan kajian kelayakan, potensi manfaat, tantangan, serta bagaimana teknologi ini dapat membantu meminimalkan risiko kenaikan tarif listrik yang penting bagi perekonomian masyarakat," katanya. Masih dalam FGD, Haposan Napitupulu Expert Advisor PT ESSA, menyatakan bahwa implementasi CCS pada bisnis hulu migas tidak mengalami kendala karena biayanya sudah diakomodasi dalam cost recovery. &ldquo;Namun, ini berbeda dengan sektor hilir seperti ketenagalistrikan, industri, dan transportasi yang tidak memiliki mekanisme cost recovery,&rdquo; tegas Haposan. Menurutnya, Kementerian ESDM perlu memetakan wilayah kerja migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan karbon yang dihasilkan industri hilir. Diketahui, saat ini belum ada landasan hukum khusus yang mengatur mekanisme pelaksanaan CCS di sektor ketenagalistrikan. Peraturan yang ada, seperti Perpres No 14/2024, hanya mengatur skema penyelenggaraan CCS di sektor hulu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus untuk penanganan emisi CO2 dengan pemanfaatan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan agar tidak berdampak pada peningkatan BPP. Sementara itu, Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI, Ridha Yasser, menjelaskan bahwa implementasi CCS di berbagai sektor memegang peranan penting dalam upaya mengurangi emisi karbon dunia. &ldquo;Saat ini, pemerintah terus berupaya menyediakan regulasi menyeluruh untuk implementasinya di lapangan. CCS akan diimplementasikan aturannya, dan ini dalam rangka kita bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan peluang penerapan skema karbon sebagai agenda global,&rdquo; ungkap Ridha. Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan EBT, Didi Setyadi, menekankan pentingnya memanfaatkan reservoir karbon yang dimiliki Indonesia untuk kepentingan dalam negeri. Dirinya juga menyoroti tantangan dari sisi ekonomis penerapan teknologi baru ini. "Kita harus mengikuti, mengadopsi, menerapkan teknologi yang baru itu. Kan di situ harus menambahkan biaya. Nah apakah biaya ini kemudian ekonomis atau tidak ekonomis dibandingkan dengan harga jual listriknya sendiri. Nah itu kan yang jadi persoalan," jelas Didi. Menanggapi hal itu, Nurlely Aman Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan PT PLN (Persero), menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung penerapan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan Indonesia. Namun, ia mengingatkan perlunya memperhatikan implikasi finansial bagi pihak yang bukan pengelola minyak dan gas. Menurutnya, monetisasi depleted well/reservoir yang tidak dimanfaatkan harus dioptimalkan dan regulasi terkait CCS harus ditempatkan dengan tepat, apakah sebagai instrumen penurunan emisi atau tambahan pendapatan negara. Dengan banyaknya masukan dari berbagai pihak, FGD ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi CCS untuk mendukung transisi energi di Indonesia.

ESDM perlu memetakan WK migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon.

Aturan Teknis CCS Perlu Lebih Luas Mewadahi Pengurangan Emisi, Mampu Tangkap Peluang Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/19/JKT7_PENDANAAN-ETB-MASIH-KURANG-DARI-TARGET_MIFTAHUL-HAYAT-13-1470000743.jpg" alt="Pekerja melintas di dekat panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (18/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Pekerja melintas di dekat panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (18/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture Storage/CCS) makin ramai diperbincangkan. Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk Carbon Capture Storage (CCS). Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi penyimpanan karbon pada bekas reservoir di lapangan migas di Indonesia diperkirakan mencapai 577 gigaton. Kondisi itu memberikan keuntungan bagi Indonesia karena menjadi peluang bisnis yang baru. Direktur Eksekutif Indonesia CCS Center Belladonna Troxylon Maulianda mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadikan Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan proyek CCS dan menjadikannya sebagai peluang bisnis yang baru di masa mendatang. Pertama, regulasi. Pemerintah Indonesia saat ini sangat agresif dalam menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung percepatan implementasi CCS. Apalagi Indonesia memiliki potensi yang sama dengan Australia. Saat ini, Indonesia sudah memiliki 15 proyek CCS yang sedang dikembangkan. &ldquo;Hal tersebut membuat Indonesia memiliki peluang bisnis yang lebih besar dan dapat menjadi leader CCS Hub di kawasan regional,&rdquo; kata Belladonna Troxylon Maulianda kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/3). Sebelumnya Belladonna Troxylon Maulianda memaparkan soal CCS dalam diskusi Media Briefing IPA Convex 2024 di Jakarta pada Rabu (27/3). Diskusi itu bertema &ldquo;CCS Sebagai Peluang Bisnis Baru di Indonesia&rdquo;. Lebih lanjut Belladona menyampaikan, teknologi CCS bukanlah hal yang baru bagi perusahaan minyak dan gas. Teknologi tersebut sudah diterapkan oleh para perusahaan migas sejak 40 tahun yang lalu. "Teknologinya sudah mature sebenarnya. Saat ini, kita sedang menunggu cost-nya turun dan memang sekarang sudah mulai menurun," ujar Belladona. Ditambahkannya, Indonesia dinilai sebagai negara yang paling siap untuk mengimplementasikan&nbsp;CCS dibandingkan negara di kawasan Asia lainnya. &ldquo;Indonesia dinilai paling cepat dalam perkembangan CCS dibandingkan negara lain, selain memiliki potensi, dukungan dari pemerintah melalui regulasi juga diharapkan dapat mempercepat implementasi CCS,&rdquo; ujar Belladonna. Selain keunggulan dari sisi geografis dan regulasi, Belladonna optimistis Indonesia akan menjadi leader dalam bisnis CCS di kawasan regional, pasalnya, Indonesia adalah negara pertama yang mengimplementasikan CCS cross border (lintas batas). Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad mengatakan, posisi pemerintah Indonesia sudah sangat jelas dalam mendukung penerapan CCS untuk menghadirkan energi yang lebih bersih dan sekaligus mengurangi emisi karbon. Hal itu ditunjukkan dengan insentif yang diberikan kepada para pelaku usaha yang bersedia menerapkan teknologi CCS. "Pak Menteri ESDM sudah menetapkan keputusan bahwa biaya CCS dapat masuk dalam cost recover," katanya. Sebagai informasi, Kementerian ESDM baru saja menerbitkan angka Potensi Penyimpanan Karbon Nasional Tahun 2024 sebesar 572 miliar ton CO2 pada saline aquifer dan 4,85 miliar ton CO2 pada depleted oil and gas reservoir. Potensi penyimpanan yang sangat besar tersebut diyakini dapat mendukung secara signifikan target penurunan emisi dalam jangka panjang. Lebih lanjut, Noor Arifin menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri ESDM terkait Penyelenggaraan CCS pada wilayah izin penyimpanan karbon. "Ditargetkan, Juli nanti sudah terbit Permennya," ujarnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menyambut baik sikap pemerintah yang sangat kooperatif mengajak pelaku usaha hulu migas untuk membahas pembangunan ekosistem CCS dan CCUS sejak lama. "Kita tahu sudah ada Perpres No 14/2024. Hal itu critical karena regulasi harus ada. Tetapi, investor tetap akan melihat apakah ini peluang bisnis atau tidak. Memang ada pemain di sektor migas yang mengkhususkan bisnisnya menjadi CCS Hub," ujarnya. "Tetapi hal itu memang keharusan buat mereka karena kewajiban untuk mengurangi emisi. Sekarang bukan saja untuk keperluan sendiri, tetapi juga dapat menerima emisi dari luar migas. Jadi ini bisa menjadi bisnis baru," jelasnya. Sebagaimana diketahui, Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Sebelumnya, Menteri ESDM juga menerbitkan Peraturan Menteri No 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, Serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta Pedoman Tata Kerja SKK Migas No 70 Tahun 2024 terkait Penyelenggaraan CCS/CCUS pada Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama. (*)

Penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture Storage/CCS) makin ramai diperbincangkan. Indonesia memiliki potensi luar biasa.

Melihat Carbon Capture Storage sebagai Peluang Bisnis Baru di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/masgibran-961187463.jpg" alt="Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan gagasannya kepada Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan gagasannya kepada Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Euforia&nbsp;pasca debat cawapres pada Jumat (22/12) kemarin, masih terasa hingga saat ini. Terlebih lagi, munculnya sejumlah istilah-istilah baru yang sekarang menjadi objek pencarian di internet. Cawapres nomor urut 2, Gibran rakabuming Raka, sukses membuat publik berdecak kagum dengan kepercayaan dirinya dalam melawan Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, sebagai rivalnya dalam kontestasi pemilu 2024. Bersama dengan itu, Gibran beberapa kali menyebutkan kosakata atau istilah yang terdengar baru, namun sebenarnya secara makna itu sudah menjadi umum di telinga masyarakat, seperti SGIE, ICOR, Rasio Pajak, Hilirisasi Digital, Infrastruktur Sosial, dan&nbsp;Carbon Capture Storage. Karenanya, bukan sekali Cak Imin dan Mahfud MD terkecoh dengan trik yang dimainkan Gibran dalam debat tersebut. Berikut pengertian singkat istilah-istilah yang dimunculkan Gibran Rakabuming Raka yang telah dirangkum JawaPos, Sabtu (23/12).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013649583/dalam-debat-cawapres-gibran-akan-genjot-hilirisasi-digital-apakah-maksud-pernyataan-tersebut">Dalam Debat Cawapres Gibran Akan Genjot Hilirisasi Digital, Apakah Maksud Pernyataan Tersebut?</a> SGIE SGIE (State of the Global Islamic Economy) adalah laporan yang diluncurkan oleh DinarStandard pada 2022 dengan tema &lsquo;Unlocking Opportunity&rsquo;. Di dalamnya, memuat pembahasan tentang Ekonomi Islam Global, di mana semua aspek kehidupan akan mulai merujuk pada sudut pandang Islam. Misalnya, mulai menumbuhkembangkan konsep keuangan syariah, makanan dan minuman halal, kosmetik halal, obat-obatan halal, wisata ramah muslim, fashion muslim, serta berbagai media berbasis Islam. ICOR ICOR (Incremental Capital Output Ratio) merupakan sebuah besaran yang digunakan untuk menunjukkan besarnya tambahan investasi baru, yang dibutuhkan guna menaikkan atau menambah satu unit output. Jumlah besaran ICOR akan didapat dari perhitungan membandingkan antara jumlah tambahan investasi dengan tambahan output. Rasio Pajak Rasio pajak atau tax ratio adalah ukuran untuk menghitung perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Ini bertujuan untuk mengetahui perkiraan besaran porsi pajak yang dihasilkan dalam perekonomian nasional. Selain untuk mengetahui jumlah pajak yang dikumpulkan oleh negara, rasio pajak juga dipakai untuk menunjukkan seberapa besar beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013649554/media-asing-soroti-penampilan-gibran-rakabuming-raka-di-debat-cawapres-2024">Media Asing Soroti Penampilan Gibran Rakabuming Raka di Debat Cawapres 2024</a> Hilirisasi Digital Hilirisasi sejatinya memiliki makna yang berdiri sendiri, yakni sebuah proses transformasi ekonomi berkelanjutan di mana kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi, untuk menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks. Kemudian disandingkan dengan kata &lsquo;Digital&rsquo;, menurut situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), maka istilah Hilirisasi Digital memiliki makna transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi di bidang digital atau teknologi. Infrastruktur Sosial Kata Infrastruktur erat kaitannya dengan pemahaman tentang fasilitas atau layanan secara fisik, seperti angkutan umum, akses mobilisasi masyarakat, fasilitas umum dan lain sebagainya. Infrastruktur sosial memiliki definisi yang tak jauh beda. Menurut The British Academy, Infrastruktur sosial berpacu pada aktivitas sosial masyarakat, termasuk organisasi, tempat, atau hal-hal yang memungkinkan terciptanya hubungan sosial untuk membentuk dan mempertahankan mereka agar terus berkembang. Dalam hal ini, Gibran menggunakan Infrastruktur sosial untuk merujuk pada salah satu visi misinya, yakni makan siang gratis untuk anak sekolah, dan fokus kepada stunting. Carbon Capture Storage Carbon Capture Storage&nbsp;(CCS) atau emisi karbon, menurut situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), adalah salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emosi karbon dioksida (CO2) ke atmosfer. Penggunaan teknologi emisi karbon ini akan membuat setiap hal berkesinambungan, mulai dari pemisahan&nbsp;dan penangkapan (capture) CO2 dari sumber emisi gas buang (flue gas), pengangkutan CO2 tertangkap ke tempat penyimpanan (transportation), dan penyimpanan ke tempat yang aman (storage) ***

Simak dan pahami istilah populer yang dimunculkan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Jumat (22/12).

Pahami Deretan Istilah Booming yang Disebut Gibran Pasca Debat Cawapres, Mulai SGIE hingga Carbon Capture Storage

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/doddy-rahadi-2270807736.jpg" alt="Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi menyampaikan bahwa Indonesia membidik peluang keuntungan ganda dari penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CSS) atas industri manufaktur yang sedang dicanangkan pemerintah saat ini. Menurut Doddy, keuntungan pertama peningkatan kesehatan masyarakat karena udara akan lebih sehat setelah zat karbon emisi rumah kaca dapat dikurangi. Keuntungan kedua adalah memperoleh pemasukan karena emisi yang dapat ditangkap juga dapat dijual ke pasar karbon global. "Teknologi CCS sedang menjadi tren dan tuntutan global untuk mengurangi emisi karbon dari industri manufaktur, nah Indonesia sedang menuju ke sana," kata Doddy di Jakarta, kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Doddy dalam acara 'Indonesia Knowledge Forum XII Eco Creation Empower Sustainability trought partnership and digitalization' bersama Bank Central Asia (BCA) di Hotel Ritz Carlton. Doddy memaparkan, teknologi CCS saat ini sedang menjadi tren global untuk mengurangi emisi karbon dari industri manufaktur, termasuk industri baja yang sebagian besar masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Penerapan CCS dilakukan dengan menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar yang bersih, dan tidak menghasilkan emisi karbon seperti bahan baku batu bara yang masih digunakan industri manufaktur termasuk Indonesia. Ia mencontohkan, Uni Emirat Arat (UEA) menjadi salah satu negara yang menjalankan proyek CCS di pabrik baja Al Masaood Steel dan telah berhasil menangkap dan menyimpan emisi karbon dioksida (CO2) sebanyak 1,8 juta ton pada tahun 2022. Berkaca dari situ, menurut dia, proyek CSS di Indonesia juga akan sangat potensial. Salah satunya bila diterapkan pada pabrik baja di Cilegon, Banten yang memiliki kapasitas produksi 3 juta ton baja per tahun dan menghasilkan emisi CO2 diperkirakan mencapai 4,5 juta ton per tahun. "Emisi CO2 yang dapat ditangkap dan disimpan pabrik baja Cilegon adalah sekitar 1,35 juta ton per tahun, nilai emisi CO2 ini dapat dijual tergantung pada harga karbon di pasar global," kata dia. Diketahui, harga karbon dunia saat ini sekitar 60 dolar Amerika Serikat per ton. Dengan demikian, ia menyebutkan, pabrik baja di Cilegon dapat menghasilkan sekitar 81 juta Dolar Amerika Serikat per tahun dari nilai jual emisi CO2. "Dari situ terlihat bagaimana CSS bisa meningkatkan profitabilitas pabrik baja Indonesia," kata dia. Doddy pun mengaku optimistis bahwa pasar global akan melirik penjualan karbon industri Indonesia, sebagai salah satu pemasok ekspor produk manufaktur dunia. Kementerian Perindustrian mencatat bahwa nilai ekspor industri manufaktur Indonesia pada kuartal I-2023 mencapai 43,2 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 16,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan permintaan produk manufaktur Indonesia dari berbagai negara, terutama Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. "Sudah mulai kita perkenalkan, target nya Indonesia stabil menerapkan transisi energi dengan penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) ini pada tahun 2030," kata dia.

Salah satunya bila diterapkan pada pabrik baja di Cilegon, Banten yang memiliki kapasitas produksi 3 juta ton baja per tahun.

Incar Keuntungan Ganda dari Teknologi Carbon Capture Storage

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Menko-Marves-Luhut-Binsar-Pandjaitan-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk turut aktif mengurangi emisi karbon. Salah satu langkah nyatanya adalah pemerintah siap memensiunkan PLTU pada acara puncak KTT G20 di Bali, pekan depan.  Luhut menjelaskan bahwa dalam upaya mengurangi emisi karbon perlu adanya kolaborasi. Sehingga bisa bermanfaat bagi masa depan.  "Pada kesempatan yang baik ini di COP 27, saya mengajak semua orang untuk bisa menghadiri puncak acara KTT G20, Presidential Summit di Bali. Kami akan mengumumkan salah satu langkah sukses kami dalam menghentikan operasional pembangkit batu bara dan mengubahnya ke pembangkit berbasis EBT," kata Luhut dalam pertemuan COP 27, Selasa (8/11).  Luhut menilai untuk bisa mengakselerasi target Net Zero Emission (NZE) atau nol emisi karbon diperlukan akselerasi sistem untuk memperkaya framework dalam transisi energi. Dalam proses memensiunkan PLTU secara bertahap, ia menyebut PLN memerlukan kerja bersama karena untuk menjalankan proyek ini butuh investasi yang tidak sedikit.  "Kami sangat terbuka atas kolaborasi dengan para partner dan juga negara tetangga. Kami akan menjelaskan success story kerja sama kami dengan Jepang untuk bisa menurunkan emisi global," tandas Luhut.  Senada dengan Luhut, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menjelaskan proses memensiunkan PLTU tetap membutuhkan waktu. Untuk itu, PLN tidak tinggal diam. PLN tetap berupaya untuk bisa mengurangi emisi karbon melalui peningkatan teknologi co-firing, maupun Carbon Capture Storage (CCS).  "Kami terus terbuka dalam aksi kolaborasi sisi teknologi sehingga bisa mempercepat target NZE. Melalui rencana ini kami secara paralel juga mempercepat pembangunan pembangkit EBT sehingga bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat," ujar Evy.  Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa mempensiunkan PLTU merupakan insiatif PLN dalam mempercepat tercapainya target NZE pada 2060. PLN akan memensiunkan 6,7 Giga Watt (GW) PLTU pada 2040 mendatang dan total 16 GW hingga 2060 mendatang.  "Sebagai bagian dari komitmen NZE 2060, PLN berkomitmen untuk menghentikan PLTU pada umur ekonomisnya, bukan memperpanjang. Dan kami bahkan mempercepat masa pensiun ini sebagai bukti komitmen kami dalam mengejar target NZE," ujar Darmawan.  Bahkan, PT PLN (Persero) juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga keuangan internasional guna mendukung penghentian operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mencapai 6,7 gigawatt (GW) hingga 2040. Ini dilakukan karena PLN tidak bisa berjalan sendiri untuk memensiunkan PLTU batu bara.  PLN mengatakan mekanisme pensiun dini pada PLTU batu bara akan dilaksanakan secara bertahap. Baik itu secara natural maupun pemensiunan lebih cepat atau early retirement dan menggantinya dengan energi baru terbarukan (EBT).

PLN Bakal Pensiunkan 16 GW PLTU hingga 2060, Luhut Pamer di COP 27