<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/kepala-bsn-729509972.jpg" alt="Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Y. Kristianto Widiwardono. (Humas BSN)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Y. Kristianto Widiwardono. (Humas BSN)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah berupaya menurunkan emisi karbon adalah lewat teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Dalam penerapannya di lapangan, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon membutuhkan metrologi untuk akurasi dan keamanan. Menurut Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC), Indonesia memiliki potensi investasi senilai USD 38 miliar atau sekitar Rp 640,79 triliun untuk pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon di wilayah Laut Jawa. Investasi itu direncanakan mulai bergulir pada 2030 depan. &ldquo;Metrologi memegang peranan penting dalam mendukung CCS secara menyeluruh," kata Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Y. Kristianto Widiwardono pada Selasa (20/5). Melalui sistem pengukuran yang akurat dan tertelusur, BSN dapat memastikan bahwa setiap ton CO2 yang ditangkap, ditransportasikan, dan disimpan dihitung secara presisi. Kondisi itu memberikan jaminan nilai ekonomi karena data tersebut menjadi dasar perhitungan insentif karbon, perdagangan karbon, hingga pelaporan ke lembaga internasional. Dia menjelaskan pengukuran yang andal menjadi kunci untuk memastikan bahwa CO2 benar-benar tertangkap dari sumber utama emisi. Seperti industri dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Selanjutnya, pengukuran laju alur, tekanan, suhu, dan kualitas CO2 selama proses penangkapan, transportasi, serta penyimpanan menjadi kunci. Untuk memastikan efisiensi energi, pengoperasian yang tepat, aman, dan efektif dari seluruh tahapan CCS. &ldquo;BSN melalui Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) sebagai Lembaga Metrologi Nasional atau National Metrology Institute (NMI), terus berkontribusi dalam mendukung keberhasilan implementasi CCS," jelas dia, Khususnya melalui penyediaan dan pengembangan bahan acuan sebagai sumber ketertelusuran pengukuran CO2. Saat ini SNSU BSN telah memiliki kemampuan pengukuran dan kalibrasi untuk CO2 level konsentrasi emisi kendaraan dan cerobong, dan gas rumah kaca. Kemampuan tersebut telah diakui internasional dan tercantum dalam Appendix C Key Comparison and Calibration Database (KCDB) Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (BIPM).&nbsp; SNSU BSN juga telah menyediakan Bahan Acuan Bersertifikat (Certified Reference Material- CRM) IDNRM-MG-1 CO2 untuk level konsentrasi emisi kendaraan dan cerobong. Serta pemberian nilai acuan pada sampel Uji Profisiensi CO2 level tersebut dalam upaya mendiseminasikan ketertelusuran pengukuran CO2. (wan)&nbsp;

Teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) di Indonesia butuh metrologi untuk akurasi dan keamanan, dengan potensi investasi Rp 640 triliun.

Indonesia Punya Potensi Investasi Rp 640 Triliun untuk Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/20-November-2023-Ramai-Coldplay-2047686090.jpg" alt="Emisi Karbon Hasil dari Kegiatan Industri Kelompok Capital (geographical.co.uk)" width="100%">
<figcaption>Emisi Karbon Hasil dari Kegiatan Industri Kelompok Capital (geographical.co.uk)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS) dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Perpres Nomor 14 Tahun 2024 ini diundangkan dan ditetapkan Selasa (30/1). Aturan ini diterbitkan dalam rangka memenuhi target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat. Teknologi CCS dinilai memiliki peranan penting dalam mereduksi emisi karbon pada kegiatan penghasil emisi. Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Marves, Jodi Mahardi pada Sabtu (23/12), menjelaskan, dalam upaya mencapai NZE 2060, Indonesia berambisi mengembangkan CCS dan membentuk hub CCS. Inisiatif ini tidak hanya akan menampung CO2 domestik, tetapi juga menggali kerja sama internasional. Dia mengklaim, hal ini menandakan era baru bagi Indonesia dimana CCS diakui sebagai 'license to invest' untuk industri rendah karbon seperti blue amonia, blue hydrogen, dan advanced petrochemical. Mengutip Perpres 14/2024, aturan ini dibuat mengingat Indonesia memiliki potensi besar sebagai wilayah penyimpanan karbon dan berpotensi menjadi lokasi penangkapan di tingkat nasional dan regional. Adanya payung hukum dalam wujud Perpres ini diharapkan meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan nilai ekonomi dari proses bisnis penangkapan, pengangkutan, dan penyimpanan karbon. Beleid ini pun memuat sejumlah poin penting diantaranya meliputi skema penyelenggaraan CCS, skema bisnis, insentif penyelenggaraan CCS, dan mekanisme transportasi atau pengangkutan karbon lintas negara. Belum adanya aturan turunan atau pelaksana dari Perpres 14/2024 membuat sejumlah pihak sangsi. Benarkah Perpres CCS ini dapat berjalan sebagaimana semangatnya untuk mereduksi emisi karbon, atau sekadar alat untuk meraup keuntungan melihat peluang banyak negara ingin 'menyingkirkan' sampah karbon mereka? Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Mufti Fathul Barri menganalogikan langkah pemerintah dalam mengurus emisi karbon ini layaknya pengelolaan sampah yang keliru. "Sampah semakin banyak, lalu yang dilakukan menambah TPS, bukan mengurangi sumber sampahnya. Dalam jangka waktu tertentu tentu akan ada limitnya. Begitu juga dengan CCS ini," kata Mufti kepada JawaPos.com, Jumat (2/2). Karbon yang terlepas khususnya dari industri-industri besar semakin tidak terkendali. Sayangnya, kata Mufti, yang dilakukan pemerintah bukanlah mengurangi atau mengubah skema industri yang banyak melepaskan karbon. Justru membuat tempat penampungan karbon. "Bahkan menerima limpahan 'sampah' karbon dari luar negeri. Sangat besar kemungkinan suatu saat akan menjadi masalah," imbuh pria yang akrab disapa Ode ini. Menurut Ode, diterbitkannya Perpres CCS ini juga semakin memperlihatkan bahwa belum ada niat yang tulus dari pemerintah dalam upaya penurunan emisi di Indonesia. Sementara di sisi lain, dengan adanya teknologi CCS, industri-industri penghasil karbon akan terus beroperasi, baik itu industri di dalam negeri ataupun luar negeri. "Hemat saya ini hanya dihubung-hubungkan oleh para penghasil emisi yang selama ini didesak menurunkan emisi mereka, terutama negara-negara industri. Celakanya, Indonesia justru mau mengadopsi teknologi ini, yang artinya semakin mengamini negara-negara maju untuk terus menghasilkan emisi," jelas Ode. "Dan Perpres ini bahkan menyebutkan akan menampung 'sampah-sampah' karbon dari negara lain. Jadi, cerna saya ini bisnis baru. Seharusnya tidak (perlu) dikait-kaitkan dengan upaya penurunan emisi," lanjut Ode. Untuk diketahui, Kontraktor dan Pemegang Izin Operasi Penyimpanan yang menyelenggarakan CCS dapat mengalokasikan 30 persen dari total kapasitas penyimpanan karbon untuk digunakan sebagai penyimpanan karbon yang berasal dari luar negeri. Ketentuan ini termaktub pada Pasal 35 ayat (3) Perpres 14/2024. Sedangkan pada Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa 70 persen dari total kapasitas penyimpanan karbon untuk dicadangkan sebagai penyimpanan karbon domestik. Dalam hal terdapat kebijakan bersifat nasional, alokasi 70:30 ini bisa dilakukan penyesuaian. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai beleid yang diteken Presiden Jokowi akhir bulan lalu itu belum sempurna tapi cukup moderat. Meskipun begitu, Komaidi mengingatkan pemerintah untuk&nbsp;membuat balancing antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. "Jadi, kalau ditanya yang diuntungkan siapa, kalau itu dibuka sangat longgar ya pihak luar yang cukup diuntungkan karena mereka bisa memproduksi CO2 sebanyak mungkin lalu bisa disimpan di kita. Mereka tinggal bayar credit-nya, sementara produksi mereka jalan terus," kata Komaidi dihubungi JawaPos.com, Jumat (2/2). Lebih lanjut, Komaidi juga berharap aturan pelaksana yang akan mengatur imbal jasa penyimpanan (storage fee) bisa ditetapkan adil secara ekonomi dan lingkungan. Demikian juga dengan kontribusi terhadap penerimaan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (royalti). "Karena kita sudah jadi tempat pembuangan, jangan murah-murah banget. Ya, harus dapat benefit dong. Masa kita sudah jadi Bantar Gebangnya, cuma dapat baunya doang," pungkas Komaidi.

"Sampah semakin banyak, lalu yang dilakukan menambah TPS, bukan mengurangi sumber sampahnya," kata Mufti Ode.

Perpres CCS, Upaya Turunkan Emisi Karbon atau Sekadar Bisnis Baru?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Debat-Cawapres-2024-Dery-Ridwansah-7JPG-907391511.jpg" alt="Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD beradu argumen saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD beradu argumen saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Salah satu sesi yang menjadi sorotan saat debat Cawapres 2024 pada Jumat (22/12) kemarin yakni, momen dimana Mahfud MD dinilai tak menjawab pertanyaan Gibran terkait CCS atau Carbon Capture and Storage. Pada sesi debat tersebut, Gibran mempertanyakan regulasi Carbon Capture and Storage yang kelak akan ditetapkan oleh pasangan nomor urut 3, dalam hal ini kepada Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Namun sayangnya, jawaban Mahfud MD kemudian diklaim oleh Gibran sebagai jawaban yang mengambang. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan Carbon Capture and Storage? Menurut informasi dari komunitas pegiat lingkungan yakni 350id, di&nbsp;akun Instagramnya pada Sabtu (23/12), Carbon Capture and Storage atau CCS adalah teknologi yang digunakan oleh industri untuk menangkap emisi karbon yang menyebabkan krisis iklim. Karbon yang ditangkap tersebut kemudian disimpan jauh ke dalam tanah di bawah bebatuan, atau dimanfaatkan kembali untuk memompa dan memproduksi lebih banyak migas. Hingga saat ini, penggunaan teknologi CCS masih menjadi perdebatan di antara akademisi lingkungan, aktivis lingkungan dengan para pelaku industri yang kerap menggunakan Carbon Capture and Storage. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013649732/pahami-deretan-istilah-booming-yang-disebut-gibran-pasca-debat-cawapres-mulai-sgie-hinggacarbon-capture-storage">Pahami Deretan Istilah Booming yang Disebut Gibran Pasca Debat Cawapres, Mulai SGIE hingga&nbsp;Carbon Capture Storage</a> Menurut Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Putra Adhiguna, teknologi CCS memang menangkap karbon, namun di saat bersamaan juga menghasilkan karbon atau gas rumah kaca, apalagi efisiensi teknologi ini dalam menangkap karbon masih dipertanyakan. Dalam materi presentasi tentang Penggunaan Carbon Capture and Storage yang diterima JawaPos.com, Putra Adhiguna juga menyatakan teknologi ini rentan merugikan. Pasalnya, tidak ada kejelasan siapa yang akan bertanggung jawab jika suatu proyek CCS yang berjalan di Indonesia gagal, mengingat capture ratenya hanya 30-60 persen. Di Indonesia sendiri, pemerintah akan memakai CCS untuk menangkap karbon batubara di PLTU, padahal CCS sejak 40 tahun yang lalu digunakan untuk industri migas, bukan PLTU. Biaya penggunaan teknologi CCS sendiri cukup besar, dan diperkirakan baru akan turun puluhan tahun kemudian pada 2070 dengan kisaran harga dari USD 65 ke USD 40 per ton CO2. Menurut 350id, peningkatan penangkapan karbon secara besar-besaran justru akan melanggengkan polusi bahan bakar fosil yang merugikan masyarakat dan tetap memperburuk krisis iklim. Sedangkan menurut pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian, Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) merupakan tren baru dalam transisi energi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE). Dilansir dari&nbsp;<a href="http://kemenperin.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kemenperin.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1703411505329000&amp;usg=AOvVaw1zUzqqwJoVe1hhQoXHWM9l">kemenperin.go.id</a>, CCS dan CCUS akan berkontribusi lebih dari 10 persen dari total penurunan emisi global pada tahun 2050. Apalagi fakta bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah geografis yang mendukung&nbsp; CCS untuk menyimpan karbon dalam tanah secara permanen.*** &nbsp;

Pertanyaan Gibran terkait CCS atau Carbon Capture and Storage, jadi sorotan saat debat Cawapres 2024 pada Jumat (22/12).

Mengenal Istilah Carbon Capture and Storage yang Diungkapkan Gibran Saat Debat dengan Mahfud MD

Carbon Capture and Storage

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Carbon Capture and Storage

Berita Terkini

Indonesia Punya Potensi Investasi Rp 640 Triliun untuk Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

Perpres CCS, Upaya Turunkan Emisi Karbon atau Sekadar Bisnis Baru?

Mengenal Istilah Carbon Capture and Storage yang Diungkapkan Gibran Saat Debat dengan Mahfud MD

Download Aplikasi JawaPos.com