<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/rupiah-7304261_1280-1755420215.jpg" alt="Ilustrasi bansos PKH dan BPNT Oktober 2025. Jadwal cair BPNT dan PKH (pixabay/iqbalstock)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bansos PKH dan BPNT Oktober 2025. Jadwal cair BPNT dan PKH (pixabay/iqbalstock)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berbagai macam Bantuan Sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih disalurkan hingga saat ini. Bantuan ini pun telah berada di tahap IV yang merupakan tahap terakhir setiap tahunnya. Keluarga penerima manfaat (KPM) tentu sangat menunggu-nunggu untuk kebagian bansos. Terlebih, bantuan ini akan sangat membantu pemasukan sehari-hari. Meski begitu, banyak KPM yang dikabarkan masih belum menerima bansos. Sebab, bansos masih akan disalurkan hingga akhir tahun dengan waktu yang berbeda-beda setiap daerah. Tak hanya itu, terdapat sejumlah penyebab lain bansos PKH dan BPNT belum juga cair, antara lain! Terdapat gangguan sistem atau jaringan ATM di bank penyalur. Data penerima yakni keluarga penerima manfaat belum diperbarui di sistem Kementerian Sosial (Kemensos). Identitas penerima ditemukan tak sesuai dengan data di database Kemensos. Kendala-kendala itu mengakibatkan dana yang seharusnya sudah bisa ditarik, menjadi belum juga muncul di rekening penerima manfaat. <h3>Solusi Jika Kamu Belum Menerima Bansos&nbsp;</h3> Pendamping PKH memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan masalah teknis yang menyebabkan bantuan belum cair. Beberapa kendala yang sering terjadi antara lain, kartu KKS tidak aktif, rusak, atau hilang, data penerima terdaftar ganda di sistem Kemensos, hingga nomor rekening yang tidak valid atau terblokir. Untuk mengatasinya, pastikan kartu KKS masih aktif dan dapat digunakan di bank penyalur. Jika bantuan belum cair, tidak perlu khawatir karena penyaluran Bansos dilakukan secara bertahap hingga akhir Desember 2025. <h3>Syarat Daftar KKS Terbaru 2025</h3> Pastikan kamu sudah menyiapkan beberapa dokumen penting sebelum mendaftar, berikut diantaranya! KTP elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Foto bersama dengan KTP dan foto KTP atau KK untuk verifikasi data online. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari RT/RW atau kelurahan yang menyatakan bahwa kamu termasuk kategori masyarakat kurang mampu (PMKS). <h3>Cara Daftar KKS Online Lewat HP</h3> Unduh aplikasi &ldquo;Cek Bansos&rdquo; Kemensos melalui Google Play Store atau App Store. Buat akun baru Isi data lengkap seperti NIK, nama, alamat, email, dan lainnya. Masuk ke menu &ldquo;Daftar Usulan&rdquo; lalu &ldquo;Tambah Usulan&rdquo;. Kemudian pilih jenis bansos yang sesuai. Unggah dokumen pendukung seperti KTP, KK, dan SKTM. Tunggu proses verifikasi yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial selesai. Setelah diverifikasi, hasilnya bisa dilihat langsung di aplikasi Cek Bansos atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id &nbsp; &nbsp;

Bansos PKH dan BPNT 2025 masih disalurkan, namun banyak KPM belum menerima. Temukan penyebab dan solusi untuk mendaftar KKS.

Bansos PKH dan BPNT Kamu Belum Juga Cair Hingga Hari Ini, Ini Penyebab dan Solusinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/DSC_5997JPG-36441872.jpg" alt="Ilusrasi Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) antri untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilusrasi Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) antri untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira untuk para penerima bantuan sosial! Pemerintah memastikan bahwa Bansos PKH BPNT akan kembali dicairkan pada akhir Oktober 2025. Tak hanya itu, kali ini juga ada penebalan bantuan untuk periode Oktober&ndash;November 2025. Dengan begitu, nilai bantuan yang diterima masyarakat akan lebih besar dibanding sebelumnya. Jadi, bagi penerima manfaat, pastikan Anda tahu cara mencairkannya agar tidak ketinggalan. Bantuan ini disalurkan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog, dengan total penerima mencapai 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan, sehingga totalnya 20 kilogram, serta tambahan minyak goreng 2 liter per bulan, atau 4 liter untuk dua bulan penyaluran. Bantuan ini bersifat non-tunai, jadi pencairannya dilakukan melalui mekanisme distribusi langsung di desa atau kelurahan masing-masing. Untuk mencairkan bantuan, KPM wajib membawa surat undangan dan KTP asli ke lokasi penyaluran sesuai jadwal yang ditentukan oleh desa atau kelurahan. Jika penerima berhalangan hadir, bantuan dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dengan melampirkan surat kuasa dan identitas yang sah. Penyaluran dilakukan sekali untuk dua bulan, sehingga penerima langsung mendapat total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Ingat, pencairan bantuan ini hanya dilakukan jika kamu termasuk yang mendapat undangan dari desa setempat, ya. Berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ada sejumlah daerah yang mengalami perubahan jumlah penerima. Beberapa wilayah seperti NTT (+8%), Papua Pegunungan (+7,6%), dan Sulawesi Tengah (+4,1%) tercatat mengalami penambahan penerima, sedangkan daerah seperti Jawa Barat (-3,5%), Aceh (-2,5%), dan Jambi (-2,4%) justru mengalami pengurangan. Perubahan ini merupakan hasil evaluasi pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Sementara itu, untuk Bansos PKH dan BPNT tahap keempat tahun 2025, sistem DTKS per 13 Oktober 2025 menunjukkan bahwa status pencairan masih dalam proses verifikasi. Namun, berdasarkan jadwal sebelumnya, penyaluran diperkirakan mulai akhir Oktober hingga awal November 2025. <h3>Daerah yang Mendapat Penambahan dan Pengurangan Bansos</h3> Berdasarkan data terbaru per 13 Oktober 2025, tercatat ada 27 daerah yang mengalami penambahan penerima, sementara beberapa daerah lainnya justru mengalami pengurangan karena sudah tidak memenuhi kriteria bantuan sosial. Total penerima bantuan penebalan kali ini mencapai sekitar 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sama seperti periode sebelumnya, bantuan ini akan disalurkan melalui Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) langsung ke masing-masing desa atau kelurahan. Setiap KPM akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan, sehingga totalnya menjadi 20 kilogram beras, serta tambahan minyak goreng 2 liter per bulan, atau 4 liter untuk periode Oktober&ndash;November. Dikutip dari Diary Bansos, Senin (13/10) dari hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ada sejumlah daerah yang jumlah penerimanya meningkat signifikan. Beberapa wilayah yang mengalami kenaikan penerima bantuan antara lain: Sumatera Utara (+1,4%) Riau (+1,3%) Banten (+1,1%) Kalimantan Tengah (+3%) Sulawesi Tengah (+4,1%) Papua Pegunungan (+7,6%) NTT (+8%), menjadi daerah dengan penambahan tertinggi. Sementara itu, beberapa daerah justru mengalami pengurangan penerima bantuan, diantaranya: Aceh (-2,5%) Jambi (-2,4%) Sumatera Selatan (-0,1%) Jawa Barat (-3,5%) Lampung (-1,7%) DKI Jakarta (-0,4%)

Pemerintah kembali mencairkan Bansos PKH BPNT pada akhir Oktober 2025, dengan tambahan bantuan untuk penerima.

Bansos PKH-BPNT Cair Akhir Oktober 2025, Cek Cara Mencairkannya!

cara mencairkan bansos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cara mencairkan bansos

Berita Terkini

Bansos PKH dan BPNT Kamu Belum Juga Cair Hingga Hari Ini, Ini Penyebab dan Solusinya

Bansos PKH-BPNT Cair Akhir Oktober 2025, Cek Cara Mencairkannya!

Download Aplikasi JawaPos.com