<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Screenshot_20231222_212925_YouTube-1175778028.jpg" alt="Gibran Rakabuming Raka. (Tangkap Layar/YouTube KPU RI)" width="100%">
<figcaption>Gibran Rakabuming Raka. (Tangkap Layar/YouTube KPU RI)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Usai tampil dalam Debat Cawapres Pemilu 2024 pada Jumat (22/12) malam, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka langsung mem-posting cuitan di platform media sosial X (dulu Twitter).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam akun X resmi Gibran Rakabuming Raka seperti terpantau JawaPos.com, cawapres pasangan Prabowo Subianto itu langsung menuliskan satu kalimat singkat di akun media sosialnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seusai debat, twit pertama yang dibagikan Gibran Rakabuming Raka terlihat seperti sedang menyapa warganet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013648563/debat-cawapres-bidang-ekonomi-gibran-dinilai-jadi-game-changer">Debat Cawapres Bidang Ekonomi, Gibran Dinilai Jadi Game Changer</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hehe halo," tulis Gibran di akun X pribadinya seusai acara debat para calon wakil presiden tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Let him cook," tulis Gibran berikutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua cuitan tersebut terlihat diunggah cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu pada pukul 22:19 WIB. Sementara debat antar cawapres itu berakhir pada pukul 21:45 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013648442/tkn-beri-nilai-gibran-10-0-usai-jalani-debat-cawapres">TKN Beri Nilai Gibran 10-0 usai Jalani Debat Cawapres</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sontak, cuitan cawapres yang juga Wali Kota Solo itu langsung ramai menuai respon dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang merespon unggahan tersebut dengan menyisipkan beragam foto meme maupun karakter kartun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlu diketahui, istilah 'Let him cook' sebagaimana cuitan Gibran Rakabuming Raka, merupakan salah satu istilah populer yang sering digunakan kalangan anak muda di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Istilah 'Let him cook' biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam satu hal dan orang lain percaya bahwa dia mampu menyelesaikannya dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013648408/tkn-anggap-penampilan-gibran-di-debat-cawapres-sudah-jawab-keraguan-publik">TKN Anggap Penampilan Gibran di Debat Cawapres Sudah Jawab Keraguan Publik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun secara harfiah, istilah 'Let him cook' ini berarti biarkan dia memasak. Sedangkan secara kiasan, istilah tersebut merujuk pada sikap memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk menyelesaikan tugasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga tulisan ini dibuat, cuitan Gibran Rakabuming Raka seusai menjalani debat cawapres pertamanya telah mendapatkan ribuan cuit balasan dari warganet.</div>

Setelah acara debat cawapres, calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka langsung mem-posting cuitannya.

Usai Debat Cawapres, Gibran Langsung Ngetwit 'Let Him Cook'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/BAMBANG.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berfoto bersama dengan komunitas motor seusai sosialisasi empat pilar di Kompleks Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Sabtu (22/02). MPR for JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berfoto bersama dengan komunitas motor seusai sosialisasi empat pilar di Kompleks Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Sabtu (22/02). MPR for JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim konstitusi butuh waktu empat jam untuk menuntaskan sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (14/6).  Tim kuasa hukum pasangan capres 02 selaku pemohon cukup lama membacakan permohonan setebal kurang lebih 180 halaman. Sementara itu, KPU selaku termohon dan kuasa hukum paslon 01 sebagai pihak terkait menyatakan keberatan dengan hal tersebut.  Keberatan yang disampaikan KPU dan tim 01 berkaitan dengan adanya perbaikan permohonan yang disampaikan pemohon. Sebab, dalam hukum acara diatur bahwa tidak ada perbaikan bagi permohonan sengketa pilpres. Sejak awal KPU hanya menyiapkan jawaban bagi permohonan yang diajukan pada 24 Mei lalu.  Sidang yang dimulai pukul 09.05 itu dua kali diskors. Pertama, saat menjelang waktu salat Jumat pukul 11.15. Kedua, pukul 14.45, setelah KPU meminta tambahan waktu untuk mengajukan saksi dan bukti ekstra. Sebab, KPU juga harus menjawab permohonan hasil perbaikan yang dibacakan tim 02.  KPU pun sempat menginterupsi dua kali saat tim kuasa hukum pasangan capres 02 membacakan permohonan. Itu bentuk protes atas dibacakannya perbaikan permohonan. Namun, hakim melarangnya. "Tidak ada interupsi," ucap Ketua MK Anwar Usman.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/SIDANG-PERDANA-PHPU-PEMILU_MIFTAHULHAYAT-23.jpg" alt="Sidang sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Sidang sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat sidang Pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Kuasa hukum KPU Ali Nurdin saat diberi kesempatan mengatakan bahwa yang disampaikan tim 02 berbeda dengan permohonan sebelumnya. "Apa yang dibacakan memuat posita (dalil) dan petitum (tuntutan) yang sama sekali baru," ujarnya. Karena itu, pihaknya menyatakan keberatan karena jawaban yang diserahkan ke MK pun tidak terkait dengan perbaikan permohonan.  Senada, kuasa hukum pasangan capres 01 Yusril Ihza Mahendra meminta hakim mempertegas posisi permohonan itu. Sebab, hal tersebut juga berkaitan dengan keterangan yang akan disampaikan timnya selaku pihak terkait. "Kiranya bisa diambil keputusan, permohonan mana yang akan dipakai. Kami bingung mengacu yang mana," ucapnya.  Protes tersebut sempat membuat hakim jengkel. Hakim konstitusi Suhartoyo meminta para pihak berhenti mempersoalkan perbaikan permohonan yang diajukan tim 02. Termohon punya dasar formal aturan, pemohon punya dasar pada pernyataan juru bicara MK yang dianggap memungkinkan mereka mengajukan perbaikan. "Itu semua serahkan kepada mahkamah untuk menilai," tegasnya.  Suhartoyo tidak membantah bahwa hingga sidang dimulai, permohonan yang diberi cap register hanya yang pertama. Namun, permohonan kedua pun juga telah disampaikan kepada setiap pihak sebagai bentuk transparansi. Hakim mempersilakan termohon dan pihak terkait menyampaikan keberatan tersebut dalam jawaban yang akan disidangkan Selasa pekan depan. Juga, mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk bersikap apakah akan mengabaikan dalil-dalil pemohon atau tidak.  Setelah sidang, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan bakal menjawab dalil-dalil pemohon. Meski, menurut dia, permohonan tersebut tidak bisa masuk ke sidang. Jawaban itu sebagai bentuk penghormatan atas proses persidangan. "Tapi, KPU sebetulnya ingin mengatakan bahwa kami keberatan atas adanya perbaikan permohonan itu," terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/SIDANG-PERDANA-PHPU-PEMILU_MIFTAHULHAYAT-3-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua KPU Arief Budiman selaku pihak termohon mengikuti sidang perdana PHPU, sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  KPU akan mengecek lebih lanjut apakah jawaban-jawaban yang akan diberikan juga memerlukan saksi. "Apakah cukup mendatangkan dokumennya saja atau harus mendatangkan orangnya," lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu. Khususnya saksi dari KPU provinsi dan kabupaten/kota.  Senada, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa hampir semua yang dibacakan pemohon relatif baru. Banyak yang substansinya berubah dari permohonan pertama. Disinggung soal tudingan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, Hasyim mengaku bingung di mana letak pelanggarannya. "Kalau ada pelanggaran sebanyak itu, kok nggak lapor Bawaslu, nggak ada putusan Bawaslu," ucapnya.  Begitu pula dengan tudingan penggelembungan suara. Menurut Hasyim, sepanjang proses rekapitulasi tingkat nasional bisa dikatakan tidak ada keberatan mengenai penghitungan suara pilpres. "Kalau mereka punya dasar dari bawah, apakah di TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, pasti akan jadi soal di tingkat nasional," lanjut mantan komisioner KPU Jateng itu.  Persidangan kali ini merupakan panggung bagi tim 02 selaku pemohon. Sidang kemarin hanya mengagendakan pembacaan permohonan pemohon. Selama hampir tiga jam, tiga pengacara 02 bergantian membacakan dalil yang diakhiri dengan petitum (apa yang dimohonkan). Mulai Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, hingga Teuku Nasrullah.  BW -sapaan Bambang Widjojanto- menyatakan bahwa penetapan perolehan suara kedua paslon presiden dan wakil presiden oleh KPU tidak sah secara hukum. "Karena perolehan suara paslon 01 yang sebenarnya ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum," ujarnya. Atau setidak-tidaknya disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh capres petahana.  Pelanggaran yang terjadi, menurut BW, bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut pemohon, seharusnya paslon 01 tidak mendapat suara sebanyak 85.607.362. Melainkan 63.573.169 suara atau senilai 48 persen. Sementara itu, suara paslon 02 tetap 68.650.239 suara atau 52 persen.  Tim 02 juga menyinggung posisi Ma'ruf Amin sebagai pejabat di dua bank syariah nasional. "Cawapres 01 tidak mengundurkan diri dari jabatan sebagai pejabat BUMN," lanjut mantan pimpinan KPK itu. Dua bank syariah tersebut, yakni BNI Syariah dan Mandiri Syariah, adalah BUMN.  BW juga menyinggung sumbangan Jokowi pada dana kampanye 01 sebesar Rp 19,5 miliar dan barang senilai Rp 25 juta. Padahal, berdasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), kekayaan Jokowi berada di angka Rp 50 miliar yang di dalamnya terdapat kas sebesar Rp 6 miliar.  Sementara itu, Denny Indrayana menyebut salah satu bentuk kecurangannya adalah penyalahgunaan kekuasaan sebagai petahana. "Kami mohon MK mendiskualifikasi paslon 01 atau paling tidak melakukan pemungutan suara ulang," ujarnya. Yang jelas, MK harus lebih progresif. Tidak sekadar berkutat pada angka-angka semata.  Mahfud MD: Sidang tanpa Kejutan  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT2-Suluh-Kebangsaan-eca5-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. (HENDRA EKA/JAWA POS)  Mantan Ketua MK Mahfud MD angkat bicara soal sidang kemarin. Dia berkomentar lewat akun Twitter-nya. Menurut dia, sidang berjalan dengan baik. "Sidang berlangsung seperti biasa, tidak tegang, dan tidak ada kejutan," kata dia.  Salah satu penyebabnya, pemohon, dalam hal ini Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, tidak hadir dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum yang dikomandani BW. Berbeda dengan 2014, kala Prabowo hadir untuk memberikan pengantar.  Hal menarik dari sidang kemarin adalah fakta bahwa hampir semua permohonan yang disampaikan mengarah ke persoalan kualitatif. Dalam hal ini, tim hukum capres 02 fokus pada kecurangan pemilu. "Adu data C1 yang dulu dijanjikan kini tidak lagi ada," katanya.

Protes Perbaikan Permohonan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/saudi-Reuters1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih suara terbanyak dalam pemungutan suara pemilihan umum 2019 di Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi. Berdasarkan penghitungan suara Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Riyadh, Prabowo-Sandi meraih 5.133 suara dari total 8.709 surat suara sah yang terhitung.  Sedangkan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mendapat 3.576 suara. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menduduki perolehan suara terbanyak dengan jumlah 2.169 dalam pemilihan legislatif di Riyadh.  Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo harus puas di posisi kedua dengan perolehan 1.624 suara. Posisi ketiga hingga kelima diisi oleh PDIP, PKB, dan Demokrat.  Sedangkan di Vatikan, Joko Widodo-Ma’ruf Amin menang telak dalam penghitungan suara baik mengacu pada hasil TPS Vatikan maupun TPS Napoli. Di samping itu, penghitungan suara juga didasarkan pada pemungutan suara melalui pos.  Dalam penghitungan suara yang dilaksanakan mulai pukul 11:00 waktu setempat di Aula KBRI Vatikan pada 17 April 2019, pasangan calon nomor 01 memperoleh 1.171 suara. Sementara, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 12 suara.  Suara yang tidak sah sebanyak 45.  Penghitungan suara dilakukan PPLN dan KPPSLN Vatikan yang beranggotakan 20 orang. Hadir dalam penghitungan suara masyarakat Indonesia yang sebagian besar rohaniawan Katolik Indonesia yang bekerja atau studi di Vatikan.  Jumlah pemilih melalui TPS 738 orang dan melalui pos 490 orang. Dengan demikian paslon 01 mengantongi 99 persen suara dari 1.183 suara sah.

Capres 02 Menang di Saudi, Capres 01 Menang di Vatikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190403-WA0010_crop_670x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1440 H sekaligus Dzikir Akbar yang digelar Istana Maimun, Medan, Rabu (3/4) dihadiri ribuan umat Islam. Sejak pagi, ribuan orang yang mengenakan baju serba putih tumpah ruah.  Hadir dalam kesempatan itu, Ustad Haikal Hassan; Ustad Sambo dan penceramah lainnya. Mereka mengisi tausyiah untuk maknai perjalanan Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam.  Ustad Haikal Hassan dalam ceramahnya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang adil dan jujur. Serta mengawal proses demokrasi untuk memilih pimpin Indonesia untuk lima tahun kedepan.  "Isra Mikraj adalah nikmat yang diberikan Allah. Untuk, itu kita terus bertaqwa kepada-Nya dan selalu senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan tanah air ini," kata Ustad Haikal Hassan.  Ustad Haikal juga mengingatkan agar aparat TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitas. "Terima kasih kepada pihak kepolisian yang memberikan keamanan dan kenyamanan selama acara ini berlangsung. Kita minta TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitas," ujarnya.  Disaat yang sama, Ustad Haikal juga mengajak serta ribuan umat Islam yang hadir untuk mendoakan agar dimudahkan proses pemulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI),  Habib Rizieq Syihab ‎dari Arab Saudi ke Indonesia.  "Kalau ada, yang mempersulit pemulangannya untuk dibantu Ya Allah. Alfatihah," harapnya.  Dalam peringatan Isra Mikraj sekaligus Dzikir Akbar tersebut, Prabowo Subianto sempat dikabarkan akan datang. Namun, Calon Presiden nomor urut 01 itu batal hadir.  Ketua DPD Gerinda Sumut, Gus Irawan mengatakan, tidak hadirnya Prabowo Subianto dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah, sulitnya mendapatkan carteran helikopter untuk digunakan pasangan Sandiaga Uni itu selama berkunjung di Sumatera Utara (Sumut).  "Ada banyak sekali hambatan dan untuk dapatkan helikopter pun sulit," ungkap Ketua Komisi VII DPR RI itu, kepada wartawan di Medan.  Gus juga menyampaikan permintaan maaf dari Prabowo Subianto kepada masyarakat Kota Medan yang sudah hadir dalam acara tersebut. Faktor lainnya yang menyebabkan Prabowo Subianto tidak hadir yakni, dikarenakan hari ini tanggal merah. Yang mana secara otomatis masa kampanye terbuka juga ikut libur.  "Mungkin Pak Prabowo dengan intelnya tahu situasi itu. Kalau dipaksakan bisa bermasalah dengan melanggar Undang-Undang Pemilu dan bahkan bisa diskualifikasi," ungkap Gus Irawan.  Ia berharap, umat Islam di Kota Medan dan Sumut dapat memaklumi. "Mohon doa agar 2019-2024 bisa menang, dan mandat rakyat kita undang ke Medan untuk syukuran dan mohon maaf sekali lagi," ungkap Gus.  Kekecewaan tak dapat disembunyikan oleh Dewi, salah seorang warga Kota Medan yang hadir. Dewi mengungkapkan, ia datang bersama sanak keluarga untuk melihat Prabowo Subianto.  "Kami datang untuk melihat pak Prabowo langsung. Tapi, katanya tidak hadir Pak Prabowo itu," ujarnya dengan nada kecewa.  Hingga akhir acara, kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan aman. Ratusan personel polisi dari Polrestabes Medan dan Polda Sumut diturunkan untuk mengawal kelancaran acara tersebut.

Ribuan Warga Medan Padati Istana Maimun,  Prabowo Batal Hadir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/penjelasan-bpn-tentang-pernyataan-prabowo-soal-tni_m_.jpg" alt="Capres 02 Prabowo Subianto." width="100%">
<figcaption>Capres 02 Prabowo Subianto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahean memberikan penjelasan soal pertanyaaan Prabowo Subianto. Pada debat keempat yang berlangsung pada Sabtu (30/3) malam, Prabowo menyatakan dirinya lebih TNI daripada TNI. Menurut Ferdinand, pernyataan Prabowo memiliki makna khiasan. Purnawirawan jenderal yang berjuluk 08 itu ingin menyampaikan bahwa dirinya sangat mencintai bangsa dan berjiwa nasionalis tinggi. "Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah makna khiasan. Prabowo adalah sosok yang sangat mencintai bangsanya, sangat berjiwa nasionalis tinggi, sangat patriotis tinggi," kata Ferdinand ketika dikonfirmasi, Minggu (31/3). Lebih dari kata Ferdinand, ungkapan Prabowo itu adalah satire terhadap beberapa oknum perwira tinggi yang seolah hanya ingin 'mengekor' kekuasaan. Sementara yang dilakukan Prabowo semasa aktif di TNI sangat berkelas. "Prabowo menunjukkan jati dirinya sebagai benteng pertahanan NKRI. Kalau beliau menyampaikan lebih TNI dari TNI, itu maksudnya dia lebih nasionalis dan lebih patriotis daripada beberapa oknum perwira tinggi TNI saat ini," tegas dia. "Bukan menyatakan TNI sekarang ini tidak ada jiwa patriotis, tapi oknum perwira, oknum pejabatnya. Itu yang dikritisi oleh Pak Prabowo dalam pernyataanya," pungkasnya. Untuk diketahui pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut 'lebih TNI daripada TNI' diucapkan saat Prabowo mengkritik cara diplomasi Indonesia yang cenderung 'Nice Guy' pada forum debat keempat pilpres. Menurut Prabowo, cara seperti itu tidak dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara. "Diplomasi kalau hanya senyum-senyum menjadi nice guy. Begitu-begitu saja pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya saya ini TNI pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI, saya lebih TNI dari banyak TNI," tegas Prabowo.

Penjelasan BPN tentang Pernyataan Prabowo soal TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/prabowo-kami-turunkan-harga-listrik-bahan-pokok-dan-harga-pupuk_m_.jpg" alt="Capres 02 Prabowo Subianto." width="100%">
<figcaption>Capres 02 Prabowo Subianto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam debat kedua capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan sejumlah janji yang bakal direalisasikan. Seandainya menang pada Pilpres 2019, dia akan menurunkan harga listrik dan harga bahan pokok. "Kami harus segera menurunkan harga listrik dan bahan pokok sampai dengan harga pupuk," tutur Prabowo dalam acara debat kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2). Dalam kesempatan itu Prabowo berjanji bakal menjamin ketersediaan harga pangan terjangkau di Indonesia. Caranya bakal menggodok sektor kemandirian agar lebih swasembada. "Kita akan menjamin bahwa produsen, petani harus mendapatkan imbalan yang memadai. Kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus swasembada pangan, energi dan air agar kita bisa survive sebagai bangsa," tukasnya. Di samping itu, mantan danjen kopassus itu berjanji akan mengamankan sumber ekonomi. Menjaga kekayaan Indonesia tak mengalir ke luar negeri. "Kita akan jaga pundi-pundi bangsa Indonesia. Supaya kekayaan kita tidak mengalir ke luar negeri. Masalah pokok kita adalah kekayaan tidak tinggal di republik kita," pungkasnya.

Prabowo: Kami Turunkan Harga Listrik, Bahan Pokok, dan Harga Pupuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/menteri-pencetak-utang-ini-puisi-sri-mulyani-jawab-tudingan-prabowa_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus menjadi sasaran serangan pihak oposisi pemerintah gara-gara utang. Berkali-kali ia dituduh, berkali-kali pula ia membantah dan menjelaskannya. Terakhir, ia disebut sebagai Menteri Pencetak Utang oleh Calon Presiden 02 Prabowo Subianto. Namun, kali ini Sri Mulyani memilih untuk menjawabnya dengan puisi. “Kala kamu menuduh aku Menteri Pencetak Utang,” tulis Sri Mulyani pada bait pertama yang diposting di facebook pribadinya, Jumat (1/2). Puisi itu boleh jadi adalah gambaran betapa kesalnya Menkeu ketika terus diserang bertubi-tubi mengenai utang pemerintah. Padahal sejatinya utang merupakan sebuah instrumen, bukan tujuan. Ia lagi-lagi harus menerangkan bahwa utang yang dilakukan pemerintah digunakan untuk membangun jalan, menyediakan subsidi, bantuan sosial, membangun desa hingga pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Berikut versi lengkapnya : Kala kamu menuduh aku Menteri Pencetak Utang, Kami menyelesaikan Ribuan kilometer jalan raya, toll, jembatan Untuk rakyat, untuk kesejahteraan Kami menyelesaikan Puluhan embung dan air bersih, bagi jutaan saudara kita yang kekeringan Puluhan ribu rumah, untuk mereka yang memerlukan tempat berteduh Kala kamu menuduh aku Menteri Pencetak Utang, Kami bekerja menyediakan subsidi Jutaan sambungan listrik untuk rakyat untuk menerangi kehidupan, hingga pelosok Kami terus bekerja Meringankan beban hidup 10 juta keluarga miskin Menyediakan bantuan pangan 15 juta keluarga miskin Menyekolahkan 20 Juta anak miskin untuk tetap dapat belajar menjadi pintar Kala kamu menuduh aku Menteri Pencetak Utang, Kami bekerja siang malam Menyediakan jaminan, agar 96.8 Juta rakyat terlindungi dan tetap sehat. Merawat Ratusan ribu sekolah dan madrasah, agar mampu memberi bekal ilmu dan taqwa, bagi puluhan juta anak-anak kita untuk membangun masa depannya Kami tak pernah berhenti, agar 472 000 mahasiswa menerima beasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan 20.000 generasi muda dan dosen berkesempatan belajar di universitas terkemuka dunia untuk jadi pemimpin harapan bangsa. Puluhan juta petani mendapat subsidi pupuk, benih dan alat pertanian, 170.400 hektare sawah beririgasi untuk petani Jutaan usaha kecil mikro memiliki akses modal yang murah Jutaan penumpang kereta dan kapal yang menikmati subsidi tiket Jutaan keluarga menikmati bahan bakar murah Jutaan pegawai negeri, guru, prajurit, polisi, dokter, bidan, dosen hingga peneliti mendapat gaji dan tunjangan untuk mengabdi negeri Terus, Kami terus bekerja, agar 74.953 desa mampu membangun, membasmi kemiskinan. 8.212 kelurahan terbantu untuk melayani rakyat kebih baik Triliunan rupiah tersedia membantu saudara kita yang terkena bencana membangun kembali kehidupannya Dan masih banyak lagi yang aku mau ceritakan padamu Agar engkau TIDAK LUPA Karena itu adalah cerita tentang kita MEMBANGUN INDONESIA Aku tak ingin engkau lupa itu. sama seperti aku tak ingin engkau lupa akan sejarah negeri kita. Aku perempuan yang memenuhi panggilan ibu pertiwi Aku perempuan, Aku tidak surut demi kecintaanku kepada negeri, Untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia Sri Mulyani menutup puisinya dengan kata-kata “Aku dan tujuh puluh enam ribu jajaran Kemenkeu, adalah KAMI,” tulisnya. Ia menegaskan bahwa ia dan jajaran pegawainya tak pernah lelah membangun Indonesia. Lantas bagaimana dengan Prabowo yang sudah menyebutnya menteri pencetak utang? KAMI TIDAK PERNAH LELAH MENCINTAI DAN MEMBANGUN INDONESIA. Bagaimana engkau?

‘Menteri Pencetak Utang’, Ini Puisi Sri Mulyani Jawab Tudingan Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tkn-jokowi-maruf-prabowo-dramatisir-sejajarkan-indonesia-rwanda_m_.jpg" alt="Johnny G. Plate" width="100%">
<figcaption>Johnny G. Plate</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Johnny G. Plate menyebut calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto, terlalu mendramatisasi menyejajarkan Indonesia dengan Rwanda dan Haiti. Menurut politikus Partai Nasdem itu, Prabowo hanya menciptakan ketakutan dan kebencian. Padahal, kedua negara yang terletak di benua Afrika dan Amerika itu tidak relevan dibandingkan dengan Indonesia. "Kita menyesali, itu pernyataan yang terlalu mendramatisasi. Masyarakat kecil itu terlalu dihasut," ujarnya kepada JawaPos.com saat dihubungi, Rabu (26/12). "Cara membandingkan Pak Prabowo dan ahli ekonomi itu hanya bertujuan menciptakan ketakutan dan kebencian. Itu bersifat politis dan tidak baik muncul dari calon pemimpin," tambahnya. Lanjut Johnny, kondisi perekonomian Indonesia tidak bisa disejajarkan oleh Rwanda dan Haiti. Sebab, perekonomian Indonesia sudah cukup baik sejak era presiden terdahulu. "Kondisi ekonomi kita dari dulu sudah membaik. Kalau dari zaman Pak Harto (Presiden Soeharto, Red) itu mau disamakan dengan Haiti? Lalu dengan zaman Pak SBY apa mau disamakan juga? Zaman Bu Mega dan lainnya? Berarti itu direndahkan kesuksesannya," ungkapnya.   Seperti dikutip dari laman tradingeconomics, Haiti memiliki tingkat inflasi mencapai 14,30 persen per Oktober 2018. Untuk Rwanda, inflasinya sebesar -1 persen, sedangkan Indonesia inflasinya mencapai 3,23 persen. Perlu diketahui juga, inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Secara angka pengangguran, Indonesia memiliki tingkat pengangguran sebesar 5,3 persen, Rwanda 16 persen, dan Haiti mencapai 14 persen.  Selain itu, data Bank Dunia per 2017 mencatat angka Produk Domestik Bruto (PDB) milik Indonesia sebesar USD 3.846 juta per kapita, Rwanda sebesar USD 748,39 juta per kapita, dan Haiti sebesar USD 756,68 juta per kapita. Secara utang, Indonesia tercatat 28,7 persen dari PDB, Rwanda sebesar 40,2 persen, dan Haiti sebesar 32 persen dari PDB.

TKN Jokowi-Ma'ruf: Prabowo Dramatisasi Sejajarkan Indonesia dan Rwanda

capres 02

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#capres 02

Berita Terkini