<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/JKT_-Raker-Komisi-IV-DPR-dengan-Menteri-Kehutanan-_Salman-Toyibi_-7JPG-56826795.jpg" alt="Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga sekjen PSI, saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga sekjen PSI, saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyerahkan sepenuhnya penentuan calon wakil presiden pada Pilpres 2029 kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin tertinggi koalisi.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Raja Juli merespons wacana Partai Amanat Nasional (PAN) yang membuka peluang mengusung Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.</p> <p>&ldquo;Kalau sudah sukses, soal Cawapres 2029 kita serahkan kepada Pak Prabowo, sebagai pimpinan tertinggi kita," kata Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.</p> <p>Menteri Kehutanan itu berpandangan, pembahasan soal Pemilu 2029 masih terlalu dini.</p> <p>Ia juga mengingatkan posisi Prabowo sebagai figur sentral yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan pasangan yang akan mendampinginya kelak. Ia menyebut keputusan tersebut sebaiknya mempertimbangkan kenyamanan kerja serta penerimaan publik.</p> <p>&ldquo;Biar pemimpin tertinggi, bos kita yang menentukan siapa pendamping yang membuat beliau nyaman dan diterima juga oleh masyarakat," ujarnya.</p> <p>Terkait langkah PAN, Raja Juli menilai, sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik koalisi. Menurutnya, setiap partai memiliki hak dan ruang untuk menyampaikan aspirasi politik masing-masing.</p> <p>&ldquo;Bagus saja kalau PAN mencalonkan Pak Zul sebagai Cawapres. Saya doakan Pak Zul sehat walafiat menuju 2029," tutur Raja Juli.</p> <p>Ia menegaskan fokus utama partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini semestinya tidak terpecah oleh wacana kontestasi lima tahunan mendatang.</p> <p>Dia mengingatkan pentingnya konsolidasi internal untuk memastikan agenda pemerintahan berjalan optimal.</p> <p>&ldquo;Bagi PSI hari-hari ini anggota koalisi hedaknya menyibukan diri mensukseskan program-program Pak Prabowo Subianto. Yang paling penting semua kompak dulu sukseskan program Pak Prabowo," ujarnya.</p> <p>Raja Juli menekankan, keberhasilan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi prioritas utama yang harus dijaga bersama oleh seluruh partai pendukung. Menurutnya, soliditas koalisi menjadi kunci agar agenda-agenda strategis pemerintahan dapat terealisasi.</p> <p class="class-paragraph">Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan bahwa partainya telah membulatkan tekad untuk kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.</p> <p>Namun, untuk posisi calon wakil presiden, PAN mulai mempertimbangkan opsi baru selain Gibran Rakabuming Raka, termasuk kemungkinan mendorong kader internal partai.</p> <p>Eddy menyebut penentuan pasangan capres-cawapres harus didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis, mulai dari kecocokan kerja hingga kekuatan elektoral.</p> <p>&ldquo;Kita tentu kita lihat nanti opsi-opsi terbaik,&rdquo; ujar Eddy saat memberikan keterangan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (5/2/2026).</p> <p>Menurut Eddy, penentuan paket capres-cawapres tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut kepentingan politik jangka panjang.</p> <p>&ldquo;Karena kembali lagi, yang namanya paket itu tentu kan harus ada simbiosisnya bisa bekerjasama dengan baik ada juga dukungan elektoralnya tinggi dan sebagainya. Jadi pertimbangan-pertimbangannya banyak untuk itu. Oleh karena itu, biarkan itu berjalan tetapi kita hari ini sudah berketetapan hati,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Mengenai loyalitas PAN terhadap Prabowo Subianto, Eddy memastikan sikap partainya tidak berubah. Ia menegaskan PAN akan tetap berada di barisan pendukung Prabowo untuk periode mendatang. &ldquo;Kita sudah mendukung Pak Prabowo tiga kali, keempat kalinya itu sudah jadi jawaban kita,&rdquo; kata Eddy.</p>

Raja Juli Antoni menyerahkan sepenuhnya penentuan calon wakil presiden pada Pilpres 2029 kepada Presiden Prabowo Subianto

Sekjen PSI Raja Juli Antoni Sebut soal Cawapres Diserahkan pada Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/10/1000742696-2020173580-3706048296.jpg" alt="Ilustrasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menerima eggi Sudjana dan Hari damai Lubis di kediamannya di Solo, Kamis (8/1). (Silvester Kurniawan/Radar Solo)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menerima eggi Sudjana dan Hari damai Lubis di kediamannya di Solo, Kamis (8/1). (Silvester Kurniawan/Radar Solo)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Mantan Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa anak sulungnya sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan kembali mendampingi Presiden Prabowo Subianto di periode keduanya jika kembali menang pada 2029 mendatang.</p> <p>Hal itu dia sampaikan menanggapi isu yang mencuat bahwa nama Gibran berpotensi mencalonkan diri sebagai Calon Presiden RI pada 2029 mendatang.</p> <p>"Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran dua periode," ucap Jokowi saat ditemui di Solo, Jumat (30/1).</p> <p>Jokowi tak berkomentar lebih lanjut terkait langkah Gibran selanjutnya dalam kontestasi Pemili 2029 mendatang.</p> <p>"Sudah, itu saja," singkatnya.</p> <p>Sebelumnya, hasil Kongres Luar Bias (KLB) Partai Gerindra pada Kamis (13/2) mendorong Prabowo Subianto kembali maju dalam pemilu presiden (pilpres) 2029. Dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra pada Sabtu (15/2), Prabowo meminta kader Partai Gerindra tidak terus memaksa dirinya bila memang tidak berhasil memimpin Indonesia lima tahun ke depan.</p> <p>Hal itu disampaikan oleh Prabowo di hadapan ribuan kader Partai Gerindra yang hadir secara langsung ke Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat (Jabar). Dia mengakui bahwa KLB Partai Gerindra beberapa hari lalu memang sudah mengamanatkan dirinya maju kembali menjadi calon presiden (capres) pada pemilu selanjutnya.</p> <p>&rdquo;Memang sebetulnya aneh, baru seratus hari bekerja sudah dipaksa untuk mencalonkan untuk 2029,&rdquo; imbuhnya. (*)</p>

Jokowi tegaskan Prabowo-Gibran akan dua periode di Pilpres 2029. Prabowo siap maju lagi, Gibran siap dampingi,

Respons Kemungkinan Gibran Jadi Capres 2029, Jokowi: Prabowo-Gibran 2 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/Untitled-2325881056.jpg" alt="Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Partai Nasdem) pimpin Komisi II DPR RI didampingi empat wakil ketua. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Partai Nasdem) pimpin Komisi II DPR RI didampingi empat wakil ketua. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <h2 class="titletext">&nbsp;</h2> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi klarifikasi terkait keputusan untuk merahasiakan data diri pada persyaratan&nbsp;calon presiden dan calon wakil presiden.</p> <p>Menurut dia, dokumen persyaratan termasuk ijazah di dalamnya sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik menimbulkan banyak pertanyaan. Terlebih lagi, kata dia, keputusan itu baru dikeluarkan tahun 2025, setelah seluruh tahapan pemilu selesai.</p> <p>"Saya meminta kepada KPU untuk memberikan klarifikasi atas beberapa hal tersebut agar tidak menjadi simpang siur di publik dan tidak menjadikan polemik yang berkepanjangan dan tidak perlu," kata Rifqinizamy di Jakarta, Selasa.</p> <p>Saat ini, kata dia, publik sedang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dari semua lembaga negara yang ada, termasuk dari KPU sebagai kelembagaan demokrasi yang mengurus tentang pemilu.</p> <p>Di sisi lain, dia mengatakan bahwa semestinya aturan itu dibuat sebelum tahapan pemilu berlangsung. Namun, dokumen persyaratan bagi peserta pemilu adalah sesuatu yang harus terbuka dan bisa diakses publik.</p> <p>"Dan itu berdasarkan UU keterbukaan informasi publik, mestinya bukan sebagai informasi yang dikecualikan. Kalau tidak bersifat sebagai kerahasiaan negara, dan tidak juga mengganggu privasi seseorang," katanya.</p> <p>Selama ini, menurut dia, ada beberapa situs kepemiluan yang telah membuka sedemikian rupa jati diri, visi, misi, dan seluruh dokumen para calon anggota, terutama calon anggota legislatif di DPR, termasuk pernyataan surat berkelakuan baik, ijazah, dan lain-lain.</p> <p>"Sudah sewajarnya sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemilu, seluruh tahapan kepemiluan itu bisa diakses oleh publik," kata dia. (*)</p>

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi klarifikasi terkait keputusan

Komisi II DPR Minta KPU Klarifikasi soal Rahasiakan Data Diri Capres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/debat-capres-ke-4-jokowi-diklaim-punya-kejutan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pilpres 2024" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pilpres 2024</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi yang Dikecualikan KPU.</p> <p>Keputusan KPU 731/2025 itu mengatur sejumlah dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden bersifat tertutup dan tidak dapat diakses bebas oleh publik.</p> <p>"Menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan KPU," bunyi diktum kesatu Keputusan KPU 731/2025, dikutip Minggu (14/9).</p> <p>Keputusan KPU itu diterbitkan dan ditandatangani Ketua KPU Mochammad Afifuddin, pada Kamis 21 Agustus 2025. Aturan itu memuat 16 poin dokumen yang dikecualikan, dengan alasan perlindungan data pribadi para calon.</p> <p>"Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden," tulis diktum kedua.</p> <p>KPU menetapkan masa pengecualian dokumen tersebut berlaku selama lima tahun. Namun, jika ingin mengungkap dokumen tersebut harus memberikan persetujuan tertulis, dan pengungkapan data pribadi tersebut berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.</p> <p><strong>Beberapa dokumen yang dikecualikan dari akses publik antara lain:</strong></p> <p>1. Foto kopi KTP dan akta kelahiran</p> <p>2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Mabes Polri</p> <p>3. Surat keterangan kesehatan</p> <p>4. Tanda terima laporan harta kekayaan</p> <p class="class-paragraph">5. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri</p> <p>6. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DRD dan DPD.</p> <p>7. Fotokopi NPWP</p> <p>8. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak&nbsp;</p> <p>9. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama</p> <p>10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agutus 1945</p> <p>11. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih</p> <p>12. Bukti kelulusan berupa foto kopi ijazah</p> <p>13. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G 30 S/ PKI</p> <p>14. Surat pernyataan bermaterai kesediaan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden secara berpasangan</p> <p>15. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota TNI, Polri, dan PNS sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu</p> <p>16. Surat pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD</p>

KPU menerbitkan aturan baru tentang dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang bersifat rahasia

KPU Terbitkan Aturan Baru Rahasiakan 16 Poin Dokumen Capres-Cawapres, Termasuk Ijazah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/JKT_-Raker-dan-RDP-mengenai-persiapan-penyelenggaraan-pemilihan-ulang_SALMAN-TOYIBI-5-3849192923.jpg" alt="Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kanan) bersama Anggota KPU Idham Holik (kiri) mengikuti rapat kerja dan RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kanan) bersama Anggota KPU Idham Holik (kiri) mengikuti rapat kerja dan RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjelaskan alasan di balik terbitnya Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi yang Dikecualikan KPU.</p> <p>Keputusan yang diteken pada 21 Agustus 2025 itu mengatur sejumlah dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), termasuk ijazah, bersifat dikecualikan dan tidak dapat diakses bebas oleh publik.</p> <p>Afif menjelaskan, aturan tersebut mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU RI, provinsi, dan kabupaten/kota, yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 11 Tahun 2024.</p> <p>&ldquo;Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 menetapkan bahwa beberapa dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden dikecualikan dalam jangka waktu lima tahun, kecuali pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau dokumen tersebut berkaitan dengan jabatan publik,&rdquo; kata Afif kepada wartawan, Senin (15/9).</p> <p>Merujuk Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lanjut Afif, informasi publik tertentu dapat dikecualikan demi kepatutan, kepentingan umum, serta perlindungan yang lebih besar dibanding risiko jika informasi dibuka.</p> <p>Menurutnya, KPU telah melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan dokumen yang dikecualikan. Dalam lampiran keputusan disebutkan, &ldquo;Konsekuensi bahaya jika informasi dibuka adalah dokumen persyaratan capres-cawapres dapat mengungkap informasi pribadi seseorang".</p> <p>"Sebagaimana juga yang diperintahkan dalam Pasal 19 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," imbuhnya.</p> <p><strong>Beberapa dokumen yang dikecualikan dari akses publik antara lain:</strong></p> <p>1. Fotokopi KTP dan akta kelahiran</p> <p>2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Mabes Polri</p> <p>3. Surat keterangan kesehatan</p> <p class="class-paragraph">4. Tanda terima laporan harta kekayaan</p> <p>5. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri</p> <p>6. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DRD dan DPD.</p> <p>7. Fotokopi NPWP</p> <p>8. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak&nbsp;</p> <p>9. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama</p> <p>10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agutus 1945</p> <p>11. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih</p> <p>12. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah</p> <p>13. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G 30 S/ PKI</p> <p>14. Surat pernyataan bermaterai kesediaan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden secara berpasangan</p> <p>15. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota TNI, Polri, dan PNS sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu</p> <p>16. Surat pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD</p>

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan alasan ijazah capres-cawapres dikecualikan dari akses publik, berdasarkan keputusan terbaru.

Keputusan KPU: Ijazah Capres-Cawapres Tak Bisa Diakses Tanpa Persetujuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/JKT_Prabowo-Gibran-mendaftar-Pilpres-2024_Salman-Toyibi1-3866455543.jpg" alt="Bacapres Prabowo Subianto dan bacawapres Gibran Rakabuming Raka menyapa relawan saat menuju Gedung KPU untuk pendaftaran capres dan cawapres di Jakarta, Rabu (25/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Bacapres Prabowo Subianto dan bacawapres Gibran Rakabuming Raka menyapa relawan saat menuju Gedung KPU untuk pendaftaran capres dan cawapres di Jakarta, Rabu (25/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi yang Dikecualikan KPU.</p> <p>Keputusan KPU 731/2025 itu mengatur sejumlah dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden bersifat tertutup dan tidak dapat diakses bebas oleh publik.</p> <p>"Menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan KPU," bunyi diktum kesatu Keputusan KPU 731/2025, dikutip Minggu (14/9).</p> <p>Keputusan KPU itu diterbitkan dan ditandatangani Ketua KPU Mochammad Afifuddin, pada Kamis 21 Agustus 2025. Aturan itu memuat 16 poin dokumen yang dikecualikan, dengan alasan perlindungan data pribadi para calon.</p> <p>"Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden," tulis diktum kedua.</p> <p>KPU menetapkan masa pengecualian dokumen tersebut berlaku selama lima tahun. Namun, jika ingin mengungkap dokumen tersebut harus memberikan persetujuan tertulis, dan pengungkapan data pribadi tersebut berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.</p> <p><strong>Beberapa dokumen yang dikecualikan dari akses publik antara lain:</strong></p> <p>1. Fotokopi KTP dan akta kelahiran</p> <p>2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Mabes Polri</p> <p>3. Surat keterangan kesehatan</p> <p>4. Tanda terima laporan harta kekayaan</p> <p>5. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri</p> <p class="class-paragraph">6. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DRD dan DPD.</p> <p>7. Fotokopi NPWP</p> <p>8. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak&nbsp;</p> <p>9. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama</p> <p>10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agutus 1945</p> <p>11. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih</p> <p>12. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah</p> <p>13. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G 30 S/ PKI</p> <p>14. Surat pernyataan bermaterai kesediaan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden secara berpasangan.</p> <p>15. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota TNI, Polri, dan PNS sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu</p> <p>16. Surat pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD</p>

KPU menerbitkan aturan baru tentang dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang bersifat rahasia.

KPU Rahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres, Termasuk Ijazah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/ItLa4slw3SYWVVqwU3kqnSrDDLw4JMoIxjegx9Mc-1032188944.jpg" alt="Ketua DPD Partai Demokrat, Emil Elestianto Dardak membantah isu pencapresan AHY dalam Raperda, Surabaya, Kamis (14/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Partai Demokrat, Emil Elestianto Dardak membantah isu pencapresan AHY dalam Raperda, Surabaya, Kamis (14/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak membantah pemberitaan yang menyebut bahwa Rapat Kerja Daerah Demokrat Jatim memberikan sinyal pencapresan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).</p> <p>Emil menegaskan dalam tidak ada pembahasan isu pemilihan presiden dalam forum resmi yang baru saja digelar DPD Partai Demokrat Jawa Timur di sebuah hotel wilayah Surabaya Timur pada Rabu (13/8) kemarin.</p> <p>&ldquo;Kalau Pak Sekjen (Herman Khaeron) ngomong soal pencapresan AHY itu tidak betul. Tidak ada sama sekali. Saya saksinya, baik di dalam ruangan maupun saat doorstop,&rdquo; ujar Emil di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (14/8).</p> <p>Wacana ini mencuat usai penyampaian tiga misi besar Partai Demokrat dalam Rakerda. Pada poin kedua, kader diminta menjaga popularitas dan eksistensi Ketum Partai Demokrat (AHY), sebagai simbol persatuan internal sekaligus magnet elektoral partai.</p> <p>Namun, Emil menegaskan bahwa poin kedua tersebut bukan rekomendasi pencapresan, melainkan ajakan agar Demokrat siap menghadapi perhelatan politik di masa mendatang, baik itu Pileg maupun Pilpres.</p> <p>&ldquo;Kita kemarin mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran, kemudian menang. Itu adalah kesuksesan Pilpres. Jadi pembahasan kemarin konteksnya persiapan partai, bukan mengusung calon 2029,&rdquo; imbuh Eks Bupati Trenggalek itu.</p> <p>Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron juga menepis kabar bahwa dirinya memberikan sinyal pencapresan AHY pada Pilpres 2029. Ia menegaskan bahwa fokus Demokrat saat ini adalah bekerja untuk rakyat.</p> <p>Partai Demokrat juga fokus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta memastikan seluruh program-program pemerintah berjalan sukses.</p> <p>&ldquo;Tidak ada pembahasan Pilpres dalam forum kami. Demokrat berdiri teguh bersama pemerintahan Prabowo - Gibran. Politik bagi kami adalah tentang karya, bukan sekadar wacana,&rdquo; tutur Herman, Rabu (13/8) kemarin.</p> <p>Begitu pula di Jawa Timur, Demokrat berkomitmen mendukung kepemimpinan dan program-program yang dijalankan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.</p>

Emil Dardak menegaskan tidak ada pembahasan pencapresan AHY dalam Rakerda Demokrat Jatim, fokus partai adalah dukungan untuk pemerintahan.

Demokrat Jatim Bantah Bahas Isu Pencapresan AHY di Rakerda, Emil Dardak: Tidak Benar, Saya Saksinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/20/zullll-1640848712.jpg" alt="etua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam acara Halal Bihalal di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4). (ist)" width="100%">
<figcaption>etua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam acara Halal Bihalal di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4). (ist)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengakui, partai yang dipimpinnya sangat terbuka untuk kembali mengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2029. Ia menyebut, PAN bersama Prabowo dan Partai Gerindra sudah melakukan kerja sama politik selama 15 tahun.</p> <p>"Kalau PAN sama Gerindra ini koalisi sekutu sejati, 15 tahun gimana? Baru ini kita menang, ya kan? Kalau berjuang 15 tahun, ya berjuang lagi, nanti sampai terus berhasil pembangunnya 15 tahun lagi, kan? Pas itu 2037, kan? Bila perlu sampai 2045," kata Zulhas dalam acara Halal Bihalal di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4).</p> <p>Meski demikian, Zulhas menyatakan terkait pembahasan nama calon wakil presiden (Cawapres) akan dibahas lebih lanjut. Ia menyatakan, partainya mempunyai banyak kader yang bisa diusung menjadi pendamping Prabowo.</p> <p>"Kader-kader PAN dari mana pun, Menteri-Menteri ya, silakan. Kalau punya keinginan, punya kesungguhan siapapun bisa bertarung untuk jadi Wapres, gitu," ucap Zulhas.</p> <p>Zulhas menekankan, pemerintahan Presiden Prabowo periode 2024-2029 masih panjang. Ia memastikan, para kader PAN yang duduk di pemerintahan akan memberikan kinerja terbaik.</p> <p>"Masih panjang, ya. Ini kerjanya ini kan bagus-bagus dulu. Kalau Menteri Kelautan kerjanya tambah top, ya kan. Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Desa, ini kita nanti kita lihat," pungkasnya.</p>

PAN mengakui keterbukaan untuk mengusung Prabowo sebagai capres 2029, cawapres masih dalam pembahasan.

PAN Terbuka Usung Lagi Prabowo Sebagai Capres 2029, Urusan Cawapres Belum Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/20250225_202203-2487086926.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato politik dalam penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (25/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato politik dalam penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (25/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya kembali diusung oleh Partai Gerindra untuk kembali maju menjadi calon presiden (capres) 2029. Hal itu disampaikan Prabowo dalam penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (25/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk maju lagi 2029, naka-nakal itu kader saya, baru 100 hari kerja sudah disuruh maju lagi," kata Prabowo sembari tersenyum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo mengatakan, apabila pada tahun keempatnya menjadi Presiden RI tanpa prestasi apapun, tidak akan maju kembali menjadi Capres 2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi saya katakan, kalau tahun keempat saya mengabdi, dan saya kecewa dengan prestasi saya, saya tidak akan maju lagi di tahun 2029," ujar Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku malu kepada rakyat Indonesia apabila maju kembali menjadi Capres 2029 tanpa prestasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015690937/senang-puan-maharani-wakili-pdip-hadiri-kongres-demokrat-ahy-semoga-persahabatan-ini-bisa-kita-jaga">Senang Puan Maharani Wakili PDIP Hadiri Kongres Demokrat, AHY: Semoga Persahabatan Ini Bisa Kita Jaga</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Malu saya sama rakyat Indonesia, untuk apa kalau tidak mampu, lebih baik saya hormat," urai Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Prabowo meminta Partai Demokrat untuk mengoreksinya di pemerintahan, apabila sudah ada tanda-tanda tidak setia kepada rakyat Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya katakan di sini, begitu saudara merasakan begitu saudara melihat tanda-tanda Prabowo Subianto tidak setiap kepada rakyat Indonesia, pada saat itulah saya minta saudara koreksi saya, kalau perlu tidak usah sukseskan saya," pungkasnya.</div>

Prabowo mengatakan, apabila pada tahun keempatnya menjadi Presiden RI tanpa prestasi apapun, tidak akan maju kembali menjadi Capres 2029.

Prabowo Nyatakan Tak Akan Maju Capres 2029 Jika Tak Punya Prestasi

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/20240903_113329-2968252328.jpg" alt="Kuasa hukum warga Kendal Harseto, Viktor Santoso Tandiasa mengajukan judicial review (JR) atau uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konsitusi (MK), Selasa (3/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum warga Kendal Harseto, Viktor Santoso Tandiasa mengajukan judicial review (JR) atau uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konsitusi (MK), Selasa (3/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Seorang warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah bernama Harseto Setyadi Rajah, mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konsitusi (MK). Uji materi itu untuk menguji Pasal 70 Ayat (3) Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tentang masa cuti kepala daerah pada masa kampanye Pilkada Serentaj 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuasa hukum Harseto, Viktor Santoso Tandiasa menjelaskan, kliennya merasa dirugikan dengan ketentuan UU Pilkada. Sebab, kepala daerah petahana yang kembali mencalonkan diri di daerah tersebut harus menjalani cuti penuh selama masa kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye dilaksanakan sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 atau selama 60 hari pada kalender.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015048462/lingkungan-kerja-bisa-pengaruhi-kesehatan-mental-begini-4-strategi-menghadapi-rekan-kerja-yang-toksik">Lingkungan Kerja Bisa Pengaruhi Kesehatan Mental, Begini 4 Strategi Menghadapi Rekan Kerja yang Toksik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya jika mengikuti ketentuan norma a quo, calon Kepala Daerah petahana harus menjalani cuti selama 60 hari, dan untuk menutupi kekosongan jabatan Kepala Daerah selama ditinggalkan cuti akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah," kata Viktor di Gedung MK, Jakarta, Selasa (3/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Viktor mengutarakan, aturan dalam UU Pilkada itu membuat banyak calon kepala daerah petahana harus cuti selama kurang lebih dua bulan. Sehingga, selama 60 hari masa cuti, posisi kepala daerah tersebut akan diduduki oleh pelaksana tugas (Plt) maupun penjabat sementara (Pjs).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memandang, penjabat kepala daerah yang ditunjuk untuk menggantikan sementara dinilai tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara optimal lantaran harus berbagi fokus dengan jabatan definitifnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu juga senada dalam putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015048448/perjalanan-terjal-berhasil-dilalui-6-weton-yang-mampu-mengubah-nasib-secara-drastis-dan-mendapat-rezeki-yang-setimpal-menurut-primbon-jawa">Perjalanan Terjal Berhasil Dilalui: 6 Weton yang Mampu Mengubah Nasib Secara Drastis dan Mendapat Rezeki yang Setimpal Menurut Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, lagi-lagi yang akan dirugikan adalah masyarakat di daerah yang dipimpin oleh Plt/Pjs, dan tentunya berdampak pada jalannya pemerintahan daerah sehari-hari," ujar Viktor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara konstitusi itu menyebut, kondisi ini berbeda dengan mekanisme cuti bagi petahana yang diatur dalam UU Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pasal 281 Ayat (2) UU Pemilu disebutkan bahwa pelaksanaan cuti dan jadwal cuti harus dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, dalam masa kampanye pada UU Pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak harus menjalani masa cuti selama masa kampanye. Presiden dan atau Wakil Presiden petahana dapat kembali melaksanakan tugas setelah kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015048431/tes-kepribadian-apa-kata-angka-favorit-anda">Tes Kepribadian: Apa Kata Angka Favorit Anda?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menilai, ada perlakuan berbeda antara pengaturan cuti di masa kampanye terhadap Kepala Daerah petahana dengan Presiden dan Wakil Presiden petahana soal kewajiban cuti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini dapat dilihat pada Pasal 281 Ayat (2) UU Pemilu yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden petahana yang mengikuti kampanye Pemilu tidak harus menjalani cuti penuh waktu selama masa kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini tentunya menimbulkan diskriminasi hukum yang berdampak pada kerugian bagi masyarakat. Padahal MK dalam sejumlah putusannya sudah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan dalam tata kelola Pemilu dan Pilkada, tapi kenyataannya aturan mengenai cuti kampanye justru masih diatur berbeda," papar Viktor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan perbedaan ini, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 70 Ayat (3) UU 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015048434/ajak-masyarakat-balikpapan-gaungkan-pola-hidup-sehat-lewat-acara-fun-run">Ajak Masyarakat Balikpapan Gaungkan Pola Hidup Sehat Lewat Acara Fun Run</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan, menjalani cuti di luar tanggungan negara; pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Viktor menambahkan, pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas dari lembaga yang berwenang dapat dilakukan jika kepala daerah petahana menyalahgunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya untuk kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Viktor meminta MK dapat menyelenggarakan persidangan secara cepat, mengingat tahapan kampanye akan dimulai pada tanggal 25 September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap tidak ada perlakuan berbeda dari Mahkamah Konstitusi terhadap perkara ini dengan perkara-perkara pilkada terkait dengan batas usia calon kepala daerah yang dapat diperiksa secara cepat dan diputus sebelum masa pencalonan," pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Harseto Setyadi Rajah, mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#capres

Berita Terkini