<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT-serah-terima-jabatan-menteri-KKP-haritsah-almudatsir.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo yang akan melegalkan cantrang dikritik keras oleh Susi Pudjiastuti. Mantan MKP 2014-2019 itu menilai, cantrang adalah alat penangkap ikan yang tak ramah lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.  Menurut Susi, pelegalan cantrang sebagai alat penangkap ikan dapat menjadi celah bagi masuknya kapal-kapal asing. "Pelegalan cantrang dan trawl ini melegalkan kapal-kapal asing untuk masuk ke Indonesia, berbendera Indonesia lagi. Maka, kita akan kembali sebelum masa November 2014," terangnya dalam sebuah diskusi virtual, akhir pekan ini.  Apalagi United Nation (UN) menargetkan, tahun 2020 tidak ada lagi aktivitas penangkapan ikan ilegal (IUU fishing). Susi mengatakan, target ini kelihatannya cukup menenangkan.  Namun, ini sebetulnya merupakan peringatan (alert) bagi Indonesia. Sebab, akan ada ribuan kapal ilegal yang mencari 'rumah baru'.  Meskipun ada ilmuwan yang mengklaim cantrang berbeda dari trawl, Susi yang pengalaman dengan bisnis perikanan mengatakan, keduanya sangat identik. Susi menegaskan, keduanya akan menghabisi atau mengeruk apapun yang dilewati oleh kapal.  "Walau ada yang ilmuwan yang mengatakan berbeda, cantrang itu ditarik, trawl itu diseret. Saya tidak tahu bedanya apa (ditarik dan diseret), mungkin harus buka kamus," tanyanya heran.  Jika rencana ini direalisasikan, maka menurut Susi, masa depan laut Indonesia menjadi taruhannya. "Kalau sudah begitu, it's finish!" ujar Susi.  Padahal, lanjutnya, ikan merupakan sumber protein yang relatif murah harganya dibandingkan daging ayam atau sapi. Susi khawatir, kebijakan melegalkan cantrang justru kontraproduktif dengan upaya menjaga keberlanjutan sumber protein.  "Apalagi Covid-19 ini katanya membuat ledakan kelahiran bayi. Mau dikasih makan apa mereka? Karbo 80 persen?" tanyanya.  "Otaknya di mana nanti? IQnya (Intelligence quotient/kecerdasan intelektual) nanti berapa? Kita kan enggak mau SDM yang begitu," lanjut Susi.  Dia berharap, para pemimpin dan pengambil kebijakan bisa memikirkan serius rencana pelegalan cantrang dan dampaknya. "120 juta lebih people need foods, bukan cuma beras, bukan hanya singkong. We need protein, yang termurah ikan, bukan ayam, bukan daging sapi. Kalau ini diambil semua, done!" pungkasnya.

Edhy Prabowo akan Legalkan Cantrang, Susi Khawatirkan IQ Anak Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pilgub-jabar-menteri-susi-dapat-dukungan-besar-dari-kelompok-ini_m_146618.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti kembali mengkritisi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kali ini, Susi menyentil masalah penggunaan pukat cincin (purse seine) yang sebelumnya dilarang.  "Sekarang KKP bahkan membolehkan purse seine yang ditarik oleh 2 kapal, habis ikan kita ditarik 2 kapal jaring purse seine," ungkapnya dalam diskusi daring, Jumat (12/6).  Hal tersebut lah yang dilakukan oleh kapal-kapal dari negara Vietnam di perairan Natuna. Di mana hal tersebut, membuat kekayaan alam Indonesia di laut pun terkuras.  Dia pun meminta agar semua pihak menyatukan pikiran terkait apakah Indonesia merupakan ocean going fisheries (perikanan lautan lepas) atau coastal fisheries (perikanan lautan pesisir). Di mana kawasan Indonesia juga masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang membuat perairan di Tanah Air rentan akan masuknya kapal asing.  "Maka kalau tidak dipasangin rumpon maka kita akan kepinggir tidak ke tengah, seperti di Natuna mereka mendapat ikan-ikan eksotik, cakalang besar," terang dia.  Ia pun bercerita, di kala kepemimpinannya penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem alam atau penangkapan secara berlebihan dilarang, seperti kapal cantrang. Hal tersebut dilakukan guna menjaga kuantitas ikan di laut Indonesia.  "Nah kapal cantrang contohnya kita larang itu karena kebanyakan kapal ikan eks asing pakai troll, cantrang sama troll itu identik, cantrang itu ditarik, troll diseret," ujar dia.  Susi juga menjelaskan bahwa dirinya jauh sebelum menjadi menteri telah melawan Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing. Dengan memerangi hal itu, kuantitas ekspor pun meningkat.  "Saya lawan ilegal fishing sejak 2005. Dulu sampai saya kerja perikanan sampai akhirnya berhenti (Menteri KP). Sebelum tahun 2000, Ikan dan udang di Pangandaran puluhan ton, ekspor seminggu 1-3 kali. 2001 ke sini makin kurang, rupanya indo boleh izinkan kapal asing regist di Indonesia," tambahnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=McwqmGxNku4  https://www.youtube.com/watch?v=S4miagQy9U8  https://www.youtube.com/watch?v=kzr-GRUgvl8

Susi Pudjiastuti Kembali Semprot KKP Soal Pukat Cincin dan Cantrang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pabrik-pasta-ikan-terdampak-larangan-cantrang_m_183115.jpeg" alt="Kepala BKIPM Jateng Gatot Perdana (kiri) menunjukkan bahan baku pasta ikan." width="100%">
<figcaption>Kepala BKIPM Jateng Gatot Perdana (kiri) menunjukkan bahan baku pasta ikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pabrik pasta ikan (surimi) di jalur Pantai Utara (Pantura) Jateng Jawa Tengah (Jateng) diminta melakukan diversifikasi bahan baku. Hal itu untuk menyiasati minimnya hasil tangkapan ikan akibat larangan penggunaan cantrang sejak 2017.  Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jateng Gatot Perdana mengatakan, belum lama ini mengundang tujuh pabrik surimi guna melakukan sosialisasi penganekaragaman bahan baku.  Selama ini mereka mengandalkan para nelayan cantrang saat mencari pasokan bahan baku di laut lepas. Kini, pemilik pabrik surimi hampir gulung tikar karena hanya bisa mengandalkan stok sisa bahan baku.  "Kami tahu kualitas surimi terbaik di dunia berasal dari Indonesia. Jauh di atas Vietnam, Kamboja maupun Thailand. Dari pada usaha mereka tutup, kenapa tidak dilakukan perluasan ruang lingkup produksi saja," ungkap Gatot di kantornya kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Senin (22/1).  Ketujuh pabrik surimi yang dimaksud adalah PT Bluesea Industry di Pekalongan, PT Bintang Karya Laut di Rembang, PT Holimina Jaya di Rembang, PT Indoseafood di Rembang, PT Namkyung di Rembang, PT Sinar Bahari Agung di Kendal dan PT Sinar Mutiara Abadi di Rembang.  BKIPM telah menawarkan beberapa alternatif bahan baku kepada pabrik surimi. Mulai dari rajungan, ikan tenggiri, cumi dan udang. Masing-masing pabrik telah menunjukkan ketertarikan pada alternatif tersebut demi memacu kinerja ekspor.  Pabrik-pabrik surimi itu telah sejak lama menjalin kerja sama ekspor dengan BKIPM Jateng. Dari 48 pabrik pengolahan ikan yang ada. Tujuh di antaranya memproduksi pasta ikan untuk diekspor. "Tujuannya ke negara-negara Asia Pasifik macam Tiongkok, Thailand dan Taiwan," beber Gatot.  Aktifitas ekspor surimi menduduki peringkat keempat dari total ekspor produk perikanan dari Jateng. Dari data komoditas ekspor pada 2017, ekspor surimi mencapai 2.708 ton atau setara Rp 221 miliar.  Sedangkan penyumbang ekspor produk perikanan di Jateng lainnya yaitu rajungan mencapai 3.228 ton atau setara Rp 1,2 triliun. Lalu udang mencapai 3.320 ton atau setara Rp 515 miliar. "Maka dari itu, kami akan mendukung peningkatan ekspor dengan diversifikasi bahan baku," tegas Gatot.

Pabrik Pasta Ikan Terdampak Larangan Cantrang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-kendur-jaga-laut-susi-tetap-tenggelamkan-kapal-asing-pencuri_m_182600.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketangguhan koboi laut Susi Pudjiastuti tengah diuji. Ombak kritik dan demonstrasi besar-besaran menerjangnya. Namun, menteri kelautan dan perikanan (KKP) itu tidak goyah. Penghapusan cantrang tetap berjalan meski harus ada kompromi. Kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia juga akan terus ditenggelamkannya.&nbsp; Hal tersebut ditegaskan Susi di kantor KKP kemarin (18/1). "Cantrang dikasih kesempatan sampai (periode) pengalihan. Bukan boleh selamanya," ujarnya. "Selama masa pengalihan, mereka (nelayan cantrang, Red) tetap bisa melaut dengan ketentuan-ketentuan tidak keluar dari Laut Jawa, pantura," lanjutnya.&nbsp; Susi memperbolehkan kembali cantrang setelah ada unjuk rasa nelayan di sekitar Istana Negara Rabu lalu (17/1). Cantrang yang dinilai merusak ekosistem laut -karena juga menangkap ikan kecil- diperbolehkan lagi. Namun dengan batasan-batasan yang tegas. Selain hanya boleh beroperasi di Laut Jawa, jumlah kapal yang menggunakan cantrang tidak boleh bertambah. Kapal-kapal itu harus diukur ulang. Kapal-kapal itu secara bertahap juga harus meninggalkan cantrang.&nbsp; Saat ini diperkirakan kapal yang menggunakan cantrang mencapai 1.200 unit. Artinya, ketika jumlah kapal cantrang bertam&shy;bah, ada yang melanggar.&nbsp; "Yang sudah beralih sebulan, ya sudah beralih. Yang belum bisa setengah tahun, ya kita kasih," ungkapnya. Larangan penggunaan cantrang termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 yang diubah dalam Peraturan Menteri KP No 71 Tahun 2016, diberlakukan mulai 1 Januari 2018. Meski cantrang diperbolehkan lagi, peraturan menteri itu tidak dicabut. Sebab, kalaupun diperbolehkan, cantrang hanya bisa dipakai saat masa peralihan.&nbsp; Untuk memastikan nelayan mematuhi masa peralihan penggunaan cantrang, Susi membentuk satuan tugas (satgas) pengalihan alat tangkap cantrang. Tim itu akan diperkuat pejabat di Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (illegal fishing) alias Satgas 115. Turut dilibatkan aparat dari TNI-AL, polisi perairan, dan kepala daerah. "Satgas ini akan diketuai Pak Laksamana Madya (pur) Widodo, atas arahan Pak Presiden menuju pengalihan alat can&shy;trang," imbuh Susi.&nbsp; Tim tersebut akan mengoordinasi percepatan pendataan kapal nelayan yang masih menggunakan cantrang. Akan ada pendataan satu per satu berdasar nama dan alamat yang dilakukan KKP. Sekaligus memastikan tidak ada penambahan kapal baru yang menggunakan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/19/182623/kebijakan-cantrang-ala-menteri-susi-bikin-pabrik-pengolahan-ikan-mati" target="_blank">cantrang</a>. "Yang dulu tidak jalan karena tidak terkonsolidasi. Kalau sekarang sudah begini tidak jalan, ya sudah kelewatan," katanya dengan nada tinggi. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja menambahkan, bantuan untuk nelayan agar meninggalkan cantrang sebenarnya sudah menyentuh 9.021 nelayan. Namun, ada data tambahan, data baru. Nah, satgas tersebut akan memverifikasi ulang data di lapangan. "Masih adakah sisa-sisa nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang. Tadi estimasi awal masih 1.200. Tapi, kita harus cek&nbsp;by name by address&nbsp;siapa yang masih menggunakan alat tangkap ini dan nanti kita lihat satu per satu persoalannya," ujar dia. Sjarief mengungkapkan, kalau alat tangkapnya di bawah 10&nbsp;gross tonnage&nbsp;(GT), akan disiapkan alat pengganti. Sedangkan kapal dengan berat 10-30 GT atau lebih akan didampingi untuk mendapatkan fasilitas dari perbankan. "Jadi, kalau bisa selesai cepat dia di bawah 10 GT dan dia setuju dengan alat tangkap pengganti ya mungkin dalam minggu depan selesai," ujar dia. Sementara itu, di Madiun, Menko Maritim <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/11/180711/beda-pendapat-luhut-dan-susi-bukti-kelemahan-koordinasi" target="_blank">Luhut Binsar Pandjaitan</a> meminta nelayan tidak mengakali kelonggaran yang diberikan pemerintah dalam penggunaan cantrang. Para nelayan, misalnya, jangan mengakali aturan dengan mengelabui ukuran berat kapalnya.&nbsp; Untuk setiap pelanggaran aturan, kelak yang dirugikan adalah masyarakat. "Yang susah jika kita tidak menjaga laut adalah yang akan datang, ketika ikan habis bagaimana," kata Luhut kepada&nbsp;Jawa Pos Radar Madiun.&nbsp;&nbsp; Lantas, bagaimana dengan penenggelaman kapal? Dua atasan Susi, Menko Maritim Luhut Pandjaitan dan Wapres Jusuf Kalla, sempat meminta agar kebijakan penenggelaman itu dihentikan. Dalih mereka, daripada ditenggelamkan, kapal bisa dimanfaatkan.&nbsp; Terkait hal tersebut, Susi tetap teguh dengan pendiriannya. Menurut dia, penenggelaman kapal itu ditujukan sebagai sanksi. Dia meminta kebijakan yang diambil tersebut tidak dipertentangkan dengan pihak-pihak lain. "Jangan adu domba menteri, dan jelas presiden, kapal asing tidak boleh beroperasi di Indonesia. Itu sudah jelas. Itu sudah jangan digadang-gadang lagi," tegasnya. <a href="https://www.jawapos.com/tag/6048/susi-pudjiastuti" target="_blank">Susi</a> pun memastikan kapal-kapal yang telah kena kasus pencurian itu tetap tidak boleh melaut di perairan Indonesia. "Yang tidak terkena pidana silakan diregistrasi dan pulang ke negaranya. Itu adalah kebijakan Pak Jokowi juga," katanya.&nbsp; ---&nbsp; Cantrang&nbsp; Versi Kementerian Kelautan dan Perikanan&nbsp; - Cantrang sama dengan pukat hela (trawl). Sekali tarik, bisa ratusan ton ikan besar dan kecil yang terangkut. Membahayakan stok ikan jangka panjang.&nbsp; - Tidak ramah lingkungan. Kapal berukuran lebih dari 30 GT yang dilengkapi&nbsp;cold storagemengoperasikan cantrang dengan tali selambar 6 ribu meter. Luas jangkauan sapuan tali bisa mencapai 289 hektare.&nbsp; - Alat penangkap ikan yang bersifat aktif dan dioperasikan sampai menyentuh dasar perairan. Akibatnya, karang dan biota laut rusak.&nbsp; - 46-51% persen bernilai ekonomis layak konsumsi.&nbsp; - 49-54% tangkapan sampingan dipakai untuk tepung ikan dan pakan ternak.&nbsp; Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan&nbsp;

Tak Kendur Jaga Laut, Susi Tetap Tenggelamkan Kapal Asing Pencuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terkait-cantrang-tni-al-dukung-alat-tangkap-ikan-ramah-lingkungan_m_182612.jpeg" alt="Suasana dermaga di pelabuhan Pasuruan yang penuh akan perahu nelayan. Masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang namun jumlahnya tersisa sedikit." width="100%">
<figcaption>Suasana dermaga di pelabuhan Pasuruan yang penuh akan perahu nelayan. Masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang namun jumlahnya tersisa sedikit.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi akan mendukung setiap upaya pemerintah untuk menjaga kekayaan laut Indonesia. Termasuk memastikan alat tangkap ikan ramah lingkungan.  Hal tersebut disampaikan Ade di sela-sela agenda silaturahmi KSAL dengan media di Jakarta kemarin (18/1) "Harus kita jaga sustainability. Jangan dihabisin sekarang," tegasnya.  Meski tidak bersentuhan secara langsung, TNI-AL juga punya kewenangan menegakkan aturan dan ketentuan perikanan. "Undang-undang memberikan kewenangan TNI-AL untuk menegakkan undang-undang perikanan," imbuhnya.  Karena itu, bukan tidak mungkin matra laut turut menindak pelanggaran yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Tidak terkecuali pelanggaran oleh nelayan terhadap undang-undang tersebut.  Tentu saja mereka tidak sembarangan bertindak. Apalagi, saat ini pemerintah masih memberikan waktu kepada nelayan <a href="https://www.jawapos.com/tag/6048/susi-pudjiastuti" target="_blank">can&shy;trang</a> untuk beralih menggunakan alat tangkap lain. Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksa&shy;mana Pertama TNI Gig J.M. Sipasulta, TNI-AL punya pendekatan khusus. "Kami melarang (cantrang) dengan cara mencari jalan keluar," imbuhnya. Dengan begitu, nelayan tidak perlu khawatir kehilangan mata pencaharian.

Terkait Cantrang, TNI AL Dukung Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/berdayakan-nelayan-susi-bagikan-6853-alat-tangkap-pengganti-cantrang_m_163432.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut pihaknya telah membagikan 6.853 alat tangkap ikan pengganti cantrang. Pemberian itu dilakukan Susi guna mencegah kerusakan ekosistem laut. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melarang penggunaan alat tangkap cantrang. Hak itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Trawl dan Seine Nets. "Ada 6.853 alat tangkap yang sudah kita dibagikan sebagai pengganti cantrang," ujarnya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/10). Tidak hanya itu, bos maskapai Susi Air itu juga telah memberikan bantuan asuransi kepada 664.746 nelayan dan bantuan 926 unit kapal. Harapannya, hak itu akan menjamin kesejahteraan nelayan. "Untuk budidaya ikan, kami telah memberikan 392 paket pakan mandiri, 297,34 juta bantuan benih, dan 2.915 bantuan sarana prasarana budidaya bioflok," tuturnya. "Untuk pengolahan dan pemasaran, sebanyak 67 cold storage, 15 unit integrated cold storage dan 243 ice flake machine juga sudah diberikan," tambahnya. Selain itu, Susi juga menyebutkan jika Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) mengalami kenaikan. NTUP tercatat naik dari 106,49 di 2014 menjadi 115,30 di September 2017. "Nilai tukar di 2014 106, sekarang 115,30," tandasnya.&nbsp;

Berdayakan Nelayan, Susi Bagikan 6.853 Alat Tangkap Pengganti Cantrang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/menteri-susi-ke-nelayan-pantura-wes-iwak-cilik-tangane-kecucuk-cucuk_m_153221.jpeg" alt="Menteri Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nelayan Pantura menjadi sebagian dari beberapa nelayan yang cukup 'bandel' dalam menangkap ikan di laut. Mereka masih mengandalkan alat tangkap cantrang untuk menangkap ikan di laut. Bukan hasil yang memuaskan, alat cantrang tersebut ternyata malah merugikan nelayan itu sendiri. Ikan yang mereka tangkap di dominasi oleh ikan-ikan berukuran kecil. Jika dijual, tentu harganya tidak seberapa. Selain itu, ekosistem di laut juga menjadi rusak. Otomatis, banyak ikan-ikan yang kehilangan habitatnya. Atas dasar itulah nelayan sering kesulitan mendapat ikan. Penggunaan cantrang pun terus digaungkan untuk dihilangkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta nelayan untuk beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan. Presiden Joko Widodo juga mendukung kebijakan tersebut. Ia masih memberi kesempatan kepada para nelayan untuk mengganti cantrang mereka sampai akhir tahun 2017. Jika tidak diganti, nelayan yang menggunakan cantrang akan ditangkap karena menggunakan alat tangkap ilegal. Menteri Susi juga merasa prihatin khususnya kepada nelayan Pantura. Mereka kerap mendapatkan ikan yang kecil-kecil dengan harga jual yang rendah tapi melukai fisik mereka sendiri. "Nelayan pantura terus saja milih iwak cilik-cilik (kecil-kecil) yang harga cuma Rp 5 ribu. Sedih saya, betul, kasian kita peteknya malah cuma Rp 3 ribu. Wes ngono tangane kecucuk-cucuk wong durinya banyak, udah gitu cuma jadi tepung ikan lagi, sayang ya," kata Susi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (25/8). Untuk itu, dia meminta dengan tegas kepada seluruh nelayan untuk mengganti alat tangkap cantrang. Karena dengan demikian, ikan-ikan kecil yang biasa mereka tangkap bisa menjadi makanan bagi ikan besar. Hal itu tentu akan menguntungkan para nelayan. Mereka akan memiliki potensi dalam menangkap ikan berukuran besar. Pundi-pundi yang dihasilkan tentunya juga akan besar. "Jadi iwak (ikan) cilik panganane iwak gede. kalau iwak kecik diambil oleh kita yang gedenya juga enggak dateng. itu yang harus dipikir kita semua. nanti simping kembali lagi, bawal putih," pungkasnya. (

Menteri Susi ke Nelayan Pantura: Wes Iwak Cilik, Tangane Kecucuk-Cucuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1969_18891_Hasto-PDIP.jpg" alt="Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - PDI Perjuangan menilai tujuh proyek pembangunan fasilitas baru di DPR merupakan sebuah kebutuhan. Namun, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu wanti-wanti agar realisasinya tidak dilakukan saat ini. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, &lrm;gedung DPR saat ini merupakan saksi sejarah tentang gagasan Presiden Soekarno saat memunculkan Conference of The New Emerging Forces (CONEFO).&nbsp; &quot;Gedung itu&nbsp; bagian dari revolusi mental sehingga perlu ada museum yang hidup untuk memberikan pelajaran sejara&lrm;h,&quot; ujar Hasto di bekas kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (27/8). Bekas anggota DPR RI itu menambahkan, gedung di kompleks parlemen, Senayan saat ini memang susah tua. Karenanya perlu ada perbaikan karena di sejumlah temboknya pun terlihat retak-retak. &quot;DPR punya tugas memperbaiki citra. Tapi kebutuhan infrastruktur yang buat fungsi DPR lebih baik memang diperlukan,&quot; katanya. Namun demikian PDIP yang kini punya jumlah kursi terbanyak di DPR tak serta-merta setuju para wakil rakyat punya gedung baru. Sebab, pembangunan gedung juga perlu melihat kondisi ekonomi Indonesia&lrm;. Kata Hasto, momentum untuk membangun gedung baru itu kurang tepat jika dilakukan saat ini. &quot;Tentu kami diskusikan lebih lanjut dengan pimpinan dewan,&quot; pungkasnya.(dna/JPG) &nbsp;

PDI Perjuangan Setuju DPR Punya Gedung Baru, Asalkan...

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cantrang

Berita Terkini