<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Anggota-Dewas-KPK-Albertina-Ho-Dery-Ridwansah-2JPG-1252415249.jpg" alt="Anggota Dewas KPK Albertina Ho" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewas KPK Albertina Ho</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) belum bisa memutus dugaan pelanggaran etik wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Sebab, belum ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait perkara yang diajukan Nurul Ghufron. Karena itu, Anggota Dewas KPK Albertina Ho meminta majelis hakim untuk segera memutuskan perkara yang diajukan oleh Nurul Ghufron. Albertina mengaku curiga ada indikasi memperlambat pembacaan putusan di PTUN Jakarta. Sehingga Dewas KPK sulit untuk membacakan putusan etik terhadap Nurul Ghufron. &ldquo;Kami melihat ada indikasi memperlambat persidangan. Karena masuknya pembuktian, pihak penggugat (Nurul Ghufron) sendiri yang menggugat tidak siap dengan pembuktian," kata Albertina di kantor Indonesia Corrruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis (15/8). Albertina menegaskan, pihaknya telah siap untuk membuktikan di persidangan. Selain itu, Dewas juga telah siap untuk membacakan putusan etik Nurul Ghufron. "Sementara kami pihak tergugat justru siap dengan pembuktian,&rdquo; ujar Albertina. Albertina menjelaskan, perkara nomor 142/G/TF/2024/PTUN.JKT yang digugat Nurul Ghufron sudah masuk tahap pembuktian. Sementara pada Selasa (20/8) pekan depan, sidang akan kembali digelar dengan agenda kesimpulan. &ldquo;Kami juga berharap hakim TUN segera memutuskan masalah ini sehingga ada kejelasan. Karena ada putusan sela dari Pengadilan TUN yang mengakibatkan putusan etik terhambat untuk dibacakan,&rdquo; cetus Albertina. Sebelumnya, PTUN Jakarta menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Dewas KPK untuk menunda proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik Ghufron. Ghufron saat ini masuk dalam daftar 40 calon pimpinan KPK periode 2024-2029 yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan tertulis oleh panitia seleksi (Pansel). Nurul Ghufron akan mengikuti tahap penilaian profil atau profile assesment pada 28&ndash;29 Agustus 2024.&nbsp;

Dewas KPK belum bisa putuskan dugaan pelanggaran etik Nurul Ghufron, Albertina Ho curiga ada indikasi memperlambat sidang di PTUN.

Dewas KPK Belum Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron, Albertina Ho: Ada Indikasi Perlambat Sidang di PTUN   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/IMG-20240727-WA0000-47540149.jpg" alt="Moch Ali Imron. (Tazkia Royyan Hikmatiar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Moch Ali Imron. (Tazkia Royyan Hikmatiar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akademisi Moch Ali Imron menyatakan siap dihukum mati bila nantinya ia melakukan praktik korupsi. Hal itu dijanjikan usai lolos seleksi administrasi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Imron juga menantang ratusan Capim KPK untuk menjanjikan hal serupa jika nantinya lolos seleksi dan menjadi pimpinan KPK. "Berani nggak calon pimpinan KPK ini jika terpilih nanti dan dilantik untuk menyiapkan peti mati untuk dirinya? Kalau saya berani. Setelah nanti dilantik, saya akan menyiapkan peti mati untuk diri saya sendiri jika saya tersandung korupsi," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (27/7). Ali Imron lantas mengungkit kasus dugaan adanya pemerasan terhadap tersangka oleh pimpinan KPK yang dilakukan Firli Bahuri. Menurut dia, jika benar terbukti sudah sepatutnya dihukum mati. "Itu harus dihukum mati sebetulnya, biar jera. KPK sudah dibayar sama negara dan negara juga harus ikut andil memperbesar pendapatan, memenuhi kebutuhan KPK biar nggak terjadi korupsi. Saya duduk di sana, bismillah secara lahir batin, saya ingin memperbaiki negeri ini," ungkapnya. "Ketika saya terpilih dan dilantik, saya akan siapkan kontrak, silakan hukum mati saya jika saya korupsi dan memakai peti mati yang saya siapkan sendiri, kita taruh peti mati itu di gedung KPK," sambung pengusaha travel itu. Dosen kampus STIE Kusuma Negara itu juga mengaku ingin memberantas korupsi yang menurutnya menjadi biang kemiskinan bangsa Indonesia. "Menurut saya, penyebab utama bangsa ini miskin adalah korupsi, maka korupsi ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya," tegasnha. Namun, ungkapnya, untuk membersihkan bahaya laten korupsi ini, pimpinan KPK hingga penyidik di dalamnya harus bersih terlebih dahulu. Untuk itu, Doktor lulusan Universitas Islam Untuk diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 telah mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK Pendaftar yang lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tes tulis yang digelar di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg, Jakarta Selatan, pada Rabu (31/7/2024). Tes tulis capim KPK digelar mulai 07.00 WIB-11.00 WIB. Masyarakat diharapkan memberikan tanggapan atas nama-nama yang lulus proses seleksi administrasi. Tanggapan masyarakat bisa disampaikan mulai 24 Juli-24 Agustus 2024.

Peserta calon pimpinan KPK Moch Ali Imron menyatakan siap dihukum mati jika dirinya terbukti melakukan tindak pindana korupsi.

Baru Lolos Administrasi, Capim KPK Moch Ali Imron Janji Berani Mati Jika Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/1000030573-4062284357.jpg" alt="Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Fianda Sjofjan Rassat/Antara)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Fianda Sjofjan Rassat/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah bahwa rekrutmen calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) lembaga antirasuah itu sepi peminat. &rdquo;Saya memiliki keyakinan, para calon yang memiliki integritas dan mau mendaftar ini sedang mempersiapkan semua hal untuk mereka bisa mendaftar,&rdquo; kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika seperti dilansir dari Antara, Rabu (3/7). Dia mengatakan, tenggat waktu pendaftaran capim dan dewas KPK masih cukup panjang yakni 15 Juli. Sehingga, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa rekrutmen kali ini kurang diminati masyarakat. &rdquo;Sebagaimana yang teman-teman ketahui, tanggal batas penerimaan dokumen, pendaftaran itu kan masih sampai dengan 15 Juli (2024) ya. Jadi, saya pikir masih banyak waktu,&rdquo; ujar Tessa Mahardika. Hal senada juga disampaikan Ketua Panitia Seleksi Capim dan Dewas KPK Muhammad Yusuf Ateh. Dia juga membantah anggapan pendaftaran posisi strategis di lembaga antirasuah itu tak diminati masyarakat. Lantaran hingga Senin (1/7), tercatat baru 10 orang mendaftarkan diri sebagai capim dan 16 orang sebagai calon dewas KPK. Menurut dia, para pendaftar pasti memerlukan banyak waktu untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan. Sehingga, hal itu tak berarti pendaftaran capim dan calon dewas KPK sepi peminat. &rdquo;Kan (perlu) dokumen. Nanti (mendaftar melampirkan) dokumen. Kan perlu waktu itu, biasa,&rdquo; ucap Muhammad Yusuf Ateh. Lebih lanjut, Yusuf meminta masyarakat sabar menunggu. Dia meyakini akan banyak orang yang tertarik mengisi jabatan di KPK. &rdquo;Pokoknya tunggu saja. Tunggu saja. Percayalah,&rdquo; ujar Muhammad Yusuf Ateh. Pendaftaran capim dan calon dewas KPK dibuka selama 20 hari, mulai 26 Juni hingga 15 Juli.&nbsp; Untuk mendaftar sebagai capim dan calon dewas KPK, pendaftar harus terlebih dahulu membuat akun di laman https://apel.setneg.go.id/. Pada Senin (1/7), sebanyak 318 aktivitas registrasi akun untuk mendaftarkan diri sebagai capim dan calon dewas KPK periode 2024-2029 tercatat pada sistem berbasis elektronik tersebut. Setelah melalui proses pendaftaran dan tahap seleksi lainnya, akan dipilih 10 nama capim dan 10 nama calon dewas KPK yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian diteruskan ke DPR RI.

KPK membantah bahwa rekrutmen calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) lembaga antirasuah itu sepi peminat

KPK Bantah Rekrutmen Calon Pimpinan dan Dewas Sepi Peminat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/ilustrasi-capim-KPK.jpg" alt="ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sigit Danang Joyo merespons terkait tidak diusulkan dirinya oleh Presiden Joko Widodo, menjadi salah satu calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Lili Pintauli Siregar. Sigit menyebut penunjukan capim pengganti Lili yang mengundurkan diri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab sebelumnya beredar kabar, Sigit Danang Joyo bakal menggantikan posisi Lili untuk mengisi kursi Wakil Ketua KPK. "Saya memandang itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden dan saya yakin Presiden punya pertimbangan yang matang," kata Sigit kepada wartawan, Rabu (21/9). Terpenting, kata Sigit, pengganti Lili harus segera diumumkan agar dapat mengisi kursi pimpinan KPK yang kini mengalami kekosongan. Dia mengharapkan, pengganti Lili dapat membuat pemberantasan korupsi semakin efektif. "Yang paling utama perlu segera ada pengganti LPS (Lili Pintauli Siregar) agar upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi makin efektif dan bisa menghindarkan potensi-potensi persoalan hukum yang timbul akibat kekosongan salah satu komisionernya," tegas Sigit. Sebagaimana diketahui, Sigit Danang Joyo merupakan salah satu calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023. Saat mendaftar capim KPK, ia menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, berdasarkan hasil voting Komisi III DPR terkait pimpinan KPK periode 2019-2023, pada Jumat 13 September 2019 Sigit berada pada urutan keenam dengan perolehan 19 suara. Tidak ditunjuknya Sigit Danang Joyo menggantikan posisi Lili Pintauli di KPK setelah DPR RI menerima surat presiden (Surpres). Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut, terdapat dua nama usulan dari Presiden Jokowi, yakni I Nyoman Wara dan Johanes Tanak. "Yang saya dengar namanya Pak Johanes Tanak kalau enggak salah, sama Pak Nyoman Wara kalau enggak salah ya yang dari BPK ya," demikian Arsul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9) kemarin.

Tak Dipilih untuk Gantikan Lili di KPK, Sigit: Hak Prerogatif Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RDPU-Komisi-III-Dengan-Pansel-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Foto 13: Calon Pimpinan KPK I Nyoman Wara (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema ma" width="100%">
<figcaption>Foto 13: Calon Pimpinan KPK I Nyoman Wara (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski sudah larut malam, Komisi III DPR terus tancap gas dalam menyelesaikan fit and propper test terhadap lima calon pimpinan KPK ini. Terakhir Capim KPK yang diuji oleh komisi hukum ini adalah ‎Auditor BPK I Nyoman Wara.  Jam sudah menunjukan 23.35 WIB, I Nyoman Wara masih memaparkan pandangan-pandangannya mengenai kinerja KPK. Salah satunya adalah mengenai kerugian negara.  Menurut Nyoman, merujuk pada data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) kerugian negara di tahun 2016 dari kasus korupsi mencapai Rp 6,5 triliun. Sedangkan pengembalian negara hanya sekira Rp 1 trilin. Hal ini pun masih jauh dari harapan mengembalikan uang negara.  "Inilah tantangan ke depan bagaimana KPK tidak lagi fokus terhadap OTT, sehingga bisa fokus menangani kasus-kasus yang bisa merugikan negara dalam jumlah besar. Mislanya kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," ujar Nyoman di hadapan anggota Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9) malam.  Selain itu, Nyoman juga memaparkan konsepnya soal trilogi pemberantasan korupsi. Pertama adalah edukasi, kedua penguatan sistem. Terakhir adalah penindakan.  Dijelaskan Nyoman, soal edukasi dalam pemberantasan korupsi adalah membangun kesadaran penting soal korupsi. Bisa dilakukan melalui pendekatan agama dan juga budaya. Nantinya lewat pendekatan tersebut terus disosialisasikan mengenai korupsi adalah tindakan merugikan negara.  "Jadi menurut saya edukasi ini adalah membangun kesadaran, dan revolusi mental bisa dilaksanakan," katanya.  Kemudian poin kedua, lanjut Nyoman, adalah ‎penguatan sistem. KPK harus terus memantau program penguatan sistem pencegahan tersebut di beberapa lembaga. Nantinya apabila terus dipantau. Maka orang akan berpikir panjang ingin melakukan korupsi.  "Penguatan sistem yang ada perlu di kawal oleh KPK, karena kalau penguatan sistem ini terus ada, maka tidak ada kesempatan orang melakukan korupsi," ungkapnya.  Terakhir yang ketiga menurut Nyoman adalah cara penindakan. Nantinya setelah dua cara itu dilakukan. Barulah mengedepankan tindakan dalam rangka melakukan pencegahan korupsi.  "Jadi penindakan adalah cara terakhir dalam penanganan korupsi," ujarnya.  Sementara itu terkait revisi Undang-Undang KPK, I Nyoman Wara memilih untuk ‎tidak menanggapinya, meskipun fraksi-fraksi di parlemen sudah menyetujui dilakukannya revisi setelah 17 tahun KPK sendiri.  Nyoman mengatakan, pada prinsipnya apabila dirinya sudah menjadi pimpinan KPK. Maka lembaga antirasuah itu harus patuh terhadap UU.  ‎"Mengenai setuju atau tidak setuju. Maka kewajiban selaku pimpinan adalah menjalankan tugas dan kewenangan UU KPK," ujar Nyoman dalam fit and propertest di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9) malam.  Saat ini, menurut Nyoman, ranah mengenai revisi UU tersebut ada di tangan DPR dan juga pemerintah dalam melakukannya. Sehingga, dia menyerahkan keputusan akhirnya kepada pemerintah dan juga DPR.  "Karena kewenangan revisi atau tidak revisi ada di DPR. Kalaupun ada usulan boleh-boleh saja," ungkapnya.  Selain itu, mengenai adanya pandangan bahwa banyak Capim KPK adalah titipan. Nyoman langsung membantah isu itu dengan tegas. Menurut dia mendaftar sebagai Capim KPK ini adalah kemauan pribadinya.  ‎"Soal capim titipan. Saya itu daftar sendiri," katanya.  Nyoman berujar, dirinya ingin membantu pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Sehingga alasan utamannya mendaftar jadi Capim KPK adalah hal tersebut. Dia melihat pencegahan dan pemberantasan korupsi ini bisa terus dilakukan.  "Saya sudah biasa bantu KPK, polisi, kejaksaan, dan mungkin di KPK saya bisa lebih efektif membantu pemerintah dalam penindakan korupsi," pungkasnya.

‎Bantah Dirinya Calon Titipan, Nyoman Paparkan 3 Jurus Lawan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/YENTI-GARNASIH-DI-SELEKSI-KPK-FEDRIK-FERNANDO-TARIGAN-28072019.jpg" alt="Peserta bersiap mengikuti tes psikologi seleksi calon pimpinan KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Tes psikologi Capim KPK periode 2019-2023 tersebut diikuti 104 peserta. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Peserta bersiap mengikuti tes psikologi seleksi calon pimpinan KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Tes psikologi Capim KPK periode 2019-2023 tersebut diikuti 104 peserta. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Kawal Capim KPK meminta Pansel untuk memilih pimpinan KPK berdasarkan sembilan kriteria yang direkomendasikan, seperti penanganan konflik kepentingan di internal KPK dan tidak pernah terkena sanksi hukum etik pada institusinya. Pansel menyebut, pihaknya sudah punya kriteria sendiri dalam proses seleksi Capim KPK.  "Kami dari awal sudah tentukan kriteria ya mulai dari integritas, independesi akuntabilitas dan kemampuan. Itu diambil dari keputusan bersama," kata anggota Pansel Capim KPK, Harkristuti Harkriswono di Pusdiklat Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).  Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia ini menuturkan, pihaknya telah menentukan prosedur serta tahapan seleksi sesuai Undang-Undang. Kendati demikian, dia tetap mengindahkan usulan tersebut.  "Itu adalah sarat yang kami tentukan dan tentu saja ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Masukan teman-teman boleh saja," jelas Harkristuti.  Saat ini, sebanyak 104 Capim KPK  tengah menjalani tes psikologi setelah sebelumnya lolos pada tahap uji kompetensi. Tes psikologi terhadap para Capim KPK itu dilakukan oleh tim dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).  "Tesnya hari ini cuma psikotes saja yang menjadi kewenangannya dari tim psikotes TNI AD. Jadi semua mereka, kita tidak tahu," ujar Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih.  Yenti mengatakan, tes psikologi ini digelar selama enam jam yang meliputi tes kejiwaan dan kepribadian. ‎Yenti mengaku tidak menarget berapa jumlah capim KPK yang akan lolos dalam seleksi tahap ketiga ini.  "Gak ada target, kita hanya tergantung dari hasil psikotes. Harapannya sih mesti ada banyak," ungkap Yenti.  Nantinya, para capim KPK yang lo‎los dalam tes psikologi akan kembali menjalani tahapan seleksi selanjutnya yang meliputi, profile assesment, tes kesehatan jasmani, dan tes wawancara.  Kemudian, Pansel Capim KPK akan menyaring 10 orang untuk kemudian diserahkan namanya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Semoga masih banyak bagus-bagus semua. Tapi gimana pun nanti tetap hanya 10 dari 100‎," ujar Yenti.  Sebelumnya, Koalisi Kawal Capim KPK menyertekan sembilan poin ideal agar Pansel dapat memilih orang yang berintegritas dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pertama, mempunyai visi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kedua memiliki pemahaman penanganan perkara korupsi, ketiga memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia.  Selain itu, keempat tidak mempunyai konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK, kelima terlepas dari kepentingan dan afiliasi dengan partai politik tertentu, keenam memiliki kemampuan komunikasi publik dan antar lembaga yang baik, ketujuh tidak pernah terkena sanksi hukum maupun etik pada masa lalu, kedelapan memiliki keberanian untuk menolak segala upaya pelemahan institusi KPK, kesembilan mempunyai profil dan karakter sesuai dengan nilai dasar dan pedoman perilaku KPK.

Pansel Punya Penilaian Sendiri Dalam Proses Seleksi Capim KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/KPK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK‎) akan habis masa jabatnya pada Desember 2019 ini. Hal ini karena mereka telah empat tahun menjabat sebagai pimpinan lembaga antirasuah. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, saat ini, Pansel KPK sedang melakukan ‎seleksi kepada orang-orang yang bakal menempati jabatan pimpinan lembaga antirasuah selama empat tahun ke depan.  Anggota Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan berpesan kepada Pansel KPK dalam menyeleksi calon untuk bisa mendapatkan orang-orang yang istilahnya setingkat malaikat. Sehingga tidak salah pilih.  "Mudah-mudahan yang dipilih sudah setengah malaikat. ‎Sehingga DPR juga enggak bisa milih setannya lagi," ujar Trimedya dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/7).  ‎Bagi Trimedya, diperlukan orang-orang yang bakal menduduki jabatan di KPK adalah yang terbaik. Sehingga Pansel penyeleksian tersebut harus benar-benar memperhatikan banyak hal.  ‎"Cuma pesan kami yang diberikan ke Komisi III itu sudah yang setengah malaikat. Sehingga presiden bersama kami sudah setengah malaikat, jadi kami tidak mencari yang aneh-aneh lagi yang lain," ungkapnya.  Namun demikian, Ketua Pansel KPK, Yenti Ganarsih tidak setuju mencari orang-orang yang bisa dibilang setengah malaikat ataupun dewa. Hal ini karena Pansel tidak ingin melakukan blunder apabila memilih orang.  ‎"Jadi bukan setengah dewa, setengah malaikat. Kita cari yang manusia biasa saja yang memenuhi kriteria," katanya.  Menurutnya, Pansel takut apabila dipilih orang-orang yang sudah setengah malaikat. Maka akan merasa hebat dan paling benar. Sehingga hal itu nantinya malah menimbulkan arogansi antar para penegak hukum, Kejaksaan Agung dan Polri.  "Karena arogansi-arogansi inilah yang bisa menganggu hubungan organisasi koordinasi kelembagaan. Karena bagaimanapun juga mereka harus memahami, bahwa dalam tangkap tangkap tangan saja memerlukan bantuan kepolisian," ungkapnya.  Yenti mengatakan, yang dipilih Pansel adalah orang yang memahami tentang pemberantasan korupsi, penindakan, dan penuntutan. Sehingga hal itu yang menjadi salah satu kriteria dicarinya calon pimpinan KPK.  ‎"Memahami betul tentang keberadaan kondisi pemberantasan korupsi dan memahami betul fungsi komisoner itu apa. Yaitu pemberantasan, pencegahan, koordinasi, supervisi dan monitoring. Itu kita akan mendalami‎," pungkasnya.  Sekadar informasi, masa jabatan pimpinan KPK diatur dalam UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Dalam pasal 34 UU KPK tersebut disebutkan kalau pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatannya.  Adapun Agus Rahardjo Cs menjabat sebagai pimpinan KPK pada Desember 2015. Mereka akan tuntas menjabat pada akhir tahun 2019 ini.

DPR Ingin Calon Pimpinan KPK Setengah Malaikat, Pansel Tak Setuju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT1-KPK-Di-DPR-eca2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung telah mengirimkan lima orang jaksa untuk mengikuti proses seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Lima nama jaksa aktif tersebut dikirimkan Jaksa Agung M Prasetyo melalui surat Pengusulan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Mengikuti Seleksi Capim KPK dengan nomor surat: B-085/A/Cp.2/07/2019.  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri membenarkan bahwa lembaganya telah mengirimkan surat tersebut ke Pansel Capim KPK. Dia mengharapkan ada jaksa yang lolos seleksi sebagai pimpinan KPK jilid V.  "Iya benar, surat sudah kirim nanti kami lihat hasilnya seperti apa," kata Mukri saat dikonfirmasi, Rabu (3/7).  Lima jaksa aktif yang disodorkan Kejagung yakni, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan, Sugeng Purnomo; Direktur Tata Usaha Negara pada JAMDatun, Johanis Tanak; Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Muhammad Rum; Kapus Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat RI, Ranu Mihardja; Jaksa Koordinator pada JAMPidsus, Supardi.  Sementara itu, Wakil Ketua Pansel Capim KPK, Indriyanto Seno Adji menyampaikan, dua orang komisioner KPK periode 2015-2019 juga kembali mendaftarkan diri untuk menjadi calon pimpinan KPK jilid 5.  "Sampai saat ini sudah ada 191 pendaftar, ada 2 orang komisoner atau pimpinan KPK," ujar Indriyanto.  Selain komisoner KPK, para calon juga banyak berasal dari kalangan advokat dan akademisi. "Advokat ada 43 orang, 40 orang akademisi, 18 orang pihak swasta, 13 orang jaksa dan hakim, 8 orang dari kepolisian, 3 orang auditor, dan sisanya terdiri atas berbagai latar belakang lainnya," tambah Indriyanto.  Namun, ihwal nama-nama atau identitas lengkap calon yang telah mendaftar belum bisa diketahui. "Karena baru secara umum dilihat hanya jumlah atau kuantitas dan asal pekerjaan atau profesinya," jelasnya.

5 Jaksa dan 2 Komisioner Kembali Mengikuti Seleksi Capim KPK