<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pilkada Kota Padang mulai menghangat. Dua pasangan bakal calon sudah "dideklarasikan" oleh partai politik (parpol) pengusung. Mereka terdiri atas mantan legislatif dan calon petahana. Kedua bakal pasangan calon itu adalah Hendri Septa-Hidayat dan Fadly Amran-Maigus Nasir. Pasangan Hendri Septa-Hidayat dapat dikatakan calon petahana, karena Hendri Septa adalah Wali Kota Padang 2018-2023. Sedangkan Hidayat adalah anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024 dari Partai Gerindra. Pasangan ini diusung oleh PAN dan Partai Gerindra. Secara peroleh kursi di DPRD Kota Padang 2024-2029, pasangan ini sudah memenuhi syarat. Gerindra memiliki 7 kursi dan PAN punya 5 kursi. Pasangan petahana ini akan dihadapi oleh pasangan yang tidak asing bagi masyarakat Kota Padang, yaitu Fadly Amran-Maigus Nasir. Fadly Amran adalah wali kota Padang Panjang periode 2018-2023. Selain itu, Fadly Amran saat ini menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Sumbar. Sementara pendampingnya Maigus Nasir, anggota DPRD Sumbar 2019-2024 dari PAN. Pada Pemilu 2024, Maigus Nasir tidak terpilih lagi. Maigus Nasir lebih dikenal sebagai tokoh agama dan syarat dengan pengalamannya di organisasi sosial dan masyarakat. Pernah juga menjadi Ketua Bazda Kota Padang dan sejumlah aktivitas lainnya. Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, Pilkada Kota Padang kurang menarik karena ada dua pasangan yang muncul. Selama ini para politikus di Kota Padang yang disibukkan dengan simulasi kandidat. Bukan mengedepankan gagasan dan ide-ide para calon. "Kurang menarik kalau Pilkada Padang hanya dua pasang saja. Pertarungan lebih kepada sentimen, suka dan tidak suka. Tetapi kalau ada tiga pasang misalnya, mau tidak mau para paslon bakal berusaha membangun ide-ide besar," ujar Arifki Chaniago saat dihubungi JawaPos.com pada Senin (8/7). Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu, dalam Pilkada Kota Padang ini, para kandidat harus mempunyai agenda dan strategi yang jelas dan terukur, akan dibawa kemana Kota Padang ini ke depannya. Kota Padang adalah ibu kota provinsi Sumbar. Padang sejatinya harus jelas dibawa identitasnya. Apakah mau dijadikan sebagai kota pendidikan atau menjadi kota modern yang membawa dampak ekonomi yang besar. "Hingga kni pendekatan para calon belum ada yang mengarah ke sana. Sehingga, Pilkada Padang secara narasi dan ide-ide para calon belum tidak menarik untuk disimak," ungkapnya. Sementara itu, dikutip dari Padang Ekspres, Fadly Amran dan Maigus Nasir melakukan pertemuan di kediaman Fadly Amran pada Minggu (7/7). Keduanya terlibat diskusi tentang masa depan Kota Padang. Fadly Amran mengatakan, Maigus Nasir merupakan sosok yang tepat sebagai calon wakil wali kota untuk menuntaskan kompleksitas masalah di Kota Padang. "Buya Maigus adalah seorang tokoh agama yang disegani, bersahaja, dan sudah menjadi panutan masyarakat Kota Padang," ungkap Fadly seperti dilansir Padang Ekspres. Sementara itu, Maigus Nasir menyatakan kesiapannya untuk membantu Fadly Amran sebagai wakil wali kota jika terpilih. "Saya sangat memahami posisi wakil wali kota dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Insya Allah, saya siap mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan wali kota," tegasnya. Sebelumnya, sebagaimana yang dilansir Padang Ekspres, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade mengatakan, Pilkada lebih mengutamakan sosok. Partai Gerindra mengusung pasangan Hendri Septa-Hidayat. Pasangan itu diklaim sangat dikenal oleh masyarakat Kota Padang. Hendri Septa pernah menjadi Wali Kota Padang, Wakil Wali Kota Padang, dan Anggota DPRD Padang. Dia dianggap sangat memahami masalah kota dan bisa mencarikan solusinya. Hidayat, kata Andre, adalah kader Gerindra yang sudah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbar 1, yaitu Kota Padang. "Hidayat memiliki banyak dukungan dari masyarakat dan telah 10 tahun mengabdikan diri sebagai wakilnya warga Padang di DPRD Sumbar. Sangat paham seluk beluk masalah kota dan apa yang harus diperbuat,&rdquo; kata Andre.

Pilkada Kota Padang mulai menghangat. Dua pasangan bakal calon sudah "dideklarasikan" oleh partai politik (parpol) pengusung.

Pilkada Kota Padang Kurang Seksi, "Jualan" Kandidat Belum Menarik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/ahmad-dhani-2-1327350146.png" alt="Ahmad Dhani" width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Persaingan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) Surabaya tahun ini diprediksi bakal seru. Selain pasangan petahana Eri Cahyadi-Armuji yang dipastikan kembali maju, musisi sekaligus politikus Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo sudah disiapkan untuk meramaikan pemilihan wali kota (pilwali) Surabaya. Nama Dhani dimunculkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kemarin (20/5). Awalnya dia menjawab pertanyaan seputar perkembangan pilkada Jatim. Setelah memastikan akan mengusung Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, Dasco lantas menyebut nama Dhani. &rdquo;Dan juga untuk pilkada Surabaya, Partai Gerindra sedang mempersiapkan Ahmad Dhani untuk maju sebagai calon wali kota,&rdquo; ujar Dasco kepada wartawan di kompleks gedung MPR/DPR RI kemarin. Meski begitu, dia enggan menjelaskan lebih detail persiapan yang dimaksud. Di tempat lain, Sekretaris DPC Partai Gerindra Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan, sejak awal nama Ahmad Dhani menjadi satu di antara beberapa kader internal Gerindra yang masuk penjaringan bakal calon wali kota. Nama tersebut juga sudah menguat di masyarakat. Karena itu, bukan kejutan apabila DPP mengerucutkan rekomendasi pada Dhani. &rdquo;Itu sesuai dengan semangat Partai Gerindra sejak awal untuk tidak membuka pendaftaran secara terbuka. Namun memilih kandidat terbaik dari internal partai,&rdquo; ujarnya. Namun, hingga kemarin petang DPC Gerindra Surabaya belum secara resmi menerima informasi soal rekomendasi untuk Dhani. Keputusan partai bisa saja berubah sesuai dengan dinamika politik di Kota Pahlawan. Termasuk peluang kader lain bisa menggantikan Dhani sebagai kandidat utama. &rdquo;Memang ini masih wacana, namun mudah-mudahan iya. Kami akan siap mendukung bila memang keputusan itu jatuh untuk Ahmad Dhani. Kami siap memenangkannya,&rdquo; tegas Bahtiyar. Keputusan arah dukungan partai akan ditentukan pada rapat pimpinan cabang (rapimcab) yang berlangsung pada Juni atau Juli. &rdquo;Ada nama lain dari kader internal yang juga ikut penjaringan. Misalnya Hadi Dediansyah yang saat ini menjabat di legislatif DPRD Jatim. Incumbent Eri Cahyadi juga masuk perhitungan,&rdquo; paparnya. Sementara itu, saat ini kontestasi Pilwali Surabaya 2024 masih minim calon. Hanya ada satu bakal penantang yang sudah menyatakan siap maju, yakni Arif Fathoni, kader sekaligus ketua DPD Partai Golkar Surabaya. Dia menjadi satu di antara dua nama yang mendapat surat tugas dari Golkar untuk maju ke pilwali bersama Eri Cahyadi. Di sisi lain, pasangan yang diusung PDIP, Eri Cahyadi-Armuji, terus menggalang dukungan ke partai lain. Di luar PDIP, hingga kini sudah ada lima partai yang dilamar untuk mendukung mereka: PKB, PPP, Nasdem, dan Demokrat. &rdquo;Paling tidak kami pernah sowan ke sana untuk mengajak menjadi satu bagian dari membangun Surabaya. Bukan lagi untuk menunjukkan bahwa kami punya kekuatan. Kami ingin melepas bayang-bayang masa lalu yang selalu menunjukkan kekuatan satu dan lainnya,&rdquo; papar Eri. (tyo/lum/gal/c9/fal)

Partai Gerindra menyiapkan musisi sekaligus politikus Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo untuk meramaikan pemilihan wali kota (pilwali) Surabaya.

Gerindra Siapkan Ahmad Dhani Hadapi Calon Petahana di Pilkada Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-30-at-05.40.41.jpeg" alt="Ustad Abdul Somad (UAS) bersama pasangan calon wali kota-wakil wali kota Menda, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi. (for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ustad Abdul Somad (UAS) bersama pasangan calon wali kota-wakil wali kota Menda, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi. (for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kota Medan bersiap menghadapi babak baru pada 9 Desember mendatang. Warga ibu kota Sumatera Utara (Sumut) itu akan memilih pasangan wali kota-wakil wali kota. Dalam menghadapi pesta demokrasi tersebut, <a href="https://www.jawapos.com/tag/ustad-abdul-somad/">Ustad Abdul Somad</a> (UAS) menitip pesan kepada warga Medan.  "Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Ada tiga poin yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Sehebat-hebatnya, sehiruk-pikuknya kampanye sekarang tidak bisa di tempat lapangan, tidak bisa di stadion. Maka tim Akhar-Salman musti ketuk pintu ke pintu, musti bisa mempengaruhi orang sampai tanggal 9 Desember, Rabu pagi musti mencoblos nomor 1, Akhyar - Salman," ujar UAS yang dikutip pada Senin (30/11).  Menurut UAS, pertama adalah pasangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/akhyar-salman/">Akhyar Nasution-Salman Alfarisi</a> bisa mencapai cita-citanya, jika menolong para duafa, anak yatim, fakir miskin, dan hamba-hamba Allah."Ini yang pertama," ucapnya  Kedua, UAS menekankan agar menolak politik uang. Jika pasangan wali kota-wakil wali kota belum duduk saja sudah berani uang haram, maka akan habislah APBD Medan nanti kalau mereka terpilih nanti. Mereka tentunya akan membalikkan modal.  "Sadarkan pada jamaah, jika tak bisa bicara, share video ini. Orang yang mengambil duit haram, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ambil duitnya jangan coblos orangnya, ambil duitnya coblosnya tetap Akhyar-Salman, nomor satu," tegasnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/11/2019/sambangi-kpk-uas-bicara-soal-integritas/">Sambangi KPK, UAS Bicara Soal Integritas</a></li> </ul> Ketiga, UAS mengajak masyarakat Medan untuk melaksanakan salat sunnah wudhu, salat taubat, salat tahajud, salat hajat disertai dengan membacakan surat yasin pada hari pencoblosan. "Doa adalah senjatanya umat muslim. Masih ada sekitar 9 malam lagi, tahajud malam, bangun malam semua tim-tim inti," ajaknya.  Usai memberi motivasi warga Kota Medan, UAS turut mendoakan pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi. Pasangan petahana ini mendapat dukungan penuh dari ulama yang menuntaskan pendidikan S-3 di Omdurman Islamic University, Sudan itu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WicDv42GdSQ

Pilkada Medan 2020, Ustad Abdul Somad Titip Pesan untuk Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Sugianto-Dusun.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Agenda safari politik dalam rangka kampanye pemenangan calon Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran terus berlanjut. Calon nomor urut 02 itu mengunjungi Kabupaten Barito Selatan, tepatnya di Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan (27/10).  Di lokasi tersebut, Sugianto melakukan kampanye dialogis dan tatap muka terbatas. Hal ini karena pandemi Covid-19. Saat berdialog tatap muka dengan masyarakat setempat, ia mengaku banyak mendapat aspirasi. Pasalnya, pasangan Sugianto Sabran-Edy Pratowo dianggap simbol persatuan masyarakat Kalteng.  Sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, salah satu warga yang bernama Judiansyah menilai, pasangan petahana ini sudah membuktikan dirinya dalam membangun Kalteng. Baik ari sisi sarana infrastruktur jalan, pendidikan, dan membangun rumah ibadah seperti masjid, gereja dan sarana ibadah lainnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/10/2020/usai-diganjar-penghargaan-sugianto-janji-bawa-kalteng-makin-berkah/">Usai Diganjar Penghargaan, Sugianto Janji Bawa Kalteng Makin Berkah</a></li> </ul> “Pak Sugianto kami lihat konsen terhadap pembangunan sarana prasaran rumah ibadah. Masjid kami yang runtuh dibantu proses peerbaikannya. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan beliau," ujar Judiansyah.  Sementara itu, Dendi, sebagai perwakilan anak muda berharap, Sugianto bisa terus membangu infrastruktur fisik, terutama membangun sarana olah raga bagi pemuda-pemuda di desa. "Kami kaum muda tentu butuh pra sarana dan saran yang bisa menunjang kegiatan kami," pungkasnya.

Kunjungi Desa Baru, Anak Muda Minta Sugianto Bangun Sarana Olah Raga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Abhan-Miftahulhayat.jpg" alt="Ketua Bawaslu Abhan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Abhan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ulah calon kepala daerah unsur petahana (incumbent) yang memanfaatkan kedudukannya demi pemenangan pilkada masih saja terjadi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, sudah ada enam petahana yang terbukti melanggar ketentuan dan telah direkomendasikan untuk didiskualifikasi.  Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Abhan saat menghadiri pembekalan pasangan calon (paslon) kepala daerah kemarin (20/10). Keenam petahana yang masuk rekom Bawaslu berasal dari Banggai, Pegunungan Bintang, Ogan Ilir, Halmahera Utara, Gorontalo, dan Kaur.  Abhan mengatakan, rekomendasi sanksi diskualifikasi disebabkan pelanggaran yang dilakukan petahana memenuhi unsur sanksi administrasi yang diatur dalam pasal 71 UU Pilkada. ”Ada yang mutasi. Ada yang penyalahgunaan wewenang melakukan tindakan atau perbuatan yang menguntungkan petahana,” ujarnya.  Dalam pasal 71 UU Pilkada, lanjut Abhan, ada tiga hal yang ”haram” dilakukan seorang incumbent. Pertama melakukan kebijakan yang memihak, kedua melakukan mutasi pejabat tanpa persetujuan menteri dalam negeri, serta ketiga menggulirkan program atau kegiatan yang menguntungkan pihaknya. Dari keenam kasus, tiga petahana terbukti melanggar larangan mutasi, sedangkan lainnya melakukan kebijakan atau program yang menguntungkan dirinya. ”Ada beberapa daerah yang sudah kami temukan terkait adanya pelanggaran mengenai politisasi bantuan Covid,” ucapnya.  Terkait prosesnya, lanjut Abhan, enam rekomendasi tersebut telah disampaikan jajaran Bawaslu ke KPU daerah masing-masing. Sejauh ini sudah ada satu yang ditindaklanjuti, yakni kasus di Ogan Ilir. Bagi paslon yang didiskualifikasi, masih ada kans untuk melakukan gugatan melalui pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN).  Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung kebijakan tegas yang diambil Bawaslu. Dia mengingatkan, mutasi dilarang dilakukan sejak enam bulan sebelum penetapan paslon. Menurut Tito, hanya ada tiga kondisi yang dikecualikan kebijakan mutasi. ”Pertama kalau jabatan benar-benar kosong, kedua pejabat ditahan karena kasus hukum, ketiga kalau pejabat wafat,” ujarnya. Dia meminta paslon yang didiskualifikasi memanfaatkan prosedur lewat PTTUN dan tidak melakukan protes anarkistis.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/10/2020/plt-bupati-bawaslu-jember-tutup-foto-cabup-petahana-di-ambulans-desa/">Plt Bupati-Bawaslu Jember Tutup Foto Cabup Petahana di Ambulans Desa</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/10/2020/bawaslu-petahana-berpotensi-memobilisasi-asn-di-pilkada-serentak/">Bawaslu: Petahana Berpotensi Memobilisasi ASN di Pilkada Serentak</a></li> </ul> Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengendus adanya pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 untuk pemenangan petahana di sejumlah daerah. Dia memaparkan, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 58 daerah mengalokasikan 40 persen lebih anggaran Covid-19 untuk jaring pengaman sosial (JPS) atau bansos. Kemudian, 31 daerah mengalokasikan anggaran JPS di atas 50 persen. Lalu 6 daerah sampai 75 persen untuk bansos. ”Bahkan, ada satu daerah yang mengalokasikan 100 persen dana penanganan Covid-19 untuk bansos,” ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qWs0upAY2WI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Bawaslu Rekom Enam Petahana Didiskualifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/DSCF4983-1.jpg" alt="Anggota Bawaslu Jember Andika Firmansyah menutup foto cabup petahana yang menempel di ambulans desa disaksikan Plt Bupati Jember Abdul Muqief Arief dan Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi di depan Kantor Pemkab Jember, Sabtu (3/10) sore. Zumrotun Solichah/A" width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu Jember Andika Firmansyah menutup foto cabup petahana yang menempel di ambulans desa disaksikan Plt Bupati Jember Abdul Muqief Arief dan Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi di depan Kantor Pemkab Jember, Sabtu (3/10) sore. Zumrotun Solichah/A</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaksana tugas Bupati Jember Abdul Muqit Arief bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember menutup foto calon bupati petahana Faida yang menempel di fasilitas negara. Di antaranya di ambulans desa yang tersebar di 248 desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur.  Sebanyak 30 ambulans desa dikumpulkan di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Sabtu (3/10) sore, Bawaslu menutup foto cabup petahana Faida yang disaksikan forum komunikasi pimpinan daerah setempat.  ”Seperti diketahui bersama bahwa awal memasuki masa kampanye itu yang menjadi sorotan masyarakat adalah ambulans desa dan fasilitas-fasilitas pemerintahan,” kata Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief seperti dilansir dari Antara di Jember.  Menurut dia, Pemkab Jember sudah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memastikan gambar-gambar mana yang tidak masuk sebagai alat peraga kampanye dan harus ditertibkan.  ”Kami sudah melakukan penutupan gambar cabup petahana sesuai dengan saran Bawaslu Jember dan penutupan harus dilakukan secara bertahap. Insya Allah bisa selesai dalam waktu tiga hari,” tutur Abdul Muqit Arief.  Dia menjelaskan, penutupan foto petahana tidak hanya dilakukan di ambulans desa, tetapi juga di fasilitas milik negara lain yang memuat gambar cabup petahana seperti bus perpustakaan.  Sementara itu, anggota Bawaslu Jember Andika Firmansyah mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Pemkab Jember untuk menertibkan gambar cabup petahana yang masih menempel di fasilitas negara selama masa kampanye Pilkada Jember. ”Kami terus melakukan pengawasan untuk menertibkan gambar-gambar cabup petahana yang berada di fasilitas negara, sehingga tidak hanya di ambulans desa, tetapi juga lembaga pendidikan seperti di sekolah-sekolah,” terang Andika Firmansyah.  Dia menjelaskan, kepala daerah yang berstatus cabup petahana dilarang memasang alat peraga kampanye dengan menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye. Salah satunya foto Faida di ambulans desa.  ”Kami tidak langsung menertibkan, namun mengirimkan surat kepada Plt Bupati Jember Abdul Muqiet Arief dengan meminta agar gambar atau foto petahana segera ditutup,” ujar Andika Firmansyah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=w586ouM0R4U&ab_channel=jawapostvofficial

Plt Bupati-Bawaslu Jember Tutup Foto Cabup Petahana di Ambulans Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-16-at-15.29.50.jpg" alt="Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka. Bawaslu Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka. Bawaslu Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta petahana (Bupati Jember Faida) mencopot gambar citra dirinya yang menempel di sejumlah fasilitas negara sebelum dilakukan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Jember 2020.  ”Kami sudah mengingatkan agar petahana segera membersihkan gambar citra dirinya dari ruang publik atau fasilitas milik negara, sebelum penetapan pasangan calon pada 23 September,” kata Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka seperti dilansir dari Antara di Jember, Rabu (16/9).  Menurut dia, banyak gambar citra diri petahana yang masih terlihat di ambulans desa dan kendaraan lain milik Pemkab Jember, serta di sejumlah fasilitas umum. Sehingga, pihaknya mengimbau petahana untuk segera membersihkannya.  ”Kami akan melakukan tindakan tegas, apabila setelah penetapan pasangan calon masih terlihat gambar citra diri petahana menempel di sejumlah fasilitas umum dan ruang publik,” tutur Imam Thobrony Pusaka.  Dia mengatakan, Bawaslu Jember akan melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian untuk melakukan penertiban gambar petahana di sejumlah fasilitas negara dan ruang publik.  ”Kami imbau masyarakat tidak melakukan penertiban sendiri terkait dengan gambar petahana yang terpasang di sejumlah fasilitas negara karena dikhawatirkan ada pihak yang melaporkan kasus perusakan, sehingga pihak berwenang yang akan menertibkan,” kata Imam Thobrony Pusaka.  Sementara Wakil Ketua Pansus Pilkada Jember Ahmad Halim mengatakan, Bawaslu harus bertindak tegas agar petahana tidak menggunakan sejumlah fasilitas negara saat kampanye nanti.  ”Semua gambar petahana di ruang publik dan fasilitas negara harus benar-benar bersih, agar pilkada berjalan fair dan tidak ada kecurangan menggunakan fasilitas negara oleh petahana,” ucap Ahmad Halim.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lE4szea3aPk

Bawaslu Jember Minta Petahana Copot Gambarnya di Fasilitas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ketua-kpu-semarang-1-1.jpg" alt="Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom. I.C.Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom. I.C.Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua KPU Kota Semarang Henri Casandra Gultom memastikan tidak ada kandidat yang mendaftar dalam perpanjangan pendaftaran bakal calon Wali Kota dan Wakil Wakil Kota Semarang dalam Pilkada 2020 yang ditutup pada Minggu (13/9) pukul 24.00 WIB.  ”Sampai penutupan batas akhir perpanjangan pendaftaran tidak ada lagi yang mendaftar,” kata Henry seperti dilansir dari Antara di Semarang, pada Senin (14/9).  KPU Kota Semarang membuka perpanjangan pendaftaran peserta Pilkada 2020 mulai 10 hingga 13 September di salah satu ruangan di Hotel Patra Jasa Semarang. Dengan penutupan pendaftaran tersebut, kata dia, agenda selanjutnya yang akan dilaksanakan yakni pemeriksaan kesehatan dan penelitian berkas bakal calon.  ”Pemeriksaan kesehatan bakal calon yang sudah mendaftar sendiri dilaksanakan di Rumas Sakit Kariadi Semarang,” kata Henry.  Sebelumnya, dalam masa pendaftaran 4 hingga 6 September, hanya satu bakal calon yang mendaftar, yaitu pasangan petahana Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi-Hevearita F.Rahayu.  Pasangan tersebut diusung sembilan partai politik penghuni DPRD Kota Semarang serta lima partai politik nonparlemen. Sembilan partai politik penghuni DPRD Kota Semarang tersebut, yakni PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra, PAN, Partai NasDem, dan PSI. Adapun lima partai pendukung pasangan itu, yakni PKPI, Partai Hanura, Partai Berkarya, PBB, Partai Gelora, dan PPP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SbVTmOyu1-w

Perpanjangan Pendaftaran Pilkada Kota Semarang tanpa Pendaftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/terjerat-narkoba-andi-arief-mundur-dari-wasekjen-partai-demokrat_m_.jpg" alt="Partai Demokrat - MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Partai Demokrat - MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat didorong mengusung calon petahana untuk sejumlah pada Pilkada 2020. Begitu juga untuk sejumlah daerah di Provinsi Papua.  Ilal Ferhard selaku kuasa hukum Yermias Bisai mengklaim kliennya masih pantas untuk bertarung di Pilkada Serentak 2020. Apalagi berstatus sebagai calon petahana.  “Klien kami merupakan figur kuat di Waropen dan punya pendukung yang sangat loyal. Pencalonan Yermias Bisai dalam Pilkada 2020 menjadi penentu kemenangan Partai Demokrat di Papua pada Pemilu 2024,” ujar Ilal di Jakarta dalam keterangan persnya Selasa (25/8).  Yermias Bisai saat ini masih menjabat sebagai bupati Waropen. Pada Maret lalu Yermias Bisai baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua dalam kasus dugaan gratifikasi. Disinyalir gratifikasi dengan total Rp 19 miliar itu diterima sejak 2010 lalu.  Menurut Ilal Ferhard, kasus hukum yang menjerat kliennya sarat kepentingan politik. “Ini yang menjadi tersangka hanya klien saya sebagai penerima. Pemberinya tidak ada," ujar Ilal. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/08/2020/eks-bendum-demokrat-nazaruddin-dinyatakan-bebas-murni/">Eks Bendum Demokrat Nazaruddin Dinyatakan Bebas Murni</a></li> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/08/2020/demokrat-serahkan-data-kepengurusan-baru-ke-kpu/">Demokrat Serahkan Data Kepengurusan Baru ke KPU</a></li> </ul> Sebelumnya, Sekretaris Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakuman menyatakan bahwa untuk Pilkada Kabupaten Waropen Partai Demokrat sudah menetapkan calon yang diusung. Hanya saja surat keputusan (SK) tersebut belum diserahkan kepada calon bersangkutan.  Adapun calon yang diusung adalah Yermias yang juga calon petahana di Waropen. Menurut Kamhar, status tersangka yang menjerat Yermias saat ini tak menghilangkan hak politiknya untuk maju pada kontestasi Pilkada.  Sementara itu, Plh Ketua Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak mengatakan, pihaknya lebih mengutamakan calon petahana untuk diusung di Pilkada 2020. Adapun di Papua saat ini terdapat 11 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada. Tetapi SK rekomendasi yang sudah diserahkan baru untuk empat daerah. Yakni, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Waropen dan Mamberamo Raya.

Partai Demokrat Prioritaskan Calon Petahana untuk Pilkada di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ciayumajakuning-masih-dikuasai-calon-petahana_m_224353.jpeg" alt="ILUSTRASI: Detik-detik hitung cepat internal dari pasangan Calon Wali Kota-Calon Wakil Wali Kota Cirebon Azis-Eti." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Detik-detik hitung cepat internal dari pasangan Calon Wali Kota-Calon Wakil Wali Kota Cirebon Azis-Eti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat daerah di Jawa Barat (Jabar) turut menggelar Pilkada Serentak pada 27 Juni lalu. Adalah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Hasilnya, calon petahanan meraih keunggulan di wilayah Ciayumajakuning. Berdasarkan hasil hitung cepat formulir C1 oleh masing-masing internal tim pemenangan, calon petahana di empat daerah tersebut kembali meraih suara terbanyak. Nashrudin Azis (Kota Cirebon) unggul 51,07 persen, Sunjaya Purwadisastra (Kabupaten Cirebon) meraih 31,36 persen, Karna Sobahi (Majalengka) 46 persen, dan Acep Purnama (Kuningan) 41 persen. Keunggulan mereka menyusul kemenangan calon petahana saat pilkada di Kabupaten Indramayu pada 9 Desember 2015. Dengan hasil 55,31 persen suara pemilih. Pengamat politik IAIN Syekh Nurjati Cirebon Wahyono Annajih mengutarakan, kekuatan petahana dalam bursa pilkada memiliki kans kuat meraih kembali tampuk tertinggi kekuasaan di daerah. Banyak faktor yang mendorong calon petahana mendulang perolehan suara terbanyak. Antara lain, calon petahana memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengendalikan instrumen lembaga eksekutif. Apalagi jika calon petahana itu masih punya kesempatan waktu sisa jabatan. Sehingga para birokrat merasa terancam dengan posisinya di pemerintahan. "Calon petahana punya akses leluasa untuk menggerakkan birokrasi saat masih punya waktu sisa menjabat. Belum lagi ada semacam utang budi dari pejabat kepada kepala daerah yang sedang mencalonkan," kata Wahyono di Kampus IAIN Cirebon, Senin (2/7). Calon petahana juga memiliki modal politik dan sosial yang cukup untuk memperkuat basis dukungan hingga akar rumput. Misalkan saat menjabat, bupati/wali kota bersangkutan memberikan kebijakan seperti proyek atau program sebagai kontrak politik dengan pihak-pihak tertentu. "Calon petahana lebih diunggulkan dalam hal kontrak politik bagi-bagi jatah kekuasaan atau program pemerintah. Jadi kalau mencalonkan lagi, sudah terbentuk basis-basis dukungan dari hasil kerja-kerja kontrak politik itu," papar Wahyono.

Ciayumajakuning Masih Dikuasai Calon Petahana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#calon petahana

Berita Terkini