<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/02/bacawagub-264120699.jpg" alt="Bakal Calon Wakil Gubernur Jakarta Kun Wardana. (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bakal Calon Wakil Gubernur Jakarta Kun Wardana. (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; KPU DKI Jakarta membantah akan meloloskan calon gubernur jalur perseorangan di Pilkada Jakarta 2024, hanya demi mencegah terjadinya calon tunggal melawan kotak kosong. Saat ini, ada bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang maju lewat jalur perseorangan, yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardana. &ldquo;Kita belum menetapkan tapi sudah ada isu seperti itu (meloloskan Dharma-Kun),&rdquo; ujar Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari kepada wartawan, Selasa (13/8). Dia memastikan bahwa bilapun Dharma-Kun lolos menjadi Cagub-Cawagub Jakarta, KPU DKI Jakarta telah melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Astri mengatakan, selama proses verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, KPU bekerja dengan berbagai pihak sesuai ketentuan. Mulai dari pengumpulan data pendukung, verifikasi administrasi, hingga verifikasi factual. Peoses rekapitulasi dukungan juga dilakukan secara berjenjang. Mulai dari tingkat kecamatan, lalu naik ke kabupaten/kota, dan terakhir di tingkat provinsi.&nbsp; &ldquo;Di proses tersebut, kita tidak bisa bekerja sendiri. Karena ada banyak pihak yang terlibat di dalam situ sehingga bisa saling cross check atau memberikan masukan,&rdquo; ucap Astri.&nbsp; &ldquo;Jadi, kalau tadi dibilang akan meloloskan, kita malah enggak tahu kita akan meloloskan atau tidak. Karena penetapan sendiri baru nanti 19 Agustus,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; Saat ini, Ridwan Kamil yang santer akan diusung Koalisi Indonesia Maju disebut-sebut bakal menjadi calon Tunggal di Pilkada Jakarta. Itu setelah rencana pencalonan Anies Baswedan oleh PKS semakin tidak pasti. Bila itu terjadi, masih ada peluang Pilkada Jakarta diikuti minimal dua paslon. Yakni bila paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur perseorangan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU DKI Jakarta. &nbsp;

KPU DKI Jakarta menyatakan penetapan lolos tidaknya calon perseorangan maju di Pilkada Jakarta 2024 akan dilakukan pada 19 Agustus.

Bantah Isu Loloskan Calon Perseorangan Demi Cegah Calon Tunggal Pilkada Jakarta, KPU DKI: Penetapan Nanti 19 Agustus   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/pilkada-ilustrasi_1-173745944.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memastikan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di wilayah itu tanpa diikuti pasangan calon dari jalur perseorangan atau independen. Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido&nbsp;di Cikarang, mengatakan hingga batas akhir penyerahan syarat&nbsp;dukungan pasangan bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan, hanya ada satu pasangan calon yang menyerahkan. "Ada satu pasangan bakal calon jalur perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan, namun mereka tidak memenuhi syarat dan tahapan penyerahan berkas dukungan sudah berakhir," kata Ali Rido,&nbsp;Senin, (13/5). Dia mengatakan berdasarkan ketentuan surat edaran nomor 304/PL.02.2-PU/3216/2024 tentang penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2024 disebutkan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan. "Syarat dukungan, yakni jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan," katanya. Persyaratan dukungan dimaksud sebagaimana diperkuat melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 25 Tahu &nbsp;2024 meliputi syarat jumlah dukungan berikut persebaran dukungan minimal sebanyak 143.014 pendukung di 12 dari total 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Kemudian menyangkut batas waktu dan tempat penyerahan dokumen persyaratan minimal dukungan, yakni pada 8 hingga 11 Mei 2024 mulai pukul 08.00-16.00 WIB serta 12 Mei 2024 sejak 08.00-23.59 WIB di Kantor KPU Kabupaten Bekasi. "Kemungkinan besar dapat dipastikan tidak ada calon peserta Pilkada Kabupaten Bekasi 2024 dari jalur perseorangan. Ada pendaftar, namun tidak memenuhi persyaratan minimal dukungan," ucapnya. Sehari sebelumnya, pasangan bakal calon dari jalur perseorangan, yakni Asep Saepulloh-Maria Ulfah&nbsp;mendatangi Kantor KPU Kabupaten Bekasi pada Minggu (12/5) pukul 23.30 WIB dengan membawa syarat dukungan. Koordinator&nbsp;Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Hasan Badriawan menerima dokumen dimaksud secara fisik dan langsung melakukan verifikasi. "Kami verifikasi dulu, jika tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan lagi dan sudah tidak ada lagi perbaikan," katanya. Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi Khoirudin menyatakan lembaganya&nbsp;terus melakukan pengawasan melekat terhadap penyerahan dokumen dukungan pasangan bakal calon perseorangan. "Kami sifatnya melakukan pengawasan melekat. Apa yang kita lakukan dalam rangka penyerahan dokumen yang diserahkan oleh calon perseorangan dan yang mendaftarkan hanya satu pasangan. Namun, satu pasangan ini juga masih dalam proses penghitungan klaim dari syarat dukungan, dibuktikan dengan validasi KTP yang disampaikan ke KPU," kata dia.

Ada satu pasangan bakal calon jalur perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan, namun mereka tidak memenuhi syarat dan dianggpa gagal.

Pilkada Kabupaten Bekasi 2024 Dipastikan Tanpa Calon Perseorangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/pilkada-ilustrasi_1-173745944.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan pembukaan pendaftaran calon perseorangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, minimal harus mempersiapkan paling sedikit 6,5 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT). Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Jawa Timur Choirul Umam mengatakan, jumlah dukungan calon perseorangan mengacu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 10 Tahun 2016. &rdquo;Ketentuannya jumlah penduduk lebih dari 12 juta itu, persentase jumlah dukungan 6,5 persen,&rdquo; ucap Choirul Umam seperti dilansir dari Antara. Jumlah DPT di Jawa Timur 31.402.838 jiwa. Artinya dengan 6,5 persen, calon perseorangan untuk Pilkada Jawa Timur minimal mengumpulkan 2.041.185 dukungan. Dua juta lebih dukungan itu juga harus tersebar secara merata di 20 dari 38 wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur. "Nanti di kota yang penduduknya tidak banyak tidak apa-apa, seperti Madiun, Mojokerto, Probolinggo. Kemudian sisinya kabupaten boleh, jumlah dukungannya 50+1 dari 38 kabupaten/kota,&rdquo; ujar Choirul Umam. Syarat dukungan yang sudah terkumpul itu kemudian dicantumkan di dalam formulir B.1KWK atau dokumen memuat persetujuan pemberian dukungan. Dukungan bagi calon perseorangan tersebut ditunjukkan dengan bukti KTP. Dia menjelaskan, formulir B.1KWK nanti diunggah secara daring melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon). &rdquo;Ada dokumen lain yang diisi karena menyangkut identitas, seperti nomor telepon, dan alamat email pendukung. Tujuannya verifikasi faktual,&rdquo; terang Choirul Umam. Selain itu, dokumen lain yang diunggah secara daring, salah satunya adalah ijazah calon perseorangan. Mekanisme itu juga berlaku bagi calon perseorangan untuk pilkada tingkat kabupaten/kota. &rdquo;Kalau 2024 ada metode less paper, sehingga dokumen yang diserahkan mengupayakan mengurangi penggunaan kertas,&rdquo; jelas Choirul Umam. Pembukaan tahap pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan dimulai 5 Mei hingga penetapan 19 Agustus. &rdquo;Kalau penghitungan DPT kemungkinan masih Juni awal atau pertengahan,&rdquo; kata Choirul Umam. KPU RI telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahap dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Dalam ketentuan itu, disebutkan bahwa pada periode 27 Februari-16 November 2024 merupakan masa pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, dilanjutkan pada 24 April-31 Mei untuk penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. Kemudian, 5 Mei-19 Agustus, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, 31 Mei-23 September pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, dan 24-26 Agustus pengumuman pendaftaran pasangan calon. Pada 27-29 Agustus dilakukan pendaftaran pasangan calon, 27 Agustus-21 September penelitian persyaratan calon, 22 September penetapan pasangan calon, 25 September-23 November pelaksanaan kampanye, dan 27 November pelaksanaan pemungutan suara. Sementara itu, pada 27 November-16 Desember penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

KPU Jatim menyatakan pembukaan pendaftaran calon perseorangan Pilkada 2024, minimal harus mempersiapkan paling sedikit 6,5 persen dari DPT

Kandidat Perseorangan Pilkada Jatim Sedikitnya 6,5 Persen Dukungan DPT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/1699003390646-01-1835963392.jpg" alt="Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau Ferry Muliadi Manalu." width="100%">
<figcaption>Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau Ferry Muliadi Manalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menyatakan, bakal calon perseorangan yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 wajib mengantongi sekitar 150 ribu dukungan. Itu dibuktikan dalam bentuk fotokopi kartu tanda penduduk. Jumlah tersebut merupakan 10 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) Provinsi Kepulauan Riau terakhir pada Pemilu 2024 yang berjumlah 1.500.974 orang. &rdquo;Ketentuan ini sudah baku, sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,&rdquo; kata anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)&nbsp;Ferry Muliadi Manalu seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Ferry menjelaskan, KPU Kepri akan&nbsp;membuka pendaftaran pengumpulan syarat dukungan KTP bagi bakal calon gubernur jalur perseorangan pada 5 sampai 19 Mei. Setelah itu dilanjutkan verifikasi. Jika memenuhi syarat formal dukungan KTP, bakal calon perseorangan bisa mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Kepri bersama bakal calon lain yang diusung partai politik. &rdquo;Pendaftaran bakal calon gubernur/wakil gubernur Kepri dibuka pada 24 hingga 26 Agustus,&rdquo; tambah&nbsp;Ferry. Oleh karena itu, Ferry mengajak tokoh masyarakat atau individu yang berkeinginan maju pada&nbsp;Pilkada&nbsp;Kepri 2024 lewat jalur perseorangan untuk&nbsp;mulai mempersiapkan diri dengan mengumpulkan syarat dukungan fotokopi KTP disertai nama lengkap, nomor kontak,&nbsp;dan telekonferensi, untuk kebutuhan verifikasi faktual KPU. Ferry menambahkan, saat ini KPU Kepri sudah memasuki tahap sosialisasi Pilkada 2024 yang dimulai 27 Februari. Selain itu, dia menambahkan, KPU Kepri juga telah membuka pendaftaran lembaga pemantau untuk Pilkada 2024 mulai 27 Februari hingga 16 November. Pemantau pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat hingga badan hukum yang ingin memantau pelaksanaan Pilkada 2024. &rdquo;Lembaga tersebut harus mendapat sertifikasi saat melakukan tugasnya. Bagi siapa pun mau daftar pemantau pemilu, silakan daftar ke KPU Kepri,&rdquo; ucap Ferry Muliadi Manalu. Menurut Ferry,&nbsp;KPU Kepri juga masih menunggu regulasi tentang pencalonan Pilkada 2024 dari KPU RI. Sebab, sampai saat&nbsp;ini masih mengacu PKPU Nomor 3 Tahun 2017. &rdquo;Biasanya setiap pilkada, ada PKPU terbaru,&rdquo; terang Ferry Muliadi Manalu.

KPU Kepri menyatakan, bakal calon perseorangan yang maju pada Pilkada 2024 wajib kantongi sekitar 150 ribu dukungan foto kopi KTP

Calon Perseorangan Pilkada Kepri Wajib Kantongi 150 Ribu Dukungan KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/20200709_133612-1.jpg" alt="Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Rian Ernest-Yusiani menyampaikan pamit dari Pilkada Batam. Naim/Antara" width="100%">
<figcaption>Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Rian Ernest-Yusiani menyampaikan pamit dari Pilkada Batam. Naim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dari jalur perseorangan Rian Ernest-Yusiani, batal maju dalam pilkada setempat. Jumlah dukungan masyarakat kepada pasangan itu masih tidak cukup memenuhi syarat KPU Batam.  ”Kami pamit seraya mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman,” kata Rian Ernest didampingi Yusiani seperti dilansir dari Antara di Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis (9/7).  Berdasar pantauan sukarelawan di lapangan, lanjut Rian, sekitar 70 persen pendukung tidak dapat ditemui petugas verifikasi faktual KPU karena pindah rumah dan berbagai alasan lainnya.  ”Kami pun terus memantau perkembangan laporan harian dari para sukarelawan kami yang mengawasi verifikasi faktual. Setelah kami mengamati secara saksama dan berdiskusi mendalam, sampai pada kesimpulan bahwa kami belum meraih tiket Batam jalur independen,” tutur Rian.  Dia menyatakan, telah berjuang sekuat tenaga bersama warga Batam dan semua sukarelawan Batam Baru mengumpulkan dukungan. ”Namun, melihat realita di Iapangan, kami harus mengakui bahwa jalan dan perjuangan kami telah usai. Inilah hasil terbaik kami,” ucap Rian.  Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Batam serta sukarelawan Batam Baru yang telah bergerak. ”Kami berharap semangat Batam Baru dapat diteruskan. Janganlah pernah lupa, warga Batam sendiri kunci perbaikan Kota Batam,” kata Rian.  Dia juga menyampaikan apresiasi kepada KPU bersama Bawaslu Kota Batam beserta seluruh petugas yang bekerja di lapangan. Ernest menilai, penyelenggara pemilu telah bekerja dengan profesionaI dan berintegritas, juga jajaran Polresta Barelang yang telah menjaga keamanan di Batam. ”Kami mendoakan kepada seluruh kandidat dari partai politik yang akan bertanding di pilkada nanti agar dapat menjalani seluruh tahap pilkada secara aman dan Iancar,” papar Rian.  Dia yakin siapa pun yang terpilih dalam pilkada nanti adalah pilihan terbaik warga Batam yang akan membawa kebaikan bagi kota serta warga.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IuNQisNiKjs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XESbpNaGQuA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=stALfR9D_RA

Dukungan Tak Cukup, Rian Ernest Batal Maju Pilkada Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Pilkada-2020.jpg" alt="Pilkada 2020" width="100%">
<figcaption>Pilkada 2020</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan menemukan data yang anomali. Jajaran KPU di berbagai daerah mendapati data dukungan yang disetorkan bapaslon berasal dari e-KTP aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, bahkan milik penyelenggara pemilu.  Salinan e-KTP milik anggota KPU Kabupaten Solok Selatan Andi Andrawan Putra, misalnya, ditemukan dalam berkas dukungan bapaslon perseorangan. Kemudian, di Lombok, e-KTP milik PNS hingga TNI/Polri juga ditemukan dalam berkas permohonan calon perseorangan.  Padahal, sebagaimana aturan, PNS dan TNI/Polri diwajibkan untuk netral sehingga tidak diperbolehkan memberikan dukungan secara terbuka. Hal yang sama berlaku bagi penyelenggara pemilu.  Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, fenomena tersebut menjadi persoalan laten. Dalam pilkada sebelumnya, data dukungan yang anomali itu juga ditemukan dalam berkas milik bapaslon perseorangan. ”Seingat saya, dalam Pilgub Banten 2017 lalu juga terjadi hal serupa,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (10/3).  Terkait adanya fakta salinan e-KTP milik penyelenggara pemilu di berkas dukungan bapaslon perseorangan, mantan ketua Bawaslu Banten itu meminta publik tidak terburu-buru berpersepsi. Sebab, berdasar pengalaman selama ini, ada banyak bapaslon yang mengambil jalan pintas dalam memperoleh bukti dukungan. ”Biar mudah dan cepat, ada yang mencari salinan e-KTP dari perusahaan kredit sepeda motor, koperasi simpan pinjam, dan sebagainya,” imbuhnya.  Mengumpulkan bukti dukungan bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan memang tidak mudah. Di level provinsi, bapaslon harus mengumpulkan salinan e-KTP sebanyak 10 persen untuk jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di bawah 2 juta; 8,5 persen untuk DPT 2–6 juta; 7,5 persen untuk DPT 6–12 juta; dan 6,5 persen untuk DPT lebih dari 12 juta.  Di level kabupaten/kota, bukti dukungan yang harus dikumpulkan juga tidak sedikit. Yakni, salinan e-KTP seba-nyak 10 persen untuk jumlah DPT di bawah 250 ribu; 8,5 persen untuk jumlah DPT 250 ribu sampai 500 ribu; 7,5 persen untuk jumlah DPT 500 ribu sampai 1 juta; dan 6,5 persen untuk jumlah DPT di atas 1 juta.  Lantas, bagaimana status dukungan dari salinan e-KTP anomali itu? Untuk sementara, kata Pram, data tersebut dinyatakan memenuhi syarat (MS). Namun, hasil akhirnya bergantung proses verifikasi faktual. Pasalnya, dengan sistem e-KTP saat ini yang berlaku seumur hidup, bisa saja statusnya telah berubah.  ”E-KTP itu sekarang berlaku seumur hidup. Jika e-KTP-nya dibuat saat berstatus TNI/Polri/PNS, setelah pensiun, maka status di e-KTP tidak otomatis ikut berubah,’’ tuturnya.  Untuk itu, saat verifikasi faktual dilakukan, akan dipastikan ulang. Jika fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemilik data dalam e-KTP itu sudah bukan PNS/TNI/Polri, bukti dukungan memenuhi syarat. Tapi, jika masih aktif, data dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).  Yang tidak kalah penting juga harus dipastikan, apakah e-KTP tersebut benar-benar diserahkan atau malah dicatut.

Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan, Ditemukan Salinan E-KTP ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Pilkada-2020.jpg" alt="Pilkada 2020" width="100%">
<figcaption>Pilkada 2020</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah telah menuntaskan pengecekan awal berkas bakal calon perseorangan (bapaslon) pada Rabu malam (26/2). Dari semua berkas yang diterima, ada 149 bapaslon yang masuk ke tahap verifikasi administrasi.  Mereka adalah 2 bapaslon pilgub dari jalur perseorangan di Sumatera Barat dan Kalimantan Utara serta 147 bapaslon jalur perseorangan bupati/wali kota di 104 kabupaten/kota.  Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menyatakan, setelah menyelesaikan tahap pengecekan, bapaslon yang memenuhi syarat akan melalui tahap verifikasi administrasi. Untuk bapaslon perseorangan gubernur, verifikasi administrasi sudah dimulai 24 Februari lalu.  ’’Kabupaten/kota memulai verifikasi administrasi pada 27 Februari sampai 25 Maret 2020,’’ ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (27/2).  Evi menjelaskan, dalam tahap verifikasi, ada sejumlah hal yang akan dilihat validasinya. Pertama, mencocokkan kesesuaian data berkas para pendukung. Mulai nomor induk kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, serta tempat dan tanggal lahir. Pencocokan dilakukan dengan membandingkan data pada formulir model B.1-KWK perseorangan dengan fotokopi e-KTP atau surat keterangan.  Kedua, verifikasi kesesuaian antara formulir model B.1-KWK perseorangan dengan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).  Ketiga, verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dan daerah pemilihan. Selanjutnya, verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS dan verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan. ’’Terakhir dilakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap bakal pasangan calon perseorangan,’’ terang Evi.  Bagi bapaslon yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, berkasnya akan dibawa ke tahap verifikasi faktual. Untuk bapaslon yang tidak lolos verifikasi administrasi, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).  Sementara itu, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan telah mendengar adanya bapaslon jalur perseorangan yang menyiapkan gugatan ke Bawaslu. Salah satunya dari Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.  Menurut dia, yang bisa menjadi objek sengketa adalah berita acara yang dikeluarkan KPU. Sebab, dalam tahap prapendaftaran, KPU belum mengeluarkan surat keputusan (SK). ’’Kalau berita acara ada, bisa diajukan sengketa. Kami tunggu juga ada beberapa kasus pendaftaran yang ditolak.”  Soal keberatan yang disampaikan bapaslon, Bagja menyebutkan, rata-rata yang dikeluhkan adalah sistem informasi pencalonan (silon). Fasilitas yang disediakan untuk input data bukti dukungan itu dikabarkan kerap bermasalah. ’’Perkaranya akan ditangani langsung oleh Bawaslu kabupaten/kota,’’ ungkapnya.  Dimintai konfirmasi soal adanya gugatan, Evi menjelaskan, KPU akan menerbitkan berita acara untuk semua bapaslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dia juga meminta seluruh KPU kabupaten/kota untuk melakukan persiapan dalam menghadapi sengketa.

54 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tidak Lolos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Uji-Publik-Rancangan-Peraturan-KPU-Pilkada-2020-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua KPU RI, Arief Budiman, bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, saat menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Uji publik dilakukan dalam rangka Pilkada serentak 2020. F" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI, Arief Budiman, bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, saat menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Uji publik dilakukan dalam rangka Pilkada serentak 2020. F</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Waktu penyerahan berkas bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan tingkat kabupaten/kota di 261 daerah ditutup Minggu (23/2) pukul 24.00. Hasilnya, dari 361 bapaslon potensial, hanya 223 bapaslon yang menyerahkan syarat dukungan. Sementara itu, 138 lainnya batal menyerahkan.  Dari 223 bapaslon yang menyerahkan, KPU di setiap daerah mulai melakukan pengecekan. Hingga kemarin (24/2), berkas 96 bapaslon dinyatakan diterima dan 14 bapaslon ditolak karena tidak memenuhi syarat. Sementara itu, 113 lainnya masih dicek. Dengan demikian, hingga kemarin, ada 209 bapaslon yang memiliki kans mengikuti pilkada.  Komisioner KPU Evi Novida Ginting menyatakan, pengecekan berlangsung tiga hari hingga 26 Februari. ’’Tentu saja nanti hari per hari sampai tanggal 26 akan ada perubahan (jumlah diterima atau ditolak),’’ ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin.  Setelah pengecekan, bapaslon yang dinyatakan diterima akan menjalani verifikasi faktual. Dalam tahapan tersebut, jajaran KPU bakal mengecek validitas syarat dukungannya di lapangan.  Terkait dengan 14 berkas bapaslon yang ditolak, Ketua KPU Arief Budiman menyebut penyebabnya beragam. Namun, prinsipnya, mereka tidak memenuhi syarat. ’’Ada yang mengisi di silon, lalu jumlahnya tidak memenuhi. Akhirnya batal,’’ ujarnya.  Seperti diketahui, syarat minimal dukungan bakal calon perseorangan bupati/wali kota relatif berat. Yaitu, 10 persen dukungan untuk jumlah DPT di bawah 250.000; 8,5 persen untuk jumlah DPT 250.000–500.000; 7,5 persen untuk jumlah DPT 500.000–1 juta; dan 6,5 persen untuk jumlah DPT di atas 1 juta.  Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, ada sejumlah persoalan yang ditemui di daerah selama tahapan penyerahan berkas dukungan bapaslon perseorangan. Umumnya, persoalan mengenai ketangguhan sistem silon KPU.  Terkait dengan potensi gugatan bapaslon yang ditolak ataupun mengalami kendala saat penyerahan berkas, pihaknya mempersilakan. ’’Kalau persoalannya kemudian orang itu gak puas, melaporkan kepada kami, ya kami harus siap menerima,’’ ujarnya.  Namun, menurut aturan, untuk bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu, bapaslon harus memiliki dokumen yang bisa disengketakan. Misalnya, surat keputusan ataupun berita acara terkait dengan penolakannya yang dikeluarkan KPU.

138 Bakal Calon Perseorangan Tak Serahkan Berkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perjuangan-pengiriman-logistik-pilkada-di-daerah-terisolasi_c_222382.jpeg" alt="Sejumlah petugas KPU Kayong Utara memuat logistik Pilkada ke speedboat di Pelabuhan TPI Sukadana" width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas KPU Kayong Utara memuat logistik Pilkada ke speedboat di Pelabuhan TPI Sukadana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon kepala daerah dari jalur independen atau perseorangan masih terbilang minim. Penyebabnya, syarat bukti dukungan minimal yang diatur dalam UU 10/2016 tentang Pilkada terlalu berat. Tahun ini, upaya untuk menekan persyaratan itu pun kembali dilakukan lewat uji materi UU Pilkada.  Permohonan judicial review tersebut diajukan dua kandidat kepala daerah yang berencana mencalonkan diri lewat jalur perseorangan. Mereka adalah Ahmad Nadir dan M. Soleh. Keduanya berencana maju lewat jalur perseorangan di pilkada Gresik dan Surabaya. "Permohonan uji materi sudah kami kirimkan ke Mahkamah Konstitusi. Kami berharap syarat pencalonan kandidat independen kembali pada aturan sebelumnya (UU 12/2008, red) ," kata Ahmad Nadir kemarin (22/8).  Dia menjelaskan, dalam permohonan uji materi itu, pihaknya memang hanya menggugat pasal-pasal tentang syarat dukungan bagi calon dari jalur independen. Sebab, aturan tersebut membawa cukup banyak dampak negatif terhadap jalannya pilkada saat ini. Salah satunya adalah makin turunnya jumlah kandidat nonpartai politik.  Dia mencontohkan pada pelaksanaan pilkada serentak 2016 hingga 2018. Tren kandidat dari jalur independen terus menyusut. Jalur itu menjadi kurang diminati. "Penyebabnya satu, persentase syarat minimal dukungan sangat memberatkan," ujar mantan ketua DPRD Gresik itu.  Lebih terperinci, Nadir mengungkapkan syarat bagi calon dari jalur independen untuk bisa maju pilkada Gresik. Dengan jumlah penduduk di DPT sebanyak 927.045 jiwa, kandidat harus bisa mengumpulkan bukti dukungan 60.257 lembar fotokopi KTP sebagai syarat pencalonan. Untuk pilwali Surabaya lebih tinggi, kandidat harus memperoleh minimal 135 ribu dukungan.  Situasi itu, kata Nadir, diperparah mahalnya cost (biaya) untuk maju pilkada lewat jalur partai. Dampaknya, selain kontestan pilkada selama beberapa tahun terakhir makin berkurang, hajatan tersebut hanya bisa diikuti kandidat yang memiliki basis finansial kuat. ''Ujung-ujungnya, yang terjadi adalah oligarki," katanya.  Belum lagi, di berbagai daerah banyak pilkada yang akhirnya hanya bisa diikuti satu pasang kandidat alias calon tunggal. Sebab, kandidat lain tidak memiliki alternatif untuk bisa maju. "Hal ini pula yang membuat banyak sosok potensial tapi tak bisa maju pilkada karena problem finansial," kata mantan politikus PKB itu.  Lantas, apa tuntutannya? Nadir maupun Soleh berharap syarat minimal dukungan dikembalikan pada regulasi pilkada lama, UU 12/2008. Di sana, persentase dukungan berkisar antara 3 sampai 6,5 persen dari jumlah penduduk.  Dalam UU 10/2016 tentang Pilkada, syarat minimal dukungan bagi kandidat yang maju lewat jalur independen di pilkada kabupaten/kota berkisar 6,5-10 persen. Penentuannya didasarkan pada jumlah penduduk di tiap-tiap wilayah.

Calon Perseorangan Gugat Syarat Dukungan Minimal di Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/keceplosan-asn-boleh-dukung-calon-independen-kpu-ini-tarik-pernyataan_m_169750.jpeg" alt="ILUSTRASI: Pilkada Serentak 2018" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pilkada Serentak 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padang Sumatera Barat menarik kembali pernyataannya. Mereka keceplosan menyebut bahwa aparatur sipil negara (ASN) boleh memberikan dukungan untuk calon perseorangan (independen). Khususnya dalam pilkada Kota Padang 2018. KPUD membuat surat pernyataan larangan bagi ASN untuk memberi dukungan. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan. ''Kami menegaskan, bahwa ASN dilarang memberi dukungan kepada pasangan calon perseorangan,'' kata Ketua KPUD Kota Padang Muhammad Sawati dalam surat yang diedarkan Senin (20/11) kepada JawaPos.com. Penarikan pernyataan itu berawal ketika Sawati memberi sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Pencalonan dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pasangan calon perseorangan dengan seluruh pimpinan parpol se-Kota Padang di Inna Muara Hotel, Kamis (9/11). Ketika itu, Sawati mengatakan, ASN diperbolehkan memberikan dukungan pada calon independen. Setelah dikaji ulang, pihaknya akhirnya merevisi jika pernyataan tersebut keliru dan salah. Hal itu bertentangan dengan Undang Undang KPU Nomor 3 Tahun 2017. Selain itu, pernyataan yang sama juga keluar dari Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar Mufti Syarfie. Menurutnya, anggota TNI-Polri tidak dibenarkan memberikan dukungan pada calon perorangan dalam Pilkada pada 27 Juni 2018. Namun, ASN diperbolehkan memberikan dukungan untuk bakal calon perorangan. ''ASN hanya diperbolehkan memberi dukungan kepada calon, dengan alasan karena ASN memiliki hak pilih, yang tidak diperbolehkan adalah menjadi tim sukses (timses),'' kata Mufti saat itu. Di sisi lain, KPUD Kota Padang juga mengatakan, bagi pasangan calon yang akan maju dari jalur perseorangan, harus mendapat dukungan paling sedikit 41.116 atau 7,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat pada pemilihan serentak 2015 di Kota Padang, yakni 548.213. Bagi bakal pasangan calon dari jalur partai politik yang ingin mendaftar dalam pemilihan Wali Kota Padang dan wakilnya pda 2018, harus memenuhi persyaratan 20 persen jumlah perolehan kursi parlemen hasil pemilihan umum 2014 di tingkat Kota Padang. Rincinya 9 kursi atau 25 persen dari jumlah perolehan suara dalam pemilihan umum 2014 mencapai yaitu 84.514 suara.

Keceplosan ASN Boleh Dukung Calon Independen, KPU Ini Tarik Pernyataan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#calon perseorangan

Berita Terkini