<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/WhatsApp-Image-2024-07-17-at-134034-418507031.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau MPLS di salah satu sekolah beberapa waktu lalu. (Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau MPLS di salah satu sekolah beberapa waktu lalu. (Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti menyebut masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tahun ajaran baru 2025/2026 bakal lebih panjang dibanding sebelumnya. Dalam kalender kemendikdasmen, MPLS 2025/2026 dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Juli 2025 mendatang.&nbsp; Sebagai informasi, MPLS sendiri merupakan masa atau waktu di mana anak diperkenalkan dengan situasi dan kondisi lingkungan baru di sekolah. Tujuannya agar anak mampu beradaptasi lebih cepat dan lebih mengenal situasi lingkungan sekolah baik fisik maupun lingkungan sosial. Mu&rsquo;ti mengatakan, MPLS tahun ajaran baru akan dimulai tanggal 14 Juli 2025. Kali ini MPLS bakal dilaksanakan selama lima hari.&nbsp; &ldquo;Kami merencanakan MPLS tahun ini 5 hari, berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya 3 hari,&rdquo; tuturnya ditemui usai rapat tingkat menteri (RTM) mengenai persiapan cek kesehatan gratis untuk siswa di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (3/7). Setelah MPLS, maka pada minggu berikutnya baru akan dimulai masa belajar mengajar. Hal ini yang melatarbelakangi jadwal Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen baru bisa dilaksanakan di Bulan Agustus 2025.&nbsp; Menurut dia, nantinya di akhir Juli akan dilakukan pendataan kembali jumlah murid di sekolah. &ldquo;Sambil nanti pendataan dan yang kita perkirakan (CKG) dapat dimulai pada bulan Agustus,&rdquo; paparnya.&nbsp; Dia menekankan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang sehat baik secara fisik maupun secara sosial. Mengingat, hal ini berhubungan erat dengan upaya membangun generasi yang sehat dan hebat.&nbsp; Karenanya, program CKG ini juga akan disinkronkan dengan program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Makan Bergizi Gratis. &ldquo;Dengan cara seperti ini mudah-mudahan anak-anak yang sekolah ini mereka sehat jasmani dan sehat rohani,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; Sejumlah dinas pendidikan pun telah menetapkan waktu MPLS-nya. Dinas Pendidikan DKI Jakarta misalnya, dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nomor 89 Tahun 2025, MPLS secara umum digelar mulai 14 Juli hingga 15 Agustus 2025.&nbsp; Detailnya, MPLS bagi murid baru jenjang PAUD TKLB, kelas 1 SD dan kelas 1 SDLB dimulai 14 - 25 Juli 2025. Kemudian, bagi murid kelas VII SMP dan SMPLB serta kelas X SMA, SMALB, dan SMK, masa pengenalan ini diadakan pada 14 - 16 Juli 2025. Sementara, MPLS bagi murid pendidikan kesetaraan paket B setara SMP dan paket C setara SMA dilaksanakan pada 4 - 6 Agustus 2025. Terakhir, MPLS bagi murid pendidikan kesetaraan paket A atau setara SD dilakukan mulai 4 - 15 Agustus 2025. &nbsp;

Dalam kalender kemendikdasmen, MPLS 2025/2026 dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Juli 2025 mendatang.

Catat! Calon Murid Baru Bakal Jalani MPLS Tahun 2025 Lebih Lama, Dilanjutkan Cek Kesehatan Gratis

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/04/n1rJU2fd48jLCpcLWQTNj6GO6S0AVGMVexS1UzVh-275112849.jpg" alt="Dialog Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf Bersama Calon Siswa Sekolah Rakyat dan Orangtua yang digelar di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (4/5). (Humas Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Dialog Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf Bersama Calon Siswa Sekolah Rakyat dan Orangtua yang digelar di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (4/5). (Humas Kemensos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses seleksi calon murid Sekolah Rakyat terus bergulir. Hingga saat ini, sudah 9 ribu anak yang masuk dalam daftar calon murid sekolah yang dirancang dengan konsep boarding school tersebut. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan, seluruh calon murid tersebut telah diasesmen oleh tim dan pemerintah daerah melalui pertemuan dengan pihak orang tua di rumah masing-masing. Selain memastikan komitmen dari calon siswa dan orang tua, asesmen ini juga digunakan untuk memverifikasi data bahwa mereka memang berada di Desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Yang artinya, mereka berada di kondisi miskin dan miskin ekstrem. &ldquo;Seleksinya pun tanpa ada tes akademik. Yang ada, setelah secara administrasi memenuhi syarat, mereka nanti ada cek kesehatan,&rdquo; tutur Saifullah Yusuf ditemui usai Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (15/5). Hal ini untuk mengantisipasi adanya calon murid yang memiliki penyakit menular. Mengingat, konsep sekolah ini adalah asrama sehingga dikhawatirkan akan menularkan ke murid lain. Kendati begitu, dia memastikan bagi yang terdeteksi sakit maka tidak serta merta dicoret. Calon murid tersebut justru bakal diobati hingga sembuh sebelum akhirnya ikut bergabung dalam proses pembelajaran. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul--sapaan akrab Saifullah turut menyampaikan soal rencana pengadaan guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat. Diperkirakan, kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat mencapai 1.600-2.000 orang untuk mengabdi di 100 titik Sekolah Rakyat. &ldquo;Tapi ini kita masih simulasi terus ya. Tapi kalau dari 53 itu kira-kira hampir 1.000 dibutuhkan gurunya, ini di luar kepala sekolah ya,&rdquo; paparnya. Seleksi calon guru dan tenaga kependidikan ini disebutnya akan dilakukan segera. Targetnya, Juni 2025 sudah rampung semua. Beda dengan guru, seleksi kepala sekolah untuk Sekolah Rakyat justru mendekati garis finish. Sudah ada sekitar 150 calon kepala sekolah yang dinyatakan layak dari 500 orang lebih yang mendaftar. Selanjutnya, mereka akan memasuki seleksi tambahan untuk kemudian bisa dinyatakan lolos dan ditempatkan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menyampaikan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pihaknya mendapat dua mandat utama dalam program Sekolah Rakyat ini. Yakni, penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik. Untuk kelembagaan, kata dia, sudah disepakati jika Sekolah Rakyat akan menjadi bagian dari Kementerian Sosial. Pihaknya pun sudah mempersiapkan kebijakan mengenai struktur kelembagaan ini. Sementara, terkait penyediaan guru, KemenPANRB bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiksasmen) telah menyusun beberapa skema. &ldquo;Skema-skema ini nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat,&rdquo; paparnya. Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen Nunuk Suryani turut mengamini. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema terkait pengadaan guru dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Rakyat. &ldquo;Ada (skema, red) redistribusi, ada skema seleksi khusus, tapi kan belum, belum (ditetapkan, red), nanti mau dilaporkan ke Bapak Presiden dulu,&rdquo; tuturnya. Dia memastikan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan ini untuk mengisi 65 titik Sekolah Rakyat. Dia pun menjamin, bahwa para guru yang ditempatkan nantinya sudah sesuai dengan kriteria yang diberikan Mensos. Mulai dari memiliki sertifikat pendidik dan berstatus aparatur sipil negara (ASN). Meski akan menempatkan guru ASN pada Sekolah Rakyat, Nunuk mengatakan, tidak akan menggeser guru-guru yang sudah ada di sekolah eksisting. Yang mana, dikhawatirkan pergeseran ini justru menimbulkan kekosongan atau kekurangan guru di sekolah asal. &ldquo;Ya, harapannya tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah yang ada,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan kesiapan sistem seleksi tenaga pendidik yang akan digunakan. Menurut dia, mekanisme yang digunakan akan menyerupai rekrutmen PPPK yang telah berjalan selama ini. &ldquo;Kami sudah mempunyai kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 (peserta). Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan, kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan,&rdquo; ungkapnya. (mia)

Proses seleksi calon murid Sekolah Rakyat terus bergulir. Hingga saat ini, sudah 9 ribu anak yang masuk dalam daftar calon murid sekolah.

Seleksi Calon Murid Sekolah Rakyat, 9 Ribu Peserta Ikut Asesmen

calon murid baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#calon murid baru

Berita Terkini

Catat! Calon Murid Baru Bakal Jalani MPLS Tahun 2025 Lebih Lama, Dilanjutkan Cek Kesehatan Gratis

Seleksi Calon Murid Sekolah Rakyat, 9 Ribu Peserta Ikut Asesmen

Download Aplikasi JawaPos.com