<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/calon-kapolri-listyo-1.jpeg" alt="Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meru" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo resmi ditetapkan sebagai Kapolri baru untuk menggantikan Jendral Idham Azis. Sigit mengatakan, dirinya akan segera menjalankan janji-janji yang sudah ia paparkan dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi III DPR pada Rabu (20/1) kemarin.  "Kami akan segera melakukan rapat kesiapan dalam rangka melaksanakan rencana aksi bagaimana makalah yang kami presentasikan bisa menjadi program yang akan kita laksanakan sebagai Kapolri nanti," ujar Sigit di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/1).  Di sisi lain, jendral bintang tiga ini mengaku bersyukur telah melalui fit and proper test yang digelar Komisi III DPR. Terlebih, semua fraksi yang ada di DPR semuanya mendukung dirinya menjadi Kapolri.  "Alhamdulillah hari ini pendapat fraksi menyampaikan kira disetujui. Baru saja disahkan oleh ketua DPR dalam rapat paripurna," ungkap Sigit.  Adapun setelah disetujui menjadi Kapolri oleh DPR, Sigit hanya tinggal menunggu proses pelantikan menjadi Kapolri definitif oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Sebelumnya, para anggota DPR RI menyetujui Komjen Pol Listyo Sigit untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis yang sudah memasuki masa pensiun. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membacakan hasil dari fit and proper test terhadap Listyo Sigit Prabowo.  Politikus Partai Nasdem ini berharap, Sigit bisa sungguh-sungguh meningkatkan citra Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

Ditetapkan Jadi Kapolri, Sigit Segera Susun Rencana Program

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/calon-kapolri-listyo-3.jpeg" alt="Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meru" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komjen <a href="https://www.jawapos.com/tag/listyo-sigit-prabowo/">Listyo Sigit Prabowo</a> sudah diprediksi menjadi calon kuat Kapolri saat menjabat Kabareskrim. Sebagai jenderal bintang tiga, Listyo punya modal untuk menjadi Tribrata 1. Dia punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo.  Saat Jokowi menjabat wali kota Solo, Listyo adalah Kapolres di sana. Berikutnya, dia juga dipercaya menjadi ajudan di periode pertama Jokowi menjadi presiden.  Pengamat kepolisian dari Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menuturkan, idealnya kepemimpinan Polri dipilih secara merit system atau kebijakan berdasar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Namun, kepemimpinan kepolisian saat ini lebih sering terjadi karena hubungan patrimonial antara presiden dengan calon Kapolri di masa lalu. ”Memang ini akan bagus secara koordinasi,” tuturnya.  Namun, kondisi tersebut cenderung menimbulkan conflict of interest. Dampaknya, itu akan mempersulit lembaga Polri untuk independen dan netral dari kepentingan kekuasaan. ”Di sisi lain, Polri selama ini telah memiliki tradisi internal birokrasi bahwa sirkulasi kepemimpinan berdasar senioritas angkatan,” jelasnya.  Menurut dia, sebaiknya seleksi calon Kapolri diperbaiki melalui merit system sekaligus menghargai sistem kultural kepemimpinan Polri. Untuk mewujudkan polisi yang lebih netral dan tetap kuat legitimasinya di internal kepolisian. ”Sistem karir jalan pintas melalui jalur politik perlu diantisipasi,” urainya.  Meski begitu, Listyo bukan tanpa kompetensi dan pengalaman. <a href="https://www.jawapos.com/tag/komisi-iii-dpr/">Listyo</a> pernah memimpin Polda Banten yang saat itu bertipe B. Polda Banten kemudian menjadi polda tipe A pada Desember 2018, beberapa bulan setelah Listyo menjadi Kadivpropam Polri. ”Pengalaman memimpin polda tipe A penting karena rentang kendali wilayah dan tantangan kamtibmasnya,” tuturnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/11/02/2020/tak-terima-ditilang-pengendara-mobil-rampas-handphone-polisi/">Tak Terima Ditilang, Pengendara Mobil Rampas Handphone Polisi</a>  Pengalaman Listyo sebagai Kabareskrim juga menjadi modal utama. Apalagi, bisa menuntaskan kasus-kasus besar. Beberapa di antaranya ada kasus yang sempat mangkrak kendati posisi Kabareskrim sempat berganti.  Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa pemilihan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri dilandasi berbagai pertimbangan. Yang dinilai adalah kapabilitas, loyalitas, kapasitas, dan integritas calon. ”Jangan diartikan macem-macem,” tuturnya kemarin di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/01/2021/hari-ini-ditetapkan-sebagai-kapolri-listyo-janji-polri-lebih-humanis/">Hari Ini Ditetapkan sebagai Kapolri, Listyo Janji Polri Lebih Humanis</a>  Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan bahwa Listyo harus tegas dalam menghadapi adanya tantangan internal. Yakni, adanya faksi di tubuh Polri. ’’Tantangan pertama datang dari internal. Internal kepolisian harus diperbaiki dan direformasi. Saya melihat banyak friksi, banyak office politic-nya, banyak intrik politiknya,’’ terang Ujang kepada Jawa Pos kemarin.  Keberadaan friksi dan intrik ini, menurut Ujang, bakal sedikit banyak memengaruhi kinerja Kapolri. Juga bisa menjadi hambatan untuk menjalankan program-program yang sudah didesain apik sedemikian rupa di atas kertas yang dipaparkan dalam fit and proper test kemarin. Karena itu, Ujang menegaskan, Listyo harus segera menuntaskan masalah internal tersebut secara elegan.  Apalagi, Listyo menjadi Kapolri dengan melewati banyak jenderal yang lebih senior di internal. ’’Ini harus diselesaikan dengan elegan agar persaingan antar angkatan Polri tidak terjadi,’’ imbuh Ujang.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/SfLUsv6No00

Tantangan Pertama Listyo: Benahi Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/calon-kapolri-listyo-2.jpeg" alt="Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meru" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1). Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana membeberkan catatan merah Polri.  Dalam catatannya, sepanjang 2013-2016 LBH Jakarta menerima pengaduan terkait dengan Praktik Penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisiaan dengan jumlah korban sebanyak 37 orang. Kemudian pada saat melakukan Survei Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Wilayah Jakarta 2018-2019, LBH Jakarta menemukan 20 orang anak yang menjadi korban penyiksaan pada saat proses penyidikan di tingkat kepolisian.  Selain itu, dalam kasus 21-22 Mei 2019 LBH Jakarta mendapatkan dua anak menjadi korban penyiksaan. Selanjutnya pada saat mendampingi kasus vandalisme di Tangerang pada 2020, LBH Jakarta menemukan lima orang menjadi korban penyiksaan anggota kepolisian.  "Data tersebut menunjukkan bahwa problem penyiksaan menjadi praktik pelanggaran HAM yang terus terjadi dan harus serius untuk dihentikan oleh Kapolri kedepan," kata Arif dalam keterangannya, Rabu (20/1).  LBH Jakarta juga mencatat, terkait pembunuhan yang diduga dilakukan anggota Polri di luar proses hukum. Arif menyebut, pada 2011 kepolisan menembak mati satu orang berinisial YBD dengan dalih melawan petugas. Kemudian, pada 2018 LBH Jakarta menerima pengaduan dan melakukan investigasi dan mendapati 15 orang yang diduga sebagai penjahat jalan ditembak mati oleh polisi dengan dalih pengamanan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.  "Menutup Tahun 2020 Kepolisian diduga telah melakukan pembunuhan diluar hukum terhadap enam Anggota Laskar FPI yang terjadi di Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek," beber Arif.  Selain itu, Arif menyebut anggota Polri kerap melakukan pembubaran massa secara brutal pada aksi massa yang terjadi 2019 lalu. Arif menyebut, kerusuhan 21-22 Mei mengakibatkan empat orang tewas karena peluru tajam dan satu orang tewas karena hantaman benda tumpul.  "Banyak beredar anggota yang memakai baju polisi melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap masa demonstran," ungkap Arif.  Kemudian pada demonstrasi menolak Revisi KUHP dan Revisi UU KPK di Jakarta dalam aksi #ReformasiDikorupsi pada saat melakukan pengamanan, polisi melakukan kekerasan kepada 88 orang dan dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina. Bahkan dua orang menderita luka pada bagian kepala.  "Tim Advokasi untuk Demokrasi menerima 390 pengaduan korban kekerasan polisi, antara lain 201 korban merupakan mahasiswa, 50 korban merupakan pelajar, 13 korban berasal dari karyawan, tiga aduan kekerasan berasa dari pedagang, dua aduan pegawai lepas dan satu aduan dari pengemudi ojek daring," sesal Arif.  Oleh karena itu, Listyo Sigit yang merupakan calon Kapolri kedepan harus mampu menjawab berbagai pekerjaan rumah yang belum selesai dikerjakan oleh Kapolri sebelumnya.  "Masyarakat berharap Kapolri kedepan mampu mewujudkan cita-cita reformasi untuk menjadi kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia," tegas Arif.

LBH Jakarta Beberkan PR Listyo Sigit yang Harus Diselesaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/calon-kapolri-listyo-4.jpeg" alt="Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meru" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Kapolri Komjen <a href="https://www.jawapos.com/tag/listyo-sigit-prabowo/">Listyo Sigit Prabowo</a> menjawab keraguan publik tentang rekrutmen anggota Polri. Dia menegaskan bahwa institusi Polri sangat terbuka bagi lulusan madrasah. Terlebih, lulusan madrasah yang hafal alquran.  "Kita butuh anggota Polri yang memiliki kemampuan mengaji yang baik, <a href="https://www.jawapos.com/tag/penghafal-alquran/">hafal Alquran</a>. Dia bisa memberikan edukasi memimpin di masyarakat," kata Listyo Sigit Prabowo saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri di Komisi III DPR, Rabu (20/1).  Dengan adanya lulusan madrasah yang menjadi personel Polri, mereka diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.  Lebih jauh jenderal bintang tiga yang kini menjabat Kabareskrim itu menegaskan bahwa institusi Polri sangat terbuka bagi lulusan madrasah. Karena memang saat ini Polri mencari anggotanya yang bisa hafal Alquran.  "Jadi anggota yang bisa menjadi teladan. Kalau tempat lain enggak bisa, kami dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/calon-kapolri/">Polri</a> siap pak mencari yang seperti itu," tegasnya.  Pernyataan itu menjawab pertanyaan dari anggota Komisi III Cucun Ahmad Syamsurijal. Dia mempertanyakan soal desas-desus tentang kabar lulusan madrasah dilarang masuk perguruan tinggi negeri (PTN).  "Ini pertanyaan dan pernyataan dari dapil, pak. Hari ini beredar berita bahwa lulusan aliyah dilarang (masuk, red) perguruan tinggi negeri," ujar Cucun di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/15/01/2021/bercita-cita-mencetak-1-juta-penghafal-alquran/">Syekh Ali Jaber Bercita-cita Mencetak 1 Juta Penghafal Alquran</a>  Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak menginginkan Polri melakukan diskriminasi dalam penerimaan personel. Terutama tidak menutup diri bagi lulusan madrasah.  Di sisi lain, berdasar pantauan JawaPos.com, sebetulnya saat ini sudah banyak personel Polri yang merupakan lulusan madrasah aliyah. Mereka tersebar di berbagai satuan tugas. Mulai dari Brimob, Reskrim, Satlantas, dan satuan lain. Tidak sedikit pula mereka yang hafal alquran. Mereka tidak hanya di level bintara, ada juga di level perwira alias lulusan akademi kepolisian (akpol).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=P3af7k-BY9c

Jawab Keraguan Publik, Listyo Tegaskan Polri Butuh Penghafal Alquran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kabareskrim-Polri-Komjen-Pol-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers terkait tersangka penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Polisi telah mengamank" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers terkait tersangka penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Polisi telah mengamank</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1). Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong agar Komisi III DPR RI dapat mendalami beberapa hal krusial saat menggelar uji kepatutan terhadap calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.  "Pertama, pendalaman terkait reformasi di tubuh Kepolisian. Hal ini penting, sebab, selama ini agenda reformasi kepolisian yang kerap diusung oleh Kapolri terasa berjalan di tempat," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (20/1).  Kedua, membangun relasi untuk sinergitas dengan penegak hukum lain terkait agenda pemberantasan korupsi. Menurut Kurnia, kepolisian kerap kali mengedepankan ego sektoral tatkala menangani perkara korupsi, terutama yang melibatkan oknum internal Korps Bhayangkara.  "Misalnya dalam perkara korupsi pengadaan simulator SIM atau pun penerbitan surat palsu Joko S Tjandra," cetus Kurnia.  Ketiga, peta jalan pembenahan integritas anggota Kepolisian. Kurnia menegaskan, hal ini penting untuk didalami, karena selama ini kepolisian selalu menempati peringkat bawah dalam hal kepercayaan publik akan komitmen pemberantasan korupsi.  Kurnia membeberkan, temuan Global Corruption Barometer 2020 dapat dijadikan acuan, dalam hal itu kepolisian berada pada lima besar institusi yang paling tidak dipercaya oleh publik.  "Untuk menanyakan ini DPR dapat memulai menggali lebih jauh konsep pencegahan dan penindakan yang ditawarkan oleh calon Kapolri tersebut," tegas Kurnia.  Dalam lingkup pencegahan korupsi, sambung Kurnia, calon Kapolri mesti mampu menjelaskan perihal ketertiban dan memastikan kebenaran pelaporan LHKPN anggota Kepolisian. Sedangkan penindakan, menjadi hal penting untuk menantang calon Kapolri agar berani membentuk tim satuan tugas yang hanya akan fokus pada penyelidikan dan penyidikan di tubuh Kepolisian sendiri.  Keempat, komitmen penuntasan perkara besar dan membantu kerja pemberantasan korupsi. Pada poin ini, lanjut Kurnia, DPR mesti menanyakan kepada calon Kapolri terkait pengungkapan ulang perkara penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK, Novel Baswedan.  "Sebab, dua Kapolri sebelumnya gagal dalam mengungkap aktor lapangan, motif, serta pelaku intelektual peristiwa tersebut. Selain itu, DPR dapat pula mendesak agar calon Kapolri membantu kerja pemberantasan korupsi, salah satunya dalam hal pencarian buronan, misalnya Harun Masiku," sesal Kurnia.  ICW juga menghimbau kepada anggota Komisi III DPR RI atau pun partai politik tertentu agar tidak melakukan lobby politik kepada calon Kapolri.  "Jika itu terjadi, maka dapat berdampak buruk bagi independensi kepolisian di masa yang akan datang," tegas Kurnia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/01/2021/kasus-ham-tugas-penting-kapolri-baru/">Kasus HAM Tugas Penting Kapolri Baru</a>  Sebelumnya, DPR RI telah resmi menerima Surat Presiden tentang nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).  “Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Msi, untuk mendapatkan persetujuan DPR,” ujar Puan.  Adapun Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel dan Aziz Syamsudin, saat menerima Surpres tersebut.  “Pergantian Kapolri saat ini adalah mengikuti siklus masa jabatan yang telah berakhir dan dengan demikian perlu diangkat Kapolri yang baru,” pungkas Puan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Qeryqy5TDCg

ICW Minta DPR Gali Komitmen Pemberantasan Korupsi Listyo Sigit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Komjen-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Komjen Listyo Sigit Prabowo usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari seluruh nama ter" width="100%">
<figcaption>Komjen Listyo Sigit Prabowo usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari seluruh nama ter</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komjen Listyo Sigit Prabowo hari ini, Rabu 20 Januari 2021 akan menjadi uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon tunggal Kapolri di Komisi III DPR RI.  Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin meyakini, Komjen Listyo Sigit Prabowo akan melewati fit and propert test ini dengan mulus. Pasalnya sejauh ini, tidak ada suara-suara penolakan terhada Sigit dari fraksi-fraksi di DPR.  "Kita tahu DPR saat ini diisi oleh partai-partai dari koalisi pemerintah. Dengan demikian, jalan Komjen Listyo Sigit Prabowo akan mulus di DPR RI hingga nanti menjadi Kapolri baru," ujar Ujang Komarudin kepada wartawan, Rabu (20/1).  Namun menurut Ujang, sebagai Kapolri baru, Komjen Listyo akan menghadapi beberapa tantangan. Listyo Sigit Prabowo akan menghadapi tantangan dari internal Polri dan juga pihak eksternal.  "Tantangan pertama datang dari internal. Internal kepolisian harus diperbaiki dan direformasi. Tidak hanya secara kelembagaan, tapi saya melihat banyak friksi, banyak office politiknya, banyak intrik politiknya," katanya.  Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) mengatakan, tantangan internal ini harus diselesaikan secara smooth dan elegan. Terlebih menurut Ujang, Komjen Listyo Sigit Prabowo melewati banyak jenderal senior di internal Polri.  "Ini harus diselesaikan dengan elegan. Agar persaingan antar angkatan di internal Polri tidak terjadi," tambahnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/01/2021/polri-rahasiakan-naskah-kebijakan-calon-kapolri-baru-listyo-sigit/">Polri Rahasiakan Naskah Kebijakan Calon Kapolri Baru Listyo Sigit</a>  Tantangan berikut menurut Ujang datang dari eksternal. Sejumlah persoalan kebangsaan menanti untuk diselesaikan oleh Kapolri baru mulai dari persoalan keamanan, penegakan hukum yang banyak mendapat sorotan, ekstrimisme dan terorisme, pelanggaran HAM, korupsi dan lain-lain.  "Tantangan-tantangan ini perlu diselesaikan dengan baik oleh Kapolri baru sehingga kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri bisa kembali pulih," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/gtUBhv_kmoA

Listyo Sigit Hadapi Tantangan Ini Saat jadi Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/listyo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI, Poengky Indarti mengatakan banyak tantangan bagi Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis. Tantangannya yaitu, kejahatan transnasional maupun tantangan menghadapi revolusi industri 4.0. Namun, Poengky melihat tantangan Polri saat ini dan masa mendatang adalah bagaimana menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di tengah-tengah pandemi wabah Covid-19. “Dalam segala suasana, Polri harus bisa melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya,” kata Poengky pada Minggu (17/1). Selain itu, Poengky mengatakan Polri juga tetap harus fokus pada penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional dan kejahatan transnational. Misalnya, jaringan narkoba, jaringan teroris, illegal logging, illegal fishing, people smuggling, dan lainnya. “Kemudian, kejahatan siber serta tantangan terhadap menguatnya intoleransi dan kelompok-kelompok radikal,” ujarnya. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/01/2021/melihat-tito-karnavian-kata-kompolnas-soal-komjen-listyo-jadi-kapolri/">Melihat Tito Karnavian, Kata Kompolnas Soal Calon Kapolri Listyo Sigit</a> Di samping itu, Poengky mengatakan Komjen Listyo yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Kapolri harus memperhatikan revolusi industri 4.0. Sehingga, dalam melakukan pelayanan masyarakat menggunakan teknologi, agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat. Selanjutnya, Poengky mengatakan Polri harus dapat melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat utamanya dari perempuan dan anak-anak. Sebab, masyarakat Indonesia banyak terdiri dari perempuan dan anak-anak. “Sementara, program-program yang sudah baik dilakukan Kapolri terdahulu tetap dilanjutkan agar berkesinambungan,” tandasnya. Saksikan video menarik berikut ini: https://youtu.be/RknY8hLReCo

Jadi Calon Kapolri Tunggal, Ini Tantangan Komjen Listyo Sigit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/kabareskrim.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dinilai mempunyai hubungan yang baik dengan ulama, jawara, dan tokoh masyarakat saat menjabat Kapolda Banten. Hal ini diungkapkan Ketua Yayasan Tebuireng 08 Serang, Banten KH Ahmad Qizwini.  Menurutnya, Listyo saat menjabat sebagai Kapolda Banten turut menerjunkan 60 personelnya untuk membantu proses pembuatan bangunan lantai dua Yayasan Tebuireng 08 Serang, Banten.  "Gedung utama dibangun tahun 2017 saat Pak Sigit jadi Kapolda. Bangunan ini menjadi saksi bisu bagaimana Pak Sigit ikut terlibat langsung membantu proses pembuatannya," kata Ahmad dalam keterangannya, Minggu (17/1).  Ahmad mengungkapkan, 60 lebih personel yang ikut membangun pesantren itu secara langsung diinstruksikan oleh Sigit. Dia membeberkan, Sigit merupakan sosok yang peduli dengan tokoh agama dan pesantren.  Ahmad menyatakan, dalam proses pembangunan pesantren, Sigit tak banyak bicara. Namun ketika pesantren itu membutuhkan bantuan, Sigit dinilai langsung sigap membantunya.  "Itulah kenapa Pak Sigit sangat dekat dan dicintai para ulama serta masyarakat Banten. Meski beliau non muslim tapi prilaku dan perbuatannya seperti muslim. Sangat jarang sosok polisi seperti beliau," ungkapnya.  Ahmad menyebut Sigit juga sangat perhatian dengan kegiatan agama. Menurutnya hal itu dibuktikan melalui kehadiri dirinya pada setiap acara keagamaan. "Kesan saya selama beliau jadi kapolda luar biasa. Sulit sekali menemukan keburukan beliau," ujar Ahmad.  Karena itu, Ahmad mendukung keputusan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Komjen Pol Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri. "Insyaallah Polri akan lebih baik dan dicintai masyarakat," tandasnya.

Saat Jadi Kapolda Banten, Komjen Listyo Sigit Dekat dengan Ulama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/kabareskrim.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukungan kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri kembali mengalir. Kali ini datang dari kelompok jawara Banten. Listyo dianggap pernah berjasa menyatukan para jawara saat masih menjadi Kapolda Banten.  Ketua Umum Perguruan Pencak Silat Banten Yadi Sugiadi mengatakan, butuh waktu lama untuk menyatukan ratusan perguruan sikat karena latar belakang yang berdeda. Namun, pada 17 November 2017, Listyo berhasil mengumpulkan sekitar 3.000 lebih jawara dan pendekar Banten di alun-alun barat Kota Serang, Banten.  Saat itu, dibuat pertunjukam atraksi debus kolosal yang disebut Tapak Karuhun Banten. Hebatnya kegiatan ini memecahkan rekor museum rekor Indonesia atau MURI.  "Beliau waktu menjabat Kapolda Banten bertemu banyak ulama dan jawara. Beliau menanyakan mengenai budaya dan ingin merangkul seluruh elemen yang ada," kata Yadi, Sabtu (16/1).  Ketua Umum DPP Perguruan Pencak Silat Terumbu Banten ini awalnya pesimis Sigit mampu menyatukan ratusan perguruan pencak silat. Apalagi setiap perguruan memiliki ego dan merasa paling hebat. "Tapi dengan tekad beliau ternyata bisa menyingkirkan masing-masing ego tanpa adanya konflik," imbuhnya.  Atas dasar itu, Listyo dianggap sebagai sosok pemersatu golangan. "Beliau sebenarnya lebih dengan rakyat biasa. Kegiatan apapun dan sekecil apapun, jika diundang masyarakat pasti beliau hadir. Beliau mau berteman dan sangat menghargai masyarakat,” jelas Yadi.  Diketahui, DPR menerima Surat Presiden tentang nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).  “Pada hari ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Msi, untuk mendapatkan persetujuan DPR,” kata Puan.  Puan menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR RI. Dalam memberikan pendapat atas Kapolri usulan Presiden, kata Puan, DPR RI akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan.  Persyaratan itu meliputi syarat adimistratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. “Selanjutnya, proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal DPR,” ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/o-G0SkNmuKA

Kata Jawara Banten Soal Calon Kapolri Tunggal Komjen Listyo Sigit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Komjen-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Komjen Listyo Sigit Prabowo usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari seluruh nama ter" width="100%">
<figcaption>Komjen Listyo Sigit Prabowo usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari seluruh nama ter</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Komisi III DPR RI akan melakukan fit and proper test kepada calon Kapolri minggu depan. Sebagai calon tunggal Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo memiliki sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan apabila terpilih nanti.  Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan, ada banyak catatan yang harus menjadi perhatian calon Kapolri baru. Salah satunya soal anggapan tebang pilih penegakan hukum dan pemenuhan HAM.  ”Untuk kasus yang teranyar, ada hasil investigasi Komnas HAM yang peristiwanya dinilai sebagai kategori pelanggaran HAM,” jelasnya, merujuk kasus penembakan laskar FPI, kemarin (14/1)  Hal itu akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Sigit apabila sudah resmi menjadi Kapolri. Yakni, mengembalikan kepercayaan publik. Sosok yang kini menjabat Kabareskrim itu harus membuktikan bahwa kepolisian dapat menyelesaikan kasus secara transparan, termasuk kepada anggota sendiri.  Komisi III kemarin juga meminta masukan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Masukan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) secara tertutup. PPATK dilibatkan dalam fit and proper test calon Kapolri terkait informasi rekam jejak rekening lulusan Akpol 1991 itu.  Terpisah, anggota Komisi III DPR Moh. Rano Alfath menyatakan, pihaknya siap melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara profesional dan terbuka. ”Kami akan berpegang teguh dengan mekanisme dan sistem yang ada,” terangnya kemarin.  Menurut politikus PKB itu, Sigit merupakan sosok yang tepat memimpin Polri. Dia adalah sosok yang kompeten, inovatif, serta merangkul semua kalangan. Ketika menjabat Kapolda Banten, Sigit bisa berbaur dengan seluruh elemen masyarakat.  Rano mengungkapkan, dirinya sangat familier dengan Komjen Sigit, karena pernah menjadi mitra kerjanya saat menjabat anggota DPRD Provinsi Banten. Meski dulu sempat ditolak kalangan ulama, Sigit justru merangkul dan tidak segan-segan memberikan kontak personalnya. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa tak ada jarak antara tokoh agama, masyarakat, dan penegak hukum.  Selama kepemimpinan Sigit, tidak ada gejolak besar yang terjadi di tengah masyarakat. ”Baik persoalan radikalisme maupun kriminalitas yang lain.”  Sigit dinilai mempunyai banyak prestasi, termasuk penanganan kasus-kasus besar saat menjabat Kabareskrim Polri. Misalnya, penyergapan buronan Djoko Tjandra, pengungkapan pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, pengungkapan penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung, hingga pengungkapan sabu-sabu sampai 1,2 ton dari Iran dan pengungkapan kasus lainnya.  Rano mengatakan, meski pembawaannya kalem, mantan ajudan Jokowi itu adalah sosok tegas dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/13M6ctltVOw

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Calon Kapolri

Berita Terkini