<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SIDANG-VONIS-Bos-FIRST-TRAVEL_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengembalikan aset First Travel ke para korban penipuan, setelah sebelumnya dirampas untuk negara. Hal ini diputuskan MA dari upaya hukum peninjauan kembali (PK).  MA berpendapat, tidak ada kerugian yang dialami oleh negara dalam kasus penipuan yang dilakukan First Travel.  "Pertimbangan pada pokoknya mengenai penentuan status barang bukti, Majelis PK tidak sependapat dengan putusan Judex Juris tentang sebagian dan barang bukti berupa uang dalam rekening bank maupun aset-aset yang bernilai ekonomis tersebut dinampas untuk negara," sebagaimana putusan MA, dikutip Kamis (5/1).  MA menyatakan, perkara penipuan First Travel tidak tendapat hak-hak negara yang dirugikan. Karena itu, MA memutuskan mengembalikan aset-aset First Travel kepada para korban penipuan jamaah umroh.  "Dalam perkana in casu tidak terdapat hak-hak negara yang dirugikan, akan tetapi oleh karena barang-banang bukti yang akan disebutkan dalam aman putusan ini berasal dan calon Jamaah umrah, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHAP harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak terhadap barang bukti tersebut, yaitu para calon jamaah umrah yang telah membayar kepada PT. First Travel maupun rekanan-rekanan yang belum dibayar hak-haknya oleh Para Pemohon PK melalui PT. First Travel," sebagaimana bunyi putusan PK.  Perkara itu diputus oleh majelis hakim yang diketuai Sunarto dengan anggota masing-masing Jupriyadi dan Yohanes Priyana. Sementara duduk sebagai panitera pengganti (PP), Carolina. Putusan perkara nomor: 365 PK/PID.SUS/2022 itu dibacakan pada Senin, 23 Mei 2022.  MA menganulir putusan kasasi yang telah diberikan sebelumnya dalam Surat Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 yang menyebut barang bukti kasus penipuan oleh PT First Travel harus dikembalikan ke kas negara.  Total barang sitaan pada kasus tersebut sebanyak 820 item, yang 529 di antaranya merupakan aset bernilai ekonomis, termasuk uang senilai Rp 1,537 miliar.  Kasus ini menjerat pasangan suami istri yakni, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan yang usaha First Travel. Keduanya mengiming-imingi calon korban dengan penawaran umrah murah seharga Rp 10 juta, hingga akhirnya terdapat ratusan ribu masyarakat yang mendaftar.  Andika dan Anniesa juga terbukti menggunakan sistem ponzi untuk menipu para calon jemaah. Selain itu, uang milik jamaah juga diselewengkan untuk bisnis, seperti membuka restoran di London, bisnis fashion, ikut New York Fashion Week, gaya hidup glamor, dan membeli aset kelas premium.  Dalam kasus ini, Andika divonis 20 tahun penjara, sementara istrinya Aniesa divonis 18 tahun penjara. Keduanya terbukti melakukan penipuan dan pencucian uang dari para calon jamaah umroh.

MA Putuskan Aset First Travel Dikembalikan ke Korban dan Rekanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/1642419885193.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guna melindungi calon jamaah haji dan umrah Indonesia dari sebaran virus Covid-19 varian Omicron, Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni, meminta calon jamaah harus mematuhi sepenuhnya aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.  Hal ini ia sampaikan setelah adanya sejumlah temuan baru kasus Covid-19 usai menjalankan ibadah umrah di Arab Saudi. Adapun, ketaatan menjadi vital demi mencegah terbentuknya klaster Covid-19.  "Seperti yang kita ketahui dan maklumi bersama, jika kita ingin ke luar negeri atau ibadah umroh ya, kita juga harus mematuhi protokol baik. Jadi, kita benar benar harus waspada," tutur dia dikutip, Senin (24/1).  Berdasarkan informasi yang ia terima, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) berhasil memberangkatkan jemaah umrah sebanyak 1.700 orang pada tanggal 8 Januari 2022 lalu.  Dirinya pun mengapresiasi pencapaian ini karena ia menilai setiap proses keberangkatan sekaligus kepulangan dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan protokol kesehatan secara ketat, baik di tanah air maupun di Arab Saudi.  Mengedepankan prioritas perlindungan dan keselamatan jemaah, politisi Partai NasDem ini ingin untuk keberangkatan periode jamaah haji selanjutnya, bisa meneruskan kembali pencapaian ini dengan lebih baik.  "Sehingga, para jamaah Indonesia mampu fokus melaksanakan ibadah dengan aman dan selamat," tandas dia.

Anggota Komisi VIII Minta Calon Jamaah Lebih Taat Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pelunasan-biaya-haji-kini-bisa-non-teller_m_.jpg" alt="ILUSTRASI UMRAH (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI UMRAH (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Daerah Istimewa Jogjakarta menyebutkan, sampai saat ini, tercatat lebih dari 4.000 calon jamaah ibadah umrah tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci. Penundaan keberangkatan calon jamaah umrah itu karena hingga saat ini, otoritas Kerajaan Arab Saudi belum membuka penerbangan internasional termasuk dari Indonesia.  ”Sampai sekarang di DIY di atas angka 4.000 yang masih tertunda keberangkatannya,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jogjakarta Sigit Warsita seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Selasa (16/3).  Menurut Sigit, kendati muncul kabar bahwa Kerajaan Arab Saudi berencana membuka penerbangan internasional pada 17 Mei, sampai saat ini, Kanwil Kemenag Jogjakarta belum mendapat informasi resmi.  Sigit telah meminta seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau biro travel untuk menghentikan sementara pendaftaran calon jamaah ibadah umrah karena belum ada kepastian keberangkatan,  Selain itu, pengelola PPIU tetap diminta menjalinkan komunikasi intensif dengan memberikan pembinaan secara virtual kepada para calon jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya.  ”PPIU diminta tetap menyapa jamaah yang sudah daftar jangan sampai putus komunikasi. Jangan kemudian seperti ditinggal begitu saja,” tutur Sigit.  Kendati belum jelas kapan berangkat, menurut dia, tidak banyak calon jamaah umrah yang melakukan pembatalan keberangkatan. Beberapa yang membatalkan karena alasan sudah lanjut usia.  ”Tidak banyak yang batal. Biasanya karena sudah sepuh dengan usia di atas 70 tahun. Apalagi yang mereka sudah pernah haji mereka memilih mundur,” kata Sigit.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nXnWAKB10LA

Kanwil Kemenag Jogja Sebut 4.000 Lebih Jamaah Tertunda Berangkat Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/sudah-TANGIS2.jpg" alt="PASRAH: Calon jamaah umrah asal Samarinda di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (27/2). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PASRAH: Calon jamaah umrah asal Samarinda di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (27/2). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan jamaah umrah asal Indonesia yang batal mendarat di Arab Saudi, telah dipulangkan ke Tanah Air. Catatan Kementerian Agama, jamaah umrah yang berjumlah 856 orang sebelumnya telah transit di sejumlah negara.  Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim menyampaikan, sampai Sabtu (29/2) malam, terdapat 856 jamaah umrah yang transit telah kembali ke Tanah Air. Menurutnya, 504 jamaah transit di Uni Emirat Arab (UEA), 112 jemaah di Singapura dan 240 jamaah di Malaysia.  "Jumlah 504 jamaah yang transit di UEA ini terbagi dalam empat penerbangan yang menggunakan dua maskapai Etihad Airways (EY) dan Emirates Airlines (EK)," kata Arfi dalam keterangannya, Minggu (1/3).  Arfi menjelaskan, data penerbangan jamaah Umrah asal Indonesia yang transit di UEA, sebanyak 124 jamaah terbang dengan EY 471. Mereka terdiri dari 41 jemaah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Babul Umrah, 31 jamaah PPIU Andiarta Dewata dan 52 jamaah PPIU Aryati Wisata Mandiri.  Kemudian terdapat 128 jamaah terbang dengan EK 359. Terdiri dari 76 jemaah PPIU Pesona Mozaik, 30 jamaah PPIU Balubaid Ikhwan dan 22 jamaah PPIU Mutiara Ajwah.  Selanjutnya, terdapat 124 jamaah terbang dengan EY 474. Jumlah ini terdiri dari 41 jemaah PPIU Babul Umrah, sebanyak 39 orang berasal dari Mataram dan dua orang dari Cianjur.  "Jamaah asal Mataram sempat diinapkan di salah satu hotel di Tangerang dan sore tadi terbang dengan Air Asia QZ 612 pukul 16:20 WIB. Mereka sudah sampai di Bandara Lombok," ucap Arfi.  Selain itu, sebanyak 31 jamaah asal Bogor yang tergabung dalam PPIU Andiarta Dewata. Sebanyak 52 jamaah lainnya ikut dalam PPIU Aryati Wisata Mandiri. Mereka berasal dari wilayah Jabodetabek.  Tak hanya itu, 128 jamaah asal Bandung dan Jabodetabek terbang dengan EK 356. Mereka terdiri dari 30 jamaah PPIU Balubaid Ikhwan, 76 jamaah PPIU Pesona Mozaik dan 22 jamaah PPIU Mutiara Ajwah.  "Jamaah yang transit di Singapura ada 112 dan semuanya sudah kembali ke Indonesia dengan SCOOT," ujar Arfi.  Lebih jauh, Arfi memastikan 240 jamaah umrah Indonesia yang transit di Malaysia juga sudah dipulangkan. Mereka sudah kembali ke daerah asalnya dari Bandara Soekarno Hatta secara bergelombang.

Batal ke Arab Saudi, 856 Jamaah Umrah Telah Dipulangkan ke Tanah Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ppatk-mulai-tahun-2015-first-travel-tidak-berangkatkan-jamaah_m_153883.jpeg" alt="Penggeledahan kantor First Travel." width="100%">
<figcaption>Penggeledahan kantor First Travel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memutus agar aset kekayaan perjalanan biro umrah First Travel dirampas oleh negara. Hal ini pun hingga kini menuai polemik, karena puluhan ribu calon jamaah umrah menjadi korban akibat peristiwa ini.  Juru bicara korban First Travel, Dewi Agustina tidak mempermasalahkan jika negara ingin merampas aset milik First Travel. Namun, negara dapat bertanggungjawab dengan memberangkatkan 36.000 calon jamaah umrah yang menjadi korban First Travel.  "Silahkan saja diambil oleh negara tapi tanggungjawab yaitu berangkatin jamaah, adil kan. Ambil saja silahkan. Karena kita juga enggak tau asetnya berapa. Silahkan ambil, saya senang loh negara ambil, tapi berangkatin juga jamaahnya," kata Dewi kepada JawaPos.com, Senin (18/11).  Dewi menuturkan, para calon jamaah umrah korban First Travel merupakan rakyat Indonesia. Sehingga sudah sepatutnya negara harus hadir memberikan bantuan kepada para korban.  Terlebih, Kementerian Agama (Kemenag) yang sejak awal memberikan izin kepada First Travel. Namun, setelah adanya kasus Kemenag tidak ikut membantu terkait kasus ini.  "Kemenag yang harusnya bertanggungjawab dalam hal ini, dia yang memberikan izin First Travel, tapi kemudian dia tidak melakukan apapun. Apa yang dilakukan Kemenag selama ini dia pun mencabut izin First Travel setelah kami melaporkan kan. Jadi mau enaknya enggak mau susahnya," sesal Dewi.  Dewi kemudian memberi solusi kepada pemerintah. Menurutnya, pemerintah dapat memberikan jalan keluar seperti membuka komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi.   "Banyak solusi dari negara, negara kan punya hubungan baik dengan Saudi, kerjasama dengan Saudi, membebaskan visa untuk para korban. Enggak perlu bayar kan seperti itu atau dicarikan pesawat murah yang bisa ngangkut banyak. Terus misalnya di sana enggak perlu hotel tapi apartemen dicarikan yang murah," tegas Dewi.  Sementara itu, kuasa hukum korban (jemaah) umrah First Travel, Luthfi Yazid melayangkan surat keberatan dan somasi terkait proses dan pelaksanaan lelang terhadap aset PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel yang dinyatakan oleh pengadilan dirampas untuk negara.  "Somasi ini diberikan kepada Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung," terang Luthfi.  Luthfi menuturkan, salah satu dasar somasi adalah Surat Keputusan Menteri Agama No 589 Tahun 2017 yang kala ini menyebutkan, uang jamaah wajib dikembalikan dan atau jamaah diberangkatkan ke tanah suci untuk umrah. Sementara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, aset First Travel harus dikembalikan kepada negara.  "Apabila proses dan pelaksanaan lelang tetap dilanjutkan dan hasil lelang diserahkan kepada negara, maka kami berpendapat adalah menjadi kewajiban negara untuk memberangkatkan seluruh korban jamaah First Travel yang gagal berangkat umroh,” tegas Luthfi.  Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan surat keberatan atas proses dan pelaksanaan lelang terhadap asset First Travel. Hal ini dilakukan agar negara tidak melelang aset First Travel.  "Surat keberatan ini sekaligus sebagai somasi agar tahapan atau proses pelaksanaan lelang tidak diteruskan guna menghindari adanya akibat dan langkah-langkah hukum dikemudian hari.” pungkasnya.

Korban First Travel Minta Negara Umrahkan Puluhan Ribu Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tagih-pemberangkatan-puluhan-jamaah-abu-tours-ngamuk_m_191097.jpeg" alt="Calon jamaah umrah Abu Tours protes karena tidak juga diberangkatkan" width="100%">
<figcaption>Calon jamaah umrah Abu Tours protes karena tidak juga diberangkatkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan calon jamaah umrah mengamuk saat menggeruduk kantor cabang Abu Tours and Travels di Jalan Baji Gau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (23/2) sore. Mereka menggedor-gedor pintu masuk yang tadinya berusaha ditutup oleh belasan security yang menjaga. Puluhan karyawan yang sementara beraktifitas di dalam ruangan kantor, terpaksa berhamburan keluar karena ketakutan. Setibanya di dalam ruangan kantor, mereka berteriak-teriak menagih janji pihak Abu Tours yang tak kunjung direalisasikan untuk memberangkatkan ribuan jamaah tersisa. Beberapa menit berselang, salah seorang dari pihak menajemen menemui puluhan jemaah ini. Di hadapan pihak manajemen, mewakili puluhan jamaah, Tajuddin Rajab mengaku jenuh dengan janji-janji pemberangkatan dari owner Abu Tours. Ia mengatakan, maklumat yang juga sebelumnya dikeluarkan pihak Abu Tuours dinilai sangat merugikan jamaah. "Maklumat itu secara sepihak. Mana ada orang buat perjanjian yang sifatnya mendiskreditkan jamaah lainnya. Kita ini mau jalan baik, berusaha bersabar karena janjinya mau diberangkatkan. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan," kata Tajuddin di kantor Abu Tours. Ia mengaku telah melunasi seluruh pembayaran keberangkatan sejak Juli 2017 lalu sebesar Rp 136 juta untuk 4 orang keluarganya. Namun hingga saat ini katanya pihak perjalanan umrah dan haji ini tidak menepati janjinya. "Rencana pemberangkatan katanya mereka awal 2018. Mana? sampai sekarang tidak ada yang diberangkatkan. Bukan hanya saya yah, kita semua yang datang di sini belum diberangkatkan," tuturnya. Yang lebih parah dari itu katanya, pihak Abu Tours tanpa sepengetahuan jamaah lainnya, menyewa pengacara untuk mendampingi manajemen dalam menghadapi tuntutan ribuan jemaah yang menuntut. Selain itu, dokumentasi pelesiran pemilik Abu Tours, Abu Hamzah yang berada di luar negeri bersama pihak keluarganya kata Tajuddin mengindikasikan bahwa tidak ada niat baik untuk bertanggungjawab terhadap ribuan jamaah yang tersebar di berbagai daerah. "Kenapa sewa berapa orang itu pengacara dari Jakarta. Itu uang untuk sewa tidak sedikit. Puluhan juta lagi pasti dan itu uang siapa lagi kalau bukan uang jamaah. Mana tanggung jawabnya ini perusahaan," ungkapnya. Tajuddin mengaku telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini membuat laporan polisi karena meniliai Abu Tours telah melakukan penipuan terhadap dirinya. "Saya sudah melapor resmi, bukan hanya ke posko pengaduan tapi laporan untuk kasus ini," tegasnya. Senada dengan itu, jamaah lainnya Yusuf Rajab mengatakan sangat merasa dirugikan dengan keputusan sepihak dari Abu Tours dalam maklumat tersebut. "Kita sudah bayar semua, lengkapi administrasi, belum lagi diberangkatkan hanya janji-janji, tapi kenapa mesti disuruh cari lagi orang atau menambah biaya pemberangkatan kalau mau diberangkatkan. Kasihan ini semua jamaah diperlakukan begitu," terangnya. Ia mengaku, dirinya dan 2 orang tuanya telah melunasi semua pembayaran sejak Juni 2017 lalu. Pihaknya dijanjikan diberangkatkan awal Februari ini. Namun hingga hari ini sama sekali tidak ada iktikad baik dari pihak Abu Tours untuk memberangkatkan jemaah. "Bukan hanya kita yang datang kesini hari ini, tapi besok-besok masih banyak, ribuan jamaah yang lain pasti menuntut dan tagih janji untuk diberangkatkan," ucapnya. Karyawan yang mewakili pihak manajemen, Ridho yang menerima puluhan jamaah ini enggan berkomentar banyak. Ia mengaku akan menyampaikan langsung tuntutan jamaah ini ke Abu Hamzah selaku atasannya. "Kami langsung teruskan saja nanti ke bos. Kami ndak bisa bilang apa-apa dulu," singkatnya.

Tagih Pemberangkatan, Puluhan Jamaah Abu Tours Ngamuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pasang-tarif-murah-begini-cara-first-travel-tutupi-kekurangannya_m_152528.jpeg" alt="Polisi menggeledah kantor first travel beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Polisi menggeledah kantor first travel beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri mengungkapkan bila tarif umrah yang ditawarkan oleh First Travel ini jauh di bawah standar terendah Kementerian Agama. Hal ini yang akhirnya membuat biro perjalanan umrah itu melakukan penipuan kepada jamaahnya yang jumlahnya puluhan ribu. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak menerangkan, tarif sebesar Rp14,3 juta yang dipatok pelaku sangat tak masuk akal. Sementara tarif terendah Kemenag tak sampai segitu. "Dari Kemenag telah menetapkan standar termurah yakni Rp 22.610.000 setiap perjalanan. Sementara dari First Travel hanya Rp 14.300.000," terangnya di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (22/8). Dari jumlah tersebut, terdapat total selisih Rp 8.310.000 dari tarif terendah Kemenag. Untuk menutupi hal itu, maka pelaku menggunakan dana jamaah umrah periode sebelumnya. Untuk meyakinkan korban, First Travel kata dia sengaja memberangkatkan jamaah dalam jumlah kecil. "Dengan tujuan jamaah lainnya tertarik," tambahnya. Tak sampai di situ, pelaku lantas mempromosikan praktiknya di media sosial guna semakin meyakinkan korban. Lalu pelaku merekrut agen-agen yang dijanjikan keuntungan berlimpah bila bisa mencarikan calon jamaah. "Kemudian uang-uang jamaah juga disalahgunakan oleh pelaku. Mereka belikan untuk saham perusahaan lain, aset dan barang-barang pribadi," tukasnya.

Pasang Tarif Murah, Begini Cara First Travel Tutupi Kekurangannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/rumah-mewah-dan-kantor-first-travel-ternyata-menjadi-jaminan-hutang_m_151731.jpeg" alt="Rumah mewah milik bos First Travel di Sentul City." width="100%">
<figcaption>Rumah mewah milik bos First Travel di Sentul City.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Bareskrim Polri sempat menyita sebuah rumah mewah dan kantor yang dimiliki bos First Travel yakni Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan. Aset tak bergerak itu kini telah di beri garis polisi sebagai bukti kejahatan pelaku. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata aset itu telah menjadi jaminan hutang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak menerangkan, hal itu diketahui setelah mereka mendalami kepemilikan aset itu. "Jadi, rumah, kantor dan mobil itu dijaminkan karena ada hutang," terangnya ketika ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (18/8). Untuk kepemilikannya kini kata Herry masih dicek. Tapi yang pasti kedua pelaku pernah mendiami rumah itu. "Rumah itu yang ditempati sebelum pindah ke kontrakan yang di Kemang kalo enggak salah," tambahnya. Uang yang dipinjam pelaku pun nilainya fantastis. Yakni sekitar Rp 80 miliar. "Rumah dijaminkan&nbsp;ke orang karena punya hutang ke orang. Untuk persisnya belum tahu, ada hutang lagi Rp 80 miliar sama orang," jelasnya. Ketika disinggung apakah hutang Rp 80 miliar itu berkaitan dengan dana umrah, Herry mengaku belum bisa memastikannya. "Belum dipastikan ya," tukasnya. &nbsp;

Rumah Mewah dan Kantor First Travel Ternyata Menjadi Jaminan Hutang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-jalan-yang-paling-adil-agar-korban-first-travel-tak-rugi_m_151373.jpeg" alt="Penggeledahan kantor First Travel." width="100%">
<figcaption>Penggeledahan kantor First Travel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 35 ribu calon jamaah umrah First Travel harap-harap cemas terhadap uang yang mereka setorkan. Pasalnya, dua bos First Travel yakni Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana. Selain menetapkan keduanya sebagai tersangka, penyidik juga telah menyita sebuah rumah mewah dan sejumlah mobil milik bos First Travel itu. Penyitaan dilakukan karena diduga berkaitan dengan dana jamaah yang digelapkan. Tapi dari penyitaan itu, polisi malah menyatakan bila dua pelaku sudah tak mampu lagi untuk mengganti kerugian korbannya. Padahal kerugian mencapai Rp 550 miliar. Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hajar menuturkan, ada salah satu langkah paling adil untuk membuat korban tak merugi. "Yang paling adil itu mempailitkan PT. First Travel, di mana pembagian asetnya akan dibagi secara proporsional kepada masyarakat peserta umrah, yang akan dilakukan oleh kurator," terangnya kepada JawaPos.com, Rabu (16/8). Kemudian untuk polisi kata dia, bisa membantu dalam eksekusi berupa penyitaan aset-aset. "Jadi, jika polisi membantu, bisa menyita aset First Travel, maka hasilnya diserahkan pada kurator untuk dibagikan kepada korban," tukasnya.&nbsp;

Ini Jalan yang Paling Adil Agar Korban First Travel Tak Rugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kabareskrim-biaya-umrah-yang-ditawarkan-first-travel-tak-masuk-akal_m_151104.jpeg" alt="Penggeledahan kantor First Travel." width="100%">
<figcaption>Penggeledahan kantor First Travel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu biro jasa perjalanan umrah First Travel terseret dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana calon jamaahnya. Total ada 35 ribu jamaah yang tertipu paket promo yang ditawarkan First Travel atau sekitar Rp 14,3 juta untuk satu kali perjalanan umrah. Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menerangkan, tarif sebesar itu sangat tak masuk akal. Tapi banyak saja warga yang mau dan akhirnya tertipu. "Karena dengan harga yang sedemikian itu tidak masuk akal untuk seseorang bisa berangkat pulang pergi dan melaksnakan ibadah di sana (Arab Saudi)," terangnya ketika ditemui di Jakarta, Selasa (15/8). Untuk itu, penyidik kata dia berkeyakinan pelaku di kasus ini tak hanya dua orang. Melainkan masih ada pelaku lain. "Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, maka siapa saja (anak buah pelaku) yang tahu seperti itu, turut membantu, dia patut untui dimintai pertanggungjawaban pidana," tandasnya. Sejauh ini kata Ari, anak buahnya telah banyak melakukan pemeriksaan saksi-saksi. "Kami sudah periksa saksi-saksi, staf dia (pelaku), perwakilan nasabah, dari kedutaan juga," imbuhnya. Penyitaan barang bukti juga telah dilakukan. Baik itu aset bergerak dan tidak bergerak. "Sekarang kami masih periksa pelaku, kalau ada perkembangan nanti kami sampaikan," tukasnya.

Kabareskrim: Biaya Umrah yang Ditawarkan First Travel Tak Masuk Akal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#calon jamaah umrah

Berita Terkini